www.wikidata.id-id.nina.az

Sistem pemerintahan lokal Aceh adalah suatu sistem pemerintahan yang dipergunakan pada masa Kesultanan Aceh Darussalam d

Sistem pemerintahan lokal Aceh

Sistem pemerintahan lokal Aceh adalah suatu sistem pemerintahan yang dipergunakan pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dan sampai sekarang masih dipakai seiring pemberlakuan status istimewa bagi Aceh (kecuali; keurajeuën, sagoë dan nanggroë). Sistem pemerintahan lokal Aceh mengacu pada sistem pemerintahan yang khusus dipergunakan oleh Aceh.

Struktur daerah lokal Aceh Sunting

Gampông Sunting

Gampông atau disebut kampung/keluarahan dalam bahasa Melayu, merupakan sebuah sistem pemerintahan setingkat desa sekarang yang bediri secara otonom. Sebuah gampông dipimpin oleh kepala desa yang disebut Keuchik atau Geuchik dan dibantu oleh suatu dewan musyawarah yang disebut Tuha Peuët.

Mukim Sunting

Mukim merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat kecamatan yang dahulu diberlakukan pada saat Kesultanan Aceh. Sebuah mukim terdiri dari beberapa buah desa yang disebut gampông. Di tiap-tiap mukim didirikan sebuah masjid yang dipergunakan untuk salat Jumat. Yang memimpin mesjid disebut Teungku Imum Raja (Mesjid). Mukim dipimpin oleh Imum Mukim dan dibantu oleh suatu dewan musyawarah yang disebut Tuha Lapan.

Sagoë Sunting

Sagoë merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat Kabupaten pada masa sekarang. Sebuah sagoë terdiri dari mukim-mukim layaknya sekarang sebuah kabupaten terdiri dari kecamatan-kecamatan. Sebuah sagoë dipimpin oleh Ulèëbalang (hulubalang) yang bergelar Teuku atau disebut Ampon.

Lembaga Wali Nanggroë Sunting

Lembaga Wali Nanggroë merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat Propinsi pada masa sekarang. Dalam bahasa Melayu, nanggroë disebut dengan nama Negeri. Sebuah nanggroë dipimpin oleh Raja Nanggroë atau Wali Nanggroë yang bergelar "Paduka Yang Mulia". Namun hal ini sekarang tidaklah sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur, sehingga Wali Nanggroë merupakan salah satu simbol kebudayaan Aceh.

Sistem Ketatanegaraan Aceh Sunting

Pemerintahan Sunting

Sistem pemerintahan provinsi dipimpin gubernur serta kota/kabupaten dipimpin wali kota/bupati.

Parlemen Sunting

Sistem parlemen provinsi dipimpin Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta kota/kabupaten dipimpin Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten (DPRK).

Kehakiman Sunting

Sistem kehakiman Aceh dipimpin Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Partai Lokal Sunting

MoU Helsinki memperintahkan bahwa partai politik lokal harus hadir di Aceh, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (selanjutnya disingkat UUPA), pada Bab XI Partai Politik Lokal Pasal 75 ayat (1) menentukan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal” karena dalam MoU sendiri pada point 1.2.1 menjelaskan sesegara mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.

Setelah adanya UUPA, bahwa masyarakat Aceh sendiri dapat mendirikan partai politik lokal di Aceh, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, Pasal 1 angka 2 menyatakan: Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

Referensi Sunting

  1. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-10-21. Diakses tanggal 2019-10-21. 
  2. "Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua Barat | Down to Earth". www.downtoearth-indonesia.org. Diakses tanggal 2020-07-05. 
  3. Model birokrasi pemerintah dalam otonomi khusus: studi deskriptif penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
  4. Bakri. "Wali Nanggroe di Mata Ureung Aceh". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2019-10-21. 
  5. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-06-02. Diakses tanggal 2019-10-21. 
  6. Tujuan Partai Politik Lokal di Aceh

