www.wikidata.id-id.nina.az

Sutardjo Kertohadikusumo Dr K P H Soetardjo Kartaningprang Soetardjo Kartohadikoesoemo 22 Oktober 1892 20 Desember 1976

Sutardjo Kertohadikusumo

Dr. K.P.H. Soetardjo Kartaningprang (Soetardjo Kartohadikoesoemo) (22 Oktober 1892 – 20 Desember 1976) adalah gubernur pertama Jawa Barat. Menurut UU No. 1 Tahun 1945, daerah Jawa Barat saat itu menjadi daerah otonom provinsi. Beliau adalah Gubernur Jawa Barat, dan berkantor di Gedung Sate, Bandung, bertempat tinggal dirumah dinas Gubernuran dijalan.Hegarmanah no.18. Bandung. Soetardjo merupakan tokoh nasional yaitu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ia penggagas Petisi Soetardjo. Petisi ini diajukan pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) Belanda. Petisi ini diajukan karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan politik Gubernur Jenderal De Jonge. Selain itu ia pernah menjabat juga sebagai Ketua DPA.

Soetardjo Kartohadikusumo
Anggota Volksraad
Masa jabatan
15 Juni 1931 – 1942
Gubernur Jawa Barat ke-1
Masa jabatan
6 September 1945 – December 1945
PendahuluJabatan baru
PenggantiMohammad Djamin
Ketua Umum Palang Merah Indonesia ke-2
Masa jabatan
1946–1948
PendahuluMohammad Hatta
PenggantiBPH Bintoro
Ketua Dewan Pertimbangan Agung ke-4
Masa jabatan
November 1948 – Agustus 1950
PendahuluArio Soerjo
PenggantiSoekarno
Informasi pribadi
Lahir(1890-10-22)22 Oktober 1890
Blora, Jawa Tengah, Hindia Belanda
Meninggal20 Desember 1976(1976-12-20) (umur 86)
Jakarta, Indonesia
PendidikanOpleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)

Latar belakang Sunting

Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo lahir di Desa Kunduran, sebuah desa yang berada Blora, 22 Oktober 1892. Ayahnya bernama K.NG.Kartoredjo adalah wedana Bancar, Kabupaten Tuban, keturunan keluarga pemerintahan dari Madura. Sedangkan ibunya bernama Mas Ayu Kartoredjo keturunan keluarga pemerintahan dari Banten.

Pendidikan Sunting

Soetardjo mengawali pendidikan formalnya dari ELS (Europeesche Lagere School). Setelah tamat dari ELS, Soetardjo melanjutkan ke Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren (OSVIA, sekolah menegah pamong praja bumiputra) di Magelang.

Karier Sunting

Soetardjo mengawali karier sebagai birokrat saat menjadi hulpschriver (pembantu juru tulis) di Rembang pada 1911. Pada tahun yang sama ia diangkat menjadi juru tulis jaksa kemudian mantri kabupaten. Pada 1913, Soetardjo menjabat sebagai asisten wedana.

Pada 1915, ia menyandang jabatan jaksa di Rembang. Kinerja yang baik membawa Soetardjo ke Batavia untuk sekolah di Bestuurschool antara 1919 dan 1921. Di sana, ia memimpin redaksi kalawarta Oud Osviaan. Pada 1919, Soetardjo membuat tulisan dalam pamflet yang berisikan keluhan dan diskriminasi yang dialami pamong praja bumiputra.

Setelah menyelesaikan pendidikan, Soetardjo kembali ke Rembang hingga menjadi wedana. Pada tahun 1929, saat menjadi patih di Gresik, ia terlibat dalam pembentukan Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra (PPBB) dan terpilih sebagai wakil ketua, sedangkan Bupati Bandung R. A. A. Wiranatakusuma V menjadi ketuanya.

Karier politik Sunting

Dari PPBB, Soetardjo melenggang ke Volksraad. Pada 1931, ia bertolak ke Batavia, bertugas mewakili PPBB dan pemerintahan Jawa Timur. Dalam sidang pertama Volksraad, Ia terpilih sebagai anggota College van Gedelegeerde Volksraad atau Badan Pekerja Dewan Rakyat. PPBB berhaluan moderat progresif dan tergolong beroposisi terhadap pemerintah

Pada 1932, Soetardjo mendukung pengajuan petisi Husni Thamrin kepada pemerintah untuk menggunakan sebutan “orang Indonesia” mengganti kata inlander alias ‘pribumi’ dalam tata hukum, badan-badan di bawahnya, dan dokumen-dokumen resmi pemerintah.

