Kabinet Djuanda 1 2 disebut juga Kabinet Karya adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno Kabinet

Kabinet Djuanda disebut juga Kabinet Karya adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumkan pada 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Kabinet ini merupakan salah satu Kabinet Zaken.

Kabinet Djuanda
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	9 April 1957
Diselesaikan	6 Juli 1959
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Kepala pemerintahan	Djuanda Kartawidjaja
Jumlah menteri	28
Total jumlah menteri	28
Partai anggota	Partai Nasional Indonesia Nahdlatul Ulama Majelis Syuro Muslimin Indonesia Partai Syarikat Islam Indonesia Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Partai Kristen Indonesia Barisan Tani Indonesia Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Pengganti	Kabinet Kerja I

Adapun Program Kabinet Djuanda adalah sebagai berikut :

Membentuk Dewan Nasional.
Normalisasi keadaan Republik Indonesia.
Melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar.
Memperjuangkan Irian Barat.
Mempercepat pembangunan.

Pimpinan Sunting

Presiden
	Soekarno

Anggota Sunting

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1	Perdana Menteri	Djuanda Kartawidjaja	9 April 1957	6 Juli 1959	Nonpartai
2	Wakil Perdana Menteri I	Hardi	9 April 1957	6 Juli 1959	PNI
	Wakil Perdana Menteri II	Idham Chalid	9 April 1957	6 Juli 1959	NU
	Wakil Perdana Menteri III	Johannes Leimena	29 April 1957	6 Juli 1959	Parkindo
Menteri
3	Menteri Luar Negeri	Subandrio	9 April 1957	6 Juli 1959	Nonpartai
4	Menteri Dalam Negeri	Sanusi Hardjadinata	9 April 1957	6 Juli 1959	PNI
5	Menteri Pertahanan	Djuanda Kartawidjaja	9 April 1957	6 Juli 1959	Nonpartai
6	Menteri Kehakiman	Gustaaf Adolf Maengkom	9 April 1957	6 Juli 1959	PNI
7	Menteri Penerangan	Soedibjo	9 April 1957	6 Juli 1959	PSII
8	Menteri Keuangan	Sutikno Slamet	9 April 1957	6 Juli 1959	PNI
9	Menteri Pertanian	Sadjarwo Djarwonagoro	9 April 1957	6 Juli 1959	BTI
10	Menteri Perdagangan	Soenardjo	9 April 1957	25 Juni 1958	NU
10	Menteri Perdagangan	Rachmat Muljomiseno	25 Juni 1958	6 Juli 1959	NU
11	Menteri Perindustrian	F.J. Inkiriwang	9 April 1957	6 Juli 1959	Nonpartai
12	Menteri Perhubungan	Soekardan	9 April 1957	6 Juli 1959	Nonpartai
13	Menteri Pelayaran	Mohammad Nazir	9 April 1957	6 Juli 1959	Nonpartai
14	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Pangeran Mohammad Nur	9 April 1957	6 Juli 1959	Masyumi
15	Menteri Perburuhan	Samjono	9 April 1957	6 Juli 1959	Nonpartai
16	Menteri Sosial	Johannes Leimena	9 April 1957	24 Mei 1957	Parkindo
16	Menteri Sosial	Muljadi Djojomartono	25 Mei 1957	6 Juli 1959	Masyumi
17	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Prijono	9 April 1957	6 Juli 1959	Nonpartai
18	Menteri Agama	Muhammad Ilyas	9 April 1957	6 Juli 1959	NU
19	Menteri Kesehatan	Azis Saleh	9 April 1957	6 Juli 1959	IPKI
20	Menteri Agraria	R. Sunarjo	9 April 1957	6 Juli 1959	NU
21	Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan (dihapuskan sejak 25 Juni 1958)	A.M. Hanafi	9 April 1957	25 Juni 1958	Nonpartai
22	Menteri Negara Urusan Veteran	Chaerul Saleh	9 April 1957	6 Juli 1959	Nonpartai
23	Menteri Negara Urusan Hubungan Antar Daerah (dihapuskan sejak 25 Juni 1958)	Ferdinand Lumban Tobing	9 April 1957	25 Juni 1958	SKI
24	Menteri Negara	Dadang Suprajogi (Urusan Stabilitasi Ekonomi)	25 Juni 1958	6 Juli 1959	Nonpartai
		Muhammad Wahib Wahab (Urusan Kerjasama Sipil-Militer)	25 Juni 1958	6 Juli 1959	NU
		Ferdinand Lumban Tobing (Urusan Transmigrasi)	25 Juni 1958	6 Juli 1959	Nonpartai
		A.M. Hanafi	25 Juni 1958	6 Juli 1959	Nonpartai
		Mohammad Yamin	25 Juni 1958	6 Juli 1959	Nonpartai

