Kabinet Jepang 内閣 code ja is deprecated Naikaku adalah cabang eksekutif dari pemerintah Jepang Kabinet terdiri dari Perd

Kabinet Jepang (内閣code: ja is deprecated , Naikaku) adalah cabang eksekutif dari pemerintah Jepang. Kabinet terdiri dari Perdana Menteri dan empat belas anggota lainnya yang disebut Menteri Negara. Perdana Menteri ditunjuk oleh Diet (Parlemen Jepang), dan para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri. Kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada Diet, dan harus mengundurkan diri bila mendapatkan mosi tidak percaya dari Majelis Rendah Jepang.

Kabinet Jepang
Informasi lembaga
内閣 Naikaku
Lambang resmi Pemerintahan Jepang
Kediaman Resmi Perdana Menteri
Dibentuk	22 Desember 1885; 137 tahun lalu (1885-12-22)
Nomenklatur lembaga sebelumnya	Daijō-kan
Wilayah hukum	Pemerintah Jepang
Kantor pusat	Chiyoda, Tokyo, Jepang
Pejabat eksekutif	Fumio Kishida, Perdana Menteri Jepang
Lembaga bawahan	Kediaman Resmi Perdana Menteri Kantor Kabinet (Jepang) Kementerian Jepang
Situs web	https://www.kantei.go.jp/

Kabinet Jepang modern didirikan oleh Konstitusi Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947. Sebelumnya, kabinet juga terdapat di bawah konstitusi Meiji yang berlaku antara tahun 1889-1946. Kabinet tersebut merupakan subordinat dari Kaisar.

Pengangkatan Menteri Kabinet Sunting

Di bawah Konstitusi Jepang, menteri Kabinet diangkat setelah diseleksi oleh perdana menteri. Sebagian besar Kabinet, termasuk perdana menteri, harus merupakan anggota Diet Nasional, dan seluruh anggotanya harus merupakan warga sipil. Di bawah Undang-undang Kabinet, jumlah menteri Kabinet (kecuali perdana menteri) harus sebanyak empat belas atau kurang dari empat belas, namun jumlah tersebut dapat ditingkatkan apabila terjadi kebutuhan khusus. Jika Kabinet secara kolektif mengundurkan diri, Kabinet akan terus menjalankan fungsinya sampai ditunjuknya perdana menteri baru. Ketika menjabat, tindakan hukum tidak dapat diambil terhadap menteri Kabinet tanpa persetujuan dari perdana menteri. Kabinet harus mengundurkan diri secara massal dalam keadaan berikut:

Ketika mosi tidak percaya diadopsi, atau mosi percaya dikalahkan, oleh DPR, kecuali adanya pembubaran dewan dalam waktu sepuluh hari.

Setelah pertemuan pertama Diet Nasional setelah pemilihan umum DPR (bahkan jika perdana menteri yang sama akan dipilih kembali dan diangkat, dan setiap menteri lainnya akan diangkat kembali).
Ketika posisi perdana menteri menjadi kosong, atau perdana menteri menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri.

Kekuasaan Sunting

Kabinet menjalankan dua jenis kekuasaan. Beberapa kekuasaan tersebut biasanya dilakukan oleh Kaisar dengan ikatan "anjuran dan persetujuan" Kabinet. Kekuasaan lainnya dengan jelas diserahkan kepada Kabinet. Berlawanan dengan praktik politik di banyak sistem pemerintahan monarki konstitusional lainya, Kaisar Jepang bukanlah pejabat kepala eksekutif. Namun, Konstitusi menyerahkan otoritas eksekutif kepada Kabinet. Yang artinya, hampir seluruh tugas harian pemerintah dikerjakan oleh Kabinet

Dalam praktiknya, sebagian besar kewenangan Kabinet dijalankan oleh perdana menteri. Di bawah Konstitusi, perdana menteri menjalankan "kendali dan pengawasan" atas lembaga eksekutif, dan tidak ada undang-undang atau perintah Kabinet yang dapat dijalankan tanpa tanda tangan balasan perdana menteri (dan pengumuman kaisar). Sementara menteri Kabinet dalam dalam demokrasi parlementer lain secara teori memiliki kebebasan dalam bertindak (dalam batasan tanggung jawab kabinet secara bersama), Kabinet Jepang secara efektif merupakan perpanjangan tangan dari kewenangan perdana menteri.

