Kawasan Schengen (pengucapan: /ˈʃɛŋən/, /ˈʃɛŋɡən/) merupakan kawasan yang terdiri dari 27 negara Eropa yang resmi menghapus kebijakan paspor dan semua jenis kontrol perbatasan pada masing-masing kawasan perbatasan. Wilayah ini sebagian besar berfungsi sebagai tujuan perjalanan internasional, dengan kebijakan visa sebagaimana lazimnya. Kawasan ini dinamai sesuai dengan yang tercantum pada Perjanjian Schengen. Negara-negara di Kawasan Schengen memperkuat kontrol perbatasan dengan negara-negara non-Schengen.
Peta Eropa Kawasan Schengen Negara dengan perbatasan terbuka, tetapi tidak termasuk kawasan Schengen atau Uni Eropa Anggota Uni Eropa yang secara hukum berkewajiban supaya bergabung dengan kawasan Schengen, tetapi belum berpartisipasi dalam keanggotaan | |
| Kebijakan dari | Uni Eropa |
|---|---|
| Jenis | Kawasan perbatasan terbuka |
| Ditetapkan pada | 1995 |
| Anggota | |
| Kawasan | 4.312.099 km2 (1,664,911 sq mi) |
| Penduduk | 419.392.429 |
Dua puluh tiga dari 28 negara anggota Uni Eropa termasuk dalam Kawasan Schengen. Kroasia adalah negara terakhir yang masuk dalam daftar ini bulan Januari 2023. Tiga negara anggota Uni Eropa seperti Bulgaria, Siprus, dan Rumania tidak masuk ke dalam Kawasan Schengen; walaupun secara hukum tergabung dalam kawasan tersebut, sementara dua lainnya seperti Republik Irlandia dan Inggris tetap bertahan dengan memilih opt-out. Keempat negara anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa atau European Free Trade Association (EFTA) yang terdiri dari Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss; yang bukan anggota Uni Eropa, telah menandatangani kesepakatan terkait dengan Perjanjian Schengen. Selain itu, tiga negara kecil Eropa seperti Monako, San Marino, dan Kota Vatikan secara de facto dianggap sebagai anggota Uni Eropa.
Kawasan Schengen memiliki populasi lebih dari 400 juta dengan luas area 4.312.099 kilometer persegi (1.664.911 sq mi). Sekitar 1,7 juta pekerja melintasi perbatasan Eropa setiap hari; di mana jumlah ini merupakan sepertiga dari total angkatan kerja. Terdapat 1,3 miliar individu yang menyebrangi perbatasan Schengen setiap tahunnya. Secara total terdapat 57 juta kali penyeberangan yang disebabkan pengangkutan barang melalui jalur darat, dengan nilai ekonomi € 2,8 triliun setiap tahunnya. Setelah adanya kawasan Schengen, biaya perdagangan mengalami penurunan yang bervariasi dari 0,42% hingga 1,59% bergantung letak geografis, mitra dagang, dan faktor lainnya. Negara-negara di luar kawasan Schengen juga mendapat mendapat keuntungan.
Krisis migrasi, yang berlangsung di musim panas tahun 2017, mengakibatkan negara-negara seperti Austria, Denmark, Jerman, Norwegia, dan Swedia memberlakukan pengawasan terhadap beberapa kawasan di perbatasan masing-masing, khususnya di negara bagian Schengen untuk sementara waktu. Peristiwa serangan Paris November 2015, dan serangan berikutnya di Prancis, menyebabkan Prancis mendeklarasikan kondisi darurat, serta bersikap tegas dalam pengawasan di perbatasan yang berhubungan dengan negara bagian Schengen. Pengawasan di perbatasan yang diberlakukan mulai bulan September 2015, menyebabkan penurunan volume perdagangan sekitar € 70 miliar per tahun. Negara-negara ini kemudian menghapus pembatasan sementara mereka dan membuka kembali perbatasan di negara bagian Schengen lainnya.
Sejarah Sunting
Perjanjian Schengen ditandatangani pada tanggal 14 Juni 1985 oleh lima dari sepuluh negara anggota EEC di kota Schengen, Luksemburg. Kawasan Schengen didirikan terpisah dari Komunitas Ekonomi Eropa, ketika konsensus tidak dicapai antara semua negara anggota EC mengenai penghapusan kontrol perbatasan.
Perjanjian ini telah dilengkapi dengan Konvensi Schengen pada tahun 1990, yang mengusulkan penghapusan kontrol perbatasan internal dan kebijakan visa secara umum. Kesepakatan dan peraturan yang diadopsi di bawahnya; sepenuhnya terpisah dari struktur Komisi Eropa, yang menyebabkan terciptanya Kawasan Schengen pada tanggal 26 Maret 1995.
Konsensus dicapai dalam penentuan prosedur Uni Eropa oleh negara anggota Uni Eropa yang menandatangani Perjanjian Schengen. Perjanjian dan konvensi terkait dengan undang-undang Uni Eropa utama pada Perjanjian Amsterdam pada tahun 1997, dan mulai berlaku pada tahun 1999. Perjanjian ini merupakan bagian dari undang-undang Eropa; di mana terdapat kebijakan pada setiap amendemen atau peraturan dalam pembuatannya yang menetapkan bahwa anggota non-Uni Eropa bukan peserta Kawasan Schengen. Inggris dan Irlandia mempertahankan Area Perjalanan Umum (Common Travel Area/CTA) sejak tahun 1923, tetapi Inggris tidak menerima penghapusan kontrol perbatasan; oleh sebab itu, Inggris diberi izin penuh atas kawasan tersebut. Meski tidak menandatangani Perjanjian Schengen, Irlandia selalu tampil lebih baik jika bergabung; tetapi tidak melakukannya karena sedang mempertahankan CTA dan melakukan perbatasan terbuka dengan Irlandia Utara. Negara Nordik mewajibkan Norwegia dan Islandia dimasukkan dalam keanggotaan, di mana sebuah konsensus dapat dicapai.
Keanggotaan Sunting
Anggota sekarang Sunting
Kawasan Schengen terdiri dari 26 negara bagian, dengan empat negara yang bukan anggota Uni Eropa (UE). Dua anggota non-UE, seperti Islandia dan Norwegia, merupakan bagian dari Uni Paspor Nordik (Nordic Passport Union) yang secara resmi diklasifikasikan sebagai 'negara-negara yang terkait dengan kegiatan Schengen di Uni Eropa'. Negara seperti Swiss diizinkan berpartisipasi dengan cara yang sama pada tahun 2008. Liechtenstein bergabung dengan kawasan Schengen pada tanggal 19 Desember 2011. Secara de facto, kawasan Schengen mencakup tiga negara kecil di Eropa seperti Monako, San Marino dan Kota Vatikan; yang memberlakukan perbatasan terbuka atau semi terbuka dengan negara anggota Schengen lainnya. Dua anggota Uni Eropa seperti Irlandia dan Inggris melakukan negosiasi dengan memilih keluar dari Schengen, serta terus memberlakukan pengawasan perbatasan secara sistematis di Area Perjalanan Umum dengan negara anggota Uni Eropa lainnya.
Empat negara anggota Uni Eropa yang tersisa seperti Bulgaria, Kroasia, Siprus dan Rumania diwajibkan bergabung dengan Kawasan Schengen. Namun, belum sepenuhnya menerapkan peraturan Schengen; di mana setiap negara harus memiliki kesiapan yang terdiri dari empat aspek wilayah untuk dinilai, yang meliputi: batas udara, visa, kerja sama kebijakan, dan perlindungan data pribadi. Proses evaluasi ini ditentukan berdasarkan kuesioner serta kunjungan pakar Uni Eropa ke institusi dan tempat kerja pilihan di negara yang sedang dikaji.