Galeri Sunting

Pengumuman

Catatan Sunting

Kabinet Djuanda dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1957.
Kabinet ini demisioner sejak tanggal 6 Juli 1959 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 1959.
Pada waktu kabinet dibentuk jabatan ini belum ada. Dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1957 tertanggal 16 Mei 1957, dan untuk jabatan tersebut diangkat Dr. Johannes Leimena sementara merangkap sebagai Menteri Sosial. Beliau merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial sejak 29 April 1957.
Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, Soenardjo digantikan Rachmat Muljomiseno.
Pada 29 April 1957, Dr. J. Leimena sementara merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wakil Perdana Menteri III sampai 24 Mei 1957. Sejak 25 Mei 1957, jabatan Menteri Sosial dipegang oleh Muljadi Djojomartono berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1957 tertanggal 24 Mei 1957.
^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, jabatan ini dihapuskan sejak 25 Juni 1958.
Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, A.M. Hanafi dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan dan diangkat sebagai Menteri Negara.
Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, Ferdinand Lumban Tobing dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dan diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Transmigrasi.
Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 dibentuk 5 jabatan Menteri Negara yang terdiri dari Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil-Militer, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, dan 2 Menteri Negara, dengan diangkat sebagai Menteri-Menterinya: Kol. Suprajogi, K.H. Wahib Wahab, Dr. F.L. Tobing, A.M. Hanafi dan Prof. Mr. H. Moh. Yamin.

Referensi Sunting

Simanjuntak, P. N. H. (2003) (in Indonesian), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 181–187, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar Sunting

(Indonesia) Profil Kabinet Djuanda pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Ali Sastroamidjojo II	Kabinet Djuanda 1957–1959	Diteruskan oleh: Kabinet Kerja I

[1] Kabinet Djuanda dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1957.

[2] Kabinet ini demisioner sejak tanggal 6 Juli 1959 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 1959.

[3] Pada waktu kabinet dibentuk jabatan ini belum ada. Dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1957 tertanggal 16 Mei 1957, dan untuk jabatan tersebut diangkat Dr. Johannes Leimena sementara merangkap sebagai Menteri Sosial. Beliau merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial sejak 29 April 1957.

[4] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, Soenardjo digantikan Rachmat Muljomiseno.

[5] Pada 29 April 1957, Dr. J. Leimena sementara merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial dan Wakil Perdana Menteri III sampai 24 Mei 1957. Sejak 25 Mei 1957, jabatan Menteri Sosial dipegang oleh Muljadi Djojomartono berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 1957 tertanggal 24 Mei 1957.

[Reshuffle1958-6] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, jabatan ini dihapuskan sejak 25 Juni 1958.

[7] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, A.M. Hanafi dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat untuk Pembangunan dan diangkat sebagai Menteri Negara.

[8] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 tertanggal 25 Juni 1958, Ferdinand Lumban Tobing dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Hubungan Antar Daerah dan diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Transmigrasi.

[9] Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 1958 dibentuk 5 jabatan Menteri Negara yang terdiri dari Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi, Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil-Militer, Menteri Negara Urusan Transmigrasi, dan 2 Menteri Negara, dengan diangkat sebagai Menteri-Menterinya: Kol. Suprajogi, K.H. Wahib Wahab, Dr. F.L. Tobing, A.M. Hanafi dan Prof. Mr. H. Moh. Yamin.