Ada usul agar Republik Tiongkok diganti judulnya dan dipindahkan ke Taiwan (Diskusikan). |
Republik Tiongkok atau Taiwan (Hanzi: 中華民國) adalah sebuah negara berdaulat di Asia Timur yang saat ini wilayahnya mencakup daerah Pulau Formosa, Kepulauan Penghu, Kabupaten Kinmen, Kepulauan Lienchiang, dan pulau-pulau kecil disekitarnya. Kata "Taiwan" biasanya digunakan untuk merujuk kepada Republik Tiongkok secara keseluruhan, sementara istilah "Tiongkok" lebih merujuk kepada Republik Rakyat Tiongkok, yang menguasai Daratan Tiongkok.
Republik Tiongkok | |
|---|---|
| Ibu kota | Taipei 25°2′N 121°38′E / 25.033°N 121.633°E |
| Kota terbesar | Taipei Baru 25°40′N 121°45′E / 25.667°N 121.750°E |
| Bahasa resmi | Tionghoa Baku |
| Aksara resmi | Tionghoa Tradisional |
| Bahasa nasional |
|
| Kelompok etnik (2016) |
|
| Agama (2020) |
|
| Demonim | Orang Republik Tiongkok |
| Pemerintahan | Republik konstitusional parlementer kesatuan di bawah sistem semi-presidensial |
• Presiden | Tsai Ing-wen |
| Lai Ching-te | |
| Su Tseng-chang | |
| You Si-kun | |
• Kendalikan Presiden Yuan | Chen Chu |
• Presiden Yudisial Yuan | Hsu Tzong-li |
• Pemeriksaan Presiden Yuan | Huang Jong-tsun |
| Legislatif | Yuan Legislatif |
| Pembentukan (sejarah Pulau Formosa dan Republik Tiongkok) | |
| c. Agustus 1624 | |
| 14 Juni 1661 | |
| 5 September 1683 | |
| 17 April 1895 | |
• Republik Tiongkok didirikan | 10 Oktober 1911 |
• Formosa dan Penghu dikembalikan ke aturan RT | 25 Oktober 1945 |
| 25 Desember 1947 | |
• Pemerintah RT saat ini didirikan | 20 Mei 1948 |
| 7 Desember 1949 | |
| 25 Oktober 1971 | |
• Hubungan lintas-Selat ditetapkan secara hukum | 31 Juli 1992 |
| Luas | |
- Total | 36,197 km2 |
| Penduduk | |
- Perkiraan 1 Juli 2022 | 23,894,394 (ke-56) |
- Sensus Penduduk 2010 | 23,123,866 |
| 650/km2 (ke-10) | |
| PDB (KKB) | 2022 |
- Total | $1,621 trilliun (ke-19) |
| $69,500 (ke-14) | |
| PDB (nominal) | 2022 |
- Total | $828,659 miliar (ke-21) |
| $35.513 (ke-29) | |
| Gini (2017) | ▲ 34,1 sedang |
| IPM (2021) | 0,926 sangat tinggi · ke-19 |
| Mata uang | Dolar Baru Taiwan (NT$) ( TWD) |
| Zona waktu | Waktu Standar Nasional (CST) (UTC+8) |
| Format tanggal | |
| Lajur kemudi | kanan |
| Kode telepon | +886 |
| Ranah Internet | |
Situs web resmi www | |
|
Republik Tiongkok sendiri bermula di Tiongkok Daratan dan Mongolia, setelah runtuhnya pemerintahan Dinasti Qing pada tahun 1912 menandakan berakhirnya 2.000 tahun masa pemerintahan kekaisaran. Kemunculannya di Tiongkok Daratan dan Mongolia adalah secara kemunculan Panglima Perang, Pendudukan Jepang, dan Perang Saudara. Pemerintahannya di Tiongkok Daratan dan Mongolia berakhir pada tahun 1949 saat Partai Komunis Tiongkok mengambil alih Tiongkok Daratan dari pemerintahan Partai Nasionalis Tiongkok (Partai Kuomintang).
Pemerintah pusat Republik Tiongkok dipindahkan dari Nanjing, Tiongkok Daratan dan Mongolia ke Taipei, Pulau Formosa di mana mereka terus mengklaim sepihak bahwa dirinya adalah pemerintah tunggal seluruh bangsa Tiongkok yang sah, termasuk tanah daratan. Kebetulan Republik Tiongkok tidak sepenuhnya dikalahkan 100% sehingga Republik Tiongkok kini disebut negara sisa (Kawasan bebas Republik Tiongkok). Namun pada masa yang sama, pemerintahan komunis di tanah daratan menafikan kemunculan Republik Rakyat Tiongkok dan malah mengklaim menjadi negara pengganti Republik Tiongkok di seluruh negara Tionghoa dan menganggap pemerintahan nasionalis di Pulau Formosa dan pulau sekitarnya tidak sah padahal tidak begitu ceritanya. Karena Republik Tiongkok berhasil mempertahankan sisa wilayahnya yaitu Pulau Formosa dan pulau-pulau kecil disekitarnya hingga saat ini, maka Republik Tiongkok kini disebut sebagai negara sisa. Dari pendiriannya di Tiongkok Daratan dan Mongolia hingga pemindahannya ke Pulau Formosa, Republik Tiongkok telah dikatakan sebagai suatu produk Partai Nasionalis, sebuah partai politik yang muncul sebagai hasil revolusi yang telah mendirikan negara republik, sekalipun partai itu kini menjadi yang terbesar kedua di Republik Tiongkok.
Pemerintah Republik Tiongkok kini telah mengukuhkan kedudukannya di Pulau Formosa. Oleh sebab itu, mereka tidak lagi menuntut hak pemerintahan di Tiongkok Daratan dan Mongolia. Dewan Undangan Nasional juga telah meluluskan perubahan konstitusi untuk memberikan penduduk Formosa, Penghu, Kinmen, dan Lienchiang satu-satunya hak memerintah republik melalui pemilu, melantik presiden dan keseluruhan anggota legislatif serta bersama dalam pemilu mengesahkan amendemen konstitusi Republik Tiongkok. Ini menandakan bahwa pemerintah Republik Tiongkok mengakui bahwa hak pemerintahannya terbatas pada kawasan sisanya saja. Reformasi yang dimulai oleh Republik Tiongkok di Pulau Formosa pada tahun 1980-an, dan tahun 1990-an telah mengubah Republik Tiongkok dari negara otokrasi ke suatu negara demokrasi.
