Kota Administratif Cilegon

Halaman ini berisi artikel tentang wilayah administratif di Indonesia dalam kurun waktu 1986–1999. Untuk wilayah administratif di Indonesia sejak 1999, lihat Kota Cilegon.

Untuk tempat lainnya dengan nama yang sama, lihat Cilegon (disambiguasi).

Kota Administratif Cilegon adalah kota administratif yang pernah ada di Indonesia dengan induk wilayah Serang, Jawa Barat. Sebelum ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, Cilegon merupakan sebuah kawedanan atau wilayah kerja pembantu bupati di Kabupaten Serang. Saat itu, Cilegon menjadi kota administratif keenam di Jawa Barat setelah pembentukan Kota Administratif Depok pada tahun 1982.

Kota Administratif Cilegon
1986–1999
Status	Kota administratif
Ibu kota	Cilegon
Bahasa yang umum digunakan	Indonesia Sunda Banten Jawa Serang
Kelompok etnik	Banten — Sunda Banten — Jawa Banten
Agama	Islam (mayoritas)
Sejarah
• Didirikan	17 September 1986
• Dibubarkan	27 April 1999
Luas
- Total	17,550 km^2
Populasi
• 1986	182,121 jiwa
Didahului oleh Digantikan oleh Cilegon Cilegon
Sekarang bagian dari	Kota Cilegon

Sejarah

Seiring perkembangannya, status Cilegon sebagai kawedanan berubah menjadi kota administratif dengan mencakup tiga kecamatan yang menaunginya, antara lain Cilegon, Ciwandan, dan Pulomerak, serta satu Perwakilan Kecamatan Cilegon, yakni Cibeber. Setelah peresmian Kota Administratif Cilegon, Gubernur Jawa Barat, Yogie Suardi Memet atas nama Menteri Dalam Negeri melantik Wali Kota Administratif Cilegon pertama, yakni Nurman Suriadinata, sekaligus peletakan batu pertama Balai Kota Cilegon.

Pemerintahan

Wali Kota Administratif

Artikel utama: Daftar Wali Kota Administratif Cilegon

Kecamatan

Tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986 bahwa Kota Administratif Cilegon memiliki tiga kecamatan yang meliputi Kecamatan Cilegon, Kecamatan Ciwandan, dan Kecamatan Pulomerak. Namun, pada 7 Februari 1992, Perwakilan Kecamatan Cilegon di Cibeber dimekarkan menjadi wilayah kecamatan baru meliputi beberapa desa di Kecamatan Cilegon.

1. Kecamatan Cilegon
   1. Desa Jombang Wetan
   2. Desa Ciwedus
   3. Desa Masigit
   4. Desa Ciwaduk (pusat pemerintahan kecamatan)
   5. Desa Gedong Dalem
   6. Desa Panggung Rawi
   7. Desa Bendungan
   8. Desa Sukmajaya
   9. Desa Ketileng
   10. Desa Bagendung
2. Kecamatan Ciwandan
   1. Desa Samangraya
   2. Desa Warnasari
   3. Desa Kebonsari
   4. Desa Deringo
   5. Desa Banjarnegara
   6. Desa Tegalratu (pusat pemerintahan kecamatan)
   7. Desa Kubangsari
   8. Desa Randakari
   9. Desa Kepuh
   10. Desa Gunungsugih
   11. Desa Lebakdenok
   12. Desa Tamanbaru
   13. Desa Citangkil
3. Kecamatan Pulomerak
   1. Desa Kotasari
   2. Desa Suralaya
   3. Desa Lebak Gede
   4. Desa Tamansari
   5. Desa Gerem
   6. Desa Rawa Arum (pusat pemerintahan kecamatan)
   7. Desa Gerogol
   8. Desa Kotabumi
   9. Desa Pabean
   10. Desa Tegal Bunder
   11. Desa Purwakarta
   12. Desa Ramanuju
   13. Desa Kebondalem
   14. Desa Mekarsari
4. Kecamatan Cibeber
   1. Desa Cibeber (pusat pemerintahan kecamatan)
   2. Desa Kedaleman
   3. Desa Karangasem
   4. Desa Kalitimbang
   5. Desa Cikerai
   6. Desa Bulakan

Referensi

1. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1986". Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 18 Februari 2023. 
2. Tamin, Feisal (1987). Mimbar Departemen Dalam Negeri. Biro Hubungan Masyarakat Departemen Penerangan Republik Indonesia. hlm. 32–33.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)