Perbatasan darat dengan pengontrolan di setiap perbatasan (yang tidak masuk dalam peraturan sementara) antara anggota Uni Eropa / Kawasan Non-Ekonomi Eropa (EEA), adalah Bulgaria, Kroasia dan Rumania; yang berada di Gibraltar dan Terowongan Channel.
| Negara | Kawasan (km2) | Populasi | Penandatanganan | Tanggal implementasi pertama kali |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 83.871 | 8.712.137 | 28 April 1995 | 1 Desember 1997 |
| Belanda (kecuali Aruba, Curaçao, Sint Maarten dan Belanda Karibia) | 41.526 | 16.987.330 | 14 Juni 1985 | 26 Maret 1995 |
| Belgia | 30.528 | 11.358.379 | 14 Juni 1985 | 26 Maret 1995 |
| Denmark (kecuali Greenland dan Kepulauan Faroe) | 43.094 | 5.711.870 | 19 Desember 1996 | 25 Maret 2001 |
| Estonia | 45.338 | 1.312.442 | 16 April 2003 | 21 Desember 2007 |
| Finlandia | 338.145 | 5.503.132 | 19 Desember 1996 | 25 Maret 2001 |
| Hungaria | 93.030 | 9.753.281 | 16 April 2003 | 21 Desember 2007 |
| Islandia | 103.000 | 332.474 | 19 Desember 1996 18 Mei 1999 | 25 Maret 2001 |
| Italia | 301.318 | 59.429.938 | 27 November 1990 | 26 Oktober 1997 |
| Jerman | 357.050 | 81.914.672 | 14 Juni 1985 | 26 Maret 1995 |
| Latvia | 64.589 | 1.970.530 | 16 April 2003 | 21 Desember 2007 |
| Liechtenstein | 160 | 37.666 | 28 Februari 2008 | 19 Desember 2011 |
| Lituania | 65.300 | 2.908.249 | 16 April 2003 | 21 Desember 2007 |
| Luksemburg | 2.586 | 575.747 | 14 Juni 1985 | 26 Maret 1995 |
| Malta | 316 | 429.362 | 16 April 2003 | 21 Desember 2007 |
| Norwegia (kecuali Svalbard) | 385.155 | 5.254.694 | 19 Desember 1996 18 Mei 1999 | 25 Maret 2001 |
| Prancis (kecuali departemen luar negeri dan kolektivitas) | 551.695 | 64.720.690 | 14 Juni 1985 | 26 Maret 1995 |
| Polandia | 312.683 | 38.224.410 | 16 April 2003 | 21 Desember 2007 |
| Portugal | 92.391 | 10.371.627 | 25 Juni 1991 | 26 Maret 1995 |
| Republik Ceko | 78.866 | 10.610.947 | 16 April 2003 | 21 Desember 2007 |
| Slovenia | 20.273 | 2.077.862 | 16 April 2003 | 21 Desember 2007 |
| Slowakia | 49.037 | 5.444.218 | 16 April 2003 | 21 Desember 2007 |
| Spanyol (dengan ketentuan khusus untuk Ceuta dan Melilla) | 510.000 | 46.347.576 | 25 Juni 1991 | 26 Maret 1995 |
| Swedia | 449.964 | 9.837.533 | 19 Desember 1996 | 25 Maret 2001 |
| Swiss | 41.285 | 8.401.739 | 26 Oktober 2004 | 12 Desember 2008 |
| Yunani | 131.990 | 11.183.716 | 6 November 1992 | 1 Januari 2000 |
| Kawasan Schengen | 4.189.111 | 417.597.460 | 14 Juni 1985 | 26 Maret 1995 |
Wilayah yang bukan anggota Kawasan Schengen, tetapi masih memiliki perbatasan terbuka dengan kawasan tersebut meliputi:
| Negara | Wilayah (km2) | Populasi |
|---|---|---|
| Monako | 2 | 38.499 |
| San Marino | 61 | 33.203 |
| Vatikan | 0,44 | 801 |
Catatan
- Perjanjian awal berupa protokol yang selanjutnya memperluas kesepakatan negara, yang berisi tentang kesepakatan aksesi ke Uni Eropa, atau kesepakatan terkait dengan acquis Schengen.
- Berdasarkan peraturan yang terkait dengan penghapusan kontrol perbatasan. Pada beberapa kasus, peraturan tersebut terkait dengan Sistem Informasi Schengen yang telah diterapkan sebelumnya.
- Penghapusan kontrol perbatasan yang berlangsung dari 1 Desember 1997 hingga 31 Maret 1998.
- Greenland dan Kepulauan Faroe tidak termasuk dalam wilayah Schengen. Tetapi, bagi para pelancong yang bepergian di antara Kepulauan Faroe, Greenland dan Kawasan Schengen tidak dikenai pemeriksaan perbatasan. Daftar negara di mana warganya membutuhkan visa Greenland atau Kepulauan Faroe sama halnya dengan Kawasan Schengen, Visa Schengen tidak mengizinkan akses ke wilayah manapun; kecuali visa Denmark dengan cap "Valid for the Faroe Islands" atau "Valid for Greenland", atau keduanya.
- ^ Untuk perbatasan darat dan pelabuhan laut; sejak 30 Maret 2008, serta untuk bandara.
- ^ Negara EFTA, yang berada di luar Uni Eropa, dan terkait dengan aktivitas Schengen di Uni Eropa, serta di mana aturan Schengen berlaku.
- ^ Perjanjian kedua, yang menggantikan perjanjian pertama, yang ditandatangani oleh Islandia dan Norwegia. Selain itu, terdapat pula penggabungan Perjanjian Schengen ke dalam undang-undang Uni Eropa dalam Traktat Amsterdam pada tahun 1997.
- Penghapusan kontrol perbatasan yang berlangsung dari tanggal 26 Oktober 1997 hingga 31 Maret 1998.
- Jerman Timur menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, yang bergabung dengan Schengen, pada tanggal 3 Oktober 1990.
- Departemen luar negeri dan kolektivitas Prancis bukan merupakan bagian dari Kawasan Schengen. Tetapi, saat bepergian ke luar negeri dari daratan Prancis yang melalui udara (tidak berasal dari negara-negara Schengen, seperti penerbangan Frankfurt-Martinique). Pemeriksaan perbatasan hanya dilakukan di bandara asal, bukan di bandara tujuan (di mana penumpang Berjalan melewati loket pengontrolan paspor). Saat keluar dari departemen luar negeri, atau memasuki wilayah yang melalui laut, pemeriksaan perbatasan tetap diberlakukan.
- Acquis Schengen sepenuhnya berlaku untuk semua wilayah Spanyol, namun terdapat pemeriksaan perbatasan saat keberangkatan dari Ceuta dan Melilla ke Semenanjung Spanyol atau negara Schengen lainnya, karena peraturan khusus tentang pengecualian visa bagi warga negara Maroko yang tinggal di provinsi Tetuan dan Nador.
- Untuk perbatasan darat dan pelabuhan laut. Sejak 29 Maret 2009 diberlakukan pula peraturan untuk bandara.
- Penghapusan kontrol perbatasan yang mulai berlaku pada 1 Januari 2000 hingga 26 Maret 2000.
Anggota prospektif Sunting
Meskipun Siprus tergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004; negara ini terikat secara hukum dalam bergabung dengan Kawasan Schengen, di mana implementasinya tertunda akibat adanya perselisihan Siprus. Menurut mantan Menteri Luar Negeri Siprus Giorgos Lillikas, "Pengontrolan penuh yang ketat atas kawasan Schengen; menciptakan kesengsaraan setiap harinya, terutama bagi warga Siprus Turki". Hal ini pun tidak jelas apakah kontrol ini memungkinkan adanya pengontrolan sebelum dilakukan resolusi atas perselisihan tersebut. Area Pangkalan Kuasa Barat, yang berada di luar kawasan Uni Eropa, juga membutuhkan "penanganan dan mekanisme lain", khususnya bagi Inggris yang telah meninggalkan Uni Eropa. Hingga tahun 2011 tidak ada penetapan resmi dalam penerapan peraturan Schengen oleh Siprus. Siprus meraih keuntungan akibat implementasi Schengen, karena tidak memiliki perbatasan darat dengan anggota Uni Eropa lainnya, di mana perjalanan udara yang berkisar 400 kilometer (250 mil) / 12 jam perjalanan laut dibutuhkan menuju tempat terdekat.