Sejarah
Pulau Formosa pernah diduduki oleh Belanda pada tahun 1624, kemudian diambil alih oleh Cheng Cheng-Kung pada tahun 1662, seorang loyalis Dinasti Ming ketika Dinasti Ming mengalami kekalahan di Daratan Tiongkok dan digantikan oleh Dinasti Qing, dan memindahkan kekuasaannya namun kalau ini ia mendirikan pemerintahan baru dengan nama baru Kerajaan Tungning di Pulau Formosa pada 1662. Dengan Tainan sebagai ibu kotanya. Mirip dengan kasus kekalahan Republik Tiongkok dengan Republik Rakyat Tiongkok. Kerajaan Tungning melakukan serangkaian operasi militer dan upaya untuk kembali merebut Tiongkok Daratan yang sudah dikuasai oleh Dinasti Qing. Seperti halnya pemerintahan Republik Tiongkok pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek dan Chiang Ching Kuo yang menyatakan akan merebut kembali Tiongkok Daratan dan Mongolia dari tangan Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia. Dinasti Qing akhirnya merebut pulau ini (Pulau Formosa) dari tangan Kerajaan Tungning di bawah pimpinan Admiral Shi Lang sampai Jepang kemudian menduduki pulau ini pada 1895.
Wilayah Pulau Formosa dan pulau sekitarnya yang secara resmi merupakan wilayah Republik Tiongkok pernah menjadi protektorat Jepang setelah peperangan Tiongkok-Jepang pada 1894-1895, ketika DaratanTiongkok masih berada di bawah Dinasti Qing dari Manchuria yang berbuah kekalahan Tiongkok dan perjanjian Shimonoseki pada 1895, sampai berakhirnya masa Perang Dunia II dan Pulau Formosa dan pulau sekitarnya diambil alih oleh pemerintahan Republik Tiongkok.
Republik Tiongkok didirikan pada tahun 1912 menyusul revolusi yang dilancarkan oleh Sun Yat-sen, pemimpin pertama Republik Tiongkok layaknya Soekarno, melawan pemerintahan Dinasti Qing. Di kemudian hari, sesuai dengan tradisi pemerintahan di Tiongkok, tahun pemerintahan diganti menjadi tahun 1 Republik untuk tahun 1912 Masehi. Republik Tiongkok beribu kota di Nanjing.
Selepas kekalahan yang dialami Jepang pada Perang Dunia II, Pulau Formosa dan pulau sekitarnya telah diberikan kepada Republik Tiongkok. Bukan diberikan kepada Republik Rakyat Tiongkok. Republik Tiongkok khususnya di Pulau Formosa diperintah oleh pemerintahan militer yang korup, lantas terjerumus ke dalam keadaan kalang-kabut yang mencapai puncaknya pada Peristiwa 228. Keadaan darurat telah dihadirkan pada tahun 1948.
Pada tahun 1949, Republik Tiongkok dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Tiongkok pimpinan Mao Zedong dan pemerintah pusat Republik Tiongkok dipindahkan dari Nanjing, Tiongkok Daratan dan Mongolia ke Taipei, Pulau Formosa. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Tiongkok di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan ditetapkan sebagai ibu kota negara baru tersebut.
Semasa era Perang Dingin, Republik Tiongkok dicap sebagai "Tiongkok Demokrasi", dan merupakan suatu bentuk penentangan terhadap komunisme, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok dipandang sebagai "Tiongkok Merah" atau "Tiongkok Komunisme". Pemerintahan Republik Tiongkok yang sudah berdiri sejak tahun 1912 diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Tiongkok Daratan, Mongolia, dan Pulau Formosa & pulau sekitarnya yang sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kebanyakan negara hingga tahun 1970-an. Negara-negara Timur juga berpendapat demikian.
Republik Tiongkok terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam "Undang-Undang Darurat Selama Pemberontakan Komunis", dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 hingga 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu presiden pertama merupakan keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasi dan mendemokrasi sistem pemerintahan.
Pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokrat memenangi pemilu presiden dan menjadi presiden pertama Republik Tiongkok yang bukan berasal dari Partai Kuomintang. Dalam pemilihan presiden yang berlangsung pada tahun 2004, setelah Insiden 319 yang terjadi satu hari sebelum hari pemilu. Chen dan wakil presiden Annete Lu ditembak sewaktu berpawai dalam satu kampanye di kota Tainan. Chen dilantik kembali sebagai presiden Republik Tiongkok dengan kemenangan tipis 0,2%. Partai pimpinan Chen juga gagal menguasai dewan majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas Partai Nasionalis yang menginginkan penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan pada tahun 2005. Namun, Partai Progresif Demokrat berhasil menguasai Dewan Nasional Republik Tiongkok.
Politik
Republik Tiongkok (RT) memiliki sistem politik yang berbeda dengan sistem politik di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dimana RT menggunakan asas demokrasi yang umum digunakan negara -negara demokrasi seperti Amerika Serikat dan Indonesia.
Ketika pemerintahan Partai Nasionalis/Partai Kuomintang (KMT) berpindah dari Tiongkok Daratan dan Mongolia ke Pulau Formosa dan pulau sekitarnya karena kalah perang terhadap pasukan komunis, maka Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu Partai Nasionalis/Partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali Daratan Tiongkok dan Mongolia. Dalam situasi ini, terjadi pembatasan kegiatan pers politik dan pembungkaman kaum oposisi yang justru banyak berpengaruh di kalangan penduduk Pulau Formosa dan pulau sekitarnya asli. Keadaan ini berlaku sampai Chiang Kai Shek wafat.
Pemerintahan kepresidenan digantikan oleh putranya Chiang Ching Kuo sampai dia wafat pada tahun 1980-an akhir. Pada masa ini kran kebebasan pers, politik dan mengemukakan pendapat dibuka secara perlahan-lahan. Meskipun masih terobsesi dengan upaya menguasai kembali Tiongkok daratan, Chiang Ching Kuo berusaha bersikap realistis dengan situasi yang ada. Dia tidak ingin mewarisi pemerintahan yang otoriter. Pada pemilu yang pertama, terpilihlah Lee Teng Hui yang juga dari kalangan Partai Nasionalis/Partai Kuomintang (KMT).
Pada masa pemerintahan Lee Teng Hui, hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok mulai memanas. Selain itu ia menggalang dukungan dari kalangan internasional, juga memantapkan dukungan dari negara-negara yang masih menjalin dukungan dengan Republik Tiongkok yang saat itu berjumlah 30 negara termasuk Afrika Selatan. Namun tamparan diplomatik diperoleh Republik Tiongkok ketika akhirnya Afrika Selatan akhirnya memindahkan hubungan diplomatiknya ke Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1997.