Memasuki paruh kedua 1930, para tokoh politik seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir diasingkan ke pelosok Hindia demi stabilitas politik. Efek depresi ekonomi global juga menyebabkan penghematan besar-besaran oleh pemerintah kolonial yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Soetardjo protes menyaksikan keadaan yang merugikan masyarakat, seperti pengurangan gaji, pemecatan, pembatasan kesempatan pendidikan dan kebijakan pemerintah yang bersifat mencurigai. Kebijakan pemerintah Belanda pada saat itu menyebabkan Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi pada 5 Februari 1933.

Pada Juli 1936, Soetardjo merancang petisinya yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetardjo. Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Petisi itu akhirnya diputuskan lewat pemungutan suara. Hasilnya diterima dengan 26 suara setuju, 20 suara menolak. Keputusan Kerajaan baru diperoleh dua tahun kemudian, tepatnya pada 16 November 1938 yang mengukuhkan penolakan terhadap Petisi Soetardjo. Kerajaan berpendapat bahwa rakyat Hindia Belanda belum matang untuk mempersiapkan sebuah pemerintahan sendiri.

Pada masa pendudukan Jepang, 1942, Soetardjo Kartohadikoesoemo memimpin departemen dalam negeri atau Naimubu Sanyo. Ia menjadi anggota badan perwakilan bentukan Jepang, Tjhoeo Sangi-in dan anggota Poetera (Pusat Tenaga Rakyat).

Residen Jakarta (1943–1945) Sunting

Setahun kemudian, tepatnya 10 November 1943, Soetardjo menjadi residen (syucokan) Jakarta. Soetardjo acapkali berurusan dengan pejabat dari kalangan militer. Dalam hal kebutuhan logistik pangan untuk kebutuhan perang, Daerah kekuasaan keresidenan Jakarta kala itu meliputi daerah Karawang, Cikampek, Sukamandi, Tangerang, dan Purwakarta yang terkenal sebagai gudang padi.

Soetardjo menyiasatinya dengan program kerja yakni politik beras. Beras tidak boleh dikuasai seluruhnya oleh pedagang Tionghoa. Maka, di wilayah keresidenan Jakarta dilakukan penertiban distribusi beras yang lebih mementingkan penduduk lokal.

Salah satu hal yang dilakukannya sebagai residen yaitu mengembalikan tanah partikelir kepada rakyat untuk menghasilkan sumber pangan. Persoalan lahan terpecahkan dengan mengadakan pembagian sawah dan tanah kering ke tiap-tiap desa yang terdaftar serta dihitung dan ditetapkan pajaknya. Selanjutnya, produksi padi untuk rakyat dan angkatan perang Jepang. Dengan memanfaatkan jasa seorang ahli pertanian Jepang dan seorang ahli pertanahan lokal, Soetardjo memprakarsai gerakan menanam padi berlarik dan pembersihan sawah. Kebutuhan pangan rakyat Jakarta dan angkatan perang Jepang dapat terpenuhi.

Bibliografi Sunting

  • Tirmizi, Purba; Purba, Isak; Bariyo; Haryanto, Maemunah; Sayoga, Dwi Artiningsih Budi Harjo; Warastika, Esti; Safitry, Martina; Fawakih, Dirga (2017). Gubernur Pertama di Indonesia (PDF). Senayan, Jakarta: Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. ISBN 978-602-1289-72-3. 

Referensi Sunting

  1. Setiadi Kartohadikusumo, Soetardjo: “Petisi Soetardjo” dan Perjuangannya (Jakarta: Sinar Harapan, 1990), hlm. 125
  2. Susan Abeyasekere, “The Soetardjo Petition,” Indonesia, No. 15, 1973, hlm. 81
  3. Gert Mak, Abad Bapak Saya (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2009), hlm. 297
  4. Rudolf Mrazek, Engineer of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hlm. 256.
  5. M. P. B. Manus, dkk, Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Jilid 1 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 72
  6. Benedict R. O'G. Anderson, Java in a Time of Revolution (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1972), hlm. 45
  7. ^ Manus, dkk., Tokoh-tokoh, hlm. 72, 158