Sementara Bulgaria dan Rumania, yang tergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2007, juga terikat secara hukum dalam bergabung dengan kawasan Schengen, namun tertunda dalam implementasinya. Pada tanggal 15 Oktober 2010, Bulgaria dan Rumania bergabung dengan SIS II dalam kerja sama penegakan hukum. Bulgaria dan Rumania juga bergabung dengan Kawasan Schengen yang kemudian disetujui oleh Parlemen Eropa pada bulan Juni 2011, yang kemudian ditolak oleh Dewan Menteri pada bulan September 2011; di mana pemerintah Belanda dan Finlandia khawatir akan kelemahan tindak anti-korupsi dalam perang melawan kejahatan terorganisir. Meskipun rencana awalnya merupakan upaya Kawasan Schengen dalam membuka perbatasan udara dan laut dengan Bulgaria dan Rumania di bulan Maret 2012, serta perbatasan darat di bulan Juli 2012; pertentangan terus menerus terjadi di Jerman, di mana Finlandia dan Belanda menunda masuknya kedua negara tersebut dalam Kawasan Schengen. Pada tanggal 4 Oktober 2017, "Parlemen Eropa memilih "akses" terhadap Bulgaria dan Rumania dalam Sistem Informasi Schengen." Selain itu, "keputusan politik akhir apakah kedua negara dapat menjadi bagian dari Kawasan Schengen, serta mampu menghentikan pemeriksaan perbatasan yang sistematis dengan negara-negara tetangga Uni Eropa; yang harus diambil oleh semua pihak Dewan Eropa." Oleh karena itu, perkembangan lebih lanjut merupakan isu politik.
Sementara Kroasia, yang bergabung dengan UE pada tanggal 1 Juli 2013, juga terikat secara hukum; hingga akhirnya bergabung dengan Kawasan Schengen, namun tertunda dalam pelaksanaannya. Pada bulan Maret 2015, Menteri Dalam Negeri Kroasia Ranko Ostojić mengatakan bahwa negaranya siap bergabung dengan Kawasan Schengen. Kroasia meminta supaya Uni Eropa melakukan evaluasi teknis, yang membutuhkan waktu satu setengah tahun, yang kemudian dimulai pada tanggal 1 Juli 2015. Hasil positif evaluasi ini adalah adanya akses bagi Kroasia dalam Sistem Informasi Schengen di bulan Januari 2017. Pada tanggal 27 Juni 2017, Kroasia bergabung dengan SIS II dalam kerja sama penegakan hukum. Oleh karenanya, perkembangan lebih lanjut dalam hal ini merupakan isu politik.
Masuknya pengungsi dan migran ilegal dari Yunani melalui Makedonia dan Serbia ke Kroasia dan kemudian ke negara-negara anggota Schengen saat ini seperti Slovenia, Austria dan Hungaria, sebagai bagian dari krisis imigran Eropa pada tahun 2015; menyebabkan munculnya beberapa pertanyaan seperti apakah akan ada konsensus politik yang diperlukan dalam perluasan lebih lanjut pada Kawasan Schengen. Pada bulan September 2015, Hungaria mengancam akan memveto pencapaian Kroasia ke Kawasan Schengen setelah mengizinkan migran untuk transit ke Hungaria.
| Negara | Wilayah (km2) | Populasi | Penandatanganan | Target waktu keputusan | Hambatan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | 110.994 | 7.131.494 | 25 April 2005 | Pada pertemuan Dewan selanjutnya | Kurangnya konsensus Dewan Uni Eropa untuk Keadilan dan Urusan Dalam Negeri bahwa kriteria aksesi yang telah dipenuhi |
| Kroasia | 56.594 | 4.213.265 | 9 Desember 2011 | Pada pertemuan Dewan selanjutnya | Krisis imigran Eropa |
| Rumania | 238.391 | 19.778.083 | 25 April 2005 | pada pertemuan Dewan selanjunya | Kurangnya konsensus Dewan Uni Eropa untuk Peradilan dan Urusan Dalam Negeri bahwa kriteria aksesi telah dipenuhi |
| Siprus | 9.251 | 1.170.125 | 16 April 2003 | Pada pertemuan Dewan selanjutnya | Perselisihan Siprus |
Catatan
- Perjanjian tentang aksesi ke Uni Eropa.
- Garis waktu yang diinginkan oleh suatu negara berdasarkan keputusan Dewan.
Kawasan Schengen yang menyatakan berada di luar area Sunting
Terdapat wilayah negara anggota yang dibebaskan dari Perjanjian Schengen. Tidak ada wilayah yang berada di luar Eropa (kecuali Kepulauan Canaria, Azores dan Madeira) yang merupakan bagian dari Kawasan Schengen.
Departemen luar negeri Prancis seperti Prancis Guyana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte dan Réunion, serta kolektivitas luar negeri Saint Martin merupakan bagian dari Uni Eropa; tetapi tidak menjadi bagian dari Kawasan Schengen. Gerakan Perjanjian kebebasan di Uni Eropa juga berlaku, tetapi masing-masing wilayah menjalankan rezim visanya sendiri khususnya bagi Kawasan Ekonomi non-Eropa (EEA), seperti warga negara non-Swiss. Sementara visa yang berlaku bagi salah satu wilayah ini akan berlaku juga bagi semua negara, di mana daftar pembebasan visa berbeda-beda. Visa Schengen, bahkan yang dikeluarkan oleh Prancis, tidak berlaku untuk wilayah ini. Visa untuk Sint Maarten (yang berlaku untuk perjalanan ke pulau Belanda di pulau Saint Martin) berlaku pula untuk kawasan Prancis. Prancis memiliki beberapa wilayah yang bukan merupakan bagian Uni Eropa atau Wilayah Schengen. Wilayah-wilayah ini meliputi: Polinesia Prancis, Daratan Selatan dan Antartika Prancis, Kaledonia Baru, Saint Barthélemy, Saint-Pierre dan Miquelon, dan Wallis dan Futuna.
Wilayah Eropa Belanda merupakan Kawasan Schengen. Enam wilayah Belanda di Karibia berada di luar Kawasan. Tiga wilayah ini yang meliputi Bonaire, Sint Eustatius dan Saba (dikenal sebagai pulau BES) merupakan kotamadya khusus di Belanda; di mana tiga kawasan lainnya seperti Aruba, Curaçao dan Sint Maarten merupakan negara otonom dalam Kerajaan Belanda. Semua pulau mempertahankan status mereka sebagai negara dan kawasan luar negeri; oleh karenanya bukan bagian dari Uni Eropa. Keenam wilayah tersebut memiliki sistem visa terpisah dari bagian Eropa di Belanda; di mana para pelancong yang melewati pulau-pulau ini dan Kawasan Schengen akan dikenai pemeriksaan perbatasan penuh. Penggunaan paspor diharuskan bahkan bagi warga Uni Eropa / Schengen, termasuk Belanda (di mana kartu identitas nasional tidak diterima).
Svalbard merupakan bagian dari kawasan Norwegia yang telah menandatangani status khusus berdasarkan hukum internasional. Negara ini tidak termasuk bagian Kawasan Schengen; di mana tidak terdapat peraturan visa bagi Svalbard, baik untuk masuk, tinggal atau bekerja. Namun, akan sulit bagi para pelancong yang bepergian ke Svalbard tanpa melewati Kawasan Schengen; meski terdapat penerbangan charter dari Rusia. Sejak tahun 2011, pemerintah Norwegia menerapkan pemeriksaan perbatasan yang sistematis terhadap individu yang ingin masuk dan meninggalkan Svalbard, sehingga adanya pemberlakuan paspor atau kartu identitas nasional bagi warga non-Norwegia. Akibatnya, perbatasan antara Svalbard dan Norwegia sebagian besar diberlakukan seperti halnya perbatasan Schengen eksternal lainnya. Penggunaan visa Schengen memiliki entri beberapa kali supaya dapat kembali ke Norwegia. Tidak terdapat sistem tanggungan atau suaka bagi imigran di Svalbard, dan imigran terlantar akan diusir.
Wilayah Denmark di Kepulauan Faroe dan Greenland bukan merupakan bagian dari Uni Eropa atau Kawasan Schengen, di mana visa bepergian ke Denmark tidak berlaku secara otomatis di wilayah ini. Tetapi, kedua wilayah ini tidak memiliki kontrol perbatasan terhadap pendatang dari Kawasan Schengen, di mana angkutan udara atau laut bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dokumen sebelum menaiki kapal, seperti yang biasa dilakukan di Kawasan Schengen. Warga negara Uni Eropa / EFTA dapat melakukan perjalanan ke Faroes dan Greenland dengan menggunakan paspor atau kartu identitas nasional; sementara warga Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia atau Swedia dapat menggunakan kartu identifikasi seperti surat izin mengemudi atau kartu identitas bank.
