www.wikidata.id-id.nina.az

Demokrasi Terpimpin 1959 1965 Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama 1959 1965 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarn

Demokrasi Terpimpin (1959–1965)

Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama (1959–1965) adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara.

Republik Indonesia

1959–1967
Bendera
Lambang
Republik Indonesia pada tahun 1961
Ibu kotaJakarta
Bahasa resmiBahasa Indonesia
Agama
DemonimOrang Indonesia
PemerintahanRepublik kesatuan konstitusional presidensial di bawah Demokrasi terpimpin
Presiden 
• 1959-1967
Soekarno
Perdana menteri 
• 1959-1966
Soekarno
LegislatifMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Era SejarahPerang Dingin, Transisi ke Orde Baru
9 April 1957
5 Juli 1959
18 Juli 1963
1961-1962
1963-1966
• Gestok
1 Oktober 1965
1965-1966
12 Maret 1967
Didahului oleh		 Digantikan oleh
Sekarang bagian dariIndonesia

Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi Terpimpin menurut ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom.

Latar belakang Sunting

Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno:[butuh rujukan]

  1. Dari segi keamanan nasional: Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, menyebabkan ketidakstabilan negara.
  2. Dari segi perekonomian: Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
  3. Dari segi politik: Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut.[butuh rujukan]

Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukan bahwa: 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara sehingga pemungutuan suara harus diulangi. Pemilihan hari kedua menunjukan bahwa: 264 setuju dan 204 menolak. Adapun pemilihan hari ketiga menunjukan bahwa: 263 setuju dan 203 menolak.

Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959:

  1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
  2. Berlakunya kembali UUD 1945
  3. Dibubarkannya konstituante
  4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja, sepertiganya menteri berasal dari militer.

Peranan PKI Sunting

Artikel utama: Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia (PKI) menyambut "Demokrasi Terpimpin" Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme (sekuler), agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM.

Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat. Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan irian Barat yang dipimpin Soeharto. Menurut Aco Manafe, PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia.[butuh rujukan]

Presiden Sukarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat.

Keterlibatan Amerika Serikat Sunting

Di era Demokrasi Terpimpin, antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak "Suara Pemuda Indonesia": Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata Indonesia. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah "negara bebas".

Dampak ke situasi politik Sunting

Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa.

Catatan Sunting

  1. Presiden, menunjuk dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri.
  2. jabatan dihapuskan pada 25 Juli 1966.

