Dewan Nasional Perlawanan Timor (DNPT) atau yang memiliki nama resmi Conselho Nacional de Resistência Timorense (CNRT) adalah sebuah organisasi yang berfungsi untuk mengoordinasikan perjuangan Timor Leste untuk kemerdekaan melawan pendudukan Indonesia (1976–1999). Berbagai partai dan kelompok Timor Timur bersatu di dalamnya, seperti Fretilin, UDT atau Colimau 2000.
Dewan Nasional Perlawanan Timor Conselho Nacional de Resistência Timorense | |
|---|---|
| Singkatan | CNRT |
| Presiden | Xanana Gusmão |
| Sekretaris Jenderal | José Ramos-Horta |
| Dibentuk | 28 November 1975 |
| Kantor pusat | Dili, Timor Leste |
| Sayap paramiliter | Pasukan Pertahanan Timor Leste |
| Ideologi | Sosialisme demokratis Demokrasi sosial Nasionalisme sayap kiri |
| Posisi politik | Sayap kiri |
| Afiliasi internasional | Aliansi Progresif Sosialis Internasional (Konsultatif) |
| Warna | Biru, Putih, Hijau, Hitam |
| Parlamento Nacional | 45 / 90 |
| Bendera | |
Dari tahun 1988 hingga 1998 organisasi tersebut sempat berganti nama menjadi Conselho Nacional de Resistência Maubere (bahasa Indonesia: Dewan Nasional Perlawanan Maubere), namun sejak tahun 1998 sampai sekarang nama tersebut kembali seperti semula.
Latar belakang Sunting
Setelah Revolusi Bunga di Portugal pada tahun 1974, koloni Timor Portugis akan dipersiapkan untuk kemerdekaan, tetapi pada bulan Agustus 1975 terjadi perebutan kekuasaan antara dua partai terbesar, Uni Demokrasi Timor dan Front Revolusi Independen Timor Leste. Dengan bantuan organisasi militernya, Pasukan Pertahanan Timor Leste, dan Front Revolusi Independen Timor Leste mampu bertahan. Sebagian besar pendukung Uni Demokrasi Timor harus mengungsi ke Timor Barat.
Pada tanggal 28 November 1975, Front Revolusi Independen Timor Leste memproklamasikan kemerdekaan dari Portugal dalam menghadapi invasi Indonesia. Diharapkan ini akan mendapat dukungan dari dunia internasional, tetapi hanya 9 hari kemudian Indonesia mulai secara terbuka menduduki negara itu.
Sebuah periode teror dan pemukiman warga sipil kembali diikuti oleh penganiayaan terhadap pendukung gerakan kemerdekaan oleh milisi pro-Indonesia dan tentara. Sementara Front Revolusi Independen Timor Leste pada awalnya masih menguasai sebagian besar Timor Timur, Indonesia berhasil semakin menekan perlawanan melalui serangan udara dan penghancuran ladang.
Pada bulan Desember 1978, basis-basis gerakan perlawanan sebagian besar telah dihancurkan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan lebih dari 80% pejuang Front Revolusi Independen Timor Leste telah terbunuh. Di bawah Xanana Gusmão, Front Revolusi Independen Timor Leste semakin beralih ke perang gerilya melawan Indonesia. Berbagai kelompok Timor memerangi penjajah dari pegunungan dengan dukungan penduduk.
Pada tanggal 31 Maret 1986, Konvergensi Nasional Timor (Convergencia Nacional Timorense) dibentuk sebagai organisasi payung oleh Uni Demokrasi Timor, Front Revolusi Independen Timor Leste, Klibur Oan Timor Asuwain, dan Partido Trabalhista. Tetapi selalu ada perpecahan dan perebutan kekuasaan di antara kelompok-kelompok individu. Pakta itu berantakan lagi.
Pada tanggal 20 Agustus 1987, Pasukan Pertahanan Timor Leste oleh Xanana Gusmão diubah dari tentara partai Front Revolusi Independen Timor Leste menjadi Tentara Nasional Perlawanan Timor Timur. Gusmão tetap menjadi pemimpin mereka. Akhirnya di sebuah kongres, Gusmão dan José Ramos Horta sebagai juru bicara pemerintah Timor Leste di pengasingan dan perwakilan mereka di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 31 Desember 1988 Dewan Nasional Perlawanan Maubere sebagai organisasi payung baru bagi perlawanan rakyat Timor.
Xanana Gusmão terpilih sebagai presiden Dewan Nasional Perlawanan Maubere, itulah sebabnya ia mengundurkan diri dari Front Revolusi Independen Timor Leste agar tidak dianggap sebagai partisan. Ramos-Horta melakukan hal yang sama. Istilah Maubere diciptakan oleh Ramos Horta pada tahun 1970-an dan awalnya merujuk pada Mambai, salah satu kelompok etnis terbesar di Timor Leste.
