www.wikidata.id-id.nina.az

Gemeente Depok Untuk administrasi kota di bawah Pemerintah Indonesia lihat Kota Depok dan Kota Administratif Depok Untuk

Gemeente Depok

Untuk administrasi kota di bawah Pemerintah Indonesia, lihat Kota Depok dan Kota Administratif Depok.
Untuk tempat lain yang bernama sama, lihat Depok (disambiguasi).

De Eerste Protestantse Organisatie van Kristenen (bahasa Indonesia: Organisasi Pertama bagi Kristen Protestan, akronim: Depok) adalah sebuah desa otonom yang diberi status setingkat republik di Hindia Belanda. Penduduk yang mendiami wilayah Depok disebut sebagai "Kaoem Depok" atau "Belanda Depok". Gagasan ini dicetus oleh pengacara asal Batavia, R. H. Kleijn pada 1871 dengan nama "Gemeente Depok". Konsep tersebut benar-benar dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1913.

Gemeente Depok

1871–1952
StatusMunisipalitas
Permukiman utamaPitara
Kelompok etnik
Agama
PemerintahanRepublik (Dewan Kota)
Sejarah 
• Didirikan
1871
• Kepemilikan lahan oleh Cornelis Chastelein
18 Mei 1696
• Peresmian Gemeente Depok
14 Januari 1913
1942–1945
11 Oktober 1945
• Menjadi bagian dari Indonesia
4 Agustus 1952
Mata uangGulden Hindia Belanda
 Digantikan oleh
Depok
Sekarang bagian dariKota Depok

Formasi pemerintahan dikelola oleh Dewan Kota Depok (bahasa Belanda: Gemeente Bestuur Depok) yang pemimpinnya tidak disebut sebagai Wali Kota, melainkan Presiden. Kepemimpinannya dilakukan pemilihan internal dengan pemenang undi terbanyak yang dipilih oleh delapan anggota komisioner.

Sejarah

Dahulu, Depok merupakan tanah partikelir yang dimiliki oleh seorang saudagar asal Belanda, Cornelis Chastelein pada 18 Mei 1696 dengan luas 12,44 km². Lahan tersebut ditaksir Rp2,4 juta. Meski dimiliki oleh tuan tanah dari Belanda, namun Depok tidak dikuasai ataupun dikelola oleh pihak Hindia Belanda. Chastelein menguasai tanah Depok setelah dirinya mundur dari Perusahaan Hindia Timur Belanda. Kemudian, ia mendapatkan hak tanah di Sringsing dan Weltevreden. Sebelumnya, Depok dimiliki oleh Khouw Wie Seng pada 1877. Tak hanya Depok, keluarga besar Khouw tersebut juga menguasai sebagian besar wilayah Cilodong, Bojonggede, dan Sawangan. Menurut media massa "Het Vaderland", Depok dijual kepada Pemerintah Hindia Belanda pada 16 November 1930 seharga 600 ribu Gulden.

Chastelein berinisiatif untuk menjadikan Depok sebagai kawasan pertanian. Ia mendatangkan sekitar 150 budak dari Bali, Makassar, hingga Ambon untuk mengelola hasil pertanian, sepertu kopi, teh, padi, dan sebagainya. Para budaknya tersebut diberikan fasilitas pendidikan dengan diperkenalkan sistem ekonomi hingga ajaran Protestanisme. Salah satu bukti pengaruh Chastelein adalah dibangunnya Gereja Immanuel yang letaknya bersebalahan dengan Gedung Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein. Selain itu, ia membangun hutan kota yang terletak di Pitara yang menjadi cikal bakal permukiman utama di Gemeente Depok sebagai cagar alam.

Sebelum berpulang, Chastelein berwasiat kepada para budak yang berada di bawah kekuasaannya untuk diberi kemerdekaan. Mereka juga diwarisi lahan, perumahan, peternakan, dan alat-alat pertanian.

Budaya

Umumnya, penduduk Gemeente Depok merupakan penganut Kristen Protestan yang berasal dari Belanda. Depok juga dikenal sebagai komunitas bagi jemaat gereja dan mendiami wilayah ini. Meski demikian, sebagian penduduk pribumi Depok memeluk agama Islam dan Paganisme. Para jemaat gereja ini diberi marga, diantaranya Jonathans, Laurens, Bacas, Loen, Soedira, Isakh, Samuel, Leander, Joseph, Tholense, Jacob, dan Zadokh. Ketika Cornelis Chastelein berpulang, ia berwasiat agar para budaknya dibebaskan dan muncullah istilah "Kaoem Depok" atau "Belanda Depok".