Presiden selanjutnya dijabat oleh Chen Shui-bian dari kalangan partai oposisi Partai Progresif Demokrat yang juga putra asli Pulau Formosa dan pulau sekitarnya di Republik Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok memprovokasinya dengan mengadakan latihan militer dan pengadaan persenjataan baik impor maupun swadaya. Pemilihan umum 2004 menghasilkan kemenangan tipis Chen Shui-bian terhadap lawannya Lien Chan dari partai oposisi sekarang, Partai Kuomintang yang menjadikannya menjabat presiden kedua kalinya. Akan tetapi partai Chen, Partai Progresif Demokrat (DPP) kalah dalam perolehan suara di Parlemen oleh Partai Kuomintang (KMT). Lien Chan juga kalangan oposisi lainnya James Soong justru melakukan pendekatan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok, Mongolia tidak.
Pada masa pemerintahan Chen Shui-bian, juga diupayakan penggalangan internasional agar Republik Tiongkok kembali menjadi anggota PBB karena sebelumnya diusir oleh Republik Rakyat Tiongkok. Karena itu diupayakan dengan alasan kekuatan ekonomi dan keberadaannya secara resmi dan berdaulat yang juga diakui 29 negara di antaranya Kosta Rika dan lain-lain. Namun kebanyakan negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok umumnya adalah negara negara kecil atau negara dunia ketiga yang tidak memiliki potensi strategis dikalangan dunia internasional. Salah satu upayanya adalah program melirik ke selatan (Indonesia) dengan kunjungan tidak resmi wakil presiden Annete Lu ke Bali dan mengadakan pertemuan dengan pejabat tinggi setingkat menteri di Indonesia serta mengadakan konsesi konsesi terutama di bidang ekonomi di Indonesia yang masih terjerat krisis sejak krisis 1997. Akibat kunjungan ini, Indonesia malah menerima protes keras diplomatik oleh Republik Rakyat Tiongkok karena Indonesia dianggap main mata dengan Republik Tiongkok itu.
Republik Tiongkok menikmati hubungan khusus dengan Amerika Serikat sekalipun hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dihentikan sejak kunjungan presiden Richard Nixon ke Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1970-an. Namun hubungan diplomatik tidak resmi tetap berjalan melalui bidang ekonomi dan militer. Pada masa pemerintahan George W. Bush, Republik Tiongkok kembali dianggap penting oleh Amerika Serikat dalam usahanya membendung pengaruh Republik Rakyat Tiongkok khususnya dalam bidang perdagangan.
Hubungan diplomatik dengan negara-negara lain umumnya menggunakan jalur ekonomi dan perdagangan, sekaligus menjadi saluran hubungan diplomatik tidak resmi mengingat Republik Tiongkok secara riil merupakan kekuatan ekonomi Asia secara signifikan dan merupakan pintu gerbang para investor untuk melakukan investasi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura.
Republik Rakyat Tiongkok berusaha melunakkan tawaran dengan memberikan kelonggaran kepada Republik Tiongkok dengan semboyan Satu Negara Dua Sistem (Republik Tiongkok-Republik Rakyat Tiongkok) dengan pilot proyek diterapkannya sistem itu di Hong Kong dan Makau ditambah dengan komunikasi politik dengan tokoh oposisi Republik Tiongkok dan rekonsiliasi politik antara Partai Komunis Tiongkok dengan Partai Nasionalis Tiongkok (Partai Kuomintang) yang pernah berseteru pada tahun 1930-1940-an itu. Namun perkembangan politik di Hong Kong, mundurnya ketua daerah otoritas khusus Hong kong Tung Chee-Hwa atas desakan Republik Rakyat Tiongkok, naiknya Donald Tsang, tokoh moderat yang masih diikat secara politik oleh Republik Rakyat Tiongkok dan sering terjadinya gejolak politik terutama dengan aktivis prodemokrasi membuat rakyat dan pemerintah Republik Tiongkok menolak tawaran halus Republik Rakyat Tiongkok.
Status politik Republik Tiongkok/Taiwan
Satu masalah utama adalah terkait rapat dengan status politik Republik Tiongkok/Taiwan itu sendiri. Dengan keadaan iklim politik dunia yang berubah ke arah pengakuan Republik Rakyat Tiongkok pada era tahun 1970-an dan 80-an, keinginan untuk mengambil kembali Tiongkok Daratan dan Mongolia semakin pudar dan semangat nasionalisme cinta terhadap wilayah sisanya yaitu Pulau Formosa dan pulau sekitarnya itu sendiri semakin kukuh. Hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok di Tiongkok Daratan dan Mongolia terus mendominasi politik di Republik Tiongkok/Taiwan.
Skenario politik Republik Tiongkok/Taiwan di Pulau Formosa sekarang terbagi antara dua pihak dengan pihak Pan-Biru diketuai Partai Kuomintang (KMT) dan dianggotai Partai Rakyat Utama (PFP) dan Partai Baru (NP) yang berpendirian pro-penyatuan semula dengan Tiongkok Daratan dan Mongolia sementara pihak Pan-Hijau diketuai Partai Progresif Demokrat (DPP) dan dianggotai Uni Persekutuan Taiwan (TSU) yang berpendirian pro-Merdeka.
Pada masa yang sama, pihak Pan-Biru menginginkan penyatuan semula dengan Tiongkok Daratan dan Mongolia menyokong konsep Republik Tiongkok/Taiwan sebagai satu simbol terkait dengan Tiongkok dan Mongolia. Penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan dan Mongolia sebagai satu negara dianggap akan terjadi pada masa depan yang dekat, dan hingga itu status quo kini, di mana Republik Tiongkok/Taiwan tidak merdeka secara formal, lebih disenangi. Dalam lawatannya ke tanah besar pada bulan April 2005 baru-baru ini, ketua Partai Kuomintang (KMT) Lien Chan telah menggariskan kepercayaan partainya dalam konsep Satu Tiongkok yang mencakup keseluruhan Tiongkok Daratan dan Mongolia termasuk Pulau Formosa dan pulau sekitarnya. Ketua Partai Rakyat Utama (PFP) James Soong juga menyatakan sentimen yang sama semasa lawatannya ke tanah besar pada bulan Mei.
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Tiongkok Daratan menyatakan pendiriannya bahawa konsep Republik Tiongkok/Taiwan lebih mudah diterima.
Hubungan luar negeri
Republik Tiongkok/Taiwan yang didirikan di Tiongkok Daratan dan Mongolia pada mulanya diakui oleh dunia kendati pemerintahannya tidak sekuat semasa dibelenggu para panglima perang dan perang saudara dengan Republik Rakyat Tiongkok.
Sekarang, Republik Tiongkok/Taiwan terus diakui oleh 26 negara yang kebanyakan adalah negara kecil di Amerika Selatan dan Afrika serta pemerintah Vatikan (Paus) di Roma.