Menurut Pasal 75 dalam Konstitusi Jepang, Menteri Negara tidak tunduk pada tindakan hukum tanpa persetujuan perdana menteri selama masa jabatan mereka.

Kekuasaan yang dijalankan oleh Kaisar Sunting

Mengumumkan adanya amandemen terhadap konstitusi, hukum, perintah kabinet dan Traktat.
Rapat umum Diet Nasional.
Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (Jepang).
Proklamasi pemilihan umum Parlemen Jepang.
Menerima duta besar dan menteri negara asing.
Menganugerahkan tanda kehormatan.

Kekuasaan yang dijalankan oleh Kabinet Sunting

Menjalankan hukum
Melaksanakan hubungan luar negeri.
Penutupan traktat (dengan persetujuan Parlemen Nasional).
Administrasi aparatur sipil negara.
Merumuskan anggaran (yang harus diadopsi oleh Parlemen Nasional).
Adopsi perintah kabinet.
Pemberian amnesti umum, amnesti khusus, keringanan hukuman, penangguhan hukuman, dan pemulihan hak.
Menandatangani undang-undang atau perintah kabinet oleh Menteri negara terkait dan ditanda tangani oleh Perdana Menteri.
Menunjuk hakim asosiasi dari Mahkamah Agung Jepang (kecuali Hakim Agung, yang dinominasikan oleh Perdana Menteri dan secara formal ditunjuk oleh Kaisar).
Penunjukan wakil menteri (yang dinominasikan oleh para menteri).

Daftar Kabinet Jepang Sunting

Di bawah dekrit dan Konstitusi Meiji (1885–1947) Sunting

Kabinet antara tahun 1885 dan 1947 dibentuk di bawah dekrit tahun 1885 dan 1889, di bawah Konstitusi Meiji dari tahun 1890 sampai 1947. Kabinet secara individu bertanggung jawab kepada Kaisar, dan perdana menteri yang ditunjuk.

Kabinet "luar biasa" (non-/anti-partisan) oligarki Sunting

1. Itō I
2. Kuroda
(2. Plt. Sanjō)
3. Yamagata I
4. Matsukata I
5. Itō II
6. Matsukata II
7. Itō III
8. Ōkuma I
9. Yamagata II
10. Itō IV
11. Katsura I
12. Saionji I
13. Katsura II
14. Saionji II
15. Katsura III
16. Yamamoto I
17. Ōkuma II
18. Terauchi

Periode antar perang / Kabinet partai "Demokrasi Taisho" Sunting

19. Hara
20. Takahashi
21. To. Katō
22. Yamamoto II
23. Kiyoura
24. Ta. Katō
25. Wakatsuki I
26. G. Tanaka
27. Hamaguchi
28. Wakatsuki II
29. Inukai

Kabinet "persatuan nasional" masa perang Sunting

30. Saitō
31. Okada
32. Hirota
33. Hayashi
34. Konoe I
35. Hiranuma
36. N. Abe
37. Yonai
38. Konoe II
39. Konoe III
40. Tōjō
41. Koiso
42. K. Suzuki

Di bawah Pendudukan Sekutu Sunting

43. Higashikuni
44. Shidehara
45. Yoshida I (R)

Di bawah konstitusi saat ini (1947–saat ini) Sunting

Kabinet sejak 1947 dibentuk di bawah Konstitusi Jepang. Kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada Parlemen, dan Perdana Menteri dipilih dan ditunjuk oleh Kaisar menurut Pasal 6 dari Konstitusi Jepang.

Masa pendudukan, sistem multi partai Sunting

46. Katayama
47. Ashida
48. Yoshida II
49. Yoshida III (R1) (R2) (R3)
50. Yoshida IV
51. Yoshida V
52. I. Hatoyama I
53. I. Hatoyama II

Dominasi LDP Sunting

54. I. Hatoyama III
55. Ishibashi
56. Kishi I (R)
57. Kishi II (R)
58. Ikeda I
59. Ikeda II (R1) (R2) (R3)
60. Ikeda III (R)
61. Satō I (R1) (R2) (R3)
62. Satō II (R1) (R2)
63. Satō III (R)
64. K. Tanaka I
65. K. Tanaka II (R1) (R2)
66. Miki (R)
67. T. Fukuda (R)
68. Ōhira I
69. Ōhira II
70. Z. Suzuki (R)
71. Nakasone I
72. Nakasone II (R1) (R2)
73. Nakasone III
74. Takeshita (R)
75. Uno
76. Kaifu I
77. Kaifu II (R)
78. Miyazawa (R)