Pranala luar Sunting

Jabatan politik
Posisi baru Gubernur Jawa Barat
1945 		Diteruskan oleh:
Datuk Djamin
Didahului oleh:
RAA Wiranatakusuma 		Ketua Dewan Pertimbangan Agung
1948–1950 		Diteruskan oleh:
Soekarno
Jabatan lain
Didahului oleh:
Mohammad Hatta 		Ketua Umum Palang Merah Indonesia
1946–1948 		Diteruskan oleh:
BPH Bintoro
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Dr K P H Soetardjo Kartaningprang Soetardjo Kartohadikoesoemo 22 Oktober 1892 20 Desember 1976 adalah gubernur pertama Jawa Barat Menurut UU No 1 Tahun 1945 daerah Jawa Barat saat itu menjadi daerah otonom provinsi Beliau adalah Gubernur Jawa Barat dan berkantor di Gedung Sate Bandung bertempat tinggal dirumah dinas Gubernuran dijalan Hegarmanah no 18 Bandung Soetardjo merupakan tokoh nasional yaitu anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP Ia penggagas Petisi Soetardjo Petisi ini diajukan pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal parlemen Belanda Petisi ini diajukan karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan politik Gubernur Jenderal De Jonge Selain itu ia pernah menjabat juga sebagai Ketua DPA Soetardjo KartohadikusumoAnggota VolksraadMasa jabatan 15 Juni 1931 1942Gubernur Jawa Barat ke 1Masa jabatan 6 September 1945 December 1945PendahuluJabatan baruPenggantiMohammad DjaminKetua Umum Palang Merah Indonesia ke 2Masa jabatan 1946 1948PendahuluMohammad HattaPenggantiBPH BintoroKetua Dewan Pertimbangan Agung ke 4Masa jabatan November 1948 Agustus 1950PendahuluArio SoerjoPenggantiSoekarnoInformasi pribadiLahir 1890 10 22 22 Oktober 1890Blora Jawa Tengah Hindia BelandaMeninggal20 Desember 1976 1976 12 20 umur 86 Jakarta IndonesiaPendidikanOpleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren OSVIA Daftar isi 1 Latar belakang 1 1 Pendidikan 1 2 Karier 1 3 Karier politik 2 Residen Jakarta 1943 1945 3 Bibliografi 4 Referensi 5 Pranala luarLatar belakang SuntingMas Soetardjo Kartohadikoesoemo lahir di Desa Kunduran sebuah desa yang berada Blora 22 Oktober 1892 Ayahnya bernama K NG Kartoredjo adalah wedana Bancar Kabupaten Tuban keturunan keluarga pemerintahan dari Madura Sedangkan ibunya bernama Mas Ayu Kartoredjo keturunan keluarga pemerintahan dari Banten 1 Pendidikan Sunting Soetardjo mengawali pendidikan formalnya dari ELS Europeesche Lagere School Setelah tamat dari ELS Soetardjo melanjutkan ke Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren OSVIA sekolah menegah pamong praja bumiputra di Magelang Karier Sunting Soetardjo mengawali karier sebagai birokrat saat menjadi hulpschriver pembantu juru tulis di Rembang pada 1911 Pada tahun yang sama ia diangkat menjadi juru tulis jaksa kemudian mantri kabupaten Pada 1913 Soetardjo menjabat sebagai asisten wedana Pada 1915 ia menyandang jabatan jaksa di Rembang Kinerja yang baik membawa Soetardjo ke Batavia untuk sekolah di Bestuurschool antara 1919 dan 1921 Di sana ia memimpin redaksi kalawarta Oud Osviaan Pada 1919 Soetardjo membuat tulisan dalam pamflet yang berisikan keluhan dan diskriminasi yang dialami pamong praja bumiputra Setelah menyelesaikan pendidikan Soetardjo kembali ke Rembang hingga menjadi wedana Pada tahun 1929 saat menjadi patih di Gresik ia terlibat dalam pembentukan Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra PPBB dan terpilih sebagai wakil ketua sedangkan Bupati Bandung R A A Wiranatakusuma V menjadi ketuanya Karier politik Sunting Dari PPBB Soetardjo melenggang ke Volksraad 2 Pada 1931 ia bertolak ke Batavia bertugas mewakili PPBB dan pemerintahan Jawa Timur Dalam sidang pertama Volksraad Ia terpilih sebagai anggota College van Gedelegeerde Volksraad atau Badan Pekerja Dewan Rakyat PPBB berhaluan moderat progresif dan tergolong beroposisi terhadap pemerintahPada 1932 Soetardjo mendukung pengajuan petisi Husni Thamrin kepada pemerintah untuk menggunakan sebutan orang Indonesia mengganti kata inlander alias pribumi dalam tata hukum badan badan di bawahnya dan dokumen dokumen resmi pemerintah Memasuki paruh kedua 1930 para