Baru-baru ini[per kapan?][butuh rujukan], Lithuania membuka kantor diplomatik di Republik Tiongkok/Taiwan dan mengakibatkan hubungannya dengan Republik Rakyat Tiongkok merenggang. Republik Rakyat Tiongkok mengadakan suatu kebijakan untuk tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara manapun yang mengakui Republik Tiongkok/Taiwan dan memaksa mereka mengeluarkan pernyataan mendukung tuntutan mereka terhadap Republik Tiongkok/Taiwan. Akan tetapi realitasnya adalah kebanyakan negara masih menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok/Taiwan walaupun secara tidak resmi. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok membolehkan pernyataan ini dengan pemahaman bahwa ia merupakan suatu yang perlu tetapi sementara. Di negara-negara yang tidak mengakui Republik Tiongkok/Taiwan secara resmi, sering kali terdapat perwakilan Republik Tiongkok/Taiwan yang menggunakan nama Kantor Perwakilan Perdagangan dan Kebudayaan Taipei atau "Kantor Perwakilan Taipei" sebagai singkatan. Kantor ini memberi layanan membuat visa dan lain-lain perihal yang biasanya dikaitkan dengan Kantor Kedutaan. Negara-negara ini juga mempunyai perwakilan di Republik Tiongkok/Taiwan di bawah nama aneh seperti Institut Amerika di Republik Tiongkok/Taiwan yang merupakan kantor perwakilan de facto Amerika Serikat di Republik Tiongkok/Taiwan.
Untuk melindungi dan menjalankan kepentingannya, pemerintah Indonesia juga mempunyai perwakilan non-pemerintah yang bersifat ekonomi di Taipei. Diawali sejak 1967 dengan penempatan petugas intelijen dari BAKIN sampai pada tahun 1994 dengan dibentuknya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei. Kantor ini merupakan perwakilan pemerintah yang mempunyai misi menjalankan kepentingan ekonomi dan imigrasi di Taipei.
Republik Tiongkok/Taiwan (RT) adalah salah satu pendiri badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan memegang kursi negara sebagai perwakilan Tiongkok di PBB hingga ditendang keluar oleh Resolusi PPB nomor 2758 dan diganti dalam semua organ dalam organisasi itu oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Usaha Republik Tiongkok/Taiwan untuk masuk kembali ke badan dunia itu ditolak sekalipun telah dicoba berkali-kali.
Bersama dengan masalah dengan Pulau Formosa berkenaan daratan Tiongkok dan Mongolia, Republik Tiongkok/Taiwan juga menghadapi hubungan yang kontroversial dengan Mongolia. Hingga tahun 1945, Republik Tiongkok/Taiwan menuntuk hak memerintah Mongolia akan tetapi desakan Uni Soviet memaksanya mengakui kemerdekaan Mongolia. Sejurus setelah itu, Republik Tiongkok/Taiwan telah berpaling dan menuntut kembali wilayah Mongolia hingga tahun 1990-an. Tindakan Republik Tiongkok/Taiwan membatalkan penuntutannya terhadap wilayah Mongolia sekarang amat rumit karena pemerintah Republik Rakyat Tiongkok akan menginterpretasikannya sebagai upaya untuk merdeka.
Struktur politik
Kepala pemerintahan Republik Tiongkok/Taiwan adalah Presiden, yang dipilih untuk masa jabatan 4 tahun dengan tiket bersama Wakil Presiden. Presiden mempunyai kekuasaan atas 4 cabang (Yuan) yaitu Yuan Eksekutif, Yuan Perwakilan, Yuan Kehakiman, dan Yuan Pengawas. Presiden melantik anggota Yuan Eksekutif sebagai anggota kabinetnya termasuk Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap polisi dan pengendalian ketertiban.
Badan utama perwakilan merupakan Dewan Perwakilan Rakyat dengan 225 kursi dimana 168 darinya diisi oleh anggota hasil pemilu. Sisanya dibagikan secara proporsional antara keseluruhan yang diterima partai (41 kursi), wilayah seberang lautan 8 kursi) dan kursi khusus penduduk asli Formosa (8 kursi). Para anggota dewan ini memiliki masa jabatan 3 tahun. Pada awalnya Dewan Konstituante Nasional, sebagai badan konstitusi dan wakil rakyat umumnya, mempunyai sedikit kekuasaan legislatif, akan tetapi dewan ini telah dihapuskan pada tahun 2005 dan kekuasaan untuk merancang konstitusi diserahkan kepada Yuan Perwakilan dan pemilih dari kalangan rakyat.
Pembagian pemerintahan lokal
Organisasi politik Republik Tiongkok/Taiwan pada awalnya didasarkan atas konstitusi yang ditulis pada tahun 1947 di Tiongkok Daratan dan Mongolia sebelum jatuhnya Tiongkok Daratan dan Mongolia ke tangan komunis Tiongkok dan Mongolia. Dengan itu, pembagian utama di bawah pemerintahan adalah dengan provinsi Formosa dan sebagian provinsi Fujian yang dalam kenyataannya diperuntukkan bagi provinsi lain di negara Tiongkok yang tidak dapat digunakan. Namun, status kota Taipei dan Kaohsiung telah ditetapkan menjadi wilayah yang mempunyai status sama seperti provinsi di bawah langsung pemerintahan pusat. Fungsi pemerintahan provinsi Formosa dan Fujian dialihkan antara pemeintahan pusat dan pemerintah daerah Formosa.
- Provinsi Taiwan (semua): Pulau Formosa sendiri tidak termasuk kekuasaan Pusat, dengan daerah Penghu (Kepulauan Pescadores)
- Provinsi Fujian (cebisan): pulau-pulau kecil dekat tanah besar Tiongkok:
- Daeran Kinmen (Quemoy)
- sebagian dari daerah Lienchiang, yaitu Kepulauan Matsu
- Enam wilayah khusus di bawah Pemerintah Pusat:
Republik Tiongkok/Taiwan juga memiliki Kepulauan Dongsha dan Pulau Taiping yang terdiri dari Kepulauan Laut Tiongkok Selatan yang hak miliknya dipertikaikan oleh negara lain. Di bawah perbatasan resmi Republik Tiongkok/Taiwan, mereka merupakan bagian wilayah pulau Hainan.
Tambahan pula, walaupun Republik Tiongkok/Taiwan tidak membatalkan tuntutannya terhadap Tiongkok Daratan (termasuk Tibet), Mongolia dan Tuva pada tahun 1991 pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok di kawasan-kawasan tersebut diakui, dan ini telah menimbulkan kebimbangan bahwa Republik Tiongkok/Taiwan bersiap untuk tidak lagi menuntuk wilayah-wilayah berkenaan. Satu sebab kenapa Republik Tiongkok/Taiwan tidak pernah secara resmi membubarkan tuntutan mereka terhadap wilayah-wilayah ini adalah karena rasa takut kepada ancaman pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk menyerang Republik Tiongkok/Taiwan atas persiapan apapun untuk merdeka.