Kabinet koalisi "dasawarsa yang hilang" Sunting

79. Hosokawa
80. Hata
81. Murayama (R)
82. Hashimoto I
83. Hashimoto II (R)
84. Obuchi (R1) (R2)
85. Mori I
86. Mori II (R1) (R2)
87. Koizumi I (R1) (R2)
88. Koizumi II (R)
89. Koizumi III (R)
90. S. Abe I (R)
91. Y. Fukuda (R)
92. Asō
93. Y. Hatoyama
94. Kan (R1) (R2)
95. Noda (R1) (R2) (R3)
96. S. Abe II (R)
97. S. Abe III (R1) (R2) (R3)
98. S. Abe IV (R1) (R2)
99. Suga
100. Kishida I
101. Kishida II (R)

Kabinet Jepang saat ini Sunting

Hingga 11 April 2023,^[update] anggota dari Kabinet Jepang adalah:

Menteri Daerah Pemilihan	Departemen	Mulai menjabat
Kabinet Jepang Ke-101 Kabinet Kishida Kedua (Rombak)
Kode warna: Liberal Demokrat Komeito dapil: daerah pemilihan, DPR: anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat, DP: anggota dari Dewan Penasihat, B: birokrat
Menteri kabinet
	Fumio Kishida DPR dapil Hiroshima 1	Perdana Menteri	Kantor Kabinet	4 Oktober 2021; 23 bulan lalu (2021-10-04)
	Takeaki Matsumoto DPR dapil Hyogo 11	Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi	Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi	21 November 2022; 9 bulan lalu (2022-11-21)
	Ken Saitō DPR dapil Chiba 7	Menteri Kehakiman	Kementerian Kehakiman	11 November 2022; 10 bulan lalu (2022-11-11)
	Yoshimasa Hayashi DPR dapil Yamaguchi 3	Menteri Luar Negeri	Kementerian Urusan Luar Negeri	10 November 2021; 22 bulan lalu (2021-11-10)
	Shun'ichi Suzuki DPR dapil Iwate 2	Menteri Keuangan Menteri Negara untuk Layanan Keuangan Menteri yang bertanggung jawab terhadap Penanganan Inflasi	Menteri Keuangan Badan Layanan Keuangan	4 Oktober 2021; 23 bulan lalu (2021-10-04)
	Keiko Nagaoka DPR dapil Ibaraki 7	Menteri Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menteri yang bertanggung jawab terhadap Pendidikan Rekonstruksi	Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)
	Katsunobu Katō DPR dapil Okayama 5	Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Sosial	Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)
	Tetsuro Nomura DP dapil Kagoshima umum	Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)
	Yasutoshi Nishimura DPR dapil Hyōgo 9	Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Menteri yang bertanggung jawab terhadap Daya Saing Industri Menteri Kerjasama Ekonomi dengan Rusia Menteri yang bertanggung jawab terhadap Respon Dampak Ekonomi yang disebabkan oleh Kecelakaan Nuklir Menteri Negara untuk Korporasi Fasilitasi Kompensasi Kerusakan dan Penonaktifan Nuklir	Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)
	Tetsuo Saito DPR dapil Hiroshima 3	Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Menteri yang bertanggung jawab terhadap Kebijakan Siklus Air Menteri untuk Pameran Hortikultura Dunia Yokohama 2027	Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata	4 Oktober 2021; 23 bulan lalu (2021-10-04)
	Akihiro Nishimura DPR dapil Miyagi 3	Menteri Lingkungan Hidup Menteri Negara untuk Kesiapan Darurat Nuklir	Kementerian Lingkungan Hidup	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)
	Yasukazu Hamada DPR dapil Chiba 12	Menteri Pertahanan	Kementerian Pertahanan	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)
	Hirokazu Matsuno DPR dapil Chiba 3	Kepala Sekretaris Kabinet (Jepang) Menteri yang bertanggung jawab terhadap Mengurangi dampak dari Pasukan AS di Okinawa Menteri yang bertanggung jawab terhadap Masalah Penculikan Menteri yang bertanggung jawab terhadap Promosi Vaksinasi	Sekretariat Kabinet	4 Oktober 2021; 23 bulan lalu (2021-10-04)
