www.wikidata.id-id.nina.az

Pemerintah Jepang Pemerintahan Jepang 日本国政府 code ja is deprecated Nihonkoku seifu atau Nipponkoku seifu adalah sebuah mo

Pemerintah Jepang

Pemerintahan Jepang (日本国政府, Nihonkoku-seifu atau Nipponkoku-seifu) adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang Kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi. Seperti di negara-negara lainnya, Pemerintahan dipecah menjadi tiga cabang: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Pemerintahan Jepang
Informasi
Didirikan1885
NegaraJepang
PemimpinPerdana Menteri
Ditetapkan olehKaisar
Bagian badanKabinet
Bertanggung jawab
untuk		Parlemen
Kantor pusatChiyoda, Tokyo
Situs webhttp://www.japan.go.jp/
Pemerintah Jepang
Nama Jepang
Kanji: 日本国政府
Kana: にっぽんこくせいふ(resmi)
にほんこくせいふ(tidak resmi)

Pemerintahan ini berjalan di bawah susunan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi Jepang sejak tahun 1947. Ini merupakan negara kesatuan, yang memuat empat puluh tujuh pembagian administratif, dengan Kaisar sebagai kepala negara. Perannya hanya yang telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait hubungan Pemerintah. Sebagai gantinya, Kabinet, bersama dengan Menteri Negara dan Perdana Menteri, adalah sebagai pengarah sekaligus pengendali Pemerintah. Kabinet adalah sumber kekuasaan dari cabang Eksekutif, dan dibentuk oleh Perdana Menteri, sebagai kepala pemerintahan. Ia ditunjuk oleh Parlemen Jepang dan dinobatkan oleh seorang Kaisar.

Parlemen Jepang merupakan lembaga legislatif. Menggunakan sistem dua kamar, yang terdiri dari dua majelis, yaitu Majelis Tinggi, dan Majelis Rendah. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, yang bersumber dari kedaulatan. Mahkamah Agung dan pengadilan rendah lainnya yang membentuk cabang Yudisial, mereka sudah terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif.

Sejarah Sunting

Sebelum adanya Restorasi Meiji, Jepang dipimpin oleh shogun. Pada masa ini, kekuasaan ampuh pemerintah menetap di dalam seorang Shogun, yang secara resmi memerintah negara itu atas nama Kaisar. Shoguns merupakan gubernur militer yang diangkat secara turun-temurun, yang memiliki pangkat setara dengan generalissimo. Meskipun Kaisar adalah penguasa penuh yang diangkat oleh Shogun, perannya hanya untuk seremonial dan ia tidak ambil bagian dalam mengatur negara. Hal ini sering dibandingkan dengan peran Kaisar saat ini, yang berperan resmi untuk mengangkat seorang Perdana Menteri.

Kekaisaran Sunting

Lambang Kekaisaran

Kaisar Jepang (天皇) adalah pemimpin dari Keluarga Kekaisaran sekaligus kepala negara resmi. Ia ditetapkan oleh lembaga Konstitusi menjadi "lambang Negara dan kesatuan bangsa". Namun, dia bukanlah seorang pemimpin lembaga Eksekutif dan dia hanya memiliki kuasa atas kepentingan tertentu saja. Dia tidak memiliki hak wewenang sebenarnya yang berkaitan dengan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam pasal 4 bagian Konstitusi.

Lihat pula Sunting

Referensi Sunting

  1. . Central Intelligence Agency. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-26. Diakses tanggal 5 September 2015. 
  2. Artikel 4(1) Konstitusi Japan Bagian 1, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
  3. Artikel 65 Konstitusi Japan Bagian 5, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
  4. Artikel 68(1) Konstitusi Japan Bagian 5, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
  5. Artikel 67(1) Konstitusi Japan Bagian 5, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
  6. Artikel 6(1) Konstitusi Japan Bagian 1, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
  7. ^ Artikel 1 Konstitusi Japan Bagian 1, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
  8. Artikel 76(2) Konstitusi Japan Bagian 6, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.
  9. Chaurasla, Radhey Shyam (2003). History of Japan. New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors. hlm. 10. ISBN 9788126902286. 
  10. Koichi, Mori (December 1979). "The Emperor of Japan: A Historical Study in Religious Symbolism". Japanese Journal of Religious Studies. 6/4: 535–540. 
  11. Bob Tadashi, Wakabayashi (1991). "In Name Only: Imperial Sovereignty in Early Modern Japan". Journal of Japanese Studies. 7 (1): 25–57. 
  12. Artikel 4 Konstitusi Japan Bagian 1, Konstitusi Japan (1947; bahasa English). Diakses tanggal 5 September 2015.