Pemerintahan Partai Progresif Demokrat (DPP) di bawah Chen Shui-bian tidak menghiraukan tuntutan-tuntutan lama ini dengan mendirikan kantor perwakilan Republik Tiongkok/Taiwan di ibu negara Mongolia, Ulan Bator. Peta-peta resmi masih menampakkan 35 provinsi di tanah besar dan bukannnya 23 seperti yang ditunjukkan oleh peta Republik Rakyat Tiongkok yang merupakan realitas masa kini. Partai pemerintah DPP telah menghapuskan syarat yang mewajibkan pembuat peta Republik Tiongkok/Taiwan menunjukkan perbatasan resmi Republik Tiongkok/Taiwan.
Kependudukan
Penduduk Republik Tiongkok/Taiwan umumnya beretnis Tionghoa terutama memiliki hubungan erat dengan wilayah Tiongkok di daerah Fujian dengan sub etnis Hokkien, sub etnis yang juga terdapat di negara-negara kawasan Asia Tenggara yang umumnya hidup dari sektor perdagangan, bahkan secara riil adalah penggerak roda ekonomi di kawasan itu. Selain itu juga imigran dari Tiongkok Daratan dan Mongolia terutama sejak Perang Dunia II dan Perang saudara di Tiongkok daratan pada tahun 1940-an itu. Juga ada penduduk Formosa asli (juga disebut suku asli/aborijin Taiwan yang berbahasa Austronesia), para imigran dari India, Filipina dan Indonesia baik yang tinggal menetap menjadi warganegara Republik Tiongkok/Taiwan atau yang menjadi pekerja migran.
Ekonomi
Ekonomi Republik Tiongkok/Taiwan sebelum abad ke-20 hampir keseluruhannya berbentuk pertanian. Namun pertanian kini hanya menyumbang 2% PDB, kurang dari 35% pada tahun 1952. Industri-industri yang dahulunya dijalankan buruh kini diambil alih oleh keuangan dan teknologi yang intensif. Republik Tiongkok/Taiwan telah menjadi mitra beberapa negara seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Vietnam, dan termasuk di Tiongkok Daratan dan Mongolia; kini terdapat 50.000 perusahaan Republik Tiongkok/Taiwan di negara Republik Rakyat Tiongkok.
Semasa penjajahan Jepang (1895-1945), industrinya mulai dibangun, dengan orang Jepang membangun sebagian besar infrustruktur yang menolong ekonomi Pulau Formosa dengan pesat. Contohnya landasan kereta api yang menghubungkan utara dan selatan Pulau Formosa. Berbeda dengan keadaan politik Republik Tiongkok/Taiwan yang selalu bergejolak baik karena kepentingan partai politik di Republik Tiongkok/Taiwan, juga karena pengaruh tekanan dan kepentingan Republik Rakyat Tiongkok, di sektor ekonomi Republik Tiongkok/Taiwan tumbuh dengan pesat, khususnya di bidang industri dan perdagangan selain sektor pertanian dan pariwisata.
Republik Tiongkok/Taiwan modern mempunyai ekonomi kapitalis yang dinamis dengan berkurangnya keterlibatan pemerintah dalam pekerjaan dan perdagangan asing. Di samping ini, beberapa bank dan perusahaan umum milik republik juga telah diswastanisasikan. Pertumbuhan PDB sekitar 8% dalam tiga dekade yang telah berlalu dengan ekspor yang banyak membantu. Jurang surplus perdagangan juga agak banyak, dan simpanan mata uang asing menjadi yang ketiga terbesar di dunia.
Saat ini, ekonomi Republik Tiongkok/Taiwan bergerak dibidang industri jasa konstruksi, perbankan, industri elektronika, komputer serta semikonduktor yang sudah diakui kualitasnya di pasar internasional, perkapalan, jasa penerbangan dan transportasi. Sebelumnya, industri di Republik Tiongkok/Taiwan bergerak di bidang barang-barang domestik dan rumah tangga bahkan pada masa lalu, Republik Tiongkok/Taiwan dikenal sebagai penghasil barang-barang tiruan dari produk Jepang dengan kualitas di bawah kualitas produk made in Japan khususnya dikalangan pasar Indonesia, produk made in Taiwan berkonotasi produk tiruan dari produk Jepang.
Republik Tiongkok/Taiwan memiliki pertumbuhan ekonomi dan ketahanan ekonomi yang cukup kuat di kawasan ini. Karena itu, bersama-sama dengan Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong, Republik Tiongkok/Taiwan dimasukkan dalam daftar negara-negara Industri Baru yang sudah menunjukkan ketangguhannya terutama dalam menghadapi krisis 1997.
Republik Tiongkok/Taiwan memiliki pusat jasa di bidang pelayaran, kargo dan penerbangan yang memiliki reputasi cukup baik dan cukup kuat. Pelabuhan Kaohsiung merupakan pelabuhan kargo yang melayani arus barang ekspor impor dari dan menuju berbagai kawasan di dunia, sebagaimana pelabuhan Singapura dan Rotterdam di Eropa.
Republik Tiongkok/Taiwan juga merupakan pintu gerbang investasi ekonomi di kawasan ini selain Hong Kong dan Singapura. Investasi dan pertumbuhan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok juga melalui negeri ini sekalipun sering terjadi pergesekan di bidang politik.
Disebabkan pendekatannya yang konservatif kepada keuangan dan semangat kewirausahaannya yang tinggi, ekonomi Republik Tiongkok/Taiwan tidak banyak terpengaruh dibandingkan negara-negara tetangganya pada krisis moneter 1997 di Asia. Akan tetapi, ekonomi dunia yang perlahan dan kebijakan yang tidak cakap telah memungkinkan ekonomi Republik Tiongkok/Taiwan terpuruk pada tahun 2001 yang lalu, yang pertama semenjak 1947. Disebabkan sumber tenaga buruh didatangkan dari Tiongkok Daratan, pengangguran juga bertambah buruk dan dijadikan isu semasa Pemilu tahun 2004 lalu.
Namun Republik Tiongkok/Taiwan mengalami pukulan ekonomi sejak berjangkitnya wabah SARS dan Flu burung (Avian flu) di wilayah ini, bersama-sama dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Singapura pada tahun 2003. Sekalipun wabah ini sudah bisa diatasi, pemerintah Republik Tiongkok/Taiwan sangat berhati-hati untuk mencegah terulang kembali wabah penyakit ini yang juga menyebabkan terhentinya pertumbuhan ekonomi terutama di sektor perdagangan dan pariwisata.
