www.wikidata.id-id.nina.az

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia disingkat Kemenhub RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang memb

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi.

Kementerian Perhubungan
Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk19 Agustus 1945; 78 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022
Bidang tugasTransportasi
SloganKeselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja Kami
Nomenklatur sebelumnya
  • Departemen Perhubungan (1945–2010)
  • Kementerian Perhubungan (2010–sekarang)
Susunan organisasi
MenteriBudi Karya Sumadi
Sekretaris JenderalNovie Riyanto
Inspektur JenderalM. Pramintohadi Sukarno
Direktur Jenderal
Ditjen HubdatIrjen. Pol. Hendro Sugiatno
Ditjen HublaDr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc (plt.)
Ditjen HubudArif Toha Tjahjagama
Ditjen KAIr. Moh. RIsal Wasal
Kepala Badan
BaketransGede Pasek Suardika
BPSDM PerhubunganDjoko Sasono
BPTJUmar Aris
Staf Ahli
Logistik Multimoda dan KeselamatanCris Kuntadi
Kepala Pusat
PusdatinCapt. Avirianto
PPTBMarwanto Heru Santoso
PFKKIM. I Derry Aman
Pusbin JFTDedy Cahyadi
PPITSiti Maimunah
LPNK yang dikoordinasikan
• Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)
Alamat
Kantor pusatJalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Situs webdephub.go.id

Tugas dan fungsi sunting

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
  2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah;
  6. pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
  7. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi; dan
  8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Susunan organisasi sunting

Berdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2022 dan Permenhub Nomor 17 Tahun 2022, Kementerian Perhubungan terdiri atas:

  1. Sekretariat Jenderal
    1. Biro Perencanaan
    2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
    3. Biro Keuangan
    4. Biro Hukum
    5. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
    6. Biro Umum
    7. Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  2. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Lalu Lintas Jalan
    3. Direktorat Angkutan Jalan
    4. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
    5. Direktorat Sarana Transportasi Jalan
    6. Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan
  3. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
    3. Direktorat Kepelabuhanan
    4. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
    5. Direktorat Kenavigasian
    6. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
  4. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Angkutan Udara
    3. Direktorat Bandar Udara
    4. Direktorat Keamanan Penerbangan
    5. Direktorat Navigasi Penerbangan
    6. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
  5. Direktorat Jenderal Perkeretaapian
    1. Sekretariat Direktorat Jenderal
    2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
    3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian
    4. Direktorat Sarana Perkeretaapian
    5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
  6. Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
    1. Sekretariat
    2. Direktorat Prasarana
    3. Direktorat Lalu Lintas
    4. Direktorat Angkutan
  7. Inspektorat Jenderal
    1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
    2. Inspektorat I
    3. Inspektorat II
    4. Inspektorat III
    5. Inspektorat IV
    6. Inspektorat Investigasi
  8. Badan Kebijakan Transportasi
    1. Sekretariat Badan
    2. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
    3. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
    4. Pusat Kebijakan Lalu Lintas, Angkutan, dan Transportasi Perkotaan
    5. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi
  9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
    1. Sekretariat Badan;
    2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat
    3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut
    4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
    5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

Terdapat sejumlah staf ahli yang bertugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya. Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

  1. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan
  2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan
  3. Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan
  4. Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan
  5. Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan

Terdapat pula beberapa pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

  1. Pusat Data dan Teknologi Informasi
  2. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
  3. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan International
  4. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
  5. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

Sejarah sunting

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Perhubungan.