Depok mulanya dihuni oleh penduduk pribumi Sunda yang mendiami wilayah Depok selama bertahun-tahun. Setelah adanya pencampuran etnis di Batavia, suku Betawi mendominasi wilayah Depok.[butuh rujukan]

Pemerintahan

Daftar Presiden

Kekhawatiran muncul setelah Jarong van Bali meninggal. Oleh karenanya, para budak yang telah dimerdekakan itu menerapkan sistem demokrasi untuk memilih pemimpin yang mereka sebut sebagai presiden. Saat itu, pemerintahan sipil di Depok dikenal sebagai Gemeente Bestuur. Dalam bahasa Belanda, Depok saat itu disebut Gemeente Depok. Pejabat presiden pertama, G. Jonathan memulai karier sebagai pegawai penjual tiket di Stasion Depok. Atas ketekunannya, ia diangkat menjadi pegawai administrasi stasion (stationsklerk). Kemudian dipromosikan menjadi petugas Stasion Tjilieboet. Terakhir dirinya menjabat sebagai Kepala Stasion Depok dan pensiun pada tahun 1905. Berikut merupakan daftar Presiden Republik Depok.

  1. Gerrit Jonathans (14 Januari 1913–1921)
  2. Martinus Laurens (1921–1930)
  3. Leonardus Leander (1930–1949)
  4. Johannes Matijs Jonathans (1949–4 Agustus 1952)

Jabatan presiden dalam hal ini bukan sebagai kepala negara, melainkan kepala pemerintahan sipil. Presiden yang dimaksud adalah pendiri Depok Lama, yang merupakan cikal bakal berdirinya Kota Depok. Menurut akta penyerahan tanah partikulir tahun 1952, Johannes Matijs Jonathans tercatat sebagai presiden terakhir. Tidak ada jabatan wakil presiden, melainkan sekretaris.

Administrasi Kota terdiri dari lima anggota, yaitu presiden, sekretaris, bendahara dan dua komisaris. Kepengurusan ini dilakukan setiap dua atau tiga tahun sekali dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak. Untuk pengawasan dilakukan oleh delapan anggota komisioner yang dipilih dengan cara yang sama. Untuk pelaksana tugas diangkat seorang camat yang berfungsi untuk melakukan perawatan terhadap jalan, jembatan, bangunan dan lainnya.

Johannes Matijs Jonathans adalah presiden Republik Depok yang terakhir karena pada 4 Agustus 1952, Pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh tanah partikelir Depok. Kecuali gereja, sekolah, balai pertemuan, dan lahan pemakaman, semuanya diambil alih dikuasai pemerintah dengan kompensasi ganti rugi sebesar Rp 229.261,26.

Lihat pula

Catatan

  1. Menurut etimologi, istilah "Depok" merujuk pada "Padepokan" dalam bahasa Sunda yang berarti tempat bersinggah. Istilah "Depok" sebagai akronim muncul setelah datangnya bangsa Belanda di Nusantara.