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Pemerintahan Jepang 日本国政府 code ja is deprecated Nihonkoku seifu atau Nipponkoku seifu adalah sebuah monarki konstitusional yang di dalamnya terdapat kuasa dari seorang Kaisar yang masih dibatasi dan hanya diturunkan terutama ketika melakukan tugas resmi Seperti di negara negara lainnya Pemerintahan dipecah menjadi tiga cabang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif Pemerintahan JepangLambang PemerintahanInformasiDidirikan1885NegaraJepangPemimpinPerdana MenteriDitetapkan olehKaisarBagian badanKabinetBertanggung jawabuntukParlemenKantor pusatChiyoda TokyoSitus webhttp www japan go jp Pemerintah JepangNama JepangKanji 日本国政府Kana にっぽんこくせいふ resmi にほんこくせいふ tidak resmi Alih aksara Romaji Nipponkoku Seifu resmi Nihonkoku Seifu tidak resmi Pemerintahan ini berjalan di bawah susunan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi Jepang sejak tahun 1947 Ini merupakan negara kesatuan yang memuat empat puluh tujuh pembagian administratif dengan Kaisar sebagai kepala negara 1 Perannya hanya yang telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait hubungan Pemerintah 2 Sebagai gantinya Kabinet bersama dengan Menteri Negara dan Perdana Menteri adalah sebagai pengarah sekaligus pengendali Pemerintah Kabinet adalah sumber kekuasaan dari cabang Eksekutif dan dibentuk oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan 3 4 Ia ditunjuk oleh Parlemen Jepang dan dinobatkan oleh seorang Kaisar 5 6 Parlemen Jepang merupakan lembaga legislatif Menggunakan sistem dua kamar yang terdiri dari dua majelis yaitu Majelis Tinggi dan Majelis Rendah Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat yang bersumber dari kedaulatan 7 Mahkamah Agung dan pengadilan rendah lainnya yang membentuk cabang Yudisial mereka sudah terlepas dari cabang eksekutif dan legislatif 8 Daftar isi 1 Sejarah 2 Kekaisaran 3 Lihat pula 4 Referensi 5 Pranala luarSejarah SuntingSebelum adanya Restorasi Meiji Jepang dipimpin oleh shogun Pada masa ini kekuasaan ampuh pemerintah menetap di dalam seorang Shogun yang secara resmi memerintah negara itu atas nama Kaisar 9 Shoguns merupakan gubernur militer yang diangkat secara turun temurun yang memiliki pangkat setara dengan generalissimo Meskipun Kaisar adalah penguasa penuh yang diangkat oleh Shogun perannya hanya untuk seremonial dan ia tidak ambil bagian dalam mengatur negara 10 Hal ini sering dibandingkan dengan peran Kaisar saat ini yang berperan resmi untuk mengangkat seorang Perdana Menteri 11 Kekaisaran Sunting nbsp Lambang KekaisaranKaisar Jepang 天皇 adalah pemimpin dari Keluarga Kekaisaran sekaligus kepala negara resmi Ia ditetapkan oleh lembaga Konstitusi menjadi lambang Negara dan kesatuan bangsa 7 Namun dia bukanlah seorang pemimpin lembaga Eksekutif dan dia hanya memiliki kuasa atas kepentingan tertentu saja Dia tidak memiliki hak wewenang sebenarnya yang berkaitan dengan Pemerintah sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam pasal 4 bagian Konstitusi 12 Lihat pula SuntingPemerintah Kedaulatan Negara berdaulat Politik Jepang Daftar tanda kehormatan di JepangReferensi Sunting The World Factbook Japan Central Intelligence Agency Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018 12 26 Diakses tanggal 5 September 2015 Artikel 4 1 Konstitusi Japan Bagian 1 Konstitusi Japan 1947 bahasa English Diakses tanggal 5 September 2015 Artikel 65 Konstitusi Japan Bagian 5 Konstitusi Japan 1947 bahasa English Diakses tanggal 5 September 2015 Artikel 68 1 Konstitusi Japan Bagian 5 Konstitusi Japan 1947 bahasa English Diakses tanggal 5 September 2015 Artikel 67 1 Konstitusi Japan Bagian 5 Konstitusi Japan 1947 bahasa English Diakses tanggal 5 September 2015 Artikel 6 1 Konstitusi Japan Bagian 1 Konstitusi Japan 1947 bahasa English Diakses tanggal 5 September 2015 a b Artikel 1 Konstitusi Japan Bagian 1 Konstitusi Japan 1947 bahasa English Diakses tanggal 5 September 2015 Artikel 76 2 Konstitusi Japan Bagian 6 Konstitusi Japan 1947 bahasa English Diakses tanggal 5 September 2015 Chaurasla Radhey Shyam 2003 History of Japan New Delhi Atlantic Publishers and Distributors hlm 10 ISBN 9788126902286 Parameter access date membutuhkan url bantuan Koichi Mori December 1979 The Emperor of Japan A Historical Study in Religious Symbolism Japanese Journal of Religious Studies 6 4 535 540 Parameter access date membutuhkan url bantuan Bob Tadashi Wakabayashi 1991 In Name Only Imperial Sovereignty in Early Modern Japan Journal of Japanese Studies 7 1 25 57 Parameter access date membutuhkan url bantuan Artikel 4 Konstitusi Japan Bagian 1 Konstitusi Japan 1947 bahasa English Diakses tanggal 5 September 2015 Pranala luar SuntingBackground notes of the US Department of State Japan s Government Search official Japanese Government documents and records Facts about Japan by CIA s The World Factbook Diarsipkan 2018 12 26 di Wayback Machine Video of the Enthronement Ceremony of the Emperor Video of the National Diet Convocation Ceremony Video of the House of Representatives Dissolution Ceremony Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Pemerintah Jepang amp oldid 20563523