www.wikidata.id-id.nina.az

Parlemen Malaysia bahasa Melayu Parlimen Malaysia adalah badan legislatif Malaysia yang berdasarkan pada sistem Westmins

Parlemen Malaysia

Parlemen Malaysia (bahasa Melayu: Parlimen Malaysia) adalah badan legislatif Malaysia, yang berdasarkan pada sistem Westminster. Parlemen Malaysia terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara (atau Senat). Anggota Dewan Rakyat dikenal sebagai anggota Parlemen atau Ahli Parlemen (AP/MP) dan Ahli Dewan Rakyat , sedangkan anggota Dewan Negara diberi gelar Senator atau Ahli Dewan Negara.

Parlimen Persekutuan Malaysia (Malay)

Parlemen Federal Malaysia (Indonesia)

The Federal Parliament of Malaysia (Inggris)

马来西亚联邦议会 (Mandarin)

மலேசியாவின் கூட்டாட்சி பாராளுமன்றம் (Tamil)
Parlemen Malaysia ke-15
Jenis
Jenis
Majelis
Sejarah
Didirikan11 September 1959
Didahului olehDewan Legislatif Federal
Pimpinan
Al- Sultan Abdullah
sejak 31 Januari 2019
Yang di-Pertua (Ketua) Dewan Negara
Rais Yatim, PN–BERSATU
sejak 2 September 2020
Johari Abdul, PH–PKR
sejak 2 September 2020
Anwar Ibrahim, PH–PKR
sejak 24 November 2022
Hamzah Zainudin, PN–BERSATU
sejak 19 Desember 2022
Komposisi
Anggota292 (70 Dewan Negara, 222 Dewan Rakyat)
Partai & kursi Dewan Negara
Hingga 11 Februari 2023

Pro-pemerintah (39)

  Barisan Nasional (21)
  Independen (5)

Oposisi (12)

Kosong (19)
(Hingga 7 Desember 2022)

Pro-pemerintah (148)

  Partai Warisan (3)
  Partai Kesejahteraan Masyarakat Demokratis (1)
  Partai Bangsa Malaysia (1)
  Independen (2)

Oposisi (74)

Komisi Dewan Negara
4
  • Komite Pemilihan
  • Komite Dewan
  • Komite Hak Istimewa
  • Komite Tetap Ketertiban
Komisi Dewan Rakyat
5
  • Komite Pemilihan
  • Komite Keuangan Negara
  • Komite Dewan
  • Komite Hak Istimewa
  • Komite Tetap Ketertiban
Pemilihan
Sistem pemilihan Dewan Negara
Tidak langsung
26 orang ditunjuk oleh Dewan Legislatif Negara Bagian (2 orang untuk satu negara bagian) dan 44 orang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong (4 orang diantaranya untuk Wilayah Federal).
Sistem pemilihan Dewan Rakyat
Pemilihan umum secara langsung
Pemilihan terakhir Dewan Rakyat
19 November 2022
Pemilihan berikutnya Dewan Rakyat
2027
Tempat bersidang
Gedung Parlemen Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
Situs web
www.parlimen.gov.my
L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Pemilihan umum atau Pilihan Raya Umum (dalam bahasa Melayu) diadakan setiap empat atau lima tahun sekali untuk memilih wakil-wakil ke Dewan Rakyat. Sementara itu, anggota Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.

Sidang Parlemen Malaysia diadakan di Gedung Parlemen yang terletak di Kuala Lumpur.

Sejarah Sunting

Masa Pra Kemerdekaan dan Federasi Malaya Sunting

Sebelum kemerdekaan Malaysia, tidak ada Parlemen dalam negara-negara bagian yang membentuk Malaysia. Namun Sarawak mempunyai Dewan Negeri sendiri yang memperbolehkan partisipasi dan perwakilan warga lokal dalam proses administrasi sejak tahun 1863. Meskipun pemerintah kolonial Britania Raya mengizinkan pembentukan Majelis Legislatif untuk Malaya, Singapura, Sabah dan Sarawak, namun lembaga-lembaga tersebut tidak memiliki kuasa untuk membuat rancangan undang-undang dan berada dalam Komisioner Tinggi Britania Raya atau Raja Putih (untuk daerah Sarawak pada saat itu).