Unsur Perpres 40/2015 Perpres 23/2022
Unsur pembantu pimpinan
  • Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana (Direktorat Jenderal)
  • Perhubungan Darat
  • Perhubungan Laut
  • Perhubungan Udara
Unsur pengawas
  • Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung (Badan)
Staf ahli
  • Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan
  • Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan
  • Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan
  • Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan
  • Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan
  • Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan
  • Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan
  • Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan
  • Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan

Lihat pula sunting

Referensi sunting

  1. ^ Pemerintah Indonesia (24 Januari 2022). "Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan". 
  2. Kementerian Perhubungan (24 Agustus 2022). "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan". 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia disingkat Kemenhub RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan Menhub yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi Kementerian PerhubunganRepublik IndonesiaGambaran umumDibentuk19 Agustus 1945 78 tahun lalu 1945 08 19 Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022Bidang tugasTransportasiSloganKeselamatan dan Pelayanan Prima merupakan Prioritas Kinerja KamiNomenklatur sebelumnyaDepartemen Perhubungan 1945 2010 Kementerian Perhubungan 2010 sekarang Susunan organisasiMenteriBudi Karya SumadiSekretaris JenderalNovie RiyantoInspektur JenderalM Pramintohadi SukarnoDirektur JenderalDitjen HubdatIrjen Pol Hendro SugiatnoDitjen HublaDr Capt Antoni Arif Priadi M Sc plt Ditjen HubudArif Toha TjahjagamaDitjen KAIr Moh RIsal WasalKepala BadanBaketransGede Pasek SuardikaBPSDM PerhubunganDjoko SasonoBPTJUmar ArisStaf AhliLogistik Multimoda dan KeselamatanCris KuntadiKepala PusatPusdatinCapt AviriantoPPTBMarwanto Heru SantosoPFKKIM I Derry AmanPusbin JFTDedy CahyadiPPITSiti MaimunahLPNK yang dikoordinasikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT AlamatKantor pusatJalan Medan Merdeka Barat No 8Jakarta Pusat 10110DKI Jakarta IndonesiaSitus webdephub wbr go wbr id Daftar isi 1 Tugas dan fungsi 2 Susunan organisasi 3 Sejarah 4 Lihat pula 5 ReferensiTugas dan fungsi suntingKementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Dalam melaksanakan tugas Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi 1 perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan keselamatan dan keamanan transportasi serta peningkatan aksesibilitas konektivitas dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan Susunan organisasi suntingBerdasarkan Perpres Nomor 23 Tahun 2022 dan Permenhub Nomor 17 Tahun 2022 Kementerian Perhubungan terdiri atas 1 2 Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Biro Keuangan Biro Hukum Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Biro Umum Biro Komunikasi dan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Lalu Lintas Jalan Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Kepelabuhanan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Kenavigasian Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Angkutan Udara Direktorat Bandar Udara Direktorat Keamanan Penerbangan Direktorat Navigasi Penerbangan Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sekretariat Direktorat Jenderal Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian Direktorat Keselamatan Perkeretaapian Badan Pengelola Transportasi Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi Sekretariat Direktorat Prasarana Direktorat Lalu Lintas Direktorat Angkutan Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV Inspektorat Investigasi Badan Kebijakan Transportasi Sekretariat Badan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Pusat Kebijakan Lalu Lintas Angkutan dan Transportasi Perkotaan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Sekretariat Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur PerhubunganTerdapat sejumlah staf ahli yang bertugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya Dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas PerhubunganTerdapat pula beberapa pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan International Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi Pusat Pembiayaan Infrastruktur TransportasiSejarah suntingBerikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Perhubungan Unsur Perpres 40 2015 Perpres 23 2022Unsur pembantu pimpinan Sekretariat Jenderal Sekretariat JenderalUnsur pelaksana Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan Udara Perhubungan Darat Perhubungan Laut Perhubungan UdaraUnsur pengawas Inspektorat Jenderal Inspektorat JenderalUnsur pendukung Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Pengelola Transportasi Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi Kebijakan Transportasi Pengembangan Sumber Daya Manusia PerhubunganStaf ahli Bidang Teknologi Lingkungan dan Energi Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Bidang Logistik Multimoda dan Keselamatan Perhubungan Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Perhubungan Bidang Kawasan dan Lingkungan Perhubungan Keselamatan dan Konektivitas PerhubunganLihat pula suntingDaftar Menteri Perhubungan Indonesia Kementerian Indonesia Logo Kementerian Perhubungan Republik IndonesiaReferensi sunting a b Pemerintah Indonesia 24 Januari 2022 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan 24 Agustus 2022 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kementerian Perhubungan Republik Indonesia amp oldid 25448988