Selama masa kolonial, Portugal menyebut penduduk pedesaan Timor Maubere untuk membedakan mereka dari pemukim Portugis dan mestizo untuk membedakan. Itu menjadi identik dengan orang-orang buta huruf yang tidak beradab. Uni Demokrasi Timor dan Klibur Oan Timor Asuwain awalnya menolak bekerja sama, diduga karena istilah Maubere. Selain itu, Uni Demokrasi Timor mengkritik bahwa Dewan Nasional Perlawanan Maubere hanyalah manifestasi lain dari Front Revolusi Independen Timor Leste.
Akibat Pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991 dan penganugerahan hadiah nobel perdamaian kepada Ramos Horta dan Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo pada tahun 1996, Timor Timur mendapat perhatian yang lebih besar dari publik dunia dan Indonesia semakin mendapat tekanan internasional, yang bahkan direbut Gusmão pada tahun 1992 tidak berubah.
Pada konferensi 23-27 April 1998 di Peniche, Portugal, berbagai kelompok Timor Timur (Front Revolusi Independen Timor Leste, Uni Demokrasi Timor, Klibur Oan Timor Asuwain, APODETI, Partido Trabalhista, dan UDC yang baru didirikan) akhirnya bersatu menjadi Dewan Nasional Perlawanan Timor, lalu setelah itu sempat berganti nama menjadi Dewan Nasional Perlawanan Timor Timur.
Pada Mei 1998, penguasa lama Indonesia Soeharto mengundurkan diri setelah protes mahasiswa. Pada bulan Juni, penggantinya Bacharuddin Jusuf Habibie menawarkan otonomi Timor Timur di dalam negara Indonesia. Namun, ia mengesampingkan kemerdekaan penuh dan menyatakan bahwa Portugal dan PBB harus mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur.
Dewan Nasional Perlawanan Timor menolak usulan tersebut pada 11 Agustus 1998, sebaliknya menyerukan referendum kemerdekaan dan pembebasan Xanana Gusmão. Akhirnya, referendum tentang masa depan Timor Timur disepakati pada tahun 1999. 78,5% rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka, tetapi periode sebelum dan sesudah referendum telah berakhir.
Aksi kekerasan oleh milisi pro-Indonesia dan militer membayangi ribuan korban jiwa, ratusan perempuan dan anak perempuan diperkosa, tiga perempat penduduk mengungsi dan 75% infrastruktur negara hancur. PBB akhirnya mengirim Pasukan Internasional untuk Timor Timur, untuk menenangkan wilayah tersebut dan mengambil alih. Pada bulan Desember 1999 administrasi PBB Timor Timur membentuk Dewan Permusyawaratan Nasional untuk mewakili penduduk.
Pada tanggal 21 Juni 2000, Administrasi Sementara PBB di Timor Timur dan Dewan Nasional Perlawanan Timor sepakat untuk mengatur kembali Dewan Permusyawaratan Nasional, yang mewakili rakyat Timor Timur dalam pemerintahan. Dewan Nasional sekarang memiliki 33 anggota, semuanya orang Timor Leste.
Pada saat Kongres Agustus 2000, partai-partai Timor Leste yang baru Partai Sosialis Timor, Partai Demokratik Kristen dan setelah pembentukannya, Partai Demokrat Timor dan Partai Demokrat Maubere, juga telah bergabung dengan Dewan Nasional Perlawanan Timor.
Namun setelah kongres, Front Revolusi Independen Timor Leste dan Uni Demokrasi Timor mengundurkan diri dari Dewan Nasional Perlawanan Timor. Pada tanggal 23 Oktober, Presiden Dewan Nasional Perlawanan Timor Xanana Gusmão terpilih sebagai juru bicara Dewan Nasional.
Akhirnya, pada tanggal 9 Juni 2001, Dewan Nasional Perlawanan Timor dibubarkan untuk membuka jalan bagi berbagai partai untuk berkampanye untuk pemilihan pertama 30 Agustus 2001 mendatang. Timor Timur merdeka pada 20 Mei 2002. Pada lambang Timor Leste dari tahun 2002 hingga 2007, perisai Dewan Nasional Perlawanan Timor tampil sebagai elemen sentral. Akibat pendudukan dan perang gerilya yang dihasilkan, sekitar 183.000 orang tewas.
Pada tahun 2007, Xanana Gusmão mengumumkan bahwa ia akan menjalankan partai barunya sendiri dalam pemilihan parlemen yang akan datang sebagai calon perdana menteri. Partai baru tersebut bernama Kongres Nasional Rekonstruksi Timor dan juga menyandang singkatan Dewan Nasional Perlawanan Timor. Karena kesamaan nama, ia telah dikritik oleh partai pemerintahan sebelumnya Front Revolusi Independen Timor Leste.