Komisi Reid yang membuat draf Konstitusi Malaya memodelkan sistem pemerintahan di Malaya sama seperti sistem parlemen di Britania Raya, yaitu sebuah Parlemen Bikameral. Parlemen Bikameral yang dimaksud terdiri dari sebuah dewan yang dipilih langsung oleh rakyat dan sebuah dewan yang mempunyai kewenangan terbatas dengan para anggotanya yang diangkat oleh Raja (Yang di-Pertuan Agong Malaysia), sama seperti Dewan Rakyat dan Dewan Bangsawan di Britania Raya. Sejalan dengan sistem negara federasi, para anggota Majelis Tinggi juga selain diangkat oleh Raja, para anggota Majelis Tinggi juga dipilih dari Majelis Legislatif Negara Bagian yang ada.

Konstitusi Malaysia juga mengatur bahwa Dewan Legislatif Federal yang telah ada pada zaman pra kemerdekaan untuk tetap berlanjut sebagai Institusi Legislatif baru untuk Malaya sampai dengan tahun 1959. Pada 11 September 1959, Parlemen Malaya pertama resmi bersidang dengan diawali oleh Upacara Pembukaan Parlemen oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia pada masa itu, Tuanku Abdul Rahman.

Parlemen pada masa itu bersidang di bekas Gedung Markas Besar Tentara Sukarela Federasi Negara-Negara Melayu di jalan Tun Ismail (Maxwell Road). Dewan Negara bersidang di aula lantai dasar sedangkan Dewan Rakyat bersidang di lantai satu. Dengan selesainya Gedung Parlemen pada tahun 1962, yang terdiri dari gedung utama tiga lantai untuk pertemuan dua gedung Parlemen, dan menara 18 lantai untuk kantor Menteri dan anggota Parlemen, kedua Dewan yang ada dipindahkan ke sana.

Federasi Malaysia Sunting

Pada tahun 1963, Federasi Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura resmi bergabung untuk membentuk Federasi Malaysia. Dewan Negara dan Dewan Rakyat kemudian diperbesar untuk memasukkan para anggota parlemen yang mewakili daerah-daerah tersebut. Ketika Singapura menyatakan keluar dari Federasi Malaysia di tahun 1965, para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang berasal dari Singapura secara otomatis hilang keanggotaanya.

Perubahan signifikan terjadi dalam komposisi dari Dewan Negara selama periode itu. Di bawah Konstitusi Malaya tahun 1957, para senator dipilih oleh Majelis Legislatif Negara Bagian dengan suara mayoritas sehingga menghasilkan 22 Senator dengan pembagian 2 Senator dari setiap Negara Bagian ditambah dengan 16 Senator yang diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong. Dalam Konstitusi 1963 masih mempertahan perwakilan dua senator dari setiap negara bagian, tapi dalam amandemen berikutnya, jumlah senator yang diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong bertambah dari 16 Senator menjadi 40 Senator ditambah dengan 4 Senator yang dipilih oleh negara bagian.

Parlemen Malaysia pernah ditangguhkan sebanyak satu kali dalam sejarah Malaysia, yaitu ditangguhkan dari tahun 1969 sampai tahun 1971 setelah terjadinya pemberontakan 13 Mei 1969. Pada saat ditangguhkan, jalannya pemerintahan di Malaysia dikendalikan oleh Majelis Gerakan Negara (Mageran).

Setiap persidangan di Parlemen disiarkan langsung melalui radio dan televeisi, seperti pembahasan rancangan anggaran negara. Usulan dari oposisi untuk menyiarkan segala sesi debat secara langsung telah berulang kali ditolak oleh pemerintah, bahkan ditegaskan oleh salah satu menteri pada waktu itu bahwa "pemerintah khawatir atas buruknya sikap yang sering ditunjukkan oleh pihak oposisi selama sesi perdebatan dalam parlemen. Selain itu biaya yang mahal (RM100.000 per sekali siaran langsung) juga disebut-sebut sebagai alasannya.

Sejak tahun 2013, perdebatan di parlemen disiarkan langsung di Televisi Negara TV1.

Struktur dan Kewenangan Sunting

Sebagai sebuah lembaga legislatif di Malaysia, Parlemen bertanggung jawab untuk meloloskan, mengamanden dan mencabut undang-undang. Setiap proses legislasi berada dibawah pengawasan dan persetujuan Yang di-Pertuan Agong di bawah aturan pasal 39 Konstitusi.