Referensi

  1. ^ Arief Hidayat, Mohammad (23 September 2017). "Depok Pernah Punya Pemerintahan dan Presiden Sendiri". VIVA.co.id. dari versi asli tanggal 2022-09-14. Diakses tanggal 24 Mei 2022. 
  2. Siti Sopiah, Popi (25 November 2021). "Tahukah? Ternyata Kota Depok Pernah Menjadi Negara dan Memiliki Presiden! Begini Sejarahnya". Media Pakuan. Pikiran Rakyat. dari versi asli tanggal 2023-01-06. Diakses tanggal 24 Mei 2022. 
  3. Arifianto, Bambang (27 Juli 2022). "Citayam, Tanah Partikelir dan Kebun Karet". Pikiran Rakyat. hlm. 10. 
  4. "Kaoem Depok Rayakan 303 Tahun Bebas Dari Perbudakan". Tempo.co. Diakses tanggal 6 Januari 2023. [pranala nonaktif permanen]
  5. ^ Raharja Ucu, Karta (15 Juli 2019). "Siapa Sangka Depok Sejak Abad 18 Sudah Punya Presiden". Republika.co.id. dari versi asli tanggal 2023-07-30. Diakses tanggal 4 Juli 2021. 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Untuk administrasi kota di bawah Pemerintah Indonesia lihat Kota Depok dan Kota Administratif Depok Untuk tempat lain yang bernama sama lihat Depok disambiguasi De Eerste Protestantse Organisatie van Kristenen bahasa Indonesia Organisasi Pertama bagi Kristen Protestan akronim Depok a adalah sebuah desa otonom yang diberi status setingkat republik di Hindia Belanda Penduduk yang mendiami wilayah Depok disebut sebagai Kaoem Depok atau Belanda Depok Gagasan ini dicetus oleh pengacara asal Batavia R H Kleijn pada 1871 dengan nama Gemeente Depok Konsep tersebut benar benar dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1913 Gemeente Depok1871 1952StatusMunisipalitasPermukiman utamaPitaraKelompok etnikBetawi pribumi Sunda pribumi TionghoaBelandaAgamaIslamKekristenanProtestanismePemerintahanRepublik Dewan Kota Sejarah Didirikan1871 Kepemilikan lahan oleh Cornelis Chastelein18 Mei 1696 Peresmian Gemeente Depok14 Januari 1913 Masa Pendudukan Jepang1942 1945 Peristiwa Gedoran Depok11 Oktober 1945 Menjadi bagian dari Indonesia4 Agustus 1952Mata uangGulden Hindia BelandaDigantikan olehDepokSekarang bagian dariKota DepokFormasi pemerintahan dikelola oleh Dewan Kota Depok bahasa Belanda Gemeente Bestuur Depok yang pemimpinnya tidak disebut sebagai Wali Kota melainkan Presiden Kepemimpinannya dilakukan pemilihan internal dengan pemenang undi terbanyak yang dipilih oleh delapan anggota komisioner Daftar isi 1 Sejarah 2 Budaya 3 Pemerintahan 3 1 Daftar Presiden 4 Lihat pula 5 Catatan 6 ReferensiSejarahDahulu Depok merupakan tanah partikelir yang dimiliki oleh seorang saudagar asal Belanda Cornelis Chastelein pada 18 Mei 1696 dengan luas 12 44 km 1 Lahan tersebut ditaksir Rp2 4 juta 2 Meski dimiliki oleh tuan tanah dari Belanda namun Depok tidak dikuasai ataupun dikelola oleh pihak Hindia Belanda Chastelein menguasai tanah Depok setelah dirinya mundur dari Perusahaan Hindia Timur Belanda Kemudian ia mendapatkan hak tanah di Sringsing dan Weltevreden Sebelumnya Depok dimiliki oleh Khouw Wie Seng pada 1877 Tak hanya Depok keluarga besar Khouw tersebut juga menguasai sebagian besar wilayah Cilodong Bojonggede dan Sawangan Menurut media massa Het Vaderland Depok dijual kepada Pemerintah Hindia Belanda pada 16 November 1930 seharga 600 ribu Gulden 3 Chastelein berinisiatif untuk menjadikan Depok sebagai kawasan pertanian Ia mendatangkan sekitar 150 budak dari Bali Makassar hingga Ambon untuk mengelola hasil pertanian sepertu kopi teh padi dan sebagainya Para budaknya tersebut diberikan fasilitas pendidikan dengan diperkenalkan sistem ekonomi hingga ajaran Protestanisme Salah satu bukti pengaruh Chastelein adalah dibangunnya Gereja Immanuel yang letaknya bersebalahan dengan Gedung Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein Selain itu ia membangun hutan kota yang terletak di Pitara yang menjadi cikal bakal permukiman utama di Gemeente Depok sebagai cagar alam Sebelum berpulang Chastelein berwasiat kepada para budak yang berada di bawah kekuasaannya untuk diberi kemerdekaan 4 Mereka juga diwarisi