Referensi Sunting

  1. Ricklefs, M.C. (2017). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm. 387. ISBN 978-979-420-187-9. 
  2. Tiar Anwar Bachtiar (2018). Lajur-Lajur Pemikiran Islam: Peta Pergulatan Intelektual Islam Indonesia Abad Ke-20 dan Awal Abad Ke-21. JSP Publishing. hlm. 32. 
  3. Saidurrahman (2018). Pendidikan Kewarganegaraan: NKRI Harga Mati Edisi Pertama. Prenada Media. hlm. 80. ISBN 978-602-422-769-2. 
  4. S. Djaja (tt). Demokrasi terpimpin: dari Kabinet UUD 1945 kembali ke-Kabinet UUD 1945. Grip. hlm. 60. 
  5. Abdul Halim (2013). Relasi Islam, Politik dan Kekuasaan. Lkis Pelangi Aksara. hlm. 160. ISBN 978-979-25-5386-4. 
  6. "Dekrit Presiden: Isi dan Sejarahnya". 
  7. "Ada Nasution di Balik Dekrit Presiden". Historia - Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia. Diakses tanggal 2020-08-28. 
  8. Tobroni (2007). Pendidikan kewarganegaraan: demokrasi, HAM, civil society, dan multikulturalisme. Pusat Studi Agama, Politik, dan Masyarakat. ISBN 978-979-15797-0-4. 
  9. "Jalan Panjang Tanah Papua". Tempo. 2004-12-27. Diakses tanggal 2020-08-28. 
  10. Aco Manafe (2008). Teperpu: reveals PKI's betrayal in 1965 and the trial of the perpetrators. Pustaka Sinar Harapan. ISBN 978-979-416-900-1. 
  11. Merle Calvin Ricklefs (2005). Sejarah Indonesia modern, 1200-2004. Penerbit Serambi. hlm. 531. ISBN 978-979-16001-2-5. 
  12. . www.wsws.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-12. Diakses tanggal 2020-08-28. 
  • Feith, Herbert (2007) The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, ISBN 979-3870-45-2
  • Lev, Daniel S (2009), The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959, Asia: Equinox Publishing, ISBN 978-602-8397-40-7 .
  • Mortimer, Rex, (1974) Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959–1965, Cornell University Press, New York ISBN 0-8014-0825-3
  • Ricklefs, MC (1982), A History of Modern Indonesia (edisi ke-reprint), Southeast Asia: Macmillan, ISBN 0-333-24380-3 .
  • Ricklefs, Merle Calvin (2008). A History of Modern Indonesia since c. 1200 (E-Book version) (edisi ke-4). New York: Palgrave Macmillan. 
  • Simanjuntak, PHH (2003) Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform era), Penerbit Djambatan, Jakarta, ISBN 979-428-499-8
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Demokrasi Terpimpin atau Orde Lama 1959 1965 adalah masa ketika Presiden Indonesia Soekarno berkuasa di bawah naungan Undang Undang Dasar 1945 yang asli Demokrasi terpimpin sendiri adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara 1 Republik Indonesia1959 1967Bendera LambangRepublik Indonesia pada tahun 1961Ibu kotaJakartaBahasa resmiBahasa IndonesiaAgamaIslam Protestan Katolik Hindu BuddhaDemonimOrang IndonesiaPemerintahanRepublik kesatuan konstitusional presidensial di bawah Demokrasi terpimpinPresiden 1959 1967SoekarnoPerdana menteri a 1959 1966 b SoekarnoLegislatifMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Majelis TinggiDewan Perwakilan Daerah DPD Majelis RendahDewan Perwakilan Rakyat DPR Era SejarahPerang Dingin Transisi ke Orde Baru Kabinet Djuanda9 April 1957 Dekret Presiden5 Juli 1959 Pemilihan presiden pertama18 Juli 1963 Operasi Trikora1961 1962 Konfrontasi1963 1966 Gestok1 Oktober 1965 Pembantaian komunis1965 1966 Pembubaran demokrasi terpimpin12 Maret 1967Didahului oleh Digantikan olehEra Demokrasi Liberal 1950 1959 Orde BaruSekarang bagian dariIndonesiaKonsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956 2 Demokrasi Terpimpin menurut ketetapan MPRS No VIII MPRS 1965 yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan pada Nasakom 3 Daftar isi 1 Latar belakang 2 Peranan PKI 3 Keterlibatan Amerika Serikat 4 Dampak ke situasi politik 5 Catatan 6 ReferensiLatar belakang SuntingLatar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno butuh rujukan Dari segi keamanan nasional Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara Dari segi perekonomian Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat Dari segi politik Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950 Masa Demokrasi Terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945 Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante Sebagai tindak lanjut usulannya diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei 1 Juni dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut butuh rujukan Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945 Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945 suara tersebut belum mencapai 2 3 dari jumlah suara yaitu 312 suara sehingga pemungutuan suara harus diulangi 4 Pemilihan hari kedua menunjukan bahwa 264 setuju dan 204 menolak Adapun pemilihan hari ketiga menunjukan bahwa 263 setuju dan 203 menolak 5 Melihat dari hasil voting usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2 3 bagian seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950 Bertolak dari