	Taro Kono DPR dapil Kanagawa 15	Menteri Transformasi Digital Menteri Negara untuk Reformasi Digital Menteri Negara Urusan Konsumen dan Keamanan Pangan Menteri yang bertanggung jawab terhadap Reformasi Aparatur Sipil Negara	Badan Digital (Jepang) Kantor Kabinet	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)
	Hiromichi Watanabe DPR dapil Chiba 6	Menteri Rekonstruksi Menteri yang bertanggung jawab terhadap Koordinasi Kebijakan Komperhensif untuk Kebangkitan dari Bencana Nuklir di Fukushima	Badan Rekonstruksi	27 Desember 2022; 8 bulan lalu (2022-12-27)
	Koichi Tani DPR dapil Hyōgo 5	Ketua Komisi Keamanan Publik Nasional Menteri yang bertanggung jawab terhadap Ketahanan Bangunan Nasional Menteri yang bertanggung jawab terhadap Masalah Teritorial Menteri yang bertanggung jawab terhadap Reformasi Aparatur Sipil Negara Menteri Negara untuk Penanganan Bencana dan Kebijakan Laut	Komisi Keamanan Publik Nasional Kantor Kabinet	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)
	Masanobu Ogura DPR dapil Tokyo 23	Menteri yang bertanggung jawab terhadap Kebijakan Terkait Anak Menteri yang bertanggung jawab terhadap Masyarakat Kohesif Menteri yang bertanggung jawab terhadap Pemberdayaan Perempuan Menteri yang bertanggung jawab atas Tindakan Kesepian dan Terasing Menteri Negara Urusan Penanggulangan Angka Kelahiran Menteri Negara untuk Kesetaraan Gender	Badan Anak dan Keluarga Kantor Kabinet	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)
	Shigeyuki Goto DPR dapil Nagano 4	Menteri yang bertanggung jawab terhadap Penguatan Ekonomi Menteri yang bertanggung jawab terhadap Kapitalisme Baru Menteri yang bertanggung jawab terhadap Usaha Rintisan Menteri yang bertanggung jawab terhadap Penanganan Wabah Novel Coronavirus dan Manajemen Krisis Kesehatan Menteri yang bertanggung jawab terhadap Reformasi Jaminan Sosial Menteri Negara untuk Kebijakan Ekonomi dan Fiskal	Kantor Kabinet	25 Oktober 2022; 10 bulan lalu (2022-10-25)
	Sanae Takaichi DPR dapil Nara 2	Menteri yang bertanggung jawab terhadap Keamanan Ekonomi Menteri Negara untuk Strategi Kekayaan Intelektual Menteri Negara untuk Kebijakan Sains dan Teknologi Menteri Negara untuk Kebijakan Luar Angkasa Menteri Negara untuk Keamanan Ekonomi	Kantor Kabinet	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)
	Naoki Okada DP dapil Ishikawa umum	Menteri Negara Urusan Okinawa dan Wilayah Utara Menteri Negara untuk Revitalisasi Daerah Menteri Negara Reformasi Regulasi Menteri Negara untuk Strategi "Cool Japan" Menteri Negara untuk Kebijakan Terkait Ainu Menteri yang bertanggung jawab terhadap Visi Digital Garden City Nation Menteri Pameran Dunia 2025 Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara	Kantor Kabinet	10 Agustus 2022; 13 bulan lalu (2022-08-10)

Lihat pula Sunting

Kabinet (pemerintahan)

Referensi Sunting

The Japan Times. "Junichiro Koizumi's Third Cabinet". The Japan Times Online. Diakses 19 November 2003 dari: http://www.japantimes.com/cabinets.htm 2004-06-23 di Wayback Machine.
Cabinet Secretariat, Office of Cabinet Public Relations, Japan (2003). Perdana Menteri Jepang dan Kabinetnya. Diakses 28 Oktober 2003 dari: http://www.kantei.go.jp/foreign/index-e.html

"List of reshuffled Kishida Cabinet Members > List of Ministers". Prime Minister's Office of Japan. Diakses tanggal 12 April 2023.

Pranala luar Sunting

(Inggris) Situs web resmi Perdana Menteri Jepang dan Kabinetnya
(Jepang) Daftar Kabinet Jepang

[1] "List of reshuffled Kishida Cabinet Members > List of Ministers". Prime Minister's Office of Japan. Diakses tanggal 12 April 2023.