Dewan Negara terdiri dari 70 Senator; 26 Senator dipilih oleh Majelis Legislatif Negara Bagian (2 Senator per negara bagian), 4 Senator yang dipilih untuk mewakili Daerah Persekutuan (2 dari Kuala Lumpur, 1 Senator dari Putrajaya dan 1 Senator dari Labuan) ditambah dengan 40 Senator yang diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat dari Perdana Menteri. Masa jabatan untuk setiap senator adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan. Pembubaran Parlemen tidak memiliki pengaruh apa-apa pada Dewan Negara, artinya struktur keanggotaan para senator tidak akan terganggu meskipun Dewan Rakyat telah dibubarkan untuk dipilih kembali melalui pemilu.

Dewan Rakyat terdiri dari 222 Anggota Parlemen (AP) yang dipilih dari daerah pemilihan beranggota tunggal yang dibentuk berdasarkan populasi dalam sebuah pemilihan umum menggunakan sistem pilih salah satu. Sebuah pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, atau pada ketika parlemen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Hak pilih diberikan kepada pemilih terdaftar berusia 18 tahun ke atas, namun pemungutan suara tidak wajib. Persyaratan usia untuk mencalonkan diri adalah 18 tahun ke atas. Ketika seorang anggota Parlemen meninggal, mengundurkan diri atau didiskualifikasi dari keanggotaanya sebagai anggota parlemen, pemilihan sela diadakan di daerah pemilihannya kecuali masa jabatan Parlemen saat ini kurang dari dua tahun, di mana kursi tersebut dibiarkan kosong sampai pemilihan umum berikutnya. .

Para anggota parlemen diizinkan untuk membahas subjek apapun tanpa adanya rasa kekhawatiran akan ditindak atas apa yang diucapkan diluar dewan. Hanya ada satu badan yang dapat menindak seorang anggota parlemen yaitu Komite Hak-Hak Istimewa. Hak imunitas para anggota parlemen berlaku pada saat ia membacakan sumpah dan dapat digunakan ketika para anggota dewan diberi kesempatan berbicara di dewan. Pengecualian terhadap aturan ini adalah bagian-bagian dari konstitusi yang terkait dengan kontrak sosial, seperti Pasal-pasal yang mengatur kewarganegaraan, prioritas Bumiputera (Melayu dan pribumi), bahasa Melayu, dll. — semua pertanyaan publik tentang ketentuan ini adalah ilegal berdasarkan UUD 1971 amandemen Undang-Undang Penghasutan, yang disahkan Parlemen setelah kerusuhan ras 13 Mei 1969. Anggota DPR juga dilarang mengkritik Yang di-Pertuan Agong dan para hakim. Kekebalan parlementer dan hak istimewa lainnya diatur oleh Pasal 63 Konstitusi; dengan demikian, pengecualian khusus untuk kekebalan semacam itu harus dimasukkan dalam Konstitusi melalui amandemen setelah insiden 13 Mei.

Kekuasaan Eksekutif, terdiri dari Perdana Menteri dan Kabinetnya. Perdana Menteri dan para menteri kabinet berasal dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara, akan tetapi khusus untuk Perdana Menteri harus merupakan seorang anggota Dewan Rakyat sedangkan para menteri boleh berasal dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Perdana Menteri dan Kabinetnya bertanggung jawab kepada Parlemen. Selain itu Perdana Menteri juga bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Malaysia dan secara konstitusional berada di bawah Yang di-Pertuan Agong selaku Kepala Negara Malaysia. Dalam pelaksanaannya, Perdana Menteri harus memegang kepercayaan dan mayoritas dalam Parlemen untuk dapat membentuk pemerintahan. Setelahnya perdana menteri dapat mengajukan daftar nama-nama menteri kabinet untuk dapat dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Perdana menteri bersama dengan kabinetnya dapat memutuskan segala kebijakan yang akan diambil. Oleh karena itu, seluruh menteri kabinet harus menerima "tanggung jawab bersama" atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh kabinet, sehingga apabila ada menteri yang tidak sehaluan dengan keputusan yang telah diambil maka ia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Selain itu ada jabatan Wakil Perdana Menteri meskipun tidak secara gamblang diatur oleh Konstitusi, ia secara de facto dapat menjadi penerus dari perdana menteri sebelumnya apabila perdana menteri sebelumnya sakit, meninggal dunia atau berhalangan dan tidak mampu lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perdana menteri.