Negara anggota Uni Eropa yang memilih opt-out Sunting
Republik Irlandia, Inggris Raya, dan Irlandia Utara adalah satu-satunya anggota Uni Eropa. Negara-negara ini tidak menandatangani Perjanjian Schengen, sebelum peluasan pada tahun 2004. Kedua negara besar tersebut mempertahankan Kawasan Perjalanan Umum atau Common Travel Area di mana suatu perjalanan boleh dilakukan tanpa paspor bagi warganya, serta bagi tiga negara Dependensi Kerajaan di Jersey, Guernsey dan Pulau Man, yang berada di luar Uni Eropa. Gibraltar merupakan bagian dari Kerajaan Inggris namun tidak merupakan bagian dari Kawasan Schengen atau Area Perjalanan Umum.
Inggris menolak menandatangani Perjanjian Schengen, di mana argumen tentang negara kepulauan, serta kontrol perbatasan merupakan cara yang lebih baik dalam pencegahan imigrasi ilegal; dibandingkan pengawasan lain pada kartu identitas, izin tinggal, dan pendaftaran dengan polisi, yang lazimnya dilakukan pada suatu negara. Irlandia tidak menandatangani Perjanjian Schengen karena menurutnya, Bukanlah menjadi kepentingan Irlandia dalam memiliki situasi di mana area perjalanan umum Inggris akan berakhir; selain itu, Irlandia memberlakukan pengontrolan, baik masuk ataupun keluar bagi para pelancong yang bepergian antara Irlandia dan Inggris; serta, di perbatasan darat ".
Ketika Schengen dimasukkan dalam bagian Uni Eropa seperti yang tercantum dalam Perjanjian Amsterdam, Irlandia dan Inggris memilih menyisihkan diri (opt-out) dari bagian perjanjian atas penggabungan Peraturan Schengen (atau acquis) ke dalam Undang-Undang Uni Eropa. Di bawah protokol yang relevan, Irlandia dan Inggris juga meminta berpartisipasi dalam aspek acquis Schengen; di mana hal ini sering kali tunduk pada Perjanjian negara-negara Schengen.
Inggris secara formal diminta berpartisipasi dalam ketentuan tertentu dari acquis Schengen; yang tercantum dalam Title III yang terkait dengan Kebijakan Keamanan dan Kerjasama Peradilan pada tahun 1999, di mana permintaan ini disetujui oleh Dewan Uni Eropa pada tanggal 29 Mei 2000.
Partisipasi formal Inggris di wilayah kerja yang telah disetujui sebelumnya, mulai diberlakukan pada keputusan Dewan tahun 2004; yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005. Meski Inggris bukan bagian dari wilayah paspor Schengen, tetapi masih menggunakan Sistem Informasi Schengen, yaitu sebuah database pemerintah yang digunakan oleh negara-negara Eropa untuk menyimpan dan menyebarkan informasi tentang individu dan barang-barang. Hal ini memungkinkan Inggris bertukar informasi dengan negara-negara yang merupakan bagian dari kesepakatan Schengen, yang sering kali bertujuan untuk menjalin hubungan dengan penegak hukum.
Sebaliknya, Irlandia awalnya mengajukan permintaan untuk berpartisipasi dalam acquis Schengen pada tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh Dewan Uni Eropa, Keputusan tidak diberlakukan hingga bulan Februari 2010. Menteri Peradilan Irlandia, memberi tanggapan atas pertanyaan parlemen, dan mengatakan bahwa: "Langkah-langkah yang memungkinkan Irlandia memenuhi persyaratan Schengen saat ini sedang ditindaklanjuti".
Sebuah laporan Komite Pilihan Uni Eropa pada tahun 1999 bagi Dewan Bangsawan Britania Raya, merekomendasikan "partisipasi penuh Inggris" dalam keempat pasal Konvensi Pelaksanaan Schengen.
Pada tanggal 23 Juni 2016, elektorat Inggris memutuskan supaya Inggris meninggalkan Uni Eropa, di mana pada tanggal 27 Maret 2017 Inggris secara resmi meminta penarikan tersebut. Namun, tidak diputuskan keadaan seperti apa bagi Irlandia di masa depan. Irlandia telah disarankan supaya tetap masuk dalam Area Perjalanan Umum (Common Travel Area) dan tidak tergabung dengan Kawasan Schengen; karena adanya keinginan penghilangan pengontrolan pembatasan di wilayah perbatasan daratnya.
Status negara kecil Eropa Sunting
Tiga negara kecil Eropa seperti Monako, San Marino dan Kota Vatikan secara de facto termasuk dalam Kawasan Schengen. Ketiga negara ini tidak memiliki kontrol perbatasan dengan negara-negara sekeliling Schengen, namun secara tidak resmi merupakan bagian dari Schengen. Beberapa undang-undang nasional memiliki teks "negara-negara dengan kontrol perbatasan yang tidak dilakukan berdasarkan Perjanjian Schengen, serta peraturan UE 562/2006", yang kemudian mencakup negara kecil dan area non-UE dengan perbatasan terbuka.
Liechtenstein menjadi anggota Kawasan Schengen sejak 2011. Namun, Liechtenstein tidak mengeluarkan visa, dan merekomendasikan para pengunjung supaya mengajukan visa di negara Schengen lainnya, seperti Swiss. Liechtenstein tidak memiliki pengecekan perbatasan di lapangan helikopter Balzers; di mana helikopter harus masuk ke kawasan Schengen saja.
Empat negara kecil lainnya tidak termasuk dalam Kesepakatan Schengen, serta tidak mengeluarkan visa Schengen, kecuali Monako, yang bukan merupakan bagian dari Kawasan Schengen. San Marino dan Kota Vatikan merupakan negara yang terkurung oleh daratan yang dikelilingi Italia. Namun keduanya memiliki perbatasan terbuka, di mana keduanya secara de facto dianggap masuk dalam Kawasan Schengen. Dengan kata lain, kedua negara tersebut tidak secara resmi masuk dalam kesepakatan; namun tetap memilik akses tanpa kontrol perbatasan. San Marino dan Kota Vatikan tidak melakukan pemeriksaan perbatasan bagi pendatang dari luar Schengen. Hal ini tidak dibutuhkan karena keduanya tidak memiliki bandar udara atau pelabuhan laut. Helikopter atau kapal yang beroperasi dari luar Kawasan Schengen, tidak diizinkan langsung mendarat ke San Marino atau Kota Vatikan.
Pada tahun 2015, Andorra, Monako dan San Marino menegosiasikan sebuah Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa. Jaume Gaytán, seorang Duta Besar Andorra untuk Spanyol mengatakan bahwa dia berharap kesepakatan tersebut akan mencakup ketentuan dalam pembuatan asosiasi negara anggota yang didasarkan pada Perjanjian Schengen.
Andorra mempertahankan kontrol perbatasan dengan Prancis dan Spanyol. Warga negara Uni Eropa juga diharuskan memiliki kartu identitas nasional atau paspor untuk masuk ke Andorra, seperti halnya yang di berlakukan di negara-negara lain. Penggunaan visa Schengen diperbolehkan, tetapi para pelancong tetap membutuhkan visa untuk memasuki Kawasan Schengen dengan entri banyak dalam kunjungannya ke Andorra, karena ketika masuk wilayah Andorra berarti pula meninggalkan Kawasan Schengen. Terdapat pula kontrol perbatasan ke arah lain, yang berfokus pada kontrol bea cukai (di mana Andorra menetapkan pajak pertambahan nilai hingga 4% PPN).
Monako memiliki perbatasan terbuka dengan Prancis; di mana undang-undang Schengen yang dikelola seolah-olah merupakan bagian dari Uni Eropa, di mana visa Schengen dapat diterima. Otoritas Prancis dan Monégasque juga melakukan pengecekan di pelabuhan dan lapangan helikopter Monako.
San Marino memiliki perbatasan terbuka dengan Italia; meskipun beberapa pemeriksaan secara acak dilakukan oleh Guardia di Finanza dan Guardia di Rocca di San Marino.
Kota Vatikan memiliki perbatasan terbuka dengan Italia. Pada tahun 2006, minat bergabung dalam perjanjian Schengen dalam kerjasama untuk berbagi informasi serta kegiatan serupa, juga tercakup dalam Sistem Informasi Schengen. Tak terkecuali, Italia yang telah mengizinkan warganya mengunjungi Kota Vatikan, tanpa menerima visa Italia, yang kemudian dikawal oleh polisi selama di bandara dan Kota Vatikan, atau ketika menggunakan helikopter.
