www.wikidata.id-id.nina.az

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Kemko Polhukam RI adalah kementerian dalam

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemko Polhukam RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemko Polhukam RI dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Mahfud MD.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia
Lambang
Gambaran umum
Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020
Bidang tugasMenyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan
Susunan organisasi
MenteriMahfud MD
Sekretaris KementerianLetjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, M.Tr.(Han).
InspektoratBrigjen TNI Fauzi Rusli


Deputi
Deputi I Bidkor PoldagriMayjen TNI Djaka Budhi Utama
Deputi II Bidkor PollugriDuta Besar Rina P. Soemarno
Deputi III Bidkor KumhamSugeng Purnomo
Deputi IV Bidkor HannegMayjen TNI Heri Wiranto
Deputi V Bidkor KamtibmasIrjen Pol Rudolf Alberth Rodja
Deputi VI Bidkor KesbangJanedjri M. Gaffar
Deputi VII Bidkor KominfoturMarsda TNI Arif Mustofa
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
• Kementerian Komunikasi dan Informatika
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Kejaksaan Agung Indonesia
• Tentara Nasional Indonesia
• Kepolisian Negara Republik Indonesia
LPNK yang dikoordinasikan
• Badan Intelijen Negara
• Badan Siber dan Sandi Negara
• Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Alamat
Kantor pusatJl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Situs webwww.polkam.go.id

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

  1. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  2. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan;
  3. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;
  4. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
  5. penyelesaian isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
  6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemko Polhukam;
  7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemko Polhukam;
  8. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemko Polhukam; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Luar Negeri
  3. Kementerian Pertahanan
  4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  7. Kejaksaan Agung Indonesia
  8. Tentara Nasional Indonesia
  9. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  10. Instansi lain yang dianggap perlu

Struktur organisasi

  1. Sekretariat Kementerian
    • Biro Perencanaan dan Organisasi
    • Biro Umum
    • Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
  2. Inspektorat
  3. Deputi
    • Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri (Deputi I)
    • Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Deputi II)
    • Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Deputi III)
    • Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Deputi IV)
    • Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional (Deputi V)
    • Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa (Deputi VI)
    • Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Deputi VII)
  4. Staf Ahli
    • Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
    • Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
    • Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
    • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi
    • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Lihat pula

Pranala luar

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Kemko Polhukam RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik hukum dan keamanan Kemko Polhukam RI dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Menko Polhukam RI yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Mahfud MD Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik IndonesiaLambangGambaran umumDasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020Bidang tugasMenyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik hukum dan keamananSusunan organisasiMenteriMahfud MDSekretaris KementerianLetjen TNI Teguh Pudjo Rumekso M Tr Han InspektoratBrigjen TNI Fauzi RusliDeputiDeputi I Bidkor PoldagriMayjen TNI Djaka Budhi UtamaDeputi II Bidkor PollugriDuta Besar Rina P SoemarnoDeputi III Bidkor KumhamSugeng PurnomoDeputi IV Bidkor HannegMayjen TNI Heri WirantoDeputi V Bidkor KamtibmasIrjen Pol Rudolf Alberth RodjaDeputi VI Bidkor KesbangJanedjri M GaffarDeputi VII Bidkor KominfoturMarsda TNI Arif MustofaKementerian Lembaga yang dikoordinasikan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung Indonesia Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik IndonesiaLPNK yang dikoordinasikan Badan Intelijen Negara Badan Siber dan Sandi Negara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Badan Nasional Penanggulangan TerorismeAlamatKantor pusatJl Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat 10110Situs webwww wbr polkam wbr go wbr id Daftar isi 1 Tugas dan fungsi 2 Koordinasi 3 Struktur organisasi 4 Lihat pula 5 Pranala luarTugas dan fungsi SuntingKementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik hukum dan keamanan Dalam melaksanakan tugas Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik hukum dan keamanan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian Lembaga terkait dengan isu di bidang politik hukum dan keamanan pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik hukum dan keamanan pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet penyelesaian isu di bidang politik hukum dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemko Polhukam koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemko Polhukam pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemko Polhukam dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden Koordinasi SuntingKementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung Indonesia Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Instansi lain yang dianggap perluStruktur organisasi SuntingSekretariat Kementerian Biro Perencanaan dan Organisasi Biro Umum Biro Hukum Persidangan dan Hubungan Kelembagaan Inspektorat Deputi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Deputi I Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Deputi II Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Deputi III Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Deputi IV Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Deputi V Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Deputi VI Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Deputi VII Staf Ahli Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan HidupLihat pula SuntingDaftar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan IndonesiaPranala luar Sunting Indonesia Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia amp oldid 23911083