tokoh politik seperti Soekarno Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir diasingkan ke pelosok Hindia demi stabilitas politik Efek depresi ekonomi global juga menyebabkan penghematan besar besaran oleh pemerintah kolonial yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Soetardjo protes menyaksikan keadaan yang merugikan masyarakat seperti pengurangan gaji pemecatan pembatasan kesempatan pendidikan dan kebijakan pemerintah yang bersifat mencurigai Kebijakan pemerintah Belanda pada saat itu menyebabkan Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi pada 5 Februari 1933 Pada Juli 1936 Soetardjo merancang petisinya yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetardjo Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama Petisi itu akhirnya diputuskan lewat pemungutan suara Hasilnya diterima dengan 26 suara setuju 20 suara menolak Keputusan Kerajaan baru diperoleh dua tahun kemudian tepatnya pada 16 November 1938 yang mengukuhkan penolakan terhadap Petisi Soetardjo Kerajaan berpendapat bahwa rakyat Hindia Belanda belum matang untuk mempersiapkan sebuah pemerintahan sendiri Pada masa pendudukan Jepang 1942 Soetardjo Kartohadikoesoemo memimpin departemen dalam negeri atau Naimubu Sanyo 3 Ia menjadi anggota badan perwakilan bentukan Jepang Tjhoeo Sangi in dan anggota Poetera Pusat Tenaga Rakyat 4 Residen Jakarta 1943 1945 SuntingSetahun kemudian tepatnya 10 November 1943 Soetardjo menjadi residen syucokan Jakarta 5 Soetardjo acapkali berurusan dengan pejabat dari kalangan militer Dalam hal kebutuhan logistik pangan untuk kebutuhan perang Daerah kekuasaan keresidenan Jakarta kala itu meliputi daerah Karawang Cikampek Sukamandi Tangerang dan Purwakarta yang terkenal sebagai gudang padi 6 Soetardjo menyiasatinya dengan program kerja yakni politik beras Beras tidak boleh dikuasai seluruhnya oleh pedagang Tionghoa Maka di wilayah keresidenan Jakarta dilakukan penertiban distribusi beras yang lebih mementingkan penduduk lokal 7 Salah satu hal yang dilakukannya sebagai residen yaitu mengembalikan tanah partikelir kepada rakyat untuk menghasilkan sumber pangan Persoalan lahan terpecahkan dengan mengadakan pembagian sawah dan tanah kering ke tiap tiap desa yang terdaftar serta dihitung dan ditetapkan pajaknya Selanjutnya produksi padi untuk rakyat dan angkatan perang Jepang Dengan memanfaatkan jasa seorang ahli pertanian Jepang dan seorang ahli pertanahan lokal Soetardjo memprakarsai gerakan menanam padi berlarik dan pembersihan sawah Kebutuhan pangan rakyat Jakarta dan angkatan perang Jepang dapat terpenuhi 7 Bibliografi SuntingTirmizi Purba Purba Isak Bariyo Haryanto Maemunah Sayoga Dwi Artiningsih Budi Harjo Warastika Esti Safitry Martina Fawakih Dirga 2017 Gubernur Pertama di Indonesia PDF Senayan Jakarta Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ISBN 978 602 1289 72 3 Referensi Sunting Setiadi Kartohadikusumo Soetardjo Petisi Soetardjo dan Perjuangannya Jakarta Sinar Harapan 1990 hlm 125 Susan Abeyasekere The Soetardjo Petition Indonesia No 15 1973 hlm 81 Gert Mak Abad Bapak Saya Jakarta Suara Harapan Bangsa 2009 hlm 297 Rudolf Mrazek Engineer of Happy Land Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni Jakarta Yayasan Obor 2006 hlm 256 M P B Manus dkk Tokoh tokoh Badan Penyelidik Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Jilid 1 Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1993 hlm 72 Benedict R O G Anderson Java in a Time of Revolution Ithaca N Y Cornell University Press 1972 hlm 45 a b Manus dkk Tokoh tokoh hlm 72 158Pranala luar SuntingSoetardjo Kartohadikoesoemo Gubernur Pertama Jawa BaratJabatan politikPosisi baru Gubernur Jawa Barat1945 Diteruskan oleh Datuk DjaminDidahului oleh RAA Wiranatakusuma Ketua Dewan Pertimbangan Agung1948 1950 Diteruskan oleh SoekarnoJabatan lainDidahului oleh Mohammad Hatta Ketua Umum Palang Merah Indonesia1946 1948 Diteruskan oleh BPH Bintoro Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Sutardjo Kertohadikusumo amp oldid 24359871