Karena Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok membantah Republik Tiongkok/Taiwan mempunyai perhubungan resmi dengan negara-negara lain, Republik Tiongkok/Taiwan sering kali menyertai badan ekonomi dunia di bawah nama yang agak pelik seperti Wilayah Bebas Cukai Asing Formosa, Penghu, Kinmen dan Matsu (台灣、澎湖、金門及馬祖個別關稅領域) di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, dan Tionghoa Taipei di bawah APEC.
Lihat juga: Macan Asia Timur
Budaya
Budaya Republik Tiongkok/Taiwan masa kini mengalami transformasi yang besar hasil pemisahannya dengan Tiongkok Daratan dan Mongolia yang telah mencecah lebih dari 100 tahun. Republik Tiongkok/Taiwan kini mempunyai budaya tersendiri dengan bersumberkan budaya Tiongkok, budaya Jepang dan budaya Amerika Serikat, terutama dalam politik dan arsitektur. Penduduk asli Republik Tiongkok/Taiwan juga mempunyai budaya mereka sendiri. Kesenian, tradisi nenek moyang, dan budaya pop merangkumi corak pelbagai motif berdasarkan Asia dan Barat.
Setelah pemerintah pusat dipindahkan dari Tiongkok Daratan dan Mongolia ke Pulau Formosa, pemerintah Partai Kuomintang (KMT) bertindak melestarikan budaya Tiongkok. Pemerintah melaksanakan pelbagai gerakan tulisan kaligrafi Tiongkok, lukisan seni Tiongkok, seni moyang Tiongkok dan opera Tiongkok. Salah satu daya tarik kota Taipei adalah Museum Nasional Tiongkok yang mempunyai lebih dari 650.000 koleksi perunggu, giok (jade), kaligrafi, lukisan dan porselen Tiongkok. Kerajaan KMT di bawah Chiang Kai-Shek telah memindahkan koleksi ini dari Beijing pada tahun 1949 semasa melarikan diri ke Pulau Formosa. Koleksi ini dipercaya menjadi sebagian harta budaya Tiongkok, dan hanya 1% yang dipamerkan pada setiap periode masa.
Berkaraoke merupakan salah satu aktivitas yang degemari di Republik Tiongkok/Taiwan, hasil pengaruh Jepang. Suatu lagi contoh adalah Panchinko.
Minuman Republik Tiongkok/Taiwan juga telah berhasil dikenali merata di seluruh dunia. Teh berbuih dan teh susu ⁹merupakan minuman Republik Tiongkok/Taiwan yang terkenal di Malaysia, Eropa, Kanada dan Amerika Serikat.
Republik Tiongkok/Taiwan juga menerbitkan film-film berkualitas setiap tahun. Sutradara terkenal dari Republik Tiongkok/Taiwan antara lain Ang Lee yang mendapat nama dari film besutannya Crouching Tiger, Hidden Dragon dan Eat Drink Man Woman.
Kira-kira 80% orang Republik Tiongkok/Taiwan merupakan bangsa etnik Han dan bisa bercakap bahasa kebangsaan, yaitu Bahasa Mandarin sekali dengan Bahasa Hokkian yang berasal dari selatan sungai Min di provinsi Fujian di Tiongkok Daratan. Bahasa Hokkian ini yang dikenali sebagai Taiyu di Republik Tiongkok/Taiwan merupakan bahasa yang sama yang dituturkan oleh kebanyakan orang Tionghoa-Indonesia. Golongan pro-Merdeka di Republik Tiongkok/Taiwan telah mempromosikan bahasa ini sejak tahun 1990-an, tanpa menyadari bahwa bahasa ini hanya sekadar salah satu dialek yang dituturkan di Tiongkok Daratan. Terdapat lagi 10% penduduk Republik Tiongkok/Taiwan yang menggunakan bahasa Hakka. Golongan penduduk asli, walaupun mempunyai bahasa sendiri, juga bisa bertutur dalam bahasa Mandarin dan Hokkian.
Gerakan Setempat Republik Tiongkok/Taiwan terus menjadi sumber berkembangnya budaya Pulau Formosa dan pulau sekitarnya yang berbeda daripada Tiongkok Daratan dan Mongolia, sebagai suatu reaksi terhadap pemerintahan tangan besi Partai Kuomintang (KMT) dan permusuhan Republik Rakyat Tiongkok. Politik identitas dengan lebih 100 tahun pemisahan Republik Tiongkok/Taiwan dengan tanah besar dengan 50 tahun daripadanya di bawah pemerintahan Jepang, terus mnjadi isu dan mewujudkan perbedaan budaya dengan Tiongkok di tanah besar dalam pelbagai bidang, antara lain masakan, film, fotografi, opera dan musik.
- Bahasa Republik Tiongkok
- Daftar tokoh Tiongkok
- Daftar tokoh Republik Tiongkok
- Masakan Republik Tiongkok
Sistem kalender
Menuruti tradisi kekaisaran menggunakan nama kaisar Tiongkok sebagai rujukan era dan tahun pemerintahan, dokumen-dokumen resmi Republik Tiongkok/Taiwan dan kebanyakan orang Republik Tiongkok/Taiwan masih mengguna Min Guo (Bahasa Tionghoa: 民國, pinyin: míngúo, yang berarti: "Negara Rakyat" atau dalam hal ini, "Republik") sistem mennomorkan tahun diri tahun 1912 sebagai tahun pendirian Republik Tiongkok/Taiwan. Seperti contoh, tahun 2006 adalah tahun ke-95 'Min Guo' ataupun tahun ke-95 Republik Tiongkok/Taiwan (jiu shiwu) nian" (民國九十五年) dalam bahasa Tionghoa. Pada kebiasaannya nama era Tiongkok berkarekter dua, Min Guo adalah singkatan nama panjang ini. Kalender Juche yang digunakan di Korea Utara yang bermula dengan kelahiran Kim Il Sung pada tahun 1912 juga menggunakan sistem yang sama.
Agama yang diakui
Saat ini, pemerintah Republik Tiongkok/Taiwan hanya mengakui 26 agama. Itu termasuk Buddha, Tao, Ikuanis, Agama rakyat, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Mormon, Islam dan Scientology.
Agama di Taiwan (2020)
Militer
Saat ini Republik Tiongkok/Taiwan mempunyai angkatan bersenjata yang besar dengan tujuan menentang Republik Rakyat Tiongkok di Daratan Tiongkok dan Mongolia yang masih memerangi Republik Tiongkok/Taiwan. Dari pemindahan pemerintahan pusat Republik Tiongkok/Taiwan dari Tiongkok Daratan pada tahun 1949 hingga tahun 1970-an, misi utama militer adalah 'mengambil kembali tanah daratan'. Dengan keadaannya sekarang, militer Republik Tiongkok/Taiwan lebih berfokus pada Angkatan Udara dan Angkatan Laut daripada Angkatan Darat.
