www.wikidata.id-id.nina.az

Tindakan karantina bahasa Inggris quarantine measures adalah istilah perkarantinaan yang merujuk pada rangkaian tindakan

Tindakan karantina

Tindakan karantina (bahasa Inggris: quarantine measures) adalah istilah perkarantinaan yang merujuk pada rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit tertentu, baik lintas negara maupun lintas wilayah dalam suatu negara. Penyakit yang dicegah adalah penyakit yang bersifat menular, baik pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tindakan karantina dilakukan oleh pemerintah suatu negara atau pihak lain yang diberi wewenang oleh negara.

Ilustrasi tindakan karantina di atas kapal laut untuk memeriksa kesehatan penumpang saat terjadi epidemi kolera pada 1883.

Pada prinsipnya, tindakan karantina bertujuan untuk memastikan orang dan barang yang dilalulintaskan berada dalam kondisi sehat dan tidak membawa agen infeksius, parasit, atau hama tertentu. Tindakan yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kesehatan, serta perlakuan seperti vaksinasi dan fumigasi.

Sejarah sunting

Karantina mulai diterapkan pada abad ke-14 untuk mencegah tersebarnya penyakit maut hitam yang sedang mewabah. Adanya perbedaan status penyakit antara satu negara dengan negara lainnya mendorong suatu negara untuk membuat peraturan yang melindungi penduduknya dari penyakit asing. Britania Raya menerbitkan Undang-Undang Karantina pada tahun 1710, Australia pada tahun 1908, dan Amerika Serikat pada tahun 1878 sebagai respon atas wabah penyakit demam kuning dan kolera.

Tindakan karantina juga dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dan tumbuhan. Sebuah studi pada tahun 1929 memaparkan peran tindakan karantina sebagai hambatan perdagangan. Beberapa perjanjian multilateral di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), seperti perjanjian tentang hambatan teknis perdagangan (TBT agreement) serta penerapan tindakan sanitari dan fitosanitari (SPS agreement) memungkinkan suatu negara menerapkan tindakan karantina untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan dari risiko tertentu.

Penerapan di Indonesia sunting

Landasan hukum pelaksanaan tindakan karantina di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU 6/2018) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (UU 21/2019). Masing-masing mengatur pelaksanaan tindakan karantina dalam bidang yang berbeda.

Tindakan kekarantinaan kesehatan sunting

Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Tindakan kekarantinaan kesehatan berupa karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; pembatasan sosial berskala besar; disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Di samping itu, tindakan kekarantinaan kesehatan tertentu, antara lain fumigasi kapal atau pesawat udara, hapus serangga kapal atau pesawat udara di luar situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, dapat dilakukan oleh badan usaha atau instansi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sunting

Tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Rangkaian kegiatan ini dikenal dengan istilah 8 (delapan) P. Tindakan-tindakan ini dilakukan terhadap media pembawa (hewan, tumbuhan, produk turunannya, dan beberapa jenis media pembawa penyakit lain) yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, dikeluarkan dari wilayah Indonesia, dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia, atau ditransitkan di dalam atau di luar wilayah Indonesia.

Tindakan karantina dilakukan sebelum pemberitahuan pabean impor atau ekspor diajukan, yang pelaksanaannya berdasarkan kategori risiko. Tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran, yaitu pelabuhan, bandar udara, kantor pos, pos lintas batas negara, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan pemerintah pusat, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina. Dalam hal tertentu, tindakan karantina dapat dilakukan di luar tempat-tempat tersebut, misalnya di negara asal dan negara transit.