lahan perumahan peternakan dan alat alat pertanian BudayaUmumnya penduduk Gemeente Depok merupakan penganut Kristen Protestan yang berasal dari Belanda Depok juga dikenal sebagai komunitas bagi jemaat gereja dan mendiami wilayah ini Meski demikian sebagian penduduk pribumi Depok memeluk agama Islam dan Paganisme Para jemaat gereja ini diberi marga diantaranya Jonathans Laurens Bacas Loen Soedira Isakh Samuel Leander Joseph Tholense Jacob dan Zadokh Ketika Cornelis Chastelein berpulang ia berwasiat agar para budaknya dibebaskan dan muncullah istilah Kaoem Depok atau Belanda Depok Depok mulanya dihuni oleh penduduk pribumi Sunda yang mendiami wilayah Depok selama bertahun tahun Setelah adanya pencampuran etnis di Batavia suku Betawi mendominasi wilayah Depok butuh rujukan PemerintahanDaftar Presiden Kekhawatiran muncul setelah Jarong van Bali meninggal Oleh karenanya para budak yang telah dimerdekakan itu menerapkan sistem demokrasi untuk memilih pemimpin yang mereka sebut sebagai presiden Saat itu pemerintahan sipil di Depok dikenal sebagai Gemeente Bestuur Dalam bahasa Belanda Depok saat itu disebut Gemeente Depok Pejabat presiden pertama G Jonathan memulai karier sebagai pegawai penjual tiket di Stasion Depok Atas ketekunannya ia diangkat menjadi pegawai administrasi stasion stationsklerk Kemudian dipromosikan menjadi petugas Stasion Tjilieboet Terakhir dirinya menjabat sebagai Kepala Stasion Depok dan pensiun pada tahun 1905 Berikut merupakan daftar Presiden Republik Depok Gerrit Jonathans 14 Januari 1913 1921 Martinus Laurens 1921 1930 Leonardus Leander 1930 1949 Johannes Matijs Jonathans 1949 4 Agustus 1952 Jabatan presiden dalam hal ini bukan sebagai kepala negara melainkan kepala pemerintahan sipil Presiden yang dimaksud adalah pendiri Depok Lama yang merupakan cikal bakal berdirinya Kota Depok 5 Menurut akta penyerahan tanah partikulir tahun 1952 Johannes Matijs Jonathans tercatat sebagai presiden terakhir Tidak ada jabatan wakil presiden melainkan sekretaris 1 Administrasi Kota terdiri dari lima anggota yaitu presiden sekretaris bendahara dan dua komisaris Kepengurusan ini dilakukan setiap dua atau tiga tahun sekali dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak Untuk pengawasan dilakukan oleh delapan anggota komisioner yang dipilih dengan cara yang sama Untuk pelaksana tugas diangkat seorang camat yang berfungsi untuk melakukan perawatan terhadap jalan jembatan bangunan dan lainnya Johannes Matijs Jonathans adalah presiden Republik Depok yang terakhir karena pada 4 Agustus 1952 Pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh tanah partikelir Depok Kecuali gereja sekolah balai pertemuan dan lahan pemakaman semuanya diambil alih dikuasai pemerintah dengan kompensasi ganti rugi sebesar Rp 229 261 26 5 Lihat pulaKota Depok Kota Administratif DepokCatatan Menurut etimologi istilah Depok merujuk pada Padepokan dalam bahasa Sunda yang berarti tempat bersinggah Istilah Depok sebagai akronim muncul setelah datangnya bangsa Belanda di Nusantara Referensi a b Arief Hidayat Mohammad 23 September 2017 Depok Pernah Punya Pemerintahan dan Presiden Sendiri VIVA co id Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 09 14 Diakses tanggal 24 Mei 2022 Siti Sopiah Popi 25 November 2021 Tahukah Ternyata Kota Depok Pernah Menjadi Negara dan Memiliki Presiden Begini Sejarahnya Media Pakuan Pikiran Rakyat Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 01 06 Diakses tanggal 24 Mei 2022 Arifianto Bambang 27 Juli 2022 Citayam Tanah Partikelir dan Kebun Karet Pikiran Rakyat hlm 10 Kaoem Depok Rayakan 303 Tahun Bebas Dari Perbudakan Tempo co Diakses tanggal 6 Januari 2023 pranala nonaktif permanen a b Raharja Ucu Karta 15 Juli 2019 Siapa Sangka Depok Sejak Abad 18 Sudah Punya Presiden Republika co id Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 07 30 Diakses tanggal 4 Juli 2021 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Gemeente Depok amp oldid 23925778