Jika perdana menteri gagal mempertahankan mayoritas di Dewan Rakyat atau terkena mosi tidak percaya atau gagal dalam meloloskan rancangan anggaran belanja Malaysia, ia harus menyampaikan pengunduran dirinya kepada Yang di-Pertuan Agong atau meminta kepada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlemen. Apabila Yang di-Pertuan Agong menolak permohonan tersebut, maka seluruh kabinet harus mengundurkan diri dan Yang di-Pertuan Agong akan melantik perdana menteri yang baru.

Meskipun kekuasaan yudikatif secara konstitusional merupakan cabang kekuasaan yang independen, setelah krisis konstitusional tahun 1988, kekuasaan yudikatif dibuat tunduk pada Parlemen; kekuasaan kehakiman dipegang oleh Parlemen, dan dipegang olehnya di pengadilan, bukan langsung dipegang oleh peradilan seperti sebelumnya. Jaksa Agung juga diberikan kekuasaan untuk menginstruksikan pengadilan tentang kasus apa yang akan disidangkan, di mana mereka akan disidangkan, dan apakah akan menghentikan kasus tertentu.

Dewan Negara Sunting

Artikel utama: Dewan Negara Malaysia

Dewan Negara (bahasa Indonesia: Senat Malaysia) adalah majelis tinggi dari Parlemen Malaysia. Dewan Negara terdiri dari 70 senator: 26 dipilih oleh majelis legislatif negara bagian, dengan dua senator untuk setiap negara bagian di federasi, di mana ke-44 anggota yang lainnya ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong (Raja), yang terdiri dari empat orang ditunjuk untuk mewakili wilayah federal.

Dewan Rakyat Sunting

Artikel utama: Dewan Rakyat Malaysia

Dewan Rakyat adalah nama majelis rendah di parlemen Malaysia. Mempunyai 222 anggota, dan setiap anggota mewakili satu kawasan pemilu. Mereka dipilih atas dasar dukungan banyak orang melalui pemilu. Setiap anggota Dewan Rakyat memegang jabatan maksimal selama lima tahun, dan dalam tempo lima tahun tersebut pemilu yang baru akan diadakan untuk memilih anggota Dewan Rakyat untuk masa jabatan lima tahun seterusnya.

Daftar Referensi Sunting

  1. "Portal Rasmi Parlimen Malaysia - Pengenalan". www.parlimen.gov.my. Diakses tanggal 2023-01-04. 
  2. Interview on 28 March 2011 with retired JKR engineer, Yoon Shee Leng, who built Parliament House.
  3. Funston, John (2001). "Malaysia: Developmental State Challenged". In John Funston (Ed.), Government and Politics in Southeast Asia, pp. 180, 183. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
  4. . (6 May 2004). Straits Times.
  5. "Official Portal of The Parliament of Malaysia -". www.parlimen.gov.my. Diakses tanggal 2022-12-21. 
  6. "Branches of Government in Malaysia" 7 February 2006 di Wayback Machine.. Retrieved 3 February 2006.
  7. Means, Gordon P. (1991). Malaysian Politics: The Second Generation, pp. 14, 15. Oxford University Press. ISBN 0-19-588988-6.
  8. Myytenaere, Robert (1998). "The Immunities of Members of Parliament" 25 July 2006 di Wayback Machine.. Retrieved 12 February 2006.
  9. "Portal Rasmi Parlimen Malaysia - Maklumat Umum". www.parlimen.gov.my. Diakses tanggal 2023-01-05. 
  10. "Portal Rasmi Parlimen Malaysia - Maklumat Umum". www.parlimen.gov.my. Diakses tanggal 2023-01-05. 