Republik Tiongkok/Taiwan, memiliki kekuatan militer yang mencakup Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan lain-lain. Sejak kepindahan pemerintahan pusat ke Pulau Formosa setelah kekalahannya dengan pihak komunis (1949), Republik Tiongkok/Taiwan memperoleh bantuan persenjataan dari Amerika Serikat dan Eropa Barat dalam usaha membendung kekuatan komunis ke selatan. Republik Tiongkok/Taiwan memanfaatkan hubungan tersebut dengan memperoleh bantuan teknik dari sistem persenjataan barat sehingga Republik Tiongkok/Taiwan memiliki industri militer sendiri yang juga diekspor (meskipun terbatas pada persenjataan ringan seperti amunisi dan senapan otomatis).
Pada tahun 1970-1980-an ketika hubungan diplomatik antara Republik Tiongkok/Taiwan dengan Amerika Serikat putus, Republik Tiongkok/Taiwan masih tetap mendapatkan persenjataan dan hubungan militer dengan AS meskipun ditentang oleh Republik Rakyat Tiongkok. Namun Republik Tiongkok/Taiwan khawatir hubungan tersebut sewaktu waktu terganggu, sehingga untuk menghadapi Republik Rakyat Tiongkok, Republik Tiongkok/Taiwan berusaha untuk memenuhi kebutuhan militernya sendiri didukung dengan kemampuan industri teknologi tinggi yang dimilikinya. Sebagai contoh Angkatan Udara Republik Tiongkok/Taiwan mampu memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi pesawat tempur buatan sendiri (sekalipun dengan bantuan teknis kontraktor militer Amerika Serikat seperti General Dynamics) IDF (Indigenous Defense Fighter) Ching Kuo (diambil dari nama presiden Republik Tiongkok/Taiwan Chiang Ching Kuo) selain pasokan F-16 dari Amerika Serikat dan Mirage-2000D dari Prancis. Kementerian Pertahanan juga telah merencanakan memesan kapal selam diesel dan baterai anti-peluru dari Amerika Serikat untuk pertahanan, tetapi telah dihalangi pihak Pan-Biru (oposisi Yuan Perwakilan) pada 2005. Terdapat banyak peralatan perang yang telah dibeli oleh Republik Tiongkok/Taiwan dari Amerika Serikat di bawah UU Hubungan Republik Tiongkok/Taiwan. Pada masa lalu, Republik Tiongkok/Taiwan juga telah membeli peralatan pertahanan dari negara Prancis dan Belanda.
Republik Tiongkok/Taiwan telah melaksanakan program mengurangi anggotanya dari sekitar 430.000 orang pada tahun 1990-an mengikuti kemajuan alat perangnya.[butuh rujukan] Umur minimal untuk menjadi prajurit militer republik ini adalah 18 tahun. Tetapi sebagian program pengurangan anggota ini menunjukkan bahwa sebagian anggota dipindahkan ke badan pemerintahan lain atau industri yang relevan dengan militer. Salah satu rencana sekarang adalah memodernkan militer menjadi tentara profesional pada dekade yang akan datang dan membatasi Wajib Militer menjadi 3 bulan.
Republik Tiongkok/Taiwan juga memiliki hubungan militer dengan Singapura. Singapura menempatkan personel militernya di tempat itu karena keterbatasan wilayah yang dimilikinya terutama untuk kepentingan latihan militer. Bahkan pemerintah Singapura pada masa PM Goh Chok Tong pernah meminta Republik Rakyat Tiongkok agar memberitahukan Singapura terlebih dahulu apabila Republik Rakyat Tiongkok menyerang Republik Tiongkok/Taiwan.
Catatan
- . 4 December 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 November 2019. Diakses tanggal 1 November 2019.
- "Interior minister reaffirms Taipei is ROC's capital". Taipei Times. 5 December 2013. Diakses tanggal 7 December 2013.
- "推動雙語國家政策問題研析". www.ly.gov.tw (dalam bahasa Tionghoa). 23 July 2013. Diakses tanggal 25 May 2021.
- (PDF) (dalam bahasa Tionghoa). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2 June 2021. Diakses tanggal 2 June 2021.
- Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan) (2012). . The Republic of China Yearbook 2012 (dalam bahasa Inggris). hlm. 24. ISBN 9789860345902. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 October 2013. Diakses tanggal 18 December 2013.
- Government Information Office (2010). (PDF). The Republic of China Yearbook 2010 (dalam bahasa Inggris). hlm. 42. ISBN 9789860252781. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 5 August 2011.
- Liao, Silvie (2008). "A Perceptual Dialect Study of Taiwan Mandarin: Language Attitudes in the Era of Political Battle". Dalam Chan, Marjorie K. M.; Kang, Hana. (PDF) (dalam bahasa Inggris). 1. Columbus, Ohio: The Ohio State University. hlm. 393. ISBN 9780982471500. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 24 December 2013.
- "行政院第3251次院會決議". www.ey.gov.tw (dalam bahasa Tionghoa). Diakses tanggal 25 May 2021.
- "Hakka Basic Act". law.moj.gov.tw. Diakses tanggal 22 May 2019.
- "Indigenous Languages Development Act". law.moj.gov.tw. Diakses tanggal 22 May 2019.
- 國家語言發展法. law.moj.gov.tw (dalam bahasa Tionghoa). Diakses tanggal 22 May 2019.
- The Republic of China Yearbook 2016. Executive Yuan, R.O.C. 2016. hlm. 10. ISBN 9789860499490. Diakses tanggal 31 May 2020.
Ethnicity: 70 percent Hoklo; 15 percent Hakka 10–15 percent mainlanders; 2 percent indigenous Austronesian peoples
- Washington, Suite 800; Inquiries, DC 20036 USA202-419-4300 (2 April 2015). . Pew Research Center's Religion & Public Life Project. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 December 2019. Diakses tanggal 23 February 2019.
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamacia-factbook - https://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0005/2536547/Taiwan-Chang.pdf
- Gerrit van der Wees (13 February 2019). "How European explorers discovered Ilha Formosa". taipeitimes.com. Taipei Times. Diakses tanggal 8 September 2022.
- "TAIWAN SNAPSHOT". Diakses tanggal 15 March 2020.
- "Population of Taiwan as of July 2022".
- (PDF). National Statistics, ROC (Taiwan). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 26 December 2016. Diakses tanggal 26 November 2016.
- ^ "World Economic Outlook Database, October 2022". IMF.org. International Monetary Fund. Diakses tanggal 17 October 2022.