Ekonomi Sunting
Bagi dua negara di kawasan Schengen, total perdagangan di antara keduanya meningkat sekitar 0,1% per tahun; di mana jumlah kenaikan perdagangan yang sama diperoleh bagi setiap 1 tahun dengan peningkatan jumlah imigrasi di antara negara-negara tersebut. Rata-rata, di setiap perbatasan, penghapusan kontrol sama dengan penghapusan tarif senilai 0,7%, di mana penghematan biaya di jalur perdagangan meningkat seiring dengan jumlah perbatasan internal yang telah dilintasi. Negara-negara di luar kawasan Schengen juga mendapat keuntungan.
Sekitar 1,7 juta individu melintasi perbatasan Eropa setiap harinya untuk bekerja, di mana pada beberapa wilayah, individu ini merupakan sepertiga dari jumlah angkatan kerja. Sebagai contoh misalnya, 2,1% pekerja di Hungaria bekerja di negara lain, seperti Austria dan Slowakia. Terdapat 1,3 miliar penyeberangan yang dilakukan di perbatasan Schengen setiap tahunnya. Lima puluh juta penyeberangan disebabkan pengangkutan barang melalui jalan darat, dengan nilai ekonomi sebesar € 2,8 triliun setiap tahunnya. Jual beli barang dagangan dipengaruhi akibat perdagangan jasa, serta penurunan biaya perdagangan yang bervariasi dari 0,42% hingga 1,59%; bergantung geografi, mitra dagang, dan faktor lainnya.
Kontrol perbatasan yang diberlakukan mulai di bulan September tahun 2015; menyebabkan penurunan volume perdagangan sekitar € 70 miliar per tahun. Angka ini, berdasarkan pengembalian kontrol di semua perbatasan yang menyebabkan penurunan sebesar € 221 miliar per tahun, sesuai dengan penurunan PDB nyata keseluruhan senilai 0,31%. Untuk periode 2016 hingga 2025, perhitungan yang didasarkan atas penurunan pertumbuhan akibat kenaikan biaya tenaga kerja memperkirakan pemulihan permanen pengontrolan di perbatasan internal akan menyebabkan kerugian setidaknya € 470 miliar, dan dapat pula mencapai 1,4 triliun euro. Akibat saling ketergantungan ekonomi, pengaruhnya dapat pula mengurangi pertumbuhan ekonomi di luar Eropa; di mana setiap kenaikan harga impor seniali 1%, mengakibatkan kerugian senilai € 91 dan € 95 miliar di Amerika Serikat dan Tiongkok untuk periode 2016-2025. Negara lain seperti Rusia dan Turki juga akan terpengaruh. Efek lain dari pembalikan Schengen mencakup biaya langsung yang diperkirakan mencapai € 5 miliar hingga € 18 miliar per tahun, bergantung wilayah dan faktor lainnya. Namun, sebagian besar biaya ekonomi datang dalam bentuk yang tidak langsung, seperti penundaan rute perdagangan. Perkiraan yang memprediksi dampak penurunan perdagangan senilai 0,8% dalam keseluruhan output ekonomi, di mana mengalami kerugian sebesar € 110 miliar pada tahun 2025; dan merepresentasikan penurunan 10-20% dalam perdagangan antara negara-negara Schengen. Misalnya, di Prancis, nilai PDB akan turun sebesar 0,5% dibandingkan pada tahun 2015, di mana kerugian kumulatif sekitar € 10 miliar. Perkiraan biaya lainnya termasuk € 5,2 miliar per tahun bagi pelancong dan wisatawan lainnya, dengan jumlah € 7,5 miliar per tahun untuk waktu menunggu bagi truk di perbatasan, dan kerugian sebesar € 20 miliar per tahun pada industri pariwisata Eropa.
Kerja sama kebijakan dan yudisial Sunting
Untuk mengatasi dampak buruk akibat penghapusan kontrol perbatasan terhadap imigran yang tak berdokumen serta kriminalitas di perbatasan, acquis Schengen mengatur tindakan bagi polisi dan kompensasi peradilan. Sistem Informasi Schengen (SIS),sebuah database yang dioperasikan oleh seluruh negara bagian UE dan Schengen; pada bulan Januari 2010 memuat lebih dari 30 juta data. Menurut sebuah dokumen yang diterbitkan di bulan Juni 2015 oleh Dewan Uni Eropa, di bulan Januari 2014, SIS memuat lebih dari 50 juta data. Sekitar 1 juta dari data tersebut terkait dengan individu, 72% di antaranya tidak diizinkan masuk dan tinggal di daerah Schengen. Terdapat 7% dari individu yang terdaftar pada database SIS merupakan orang hilang.
Sekitar 49 juta data entri dalam SIS, merupakan orang hilang atau benda curian. Dewan Eropa melaporkan, pada tahun 2013 rata-rata 43 kendaraan curian ditemui per hari oleh pihak berwenang yang menggunakan database SIS. Daftar otoritas UE yang memiliki akses pada SIS menerbitkan Jurnal Resmi Uni Eropa setiap tahunnya. Pada 24 Juni 2015, 235 pihak berwenang menggunakan basis data SIS. Database SIS dikelola secara operasional oleh EU-LISA. Perjanjian Schengen juga mengizinkan petugas polisi dari suatu negara bagian untuk berpartisipasi dalam pengejaran tersangka kasus kriminal di seluruh perbatasan dan melanjutkan operasi observasi, serta peningkatan bantuan timbal balik dalam masalah kriminal. Konvensi Schengen juga berisi langkah-langkah yang bertujuan untuk merampingkan ekstradisi antara negara-negara yang berpartisipasi, tetapi masuk dalam European Arrest Warrant system.
Basis hukum Sunting
Ketentuan dalam perjanjian Uni Eropa Sunting
Dasar hukum Schengen pada perjanjian Uni Eropa dimasukkan dalam Perjanjian yang membentuk Komunitas Eropa melalui Pasal 2, butir 15 dari Perjanjian Amsterdam. Peraturan ini memuat pasal baru dengan judul "Visa, suaka, imigrasi dan kebijakan lainnya yang terkait dengan pergerakan bebas individu" ke dalam perjanjian; yang saat ini diberi judul Title IV, yang terdiri dari pasal 61 sampai 69. Perjanjian Lisbon secara substansi mengubah ketentuan pasal dalam Title, dan berganti nama menjadi "Area kebebasan, keamanan dan keadilan" serta membaginya menjadi lima bab, yang disebut "Ketentuan umum"; "Kebijakan mengenai pemeriksaan perbatasan, suaka dan imigrasi"; "Kerjasama yudisial dalam masalah perdata"; "Kerjasama yudisial dalam masalah pidana"; serta "Kerjasama Polisi".
Perjanjian Schengen dan Konvensi Schengen Sunting
Kawasan Schengen pada awalnya memiliki dasar hukum di luar Komunitas Ekonomi Eropa, yang didirikan oleh bagian dari negara anggota Komunitas; di mana menggunakan dua perjanjian internasional yang terdiri dari:
- Perjanjian Schengen tahun 1985, yang merupakan Perjanjian antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Prancis tentang penghapusan pengecekan secara bertahap di perbatasan umum mereka.
- Konvensi Schengen tahun 1990, yang merupakan konvensi pelaksanaan Perjanjian Schengen pada 14 Juni 1985 antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Prancis tentang penghapusan pengecekan secara bertahap di perbatasan umum mereka.
Ketika dimasukkan dalam badan utama hukum Uni Eropa oleh Perjanjian Amsterdam; Perjanjian dan Konvensi Schengen diterbitkan dalam Jurnal Resmi Komunitas Eropa sesuai dengan keputusan Dewan Menteri. Akibatnya, Perjanjian dan Konvensi dapat diubah dengan Regulasi Uni Eropa.
Lanjutan Sunting
- Kebebasan begerak#Pembatasan Penduduk
- Pembatasan tinggal
- Perjanjian Pengawasan di Perbatasan-4 Amerika Tengah
- FADO
- Mekanisme Kerjasama dan Verifikasi Konvensi Prüm
- Kebijakan Visa di Kawasan Schengen
Referensi Sunting
- The Schengen Area (PDF). European Commission. 12 December 2008. doi:10.2758/45874. ISBN 978-92-79-15835-3. Diakses tanggal 13 April 2013.
- ^ European Council on Foreign Relations (2016). "The Future of Schengen". Diakses tanggal 2017-06-15.
- ^ "Schengen's economic impact: Putting up barriers". The Economist. 2016-02-06. Diakses tanggal 2017-06-15.
- Fortress Europe, "BBC World Service"
- Schengen area by Latvian Law Firm, "Baltic Legal"
- "The Schengen Area" (PDF). European Commission. Diakses tanggal 15 September 2011.