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Parlemen Malaysia bahasa Melayu Parlimen Malaysia adalah badan legislatif Malaysia yang berdasarkan pada sistem Westminster Parlemen Malaysia terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Negara atau Senat Anggota Dewan Rakyat dikenal sebagai anggota Parlemen atau Ahli Parlemen AP MP dan Ahli Dewan Rakyat sedangkan anggota Dewan Negara diberi gelar Senator atau Ahli Dewan Negara Parlimen Persekutuan Malaysia Malay Parlemen Federal Malaysia Indonesia The Federal Parliament of Malaysia Inggris 马来西亚联邦议会 Mandarin மல ச ய வ ன க ட ட ட ச ப ர ள மன றம Tamil Parlemen Malaysia ke 15JenisJenisBikameralMajelisDewan Negara majelis tinggi Dewan Rakyat majelis rendah SejarahDidirikan11 September 1959Didahului olehDewan Legislatif FederalPimpinanKebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di PertuanAgongAl Sultan Abdullah sejak 31 Januari 2019Yang di Pertua Ketua Dewan NegaraRais Yatim PN BERSATU sejak 2 September 2020Yang di Pertua Ketua Dewan RakyatJohari Abdul PH PKR sejak 2 September 2020Perdana MenteriAnwar Ibrahim PH PKR sejak 24 November 2022Ketua Oposisi Pembangkang Hamzah Zainudin PN BERSATU sejak 19 Desember 2022KomposisiAnggota292 70 Dewan Negara 222 Dewan Rakyat Partai amp kursi Dewan NegaraHingga 11 Februari 2023 update Pro pemerintah 39 Barisan Nasional 21 Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu 16 Persatuan Tionghoa Malaysia 3 Kongres India Malaysia 2 Gabungan Partai Sarawak 6 Partai Pesaka Bumiputera Bersatu 3 Partai Demokrat Progresif 1 Partai Rakyat Sarawak 1 Partai Persatuan Rakyat Sarawak 1 Pakatan Harapan 5 Partai Keadilan Rakyat 4 Partai Tindakan Demokratis 1 Gabungan Rakyat Sabah 2 Partai Gagasan Rakyat Sabah 2 Independen 5 Oposisi 12 Perikatan Nasional 12 Partai Pribumi Bersatu Malaysia 6 Partai Islam Se Malaysia 4 Partai Gerakan Rakyat Malaysia 2 Kosong 19 Kursi Dewan Rakyat Hingga 7 Desember 2022 update Pro pemerintah 148 Pakatan Harapan 82 Partai Tindakan Demokratis 40 Partai Keadilan Rakyat 31 Partai Amanah Negara 8 Organisasi Kinabalu Progresif Bersatu 2 Ikatan Demokrat Malaysia 1 Barisan Nasional 30 Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu 26 Persatuan Tionghoa Malaysia 2 Kongres India Malaysia 1 Partai Bersatu Rakyat Sabah 1 Gabungan Partai Sarawak 23 Partai Pesaka Bumiputera Bersatu 14 Partai Rakyat Sarawak 5 Partai Demokrat Progresif 2 Partai Persatuan Rakyat Sarawak 2 Gabungan Rakyat Sabah 6 Partai Bersatu Sabah 1 Partai Solidaritas Tanah Air 1 Independen 4 Partai Warisan 3 Partai Kesejahteraan Masyarakat Demokratis 1 Partai Bangsa Malaysia 1 Independen 2 Oposisi 74 Perikatan Nasional 74 Partai Islam Se Malaysia 43 Partai Pribumi Bersatu Malaysia 31 Komisi Dewan Negara4 Komite PemilihanKomite DewanKomite Hak IstimewaKomite Tetap KetertibanKomisi Dewan Rakyat5 Komite PemilihanKomite Keuangan NegaraKomite DewanKomite Hak IstimewaKomite Tetap KetertibanPemilihanSistem pemilihan Dewan NegaraTidak langsung26 orang ditunjuk oleh Dewan Legislatif Negara Bagian 2 orang untuk satu negara bagian dan 44 orang ditunjuk oleh Yang di Pertuan Agong 4 orang diantaranya untuk Wilayah Federal Sistem pemilihan Dewan RakyatPemilihan umum secara langsungPemilihan terakhir Dewan Rakyat19 November 2022Pemilihan berikutnya Dewan Rakyat2027Tempat bersidangGedung Parlemen Malaysia Kuala Lumpur MalaysiaSitus webwww parlimen gov myL BBantuan penggunaan templat iniPemilihan umum atau Pilihan Raya Umum dalam bahasa Melayu diadakan setiap empat atau lima tahun sekali untuk memilih wakil wakil ke Dewan Rakyat Sementara itu anggota Dewan Negara dilantik oleh Yang di Pertuan Agong Sidang Parlemen Malaysia diadakan di Gedung Parlemen yang terletak di Kuala Lumpur Daftar isi 1 Sejarah 1 1 Masa Pra Kemerdekaan dan Federasi Malaya 1 2 Federasi Malaysia 2 Struktur dan Kewenangan 3 Dewan Negara 4 Dewan Rakyat 5 Daftar Referensi 6 Pranala