Lihat pula Sunting

Referensi Sunting


Pranala luar Sunting

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Sistem pemerintahan lokal Aceh adalah suatu sistem pemerintahan yang dipergunakan pada masa Kesultanan Aceh Darussalam dan sampai sekarang masih dipakai seiring pemberlakuan status istimewa bagi Aceh kecuali keurajeuen sagoe dan nanggroe Sistem pemerintahan lokal Aceh mengacu pada sistem pemerintahan yang khusus dipergunakan oleh Aceh 1 2 Daftar isi 1 Struktur daerah lokal Aceh 1 1 Gampong 1 2 Mukim 1 3 Sagoe 1 4 Lembaga Wali Nanggroe 2 Sistem Ketatanegaraan Aceh 2 1 Pemerintahan 2 2 Parlemen 2 3 Kehakiman 3 Partai Lokal 4 Referensi 5 Lihat pula 6 Referensi 7 Pranala luarStruktur daerah lokal Aceh SuntingGampong Sunting Gampong atau disebut kampung keluarahan dalam bahasa Melayu merupakan sebuah sistem pemerintahan setingkat desa sekarang yang bediri secara otonom Sebuah gampong dipimpin oleh kepala desa yang disebut Keuchik atau Geuchik dan dibantu oleh suatu dewan musyawarah yang disebut Tuha Peuet 3 Mukim Sunting Mukim merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat kecamatan yang dahulu diberlakukan pada saat Kesultanan Aceh Sebuah mukim terdiri dari beberapa buah desa yang disebut gampong Di tiap tiap mukim didirikan sebuah masjid yang dipergunakan untuk salat Jumat Yang memimpin mesjid disebut Teungku Imum Raja Mesjid Mukim dipimpin oleh Imum Mukim dan dibantu oleh suatu dewan musyawarah yang disebut Tuha Lapan Sagoe Sunting Sagoe merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat Kabupaten pada masa sekarang Sebuah sagoe terdiri dari mukim mukim layaknya sekarang sebuah kabupaten terdiri dari kecamatan kecamatan Sebuah sagoe dipimpin oleh Uleebalang hulubalang yang bergelar Teuku atau disebut Ampon Lembaga Wali Nanggroe Sunting Lembaga Wali Nanggroe merupakan suatu sistem pemerintahan setingkat Propinsi pada masa sekarang Dalam bahasa Melayu nanggroe disebut dengan nama Negeri Sebuah nanggroe dipimpin oleh Raja Nanggroe atau Wali Nanggroe yang bergelar Paduka Yang Mulia Namun hal ini sekarang tidaklah sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur sehingga Wali Nanggroe merupakan salah satu simbol kebudayaan Aceh 4 Sistem Ketatanegaraan Aceh SuntingPemerintahan Sunting Sistem pemerintahan provinsi dipimpin gubernur serta kota kabupaten dipimpin wali kota bupati Parlemen Sunting Sistem parlemen provinsi dipimpin Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA serta kota kabupaten dipimpin Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kabupaten DPRK Kehakiman Sunting Sistem kehakiman Aceh dipimpin Mahkamah Syar iyah Aceh 5 Partai Lokal SuntingMoU Helsinki memperintahkan bahwa partai politik lokal harus hadir di Aceh hal ini tercantum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh selanjutnya disingkat UUPA pada Bab XI Partai Politik Lokal Pasal 75 ayat 1 menentukan bahwa penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal karena dalam MoU sendiri pada point 1 2 1 menjelaskan sesegara mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional Setelah adanya UUPA bahwa masyarakat Aceh sendiri dapat mendirikan partai politik lokal di Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh Pasal 1 angka 2 menyatakan Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK Gubernur dan Wakil Gubernur serta bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota 6 Referensi Sunting Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2019 10 21 Diakses tanggal 2019 10 21 Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua Barat Down to Earth www downtoearth indonesia org Diakses tanggal 2020 07 05 Model birokrasi pemerintah dalam otonomi khusus studi deskriptif penataan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Bakri Wali Nanggroe di Mata Ureung Aceh Tribunnews com Diakses tanggal 2019 10 21 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2020 06 02 Diakses tanggal 2019 10 21 Tujuan Partai Politik Lokal di AcehLihat pula SuntingPemerintahan Aceh Undang Undang Pemerintahan Aceh Kesepakatan Helsinki Daerah istimewa Daerah khususReferensi SuntingPranala luar Sunting Indonesia Situs resmi Pemerintah Aceh nbsp Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya lbs Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Sistem pemerintahan lokal Aceh amp oldid 22532439