Pemenang undi terbanyak

Sistem pemilihan pemenang undi terbanyak (Bahasa Inggris: first-past-the-post, FPTP) adalah suatu sistem pemungutan suara kemajemukan dimana calon yang mendapat undi paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. FPTP merupakan sistem pemungutan suara yang diterapkan pada distrik anggota tunggal, dan dilakukan oleh hampir sepertiga negara-negara di seluruh dunia. Beberapa yang menerapkan sistem ini antara lain Kanada, India, Inggris, dan Amerika serta negara-negara bekas jajahan dan protektoratnya.

Sistem pemenang undi terbanyak dapat digunakan pada distrik anggota tunggal dan distrik anggota majemuk. Pada pemungutan suara distrik anggota tunggal, kandidat dengan jumlah undi terbanyak (meskipun bukan mayoritas) dinyatakan sebagai pemenang. Pada pemungutan suara distrik anggota majemuk, setiap pemilih dapat menentukan pilihan sejumlah posisi yang tersedia, dan pemenangnya adalah para kandidat dengan undi tertinggi sesuai dengan jumlah posisi itu. Contohnya, apabila ada tiga posisi tersedia, maka tiga kandidat dengan jumlah undi terbanyak adalah pemenangnya.

Pranala luar

• A handbook of Electoral System Design from International IDEA
• ACE Project: What is the electoral system for Chamber 1 of the national legislature?
• ACE Project: First Past The Post – Detailed explanation of first-past-the-post voting
• ACE Project: Experiments with moving away from FPTP in the UK^{[pranala nonaktif permanen]}
• ACE Project: Electing a President using FPTP
• ACE Project: FPTP on a grand scale in India
• The Citizens' Assembly on Electoral Reform says the new proportional electoral system it proposes for British Columbia will improve the practice of democracy in the province.
• Vote No to Proportional Representation BC
• Fact Sheets on Electoral Systems provided to members of the Citizens' Assembly on Electoral Reform, British Columbia.
• The Problem With First-Past-The-Post Electing (data from UK general election 2005)
• The Problems with First Past the Post Voting Explained (video) di YouTube
• The fatal flaws of First-past-the-post electoral systems