hal tersebut Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959 Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 6 Tidak berlaku kembali UUDS 1950 Berlakunya kembali UUD 1945 Dibubarkannya konstituante Pembentukan MPRS dan DPASSetelah diberlakukannya Dekrit Presiden diberlakukan keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas Pada 10 Juli 1959 Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja sepertiganya menteri berasal dari militer 7 Peranan PKI SuntingArtikel utama Partai Komunis Indonesia Partai Komunis Indonesia PKI menyambut Demokrasi Terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu yaitu antara ideologi nasionalisme sekuler agama Islam dan komunisme yang dinamakan NASAKOM 8 Pada 19 Desember 1961 Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala Pembebasan irian Barat yang dipimpin Soeharto 9 Menurut Aco Manafe PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno 10 PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia butuh rujukan Presiden Sukarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyoto dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat 11 Keterlibatan Amerika Serikat SuntingDi era Demokrasi Terpimpin antara tahun 1959 dan tahun 1965 Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal jenderal militer Indonesia Menurut laporan di media cetak Suara Pemuda Indonesia Sebelum akhir tahun 1960 Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata Indonesia Tiap tahun AS melatih perwira perwira militer sayap kanan Di antara tahun 1956 dan 1959 lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah negara bebas 12 Dampak ke situasi politik SuntingEra Demokrasi Terpimpin diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu Pendapatan ekspor Indonesia menurun cadangan devisa menurun inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia terutama dari kalangan buruh petani dan mahasiswa Catatan Sunting Presiden menunjuk dirinya sendiri sebagai Perdana Menteri jabatan dihapuskan pada 25 Juli 1966 Referensi Sunting Ricklefs M C 2017 Sejarah Indonesia Modern Yogyakarta Gajah Mada University Press hlm 387 ISBN 978 979 420 187 9 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Tiar Anwar Bachtiar 2018 Lajur Lajur Pemikiran Islam Peta Pergulatan Intelektual Islam Indonesia Abad Ke 20 dan Awal Abad Ke 21 JSP Publishing hlm 32 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Saidurrahman 2018 Pendidikan Kewarganegaraan NKRI Harga Mati Edisi Pertama Prenada Media hlm 80 ISBN 978 602 422 769 2 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Parameter first2 tanpa last2 di Authors list bantuan S Djaja tt Demokrasi terpimpin dari Kabinet UUD 1945 kembali ke Kabinet UUD 1945 Grip hlm 60 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Periksa nilai tanggal di date bantuan Abdul Halim 2013 Relasi Islam Politik dan Kekuasaan Lkis Pelangi Aksara hlm 160 ISBN 978 979 25 5386 4 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Dekrit Presiden Isi dan Sejarahnya Ada Nasution di Balik Dekrit Presiden Historia Majalah Sejarah Populer Pertama di Indonesia Diakses tanggal 2020 08 28 Tobroni 2007 Pendidikan kewarganegaraan demokrasi HAM civil society dan multikulturalisme Pusat Studi Agama Politik dan Masyarakat ISBN 978 979 15797 0 4 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Jalan Panjang Tanah Papua Tempo 2004 12 27 Diakses tanggal 2020 08 28 Aco Manafe 2008 Teperpu reveals PKI s betrayal in 1965 and the trial of the perpetrators Pustaka Sinar Harapan ISBN 978 979 416 900 1 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Merle Calvin Ricklefs 2005 Sejarah Indonesia modern 1200 2004 Penerbit Serambi hlm 531 ISBN 978 979 16001 2 5 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pelajaran Pelajaran Dari Kudeta 1965 Indonesia www wsws org Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017 09 12 Diakses tanggal 2020 08 28 Feith Herbert 2007 The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia Equinox Publishing Asia Pte Ltd ISBN 979 3870 45 2 Lev Daniel S 2009 The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics 1957 1959 Asia Equinox Publishing ISBN 978 602 8397 40 7 Mortimer Rex 1974 Indonesian Communism Under Sukarno Ideology and Politics 1959 1965 Cornell University Press New York ISBN 0 8014 0825 3 Ricklefs MC 1982 A History of Modern Indonesia edisi ke reprint Southeast Asia Macmillan ISBN 0 333 24380 3 Ricklefs Merle Calvin 2008 A History of Modern Indonesia since c 1200 E Book version edisi ke 4 New York Palgrave Macmillan Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Simanjuntak PHH 2003 Kabinet Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Cabinets of the Republic of Indonesia From the Start of Independence to the Reform era Penerbit Djambatan Jakarta ISBN 979 428 499 8 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Demokrasi Terpimpin 1959 1965 amp oldid 23683093