- Minister for Justice, Nora Owen, Dáil Debates volume 450 column 1171 (14 March 1995) 2011-06-07 di Wayback Machine.; for Justice, John O'Donoghue, Dáil Debates volume 501 column 1506 (9 March 1999)[pranala nonaktif permanen]; "Deklarasi oleh Irlandia pada Pasal 3 Protokol mengenai posisi Inggris dan Irlandia" yang terkait dengan Perjanjian Amsterdam.
- . Council of the European Union. 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-16. Diakses tanggal 2017-12-24.
- . Swift Tourism. 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-05. Diakses tanggal 2017-12-24.
- "The Schengen Area and cooperation". europa.eu. 2009-08-03.
- "Protokol tentang aksesi Pemerintahan Republik Austria tentang Perjanjian antara Pemerintah Negara-negara Anggota Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Prancis mengenai penghapusan kontrol secara bertahap di perbatasan umum mereka, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985, yang diubah dengan adanya Protokol 27 November 1990, 25 Juni 1991 dan 6 November 1992; tentang aksesi Pemerintah Republik Italia, Kerajaan Spanyol dan Republik Portugis dan Republik Hellenis". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31.
- ^ "Keputusan Komite Eksekutif mengenai berlakunya Implementasi Konvensi Schengen di Austria". 1997-10-07. Diakses tanggal 2014-11-01.
- ^ "Keputusan Dewan pada tanggal 20 Mei 1999 tentang definisi acquis Schengen untuk tujuan tertentu, sesuai ketentuan yang relevan tentang Perjanjian yang dibentuk Komunitas Eropa serta Perjanjian Uni Eropa dalam acquis". Official Journal of the European Union. L (176/1). 1999-07-10. Diakses tanggal 2014-11-01.
- ^ "Kesepakatan antara Pemerintahan Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Prancis tentang penghapusan kontrol secara bertahap di Perbatasan Umum mereka". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31.
- ^ "Keputusan Komite Eksekutif tanggal 22 Desember 1994 tentang Implementasi Konvesi Schengen pada tanggal 19 Juni 1990". Official Journal of the European Union. L (239/130). 1994-12-22. Diakses tanggal 2014-10-31.
- "EUR-Lex - 42000A0922(08) - EN".
- Schengen and Tourists 2017-07-25 di Wayback Machine., Pemerintahan Greenland.
- Visa and Work Permit 2016-09-24 di Wayback Machine., Pemerintahan Kepulauan Faroe.
- . Royal Danish Embassy in London. 4 June 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 January 2010. Diakses tanggal 1 February 2010.
- "Protokol tentang aksesi Kerajaan Denmark ke dalam Perjanjian tentang penghapusan pengontrolan secara bertahap di perbatasan umum bagi pihak-pihak yang bertikai, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31.
- ^ "KEPUTUSAN DEWAN tanggal 1 Desember 2000 tentang penerapan acquis Schengen di Denmark, Finlandia dan Swedia, serta di Islandia dan Norwegia". Official Journal of the European Union. L (309/24). 2000-12-09. Diakses tanggal 2014-10-27.
- ^ "Perjanjian antara Kerajaan Belgia, Kerajaan Denmark, Republik Federal Jerman, Republik Hellenis, Kerajaan Spanyol, Republik Prancis, Irlandia, Republik Italia, Luksemburg, Kerajaan Belanda, Republik Austria, Republik Portugis, Republik Finlandia, Kerajaan Swedia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (Negara-negara Anggota Uni Eropa) dan Republik Ceko, Republik Estonia, Republik Siprus, Republik Latvia, Republik Lithuania, Republik Hungaria, Republik Malta, Republik Polandia, Republik Slovenia, Republik Slowakia perihal aksesi Republik Ceko, Republik Estonia, Republik Siprus, Republik Latvia, Republik Lithuania, Republik Hungaria, Republik Malta, Republik Polandia, Republik Slovenia dan Republik Slovakia di Uni Eropa (disimpan oleh Pemerintah Republik Italia)". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01.
- ^ "KEPUTUSAN DEWAN pada tanggal 6 Desember 2007 tentang penerapan penuh acquis Schengen di Republik Ceko, Republik Estonia, Republik Latvia, Republik Lithuania, Republik Hungaria, Republik Malta, Republik Polandia, Republik Slovenia dan Republik Slowakia". Official Journal of the European Union. L (323/34). 2007-12-08. Diakses tanggal 2014-10-27.
- "Protokol tentang aksesi Pemerintah Republik Finlandia ke dalam Perjanjian tentang penghapusan pengontrolan bertahap di perbatasan umum bagi pihak-pihak yang bertikai, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31.
- Terminologi ini, salah satunya digunakan dalam Akta Keputusan Akhir yang disahkan oleh Dewan Uni Eropa dan Republik Islandia, serta Kerajaan Norwegia mengenai asosiasi-asosiasi yang memiliki andil dalam implementasi, aplikasi dan pengembangan acquis Schengen. (OJ L 176,10 July 1999, p. 36).
- ^ "Perjanjian kerjasama antara Kerajaan Belgia, Republik Federal Jerman, Republik Prancis, Luksemburg, Kerajaan Belanda, Republik Italia, Kerajaan Spanyol, Republik Portugis, Republik Yunani, Republik Austria, Kerajaan Denmark, Republik Finlandia, Kerajaan Swedia, serta semua pihak yang terlibat dalam Perjanjian Schengen dan Konvensi Schengen; serta Republik Islandia dan Kerajaan Norwegia, mengenai penghapusan bertahap atas kontrol di perbatasan umum negara". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-11-01.
- ^ "Kesepakatan dengan Republik Islandia dan Kerajaan Norwegia mengenai asosiasi-asosiasi yang memiliki andil dalam implementasi, aplikasi dan pengembangan acquis Schengen". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01.
- "Kesepakatan yang diakhiri oleh Dewan Uni Eropa dan Republik Islandia serta Kerajaan Norwegia mengenai asosiasi-asosiasi yang memiliki andil dalam implementasi, aplikasi dan pengembangan acquis Schengen". Official Journal of the European Union. L (176/36). 1999-07-10. Diakses tanggal 2014-11-01.
- "Protokol tentang aksesi Pemerintah Republik Italia tentang kesepakatan antara Pemerintah Negara-negara Anggota Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Prancis mengenai pengurangan pengontrolan bertahap di perbatasan umum masing-masing, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31.
- ^ . 1997-07-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-20. Diakses tanggal 2014-11-01.
- "Protokol antara Uni Eropa, Komunitas Eropa, Konfederasi Swiss dan Kerajaan Liechtenstein mengenai aksesi Kerajaan Liechtenstein atas Persetujuan antara Uni Eropa, Komunitas Eropa dan Konfederasi Swiss mengenai asosiasi Konfederasi Swiss serta implementasi, aplikasi dan pengembangan acquis Schengen". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01.
- "KEPUTUSAN DEWAN pada tanggal 13 Desember 2011 tentang penerapan ketentuan acquis Schengen lengkap di Kerajaan Liechtenstein". Official Journal of the European Union. L (334/27). 2011-12-05. Diakses tanggal 2014-10-27.
- "EUR-Lex - 21999A0710(02) - EN".
- "Protokol tentang aksesi Pemerintah Republik Portugis dalam kesepakatan antara Pemerintah Negara-negara Anggota Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Prancis mengenai pengurangan pengontrolan bertahap di perbatasan umum masing-masing, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985, sebagaimana telah diubah oleh Protokol pada aksesi Republik Italia yang ditandatangani di Paris pada tanggal 27 November 1990". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31.
- "The final step of Schengen enlargement—controls at internal air borders to be abolished in late March". Slovenia's EU Presidency. 25 March 2008.
- Deklarasi No. 1. tentang Ceuta dan Melilla yang meampirkan Undang-Undang Akta Akhir Perjanjian Aksesi Kerajaan Spanyol dalam Perjanjian Schengen (OJ L 239, 22 September 2000, p. 69)
- "Protokol tentang aksesi Pemerintahan Kerajaan Spanyol pada Perjanjian Schengen pada tanggal 14 Juni 1985 antara Pemerintah Negara-negara Anggota Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Prancis tentang penghapusan kontrol secara bertahap di perbatasan umum, sebagaimana telah diubah oleh Protokol tentang aksesi Republik Italia yang ditandatangani di Paris pada tanggal 27 November 1990". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31.