luarSejarah SuntingMasa Pra Kemerdekaan dan Federasi Malaya Sunting Sebelum kemerdekaan Malaysia tidak ada Parlemen dalam negara negara bagian yang membentuk Malaysia Namun Sarawak mempunyai Dewan Negeri sendiri yang memperbolehkan partisipasi dan perwakilan warga lokal dalam proses administrasi sejak tahun 1863 Meskipun pemerintah kolonial Britania Raya mengizinkan pembentukan Majelis Legislatif untuk Malaya Singapura Sabah dan Sarawak namun lembaga lembaga tersebut tidak memiliki kuasa untuk membuat rancangan undang undang dan berada dalam Komisioner Tinggi Britania Raya atau Raja Putih untuk daerah Sarawak pada saat itu Komisi Reid yang membuat draf Konstitusi Malaya memodelkan sistem pemerintahan di Malaya sama seperti sistem parlemen di Britania Raya yaitu sebuah Parlemen Bikameral Parlemen Bikameral yang dimaksud terdiri dari sebuah dewan yang dipilih langsung oleh rakyat dan sebuah dewan yang mempunyai kewenangan terbatas dengan para anggotanya yang diangkat oleh Raja Yang di Pertuan Agong Malaysia sama seperti Dewan Rakyat dan Dewan Bangsawan di Britania Raya Sejalan dengan sistem negara federasi para anggota Majelis Tinggi juga selain diangkat oleh Raja para anggota Majelis Tinggi juga dipilih dari Majelis Legislatif Negara Bagian yang ada Konstitusi Malaysia juga mengatur bahwa Dewan Legislatif Federal yang telah ada pada zaman pra kemerdekaan untuk tetap berlanjut sebagai Institusi Legislatif baru untuk Malaya sampai dengan tahun 1959 Pada 11 September 1959 Parlemen Malaya pertama resmi bersidang dengan diawali oleh Upacara Pembukaan Parlemen oleh Yang di Pertuan Agong Malaysia pada masa itu Tuanku Abdul Rahman 1 Parlemen pada masa itu bersidang di bekas Gedung Markas Besar Tentara Sukarela Federasi Negara Negara Melayu di jalan Tun Ismail Maxwell Road Dewan Negara bersidang di aula lantai dasar sedangkan Dewan Rakyat bersidang di lantai satu 2 Dengan selesainya Gedung Parlemen pada tahun 1962 yang terdiri dari gedung utama tiga lantai untuk pertemuan dua gedung Parlemen dan menara 18 lantai untuk kantor Menteri dan anggota Parlemen kedua Dewan yang ada dipindahkan ke sana Federasi Malaysia Sunting Pada tahun 1963 Federasi Malaya Sabah Sarawak dan Singapura resmi bergabung untuk membentuk Federasi Malaysia Dewan Negara dan Dewan Rakyat kemudian diperbesar untuk memasukkan para anggota parlemen yang mewakili daerah daerah tersebut Ketika Singapura menyatakan keluar dari Federasi Malaysia di tahun 1965 para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang berasal dari Singapura secara otomatis hilang keanggotaanya Perubahan signifikan terjadi dalam komposisi dari Dewan Negara selama periode itu Di bawah Konstitusi Malaya tahun 1957 para senator dipilih oleh Majelis Legislatif Negara Bagian dengan suara mayoritas sehingga menghasilkan 22 Senator dengan pembagian 2 Senator dari setiap Negara Bagian ditambah dengan 16 Senator yang diangkat oleh Yang di Pertuan Agong Dalam Konstitusi 1963 masih mempertahan perwakilan dua senator dari setiap negara bagian tapi dalam amandemen berikutnya jumlah senator yang diangkat oleh Yang di Pertuan Agong bertambah dari 16 Senator menjadi 40 Senator ditambah dengan 4 Senator yang dipilih oleh negara bagian 3 Parlemen Malaysia pernah ditangguhkan sebanyak satu kali dalam sejarah Malaysia yaitu ditangguhkan dari tahun 1969 sampai tahun 1971 setelah terjadinya pemberontakan 13 Mei 1969 Pada saat ditangguhkan jalannya pemerintahan di Malaysia dikendalikan oleh Majelis Gerakan Negara Mageran Setiap persidangan di Parlemen disiarkan langsung melalui radio dan televeisi seperti pembahasan rancangan anggaran negara Usulan dari oposisi untuk menyiarkan segala sesi debat secara langsung telah berulang kali ditolak oleh pemerintah bahkan ditegaskan oleh salah satu menteri pada waktu itu bahwa pemerintah khawatir atas buruknya sikap yang sering ditunjukkan oleh pihak oposisi selama sesi