Pelaksana sunting

Lihat pula: Pejabat karantina

Tindakan karantina merupakan kegiatan yang diatur oleh hukum sehingga hanya orang tertentu yang diberi kewenangan yang dapat melaksanakan tindakan karantina. Pejabat karantina merupakan orang yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan tindakan karantina. Di Indonesia, pejabat karantina merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang lingkup pekerjaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Catatan kaki sunting

  1. Tognotti, Eugenia (2013). "Lessons from the History of Quarantine, from Plague to Influenza A". Emerging Infectious Diseases. 19 (2): 254–259. doi:10.3201/eid1902.120312. ISSN 1080-6040. PMID 23343512. 
  2. Health, Agriculture;. "Quarantine Act 1908". www.legislation.gov.au (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-12-03. 
  3. "History of Quarantine". www.cdc.gov (dalam bahasa Inggris). 2019-04-23. Diakses tanggal 2019-12-03. 
  4. Campbell, W.G. (1929-01). "Quarantine Measures as Trade Barriers". The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science (dalam bahasa Inggris). 141 (1): 30–35. doi:10.1177/000271622914100104. ISSN 0002-7162. 
  5. "WTO | Sanitary and Phytosanitary Measures - text of the agreement". www.wto.org. Diakses tanggal 2019-12-03. 
  6. UU 6/2018, Pasal 1 angka 1.
  7. UU 6/2018, Pasal 1 angka 2.
  8. UU 6/2018, Pasal 15 ayat (2).
  9. UU 6/2018, Pasal 16 ayat (3).
  10. UU 21/2019, Pasal 16 ayat (1).
  11. UU 21/2019, Pasal 9 ayat (2).
  12. UU 21/2019, Pasal 28.
  13. UU 21/2019, Pasal 1 angka 26.
  14. UU 21/2019, Pasal 36 ayat (2).
  15. UU 21/2019, Pasal 56.

Daftar pustaka sunting

  • Pemerintah Indonesia (2018), (PDF), Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 6236, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-07-16, diakses tanggal 2019-12-03 
  • Pemerintah Indonesia (2019), (PDF), Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 6411, Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-11-15, diakses tanggal 2019-12-03 


wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Tindakan karantina bahasa Inggris quarantine measures adalah istilah perkarantinaan yang merujuk pada rangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan keluarnya penyakit tertentu baik lintas negara maupun lintas wilayah dalam suatu negara Penyakit yang dicegah adalah penyakit yang bersifat menular baik pada manusia hewan ataupun tumbuhan Tindakan karantina dilakukan oleh pemerintah suatu negara atau pihak lain yang diberi wewenang oleh negara Ilustrasi tindakan karantina di atas kapal laut untuk memeriksa kesehatan penumpang saat terjadi epidemi kolera pada 1883 Pada prinsipnya tindakan karantina bertujuan untuk memastikan orang dan barang yang dilalulintaskan berada dalam kondisi sehat dan tidak membawa agen infeksius parasit atau hama tertentu Tindakan yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan dokumen pemeriksaan kesehatan serta perlakuan seperti vaksinasi dan fumigasi Daftar isi 1 Sejarah 2 Penerapan di Indonesia 2 1 Tindakan kekarantinaan kesehatan 2 2 Tindakan karantina hewan ikan dan tumbuhan 3 Pelaksana 4 Catatan kaki 5 Daftar pustakaSejarah suntingKarantina mulai diterapkan pada abad ke 14 untuk mencegah tersebarnya penyakit maut hitam yang sedang mewabah Adanya perbedaan status penyakit antara satu negara dengan negara lainnya mendorong suatu negara untuk membuat peraturan yang melindungi penduduknya dari penyakit asing Britania Raya menerbitkan Undang Undang Karantina pada tahun 1710 1 Australia pada tahun 1908 2 dan Amerika Serikat pada tahun 1878 sebagai respon atas wabah penyakit demam kuning dan kolera 3 Tindakan karantina juga dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dan tumbuhan Sebuah studi pada tahun 1929 memaparkan peran tindakan karantina sebagai hambatan perdagangan 4 Beberapa perjanjian multilateral di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia WTO seperti perjanjian tentang hambatan teknis perdagangan TBT agreement serta penerapan tindakan sanitari dan fitosanitari SPS agreement memungkinkan suatu negara menerapkan tindakan karantina untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia hewan atau tumbuhan dari risiko tertentu 5 Penerapan di Indonesia suntingLandasan hukum pelaksanaan tindakan karantina di Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan UU 6 2018 dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan UU 21 2019 Masing masing mengatur pelaksanaan tindakan karantina dalam bidang yang berbeda Tindakan kekarantinaan kesehatan sunting Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat 6 yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir pencemaran biologi kontaminasi kimia bioterorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara 7 Tindakan kekarantinaan kesehatan berupa karantina isolasi pemberian vaksinasi atau profilaksis rujukan disinfeksi dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi pembatasan sosial berskala besar disinfeksi dekontaminasi disinseksi dan atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang dan atau penyehatan pengamanan dan pengendalian terhadap media lingkungan 8 Di samping itu tindakan kekarantinaan kesehatan tertentu antara lain fumigasi kapal atau pesawat udara hapus serangga kapal atau pesawat udara di luar situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dilakukan oleh badan usaha atau instansi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia 9 Tindakan karantina hewan ikan dan tumbuhan sunting Tindakan karantina hewan ikan dan tumbuhan meliputi pemeriksaan pengasingan pengamatan perlakuan penahanan penolakan pemusnahan dan pembebasan 10 Rangkaian kegiatan ini dikenal dengan istilah 8 delapan P Tindakan tindakan ini dilakukan terhadap media pembawa hewan tumbuhan produk turunannya dan beberapa jenis media pembawa penyakit lain yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dikeluarkan dari wilayah Indonesia dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia atau ditransitkan di dalam atau di luar wilayah Indonesia 11 Tindakan karantina dilakukan sebelum pemberitahuan pabean impor atau ekspor diajukan yang pelaksanaannya berdasarkan kategori risiko 12 Tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yaitu pelabuhan bandar udara kantor pos pos lintas batas negara dan tempat tempat lain yang ditetapkan pemerintah pusat 13 baik di dalam maupun di luar instalasi karantina 14 Dalam hal tertentu tindakan karantina dapat dilakukan di luar tempat tempat tersebut misalnya di negara asal dan negara transit 15 Pelaksana suntingLihat pula Pejabat karantina Tindakan karantina merupakan kegiatan yang diatur oleh hukum sehingga hanya orang tertentu yang diberi kewenangan yang dapat melaksanakan tindakan karantina Pejabat karantina merupakan orang yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan tindakan karantina Di Indonesia pejabat karantina merupakan pegawai negeri sipil PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang lingkup pekerjaannya diatur dalam peraturan perundang undangan Catatan kaki sunting Tognotti Eugenia 2013 Lessons from the History of Quarantine from Plague to Influenza A Emerging Infectious Diseases 19 2 254 259 doi 10 3201 eid1902 120312 ISSN 1080 6040 PMID 23343512 Health Agriculture Quarantine Act 1908 www legislation gov au dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 2019 12 03 History of Quarantine www cdc gov dalam bahasa Inggris 2019 04 23 Diakses tanggal 2019 12 03 Campbell W G 1929 01 Quarantine Measures as Trade Barriers The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science dalam bahasa Inggris 141 1 30 35 doi 10 1177 000271622914100104 ISSN 0002 7162 Periksa nilai tanggal di date bantuan WTO Sanitary and Phytosanitary Measures text of the agreement www wto org Diakses tanggal 2019 12 03 UU 6 2018 Pasal 1 angka 1 UU 6 2018 Pasal 1 angka 2 UU 6 2018 Pasal 15 ayat 2 UU 6 2018 Pasal 16 ayat 3 UU 21 2019 Pasal 16 ayat 1 UU 21 2019 Pasal 9 ayat 2 UU 21 2019 Pasal 28 UU 21 2019 Pasal 1 angka 26 UU 21 2019 Pasal 36 ayat 2 UU 21 2019 Pasal 56 Daftar pustaka suntingPemerintah Indonesia 2018 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan PDF Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 128 Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 6236 Jakarta Kementerian Sekretariat Negara diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2020 07 16 diakses tanggal 2019 12 03 Pemerintah Indonesia 2019 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan PDF Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 200 Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 6411 Jakarta Kementerian Sekretariat Negara diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2019 11 15 diakses tanggal 2019 12 03 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Tindakan karantina amp oldid 24053985