www.wikidata.id-id.nina.az

Penentuan Pendapat Rakyat Pepera bahasa Inggris Determination of the People s Opinion atau dikenal dengan sebutan Act of

Penentuan Pendapat Rakyat

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera; bahasa Inggris: Determination of the People's Opinion atau dikenal dengan sebutan Act of Free Choice; bahasa Indonesia: Tindakan Pilihan Bebas) adalah pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 14 Juli–2 Agustus 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara memerdekakan diri atau integrasi dengan Indonesia. 1.025 laki-laki dan perempuan yang diseleksi oleh militer Indonesia secara aklamasi memilih bergabung dengan Indonesia.

Peta Indonesia yang mencakup Papua Barat.

Hasilnya diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 2504 (XXIV) Majelis Umum. Keabsahan hasilnya masih dipersoalkan oleh berbagai pihak sampai sekarang. Nama Pepera yang sering disebut (Act of Free Choice) dalam bahasa Inggris dan sering dipelintir oleh stasiun berita Australia menjadi "Act of No Choice".

Dasar Sunting

Referendum ini beserta pelaksanaannya dijelaskan dalam Perjanjian New York. Pasal 17 menyatakan:

Pasal 18 menyatakan:

Proses Sunting

Menurut Pasal 17 Perjanjian New York, plebisit baru bisa dilaksanakan satu tahun setelah utusan PBB Fernando Ortiz-Sanz, Duta Besar Bolivia untuk PBB, tiba di Irian Barat pada tanggal 22 Agustus 1968.

Perjanjian New York menggariskan bahwa semua laki-laki dan perempuan di Papua yang bukan warga negara asing punya hak memilih dalam Pepera. Jenderal Sarwo Edhie Wibowo malah memilih 1.025 laki-laki dan perempuan Melanesia untuk mewakili 800.000 penduduk Irian Barat. Mereka diminta memilih dengan mengangkat tangan atau membaca kalimat yang sudah disiapkan di hadapan pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka memilih secara terbuka dan semuanya mendukung pemerintahan Indonesia. PBB menerima hasilnya dengan mengesahkan Resolusi 2504 di Majelis Umum. Menurut Hugh Lunn, seorang wartawan Reuters, laki-laki yang dipilih sebagai peserta Pepera mengalami pemerasan supaya menolak kemerdekaan. Mereka beserta anggota keluarga mendapat ancaman kekerasan. Beberapa kawat diplomatik mencantumkan bahwa para diplomat AS menduga Indonesia tidak akan menang apabila pemilihannya dilakukan secara jujur dan adil. Mereka juga menduga pemilihan ini tidak dilaksanakan secara bebas, tetapi mereka memandang Pepera "tidak bisa diapa-apakan lagi" dan "tidak terlalu menyangkut kepentingan Amerika Serikat". Ortiz-Sanz menulis dalam laporannya bahwa "penentuan pendapat rakyat telah dilaksanakan sesuai praktik di Indonesia", tetapi ia tidak menyebutkan apakah pemilihan ini sesuai dengan praktik internasional yang dimandatkan.

Tahap-tahap Pepera Sunting

Sebagai bagian dari perjanjian New York, Indonesia sebelum akhir tahun 1969 wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat. Pada awal tahun 1969, pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan Pepera. Penyelenggaraan Pepera dilakukan 3 tahap yakni sebagai berikut,

  • Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 Maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
  • Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969.
  • Tahap ketiga dilaksanakan Pepera dari kabupaten Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, sidang umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Tuntutan pemungutan suara ulang Sunting

Penentuan Pendapat Rakyat, PEPERA sering disebut sebagai Act of Free Choice; bahasa Indonesia: Tindakan Pilihan Bebas yang kemudian diubah menjadi Act of No Choice; bahasa Indonesia: Tindakan Tanpa Pilihan oleh aktivis separatis Papua. Banyak aktivis tersebut menuntut referendum baru yang melibatkan setiap warga Papua. Setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998, Uskup Agung Desmond Tutu dan sejumlah anggota parlemen Eropa dan Amerika Serikat meminta Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk meninjau ulang peran PBB dalam Pepera sekaligus keabsahan hasilnya. Sejumlah pihak meminta PBB mengadakan referendumnya sendiri dengan kriteria pemilih yang telah tertuang dalam Perjanjian New York. Mereka juga menyoroti izin tambang yang dijual Indonesia ke Freeport-McMoRan pada 1967 dengan masa kontrak 30 tahun. Sikap resmi pemerintah Indonesia dan PBB adalah penerimaan hasil Pepera oleh Majelis Umum PBB merupakan bentuk pengakuan atas pelaksanaan dan hasil Pepera.