perdebatan dalam parlemen Selain itu biaya yang mahal RM100 000 per sekali siaran langsung juga disebut sebut sebagai alasannya 4 Sejak tahun 2013 perdebatan di parlemen disiarkan langsung di Televisi Negara TV1 5 Struktur dan Kewenangan SuntingSebagai sebuah lembaga legislatif di Malaysia Parlemen bertanggung jawab untuk meloloskan mengamanden dan mencabut undang undang Setiap proses legislasi berada dibawah pengawasan dan persetujuan Yang di Pertuan Agong di bawah aturan pasal 39 Konstitusi 6 Dewan Negara terdiri dari 70 Senator 26 Senator dipilih oleh Majelis Legislatif Negara Bagian 2 Senator per negara bagian 4 Senator yang dipilih untuk mewakili Daerah Persekutuan 2 dari Kuala Lumpur 1 Senator dari Putrajaya dan 1 Senator dari Labuan ditambah dengan 40 Senator yang diangkat oleh Yang di Pertuan Agong atas nasihat dari Perdana Menteri Masa jabatan untuk setiap senator adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan Pembubaran Parlemen tidak memiliki pengaruh apa apa pada Dewan Negara artinya struktur keanggotaan para senator tidak akan terganggu meskipun Dewan Rakyat telah dibubarkan untuk dipilih kembali melalui pemilu Dewan Rakyat terdiri dari 222 Anggota Parlemen AP yang dipilih dari daerah pemilihan beranggota tunggal yang dibentuk berdasarkan populasi dalam sebuah pemilihan umum menggunakan sistem pilih salah satu Sebuah pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali atau pada ketika parlemen dibubarkan oleh Yang di Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri Hak pilih diberikan kepada pemilih terdaftar berusia 18 tahun ke atas namun pemungutan suara tidak wajib Persyaratan usia untuk mencalonkan diri adalah 18 tahun ke atas Ketika seorang anggota Parlemen meninggal mengundurkan diri atau didiskualifikasi dari keanggotaanya sebagai anggota parlemen pemilihan sela diadakan di daerah pemilihannya kecuali masa jabatan Parlemen saat ini kurang dari dua tahun di mana kursi tersebut dibiarkan kosong sampai pemilihan umum berikutnya Para anggota parlemen diizinkan untuk membahas subjek apapun tanpa adanya rasa kekhawatiran akan ditindak atas apa yang diucapkan diluar dewan Hanya ada satu badan yang dapat menindak seorang anggota parlemen yaitu Komite Hak Hak Istimewa Hak imunitas para anggota parlemen berlaku pada saat ia membacakan sumpah dan dapat digunakan ketika para anggota dewan diberi kesempatan berbicara di dewan Pengecualian terhadap aturan ini adalah bagian bagian dari konstitusi yang terkait dengan kontrak sosial seperti Pasal pasal yang mengatur kewarganegaraan prioritas Bumiputera Melayu dan pribumi bahasa Melayu dll semua pertanyaan publik tentang ketentuan ini adalah ilegal berdasarkan UUD 1971 amandemen Undang Undang Penghasutan yang disahkan Parlemen setelah kerusuhan ras 13 Mei 1969 7 Anggota DPR juga dilarang mengkritik Yang di Pertuan Agong dan para hakim 8 Kekebalan parlementer dan hak istimewa lainnya diatur oleh Pasal 63 Konstitusi dengan demikian pengecualian khusus untuk kekebalan semacam itu harus dimasukkan dalam Konstitusi melalui amandemen setelah insiden 13 Mei Kekuasaan Eksekutif terdiri dari Perdana Menteri dan Kabinetnya Perdana Menteri dan para menteri kabinet berasal dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara akan tetapi khusus untuk Perdana Menteri harus merupakan seorang anggota Dewan Rakyat sedangkan para menteri boleh berasal dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara Perdana Menteri dan Kabinetnya bertanggung jawab kepada Parlemen Selain itu Perdana Menteri juga bertindak sebagai Kepala Pemerintahan Malaysia dan secara konstitusional berada di bawah Yang di Pertuan Agong selaku Kepala Negara Malaysia Dalam pelaksanaannya Perdana Menteri harus memegang kepercayaan dan mayoritas dalam Parlemen untuk dapat membentuk pemerintahan Setelahnya perdana menteri dapat mengajukan daftar nama nama menteri kabinet untuk dapat dilantik