- "Percentage share of disposable income by quintile groups of income recipients and measures of income distribution". stat.gov.tw. Diakses tanggal 26 June 2019.
- "Human Development Report 2020: Reader's Guide". United Nation Development Program. 2020. Diakses tanggal 12 March 2021.
- "What is the human development index (HDI)? How are relevant data queried?" (PDF). Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, Taiwan (ROC). Diakses tanggal 14 March 2021.
- "人類發展指數(Human Development Index, HDI)" (PDF) (dalam bahasa Tionghoa). Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, Taiwan (ROC). 6 January 2011. Diakses tanggal 13 March 2021.
- ^ "國情統計通報（第 195 號）" (PDF). en:Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, Taiwan (ROC). 14 October 2021. Diakses tanggal 16 October 2022.
- "National Statistics, Republic of China (Taiwan)". Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan, Taiwan (ROC). 14 October 2022. Diakses tanggal 16 October 2022.
- "ICANN Board Meeting Minutes". ICANN. 25 June 2010.
- "Taiwan Negara Berdaulat". Daily News Indonesia. 18 Januari 2020. Diakses tanggal 7 Juli 2022.
- Taipei adalah kedudukan resmi pemerintah Republik Tiongkok meskipun Konstitusi Republik Tiongkok tidak menentukan ibu kota de jure.
- Mandarin sebagai standar variasi bahasa Tionghoa
Bahasa Tionghoa Vernakular (digunakan dalam banyak kesempatan)
Bahasa Tionghoa Klasik (digunakan dalam acara formal atau seremonial, upacara keagamaan atau budaya, dokumen resmi, keputusan hukum dan pengadilan, dan dokumen peradilan) - ^ Tidak ditunjuk tetapi memenuhi definisi hukum.
- Bahasa sehari-hari dikenal sebagai "Orang Republik Tiongkok", itu dianggap sebagai variasi dari Hokkien.
- Bahasa nasional di Republik Tiongkok secara hukum didefinisikan sebagai "bahasa alami yang digunakan oleh sekelompok orang asli Republik Tiongkok dan Bahasa Isyarat Republik Tiongkok".
- Leluhur campuran penduduk asli-Han disertakan dalam sosok Orang Han Republik Tiongkok.
- Secara nominal merupakan sistem parlementer de jure yang diatur dalam konstitusi asli, saat ini beroperasi dalam sistem semi-presidensial di bawah ketentuan Artikel Tambahan Konstitusi RT sejak pemilihan presiden langsung tahun 1996.
- Sementara parlemen trikameral tetap ada de jure, Majelis Nasional (lembaga pemilihan) secara de facto ditangguhkan pada tahun 2005 dan Kontrol Yuan (majelis tinggi) tidak lagi menjadi kamar parlemen "de facto" pada tahun 1993 meninggalkan Yuan Legislatif (majelis rendah) sebagai kamar unikameral "de facto".
- Republik Formosa dideklarasikan pada tanggal 23 Mei 1895 dan ditaklukkan oleh Jepang pada tanggal 21 Oktober 1895.
- Proklamasi resmi kenegaraan Republik Tiongkok adalah pada 1 Januari 1912.
- Interpretasi tentang apakah ini memerlukan pengalihan penuh kedaulatan wilayah ke Republik Tiongkok bervariasi. Jepang mencabut klaimnya atas Formosa dan Pescadores dalam Perjanjian San Francisco pada tahun 1952; lihat Hari Retrosesi, Teori Status Formosa yang Belum Ditentukan dan status politik Formosa.
- Republik Tiongkok adalah anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bergabung pada tanggal 24 Oktober 1945. Pengakuan dialihkan ke Republik Rakyat Tiongkok oleh Uni Soviet (2 Oktober 1949), Britania Raya (6 Januari 1950), Prancis (27 Januari 1964), dan Amerika Serikat (1 Januari 1979); lihat Garis waktu hubungan diplomatik Republik Tiongkok, Hubungan luar negeri Republik Tiongkok dan Kebijakan satu Tiongkok.
- Laporan tahunan HDI yang disusun oleh UNDP tidak memasukkan Republik Tiongkok karena tidak lagi menjadi negara anggota PBB, juga tidak termasuk sebagai bagian dari Republik Rakyat Tiongkok oleh UNDP saat menghitung angka Tiongkok. Biro Statistik Republik Tiongkok menghitung HDI-nya menjadi 0,926 berdasarkan metodologi UNDP 2010, yang menempatkan Republik Tiongkok di urutan ke-19 secara global pada tahun 2021 dalam laporan UNDP 2022.
Rujukan
- ^"Taiwan assembly passes changes". BBC News, 7 Jun 2005.
- Feuerwerker, Albert. 1968. The Chinese Economy, 1912-1949. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Lihat pula
Pranala luar
Situs pemerintahan
- Kantor Informasi Pemerintahan 2005-04-03 di Wayback Machine.
- (Inggris) Situs pemerintahan Taiwan 2005-09-10 di Wayback Machine.
- Kantor Kepresidenan
- Majelis Nasional 2005-06-30 di Wayback Machine.
- Yuan Esekutif 2003-12-09 di Wayback Machine.
- Yuan Perwakilan
- Yuan Kehakiman
- Yuan Pendidikan 2010-02-01 di Wayback Machine.
- Yuan Kawalan
- Kementerian Luar Negeri 2005-05-09 di Wayback Machine.
Lain-lain
- Partai Nasionalis Tiongkok di Taiwan 2005-09-26 di Wayback Machine.
- WUFI - World United Formosans for Independence 2006-02-07 di Wayback Machine.
- Peta jajahan Republik Taiwan (pdf)
- Projek Dokumen Taiwan
- Hubungan Dua Tanah Besar Tiongkok-Taiwan 2004-12-11 di Wayback Machine. - koleksi rencana.
- Olympic Watch (Komite Olimpiade 2000 di negara demokratik) berkenaan dengan keselamatan Taiwan
- Agensi Berita Utama 2006-01-12 di Wayback Machine.
- Forum Sejarah Tiongkok 2017-07-02 di Wayback Machine.
- BBC News - Country ProBerkas: Taiwan
- Buku Maklumat CIA - Taiwan 2005-01-30 di Wayback Machine.
- Guardian Unlimited - Special Report: Taiwan and China
- PBS Frontline - Dangerous Straits
- LookSmart - Republic of China (Taiwan) 2005-03-14 di Wayback Machine. directory category
- Open Directory Project - Taiwan 2007-01-29 di Wayback Machine. directory category
- Yahoo! - Taiwan 2007-02-09 di Wayback Machine. directory category
- Yahoo! News - Full Coverage: Taiwan
- Feb 1999 KMT Speech 2007-02-02 di Wayback Machine.
- Taiwan