Referendum baru didukung oleh berbagai organisasi internasional, antara lain Free West Papua Campaign yang bekerja sama dengan separatis Papua di Indonesia untuk memperjuangkan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan penuh dari Indonesia.

Organisasi Republik Federal Papua Barat, dibentuk tanggal 19 Oktober 2011 dalam Kongres Rakyat Papua Barat ke-3, menyatakan bahwa Perjanjian New York dan Penentuan Pendapat Rakyat batal tidak sah dan meminta pengakuan PBB sebagai negara merdeka berdasarkan hukum internasional dan hukum adat.

Lihat pula Sunting

Daftar pustaka Sunting

  • The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962-1969: Anatomy of a Betrayal by John Saltford (2002) ISBN 0-415-40625-0 ()
  • Drooglever, Pieter J.: Een Daad van Vrije Keuze: De Papoea's van Westelijke Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2005. ISBN 90-8506-178-4 (Summary)

Referensi Sunting

  1. ^ "Breaking Free From Betrayal". New Internationalist. November 5, 1999. Diakses tanggal April 4, 2019. 
  2. ^ "48 years since the Act of No Choice". Free West Papua Campaign. August 2, 2017. Diakses tanggal April 4, 2019. 
  3. https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Deklarasi-tentang-Pemberian-Kemerdekaan-kepada-Negara-Kolonial-dan-Masyarakat.pdf
  4. Clarke, Tom (2017-10-09). "West Papua petition: Australia made a human rights promise that's about to be tested - ABC News (Australian Broadcasting Corporation)". Abc.net.au. Diakses tanggal 2018-04-14. 
  5. ^ "Act of Free Choice". West Papua Information Kit. Diakses tanggal April 4, 2019. 
  6. "West Papua's 'Act of Free Choice' - 45 years on". The Ecologist. The Resurgence Trust. March 7, 2014. Diakses tanggal April 4, 2019. 
  7. ^ Simpson, Brad, ed. (2004-07-09). "Indonesia's 1969 Takeover of West Papua Not by "Free Choice"". National Security Archive. dari versi asli tanggal 6 January 2011. Diakses tanggal 2010-12-28. 
  8. [29 Id. At 44-45. 30 BUDIARDJO & LIONG, WEST PAPUA, supra note 10, at 24-26. See also OSBORNE, INDONESIA’S SECRET WAR, supra note 4, at 46-48.]
  9. Hidayat, Mochamad S. (Summer 2003). "The Act of Free Choice: a retrospective look". New York. [pranala nonaktif permanen]
  10. Free West Papua Campaign
  11. . tanahku west papua. 2 oktober 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-23. Diakses tanggal 23 mei 2021. 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Penentuan Pendapat Rakyat Pepera bahasa Inggris Determination of the People s Opinion atau dikenal dengan sebutan Act of Free Choice bahasa Indonesia Tindakan Pilihan Bebas adalah pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 14 Juli 2 Agustus 1969 untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua antara memerdekakan diri atau integrasi dengan Indonesia 1 025 laki laki dan perempuan yang diseleksi oleh militer Indonesia secara aklamasi memilih bergabung dengan Indonesia 1 2 Peta Indonesia yang mencakup Papua Barat Hasilnya diakui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dalam Resolusi 2504 XXIV Majelis Umum 3 Keabsahan hasilnya masih dipersoalkan oleh berbagai pihak sampai sekarang Nama Pepera yang sering disebut Act of Free Choice dalam bahasa Inggris dan sering dipelintir oleh stasiun berita Australia menjadi Act of No Choice 4 Daftar isi 1 Dasar 2 Proses 3 Tahap tahap Pepera 4 Tuntutan pemungutan suara ulang 5 Lihat pula 6 Daftar pustaka 7 ReferensiDasar SuntingReferendum ini beserta pelaksanaannya dijelaskan dalam Perjanjian New York Pasal 17 menyatakan Indonesia akan meminta Sekretaris Jenderal untuk menunjuk seorang Wakil yang akan mewakili Sekretaris Jenderal untuk memberikan saran membantu dan berpartisipasi dalam persiapan penentuan pendapat rakyat yang akan menjadi tanggung jawab Indonesia Pada waktu yang tepat Sekretaris Jenderal akan menunjuk Utusan Perserikatan Bangsa Bangsa agar ia dan stafnya melanjutkan dinas mereka di wilayah ini satu tahun menjelang penentuan nasib sendiri Utusan Perserikatan Bangsa Bangsa dan stafnya akan mendapatkan hak bebas bepergian freedom of movement yang sama seperti personel yang dimaksud dalam Pasal XVI Pasal 18 menyatakan