- "Protokol tentang aksesi Pemerintah Kerajaan Swedia dalam Perjanjian Schengen tanggal 14 Juni 1985 tentang penghapusan kontrol secara bertahap di perbatasan umum dengan pihak-pihak yang terikat kontrak". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31.
- "Kesepakatan antara Uni Eropa, Komunitas Eropa dan Konfederasi Swiss mengenai asosiasi Konfederasi Swiss tentang implementasi, aplikasi dan pengembangan acquis Schengen". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01.
- ^ . Official Journal of the European Union. L (327/15). 2008-12-05. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-28. Diakses tanggal 2014-10-27.
- "Protokol tentang aksesi Pemerintah Republik Yunani dalam Perjanjian antara Pemerintah Negara-negara Anggota Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Prancis mengenai pengurangan kontrol bertahap di perbatasan umum mereka, yang ditandatangani di Schengen pada tanggal 14 Juni 1985, sebagaimana telah diubah oleh Protokol yang ditandatangani di Paris pada tanggal 27 November 1990 tentang aksesi Pemerintah Republik Italia; serta oleh Protokol yang ditandatangani di Bonn pada tanggal 25 Juni 1991 tentang aksesi Pemerintah Kerajaan Spanyol dan Republik Portugis". Government of the Netherlands. Diakses tanggal 2014-10-31.
- ^ "KEPUTUSAN DEWAN pada tanggal 13 Desember 1999 tentang penerapan penuh acquis Schengen di Yunani". Official Journal of the European Union. L (327/58). 2000-12-09. Diakses tanggal 2014-10-27.
- ^ . Embassy of the Republic of Cyprus in Berlin. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-09-08. Diakses tanggal 3 February 2010.
- "Frequently asked questions". europa.eu. European Commission. 29 March 2011. Diakses tanggal 15 September 2011.
Sejak kapan Siprus, Rumania dan Bulgaria bergabung dengan kawasan Schengen? ... Ketiga Negara Anggota ini masih harus melewati evaluasi Schengen sebelum mereka dapat bergabung dengan kawasan Schengen. Target penetapan bagi Bulgaria dan Rumania adalah tahun 2011.
- Keputusan Dewan pada 29 Juni 2010 tentang penerapan ketentuan akuisisi Schengen terkait dengan Sistem Informasi Schengen di Republik Bulgaria dan Rumania (2010/365/EU) Europa
- "Zona Schengen: Penundaan Bulgaria dan Rumania dalam bergabung". British Broadcasting Corporation. 9 June 2011. Diakses tanggal 9 June 2011.
- Castle, Stephen (22 September 2011). "Europe Denies 2 Nations Entry to Travel Zone". New York Times. Diakses tanggal 23 September 2011.
- Robinson, Frances (22 September 2011). "Bulgaria, Rumania Diblokir Dari Zona Perjalanan". Wall Street Journal. Diakses tanggal 25 September 2011.
- Sutherland, Joe (22 April 2014). "Bulgaria berusaha menunggu akses untuk Schengen". euroviews.eu. Diakses tanggal 31 July 2014.
- "Rumania mengatakan kepada UE: 'Kami siap dengan kawasan Schengen kapanpun Anda berada'". euractiv.com. Diakses tanggal 31 July 2014.
- ^ "Access"+of+Bulgaria+and+Romania+to+the+Schengen+Visa+Information+System EP Voted For "Access" of Bulgaria and Romania to the Schengen Visa Information System
- "Kroasia memulai proses pendaftaran menjadi anggota kawasan Schengen". 2015-07-01. Diakses tanggal 2017-11-25.
- "Kroasia semakin dekat menjadi anggota Schengen". 2017-01-20. Diakses tanggal 2017-11-25.
- Keputusan Dewan (EU) 2017/733 pada tanggal 25 April 2017 tentang penerapan ketentuan akuisisi Schengen yang terkait dengan Sistem Informasi Schengen di Republik Kroasia Europa.
- "Balkan Menunggu Lebih Banyak Pengungsi karena Jerman Keluar dari kawasan Schengen :: Balkan Insight".
- "Pengungsi melintasi perbatasan Kroasia untuk mencari rute baru".
- "Migran tiba di Kroasia dalam rute baru ke Zona Schengen". euronews. 2015-09-16. Diakses tanggal 2015-09-17.
- http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/76470 (in Swedish)
- ^ "Hungaria memblokir aksesi Schengen-Kroasia: aide to PM". Reuters. 2015-09-19. Diakses tanggal 2015-09-20.
- ^ "Perjanjian antara Kerajaan Belgia, Republik Ceko, Kerajaan Denmark, Republik Federal Jerman, Republik Estonia, Republik Hellenis, Kerajaan Spanyol, Republik Prancis, Irlandia, Republik Italia, Republik Siprus , Republik Latvia, Republik Lithuania, Luksemburg, Republik Hungaria, Republik Malta, Kerajaan Belanda, Republik Austria, Republik Polandia, Republik Portugis, Republik Slovenia, Republik Slowakia, Republik Finlandia, Kerajaan Swedia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (Negara-negara Anggota Uni Eropa) dan Republik Bulgaria dan Rumania, mengenai Aksesi Republik Bulgaria dan Rumania ke Uni Eropa (disimpan oleh Pemerintah Republik Italia)". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01.
- "Perjanjian antara Kerajaan Belgia, Republik Bulgaria, Republik Ceko, Kerajaan Denmark, Republik Federal Jerman, Republik Estonia, Irlandia, Republik Yunani, Kerajaan Spanyol, Republik Prancis, Republik Italia , Republik Siprus, Republik Latvia, Republik Lithuania, Luksemburg, Republik Hungaria, Republik Malta, Kerajaan Belanda, Republik Austria, Republik Polandia, Portugis Republik, Rumania, Republik Slovenia, Republik Slovakia, Republik Finlandia, Kerajaan Swedia, Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara (Negara-negara Anggota Uni Eropa) dan Republik Kroasia mengenai aksesi dari Republik Kroasia ke Uni Eropa (disimpan oleh Pemerintah Republik Italia)". Council of the European Union. Diakses tanggal 2014-11-01.
- . Consulate General of France in New York. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 July 2010. Diakses tanggal 31 July 2010.
- . French Consulate of Cape Town. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 May 2011. Diakses tanggal 29 April 2011.
- . Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 August 2011.
- "Schengen". Lex Visa.
- ^ . Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 July 2011. Diakses tanggal 11 August 2010.
- "Pass control in Longyearbyen". Spitsbergen-svalbard.net. Diakses tanggal 2013-10-12.
- . Greenland. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 February 2009.
- "Pembaruan daftar penyeberangan perbatasan berdasarkan Pasal 2 (8) Peraturan (EC) No 562/2006 Parlemen Eropa dan Dewan yang membentuk Kode Komunitas tentang peraturan yang mengatur perpindahan individu di lintas batas (Kode Perbatasan Schengen) (2015/C 126/06) - 52015XC0418(02) - EN - EUR-Lex".
- "Persyaratan Dokumentasi - Bandara Internasional Gibraltar".
- "Bagi sebuah pulau ... pengawasan di perbatasan merupakan cara terbaik dan paling ampuh dalam mencegah imigrasi ilegal. Bagi para mitra dengan batas tanah yang luas dan permeabel, segala sesuatunya akan terlihat berbeda. Mereka mengandalkan kartu identitas, ijin tinggal, registrasi dengan polisi, dan sebagainya dalam menjaga keamanan dalam negeri.". Parliamentary Debates (Hansard). United Kingdom: House of Commons. 12 December 1996. col. 433–434.
- Minister for Justice, Nora Owen, Dáil Debates volume 450 column 1171 (14 March 1995) 2011-06-07 di Wayback Machine. .
Minister for Justice, John O'Donoghue, Dáil Debates volume 501 kolom 1506 (9 March 1999) 2011-06-07 di Wayback Machine..
"Deklarasi oleh Irlandia pada Protokol Pasal 3 tentang posisi Inggris dan Irlandia "yang terkait dengan Perjanjian Amsterdam" (OJ C 340, 10 November 1997 2014-02-22 di Wayback Machine.). - Lihat artikel 4 dari Protokol (No 19) tentang acquis Schengen yang terintegrasi dalam kerangka kerja Uni Eropa (OJ C 83, 30 March 2010, p. 290).