oleh Yang di Pertuan Agong Perdana menteri bersama dengan kabinetnya dapat memutuskan segala kebijakan yang akan diambil Oleh karena itu seluruh menteri kabinet harus menerima tanggung jawab bersama atas segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh kabinet sehingga apabila ada menteri yang tidak sehaluan dengan keputusan yang telah diambil maka ia harus mengundurkan diri dari jabatannya Selain itu ada jabatan Wakil Perdana Menteri meskipun tidak secara gamblang diatur oleh Konstitusi ia secara de facto dapat menjadi penerus dari perdana menteri sebelumnya apabila perdana menteri sebelumnya sakit meninggal dunia atau berhalangan dan tidak mampu lagi menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perdana menteri Jika perdana menteri gagal mempertahankan mayoritas di Dewan Rakyat atau terkena mosi tidak percaya atau gagal dalam meloloskan rancangan anggaran belanja Malaysia ia harus menyampaikan pengunduran dirinya kepada Yang di Pertuan Agong atau meminta kepada Yang di Pertuan Agong untuk membubarkan parlemen Apabila Yang di Pertuan Agong menolak permohonan tersebut maka seluruh kabinet harus mengundurkan diri dan Yang di Pertuan Agong akan melantik perdana menteri yang baru Meskipun kekuasaan yudikatif secara konstitusional merupakan cabang kekuasaan yang independen setelah krisis konstitusional tahun 1988 kekuasaan yudikatif dibuat tunduk pada Parlemen kekuasaan kehakiman dipegang oleh Parlemen dan dipegang olehnya di pengadilan bukan langsung dipegang oleh peradilan seperti sebelumnya Jaksa Agung juga diberikan kekuasaan untuk menginstruksikan pengadilan tentang kasus apa yang akan disidangkan di mana mereka akan disidangkan dan apakah akan menghentikan kasus tertentu Dewan Negara SuntingArtikel utama Dewan Negara Malaysia Dewan Negara bahasa Indonesia Senat Malaysia adalah majelis tinggi dari Parlemen Malaysia Dewan Negara terdiri dari 70 senator 26 dipilih oleh majelis legislatif negara bagian dengan dua senator untuk setiap negara bagian di federasi di mana ke 44 anggota yang lainnya ditunjuk oleh Yang di Pertuan Agong Raja yang terdiri dari empat orang ditunjuk untuk mewakili wilayah federal 9 Dewan Rakyat SuntingArtikel utama Dewan Rakyat Malaysia Dewan Rakyat adalah nama majelis rendah di parlemen Malaysia Mempunyai 222 anggota dan setiap anggota mewakili satu kawasan pemilu Mereka dipilih atas dasar dukungan banyak orang melalui pemilu Setiap anggota Dewan Rakyat memegang jabatan maksimal selama lima tahun dan dalam tempo lima tahun tersebut pemilu yang baru akan diadakan untuk memilih anggota Dewan Rakyat untuk masa jabatan lima tahun seterusnya 10 Daftar Referensi Sunting Portal Rasmi Parlimen Malaysia Pengenalan www parlimen gov my Diakses tanggal 2023 01 04 Interview on 28 March 2011 with retired JKR engineer Yoon Shee Leng who built Parliament House Funston John 2001 Malaysia Developmental State Challenged In John Funston Ed Government and Politics in Southeast Asia pp 180 183 Singapore Institute of Southeast Asian Studies MALAYSIA Why Parliament sessions can t go live on TV 6 May 2004 Straits Times Official Portal of The Parliament of Malaysia www parlimen gov my Diakses tanggal 2022 12 21 Branches of Government in Malaysia Diarsipkan 7 February 2006 di Wayback Machine Retrieved 3 February 2006 Means Gordon P 1991 Malaysian Politics The Second Generation pp 14 15 Oxford University Press ISBN 0 19 588988 6 Myytenaere Robert 1998 The Immunities of Members of Parliament Diarsipkan 25 July 2006 di Wayback Machine Retrieved 12 February 2006 Portal Rasmi Parlimen Malaysia Maklumat Umum www parlimen gov my Diakses tanggal 2023 01 05 Portal Rasmi Parlimen Malaysia Maklumat Umum www parlimen gov my Diakses tanggal 2023 01 05 Pranala luar Sunting Melayu Situs resmi Diarsipkan 2021 05 25 di Wayback Machine Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Parlemen Malaysia amp oldid 24286094