- Lihat artikel 4 dari Protokol (No 19) tentang acquis Schengen yang terintegrasi dalam kerangka kerja Uni Eropa (OJ C 83, 30 March 2010, p. 290 2012-06-23 di Wayback Machine.) dan pengambilan keputusan Pengadilan Eropa pada kasus-kasus C-77/05 dan C-137/05 United Kingdom v Council.
- Keputusan Dewan (2000/365/EC) pada 29 Mei 2000 mengenai permintaan Kerajaan Inggris Britania Raya dan Irlandia Utara dalam pengambilan keputusan pada beberapa aturan acquis Schengen (OJ L 131, 1 June 2000, p. 43)
- Keputusan Dewan (2004/926/EC) pada 22 Desember 2004 tentang penerapan beberapa bagian acquis Schengen oleh Kerajaan Inggris Britania Raya dan Irlandia Utara (OJ L 395, 31 December 2004, p. 70)
- "Schengen Area". ec.europa.eu. European Commission. Diakses tanggal 14 May 2016.
- "Schengen Information System". ec.europa.eu. European Commission. Diakses tanggal 14 May 2016.
- Keputusan Dewan (2002/192/EC) pada 28 Februari 2002 tentang permintaan Irlandia dalam mengambil beberapa bagian pada peraturan acquis Schengen (OJ L 64, 7 March 2002 p. 20 2012-10-08 di Wayback Machine.)
- Minister for Justice, Equality and Law Reform, Dermot Ahern, Dáil Debates volume 698 nomor 1: Pertanyaan Prioritas-Perjanjian Internasional (10 Desember 2009).
- The European Community of Choice Committee of the United Nations Council (2 March 1999), "Part 4: Opinion of the Committee", Schengen and the United Kingdom's Border Controls, diakses tanggal 21 February 2010,
Kami percaya bahwa di tiga wilayah utama kontrol perbatasan Schengen, kerjasama kepolisian (SIS) dan kebijakan visa / suaka / imigrasi - merupakan kasus penting, bagi kepentingan Inggris dan rakyatnya, serta partisipasi penuh Inggris.
- "Britain votes to leave the European Union – in pictures". the Guardian. 2016-06-24. Diakses tanggal 2016-06-27.
- "Britain guarantees common travel area 'without qualification'".
- Passlag (1978:302) (in Swedish)
- "Visa Information". Liechtensteinusa.org. Diakses tanggal 2013-10-12.
- Rubio, Alberto. "En un par de años Andorra podrá formar parte del Espacio Schengen". Diakses tanggal 2015-10-26.
- "Kendala dalam akses bagi Andorra, Monako dan San Marino ke Pasar Internal serta Kerjasama Uni Eropa di kawasan lainnya". 2012. Diakses tanggal 30 March 2013.
- Andorra Turisme SAU. "Travelling advice". Diakses tanggal 18 July 2013.
- "Vatikan berusaha bergabung dengan zona tanpa perbatasan di Schengen". euobserver.com. 13 January 2006. Diakses tanggal 23 August 2011.
- Davis D, Gift T (2014-03-24). "The Positive Effects of the Schengen Agreement on European Trade". Diakses tanggal 2017-06-15.
- ^ European Parliamentary Research Service (March 2016). "The economic impact of suspending Schengen" (PDF). Diakses tanggal 2017-06-15.
- ^ Felbermayr G, Gröschl J, Steinwachs T (2016-04-27). "Trade costs of border controls in the Schengen area". Centre for Economic Policy Research. Diakses tanggal 2017-06-15. Lihat pula: Felbermayr G, Gröschl J, Steinwachs T (March 2017). "The Trade Effect of Border Controls: Evidence from the European Schengen Agreement" (PDF). Diakses tanggal 2017-06-15.
- ^ Böhmer M, Limbers J, Pivac A, Weinelt H (2016-02-22). "Abkehr vom Schengen-Abkommen" (PDF). Bertelsmann-Stiftung (dalam bahasa German). Diakses tanggal 2017-06-15. English summary: . 2016-02-22. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-07-05. Diakses tanggal 2017-06-15.
- "Kawasan Schengen dan kerja sama". European Commission. Diakses tanggal 9 February 2013.
- 'Schengen', Juni 2015, Sekretariat Jenderal untuk Dewan Uni Eropa
- "C_2015208EN.01000101.xml".
- "eu-LISA - Who We Are".
- "Q&A: Schengen Agreement". BBC. 12 March 2012. Diakses tanggal 9 February 2013.
- Title III, Bab 2 atas Konvensi Schengen.
- Awalnya tercantum dalam Pasal 59 - 66 pada Konvensi Schengen.
- Pasal 2 (15) dari Perjanjian Amsterdam (OJ C 340, 10 November 1997). 24 March 2010 di Wayback Machine.
- Pasal 2 (63) hingga (68) pada Perjanjian Lisbon (OJ C 306, 17 December 2007, p. 57).
- Keputusan Dewan (1999/435/EC) tanggal 20 Mei 1999 tentang definisi "acquis" Schengen sebagai tujuan penentuan, sesuai dengan aturan yang relevan dari Perjanjian yang membentuk Komunitas Eropa, serta Perjanjian tentang Uni Eropa, di mana dasar hukum bagi masing-masing ketentuan atau keputusan merupakan bagian dari "acquis" (OJ L 176, 10 July 1999, p. 1).
Pranala luar Sunting
- Schengen, Perbatasan & Visa, Kebijakan Visa (europa.eu)
- Kalkulator perjalanan hari yang tersisa di bawah visa Schengen untuk izin tinggal pendek (ec.europa.eu) Retrieved 2 March 2014.
- "Kawasan Schengen dan kerja sama". europa.eu. 3 August 2009. Diakses tanggal 11 September 2011.
- Konvensi pelaksanaan Perjanjian Schengen pada tanggal 14 Juni 1985 antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Prancis mengenai penghapusan pengecekan bertahap di perbatasan umum mereka. (OJ L 239, 22 September 2000, p. 19).
- Perjanjian antara Pemerintah Negara-negara Uni Ekonomi Benelux, Republik Federal Jerman dan Republik Prancis mengenai penghapusan pengecekan bertahap di perbatasan umum mereka (OJ L 239, 22 September 2000, p. 13).
- Peraturan (EC) No 562/2006 tentang Parlemen Eropa dan Dewan 15 Maret 2006 yang menetapkan Kode Komunitas tentang peraturan perpindahan individu di perbatasan Schengen (Schengen Borders Code) (OJ L 105, 13 April 2006, p. 1).
- Peraturan Dewan (EC) No 539/2001 tanggal 15 Maret 2001 yang mewajibkan warga negara dari negara ketiga; harus memiliki visa ketika melintasi perbatasan bagian luar, dan adanya pemberlakuan pembebasan bagi negara-negara tertentu. (OJ L 81, 21 March 2001, p. 1).
- Peraturan Dewan (EC) No 693/2003 tanggal 14 April 2003 yang memuat Dokumen Transit Fasilitas Tertentu (FTD), di mana Dokumen Fasilitas Transit Kereta mengubah Petunjuk Konsuler secara bersama dan Panduan Umum (OJ L 99, 17 April 2003, p. 8).
- Peraturan Dewan (EC) No 1683/95 tanggal 29 Mei 1995 yang memberlakukan keseragaman format visa (OJ L 164, 14 Juli 1995, p. 1).
- Peraturan Dewan (EC) No 810/2009 tentang Parlemen Eropa dan Dewan di mana pada tanggal 13 Juli 2009 memberlakukan Kode Komunitas dalam Visa (Visa Code) (OJ L 243, 15 September 2009, p. 1).
- Peraturan Dewan (EC) No 1987/2006 tentang Parlemen Eropa dan Dewan di mana pada tanggal 20 Desember 2006 menetapkan, mengoperasikan dan menggunakan Sistem Informasi Schengen Generasi Kedua (SIS II) (OJ L 381, 28 December 2006, p. 4).
- Peraturan Dewan (EC) No 343/2003 tanggal 18 Februari 2003 yang menetapkan kriteria dan mekanisme dalam penetapan Negara Anggota yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi sebuah pengajuan suaka di salah satu Negara Anggota oleh negara ketiga (OJ L 50, 25 February 2003, p. 1); Hal ini juga mengacu pada Regulasi Dublin.
- Peraturan Dewan 2008/615/JHA tanggal 23 June 2008 tentang peningkatan kerjasama lintas batas, khususnya dalam memerangi terorisme dan kejahatan di perbatasan (OJ L 210, 6 August 2008, p. 1).