Pasal XVIII Indonesia akan melakukan persiapan dengan bantuan dan partisipasi Utusan Perserikatan Bangsa Bangsa dan stafnya untuk memberikan kesempatan memilih secara bebas kepada masyarakat di wilayah ini Persiapan yang dimaksud meliputi a Konsultasi musyawarah dengan dewan perwakilan mengenai prosedur dan metode yang harus diikuti untuk menjamin kehendak masyarakat yang dinyatakan secara bebas b Penentuan tanggal pelaksanaan penentuan pendapat rakyat dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Perjanjian ini c Perumusan pertanyaan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat untuk memutuskan a apakah mereka ingin tetap dengan Indonesia atau b apakah mereka ingin memutus hubungan dengan Indonesia d Kelayakan semua orang dewasa laki laki dan perempuan yang bukan warga negara asing untuk berpartisipasi dalam penentuan nasib sendiri yang akan dilaksanakan sesuai dengan praktik internasional yang bertempat tinggal di wilayah ini pada saat Perjanjian ini ditandatangani termasuk penduduk yang pergi setelah 1945 dan pulang untuk tinggal di wilayah ini setelah pemerintahan Belanda berakhir Proses SuntingMenurut Pasal 17 Perjanjian New York plebisit baru bisa dilaksanakan satu tahun setelah utusan PBB Fernando Ortiz Sanz Duta Besar Bolivia untuk PBB tiba di Irian Barat pada tanggal 22 Agustus 1968 Perjanjian New York menggariskan bahwa semua laki laki dan perempuan di Papua yang bukan warga negara asing punya hak memilih dalam Pepera Jenderal Sarwo Edhie Wibowo malah memilih 1 025 laki laki dan perempuan Melanesia untuk mewakili 800 000 penduduk Irian Barat 2 5 Mereka diminta memilih dengan mengangkat tangan atau membaca kalimat yang sudah disiapkan di hadapan pengamat Perserikatan Bangsa Bangsa Mereka memilih secara terbuka dan semuanya mendukung pemerintahan Indonesia PBB menerima hasilnya dengan mengesahkan Resolusi 2504 di Majelis Umum 5 Menurut Hugh Lunn seorang wartawan Reuters laki laki yang dipilih sebagai peserta Pepera mengalami pemerasan supaya menolak kemerdekaan Mereka beserta anggota keluarga mendapat ancaman kekerasan 1 2 6 Beberapa kawat diplomatik mencantumkan bahwa para diplomat AS menduga Indonesia tidak akan menang apabila pemilihannya dilakukan secara jujur dan adil Mereka juga menduga pemilihan ini tidak dilaksanakan secara bebas tetapi mereka memandang Pepera tidak bisa diapa apakan lagi dan tidak terlalu menyangkut kepentingan Amerika Serikat 7 Ortiz Sanz menulis dalam laporannya bahwa penentuan pendapat rakyat telah dilaksanakan sesuai praktik di Indonesia tetapi ia tidak menyebutkan apakah pemilihan ini sesuai dengan praktik internasional yang dimandatkan 8 Tahap tahap Pepera SuntingSebagai bagian dari perjanjian New York Indonesia sebelum akhir tahun 1969 wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat Pada awal tahun 1969 pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan Pepera Penyelenggaraan Pepera dilakukan 3 tahap yakni sebagai berikut Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 Maret 1969 Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969 Tahap ketiga dilaksanakan Pepera dari kabupaten Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB utusan Australia dan utusan Belanda Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969 sidang umum PBB menerima dan menyetujui hasil hasil Pepera Tuntutan pemungutan suara ulang SuntingPenentuan Pendapat Rakyat PEPERA sering disebut sebagai Act of Free Choice bahasa Indonesia Tindakan Pilihan Bebas yang kemudian diubah menjadi Act of No Choice bahasa Indonesia Tindakan Tanpa Pilihan oleh aktivis separatis Papua 7 Banyak aktivis tersebut menuntut referendum baru yang melibatkan setiap warga Papua Setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998 Uskup Agung Desmond Tutu dan sejumlah anggota parlemen Eropa dan Amerika Serikat meminta Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk meninjau ulang peran PBB dalam Pepera sekaligus keabsahan hasilnya 7 Sejumlah pihak meminta PBB mengadakan referendumnya sendiri dengan kriteria pemilih yang telah tertuang dalam Perjanjian New York Mereka juga menyoroti izin tambang yang dijual Indonesia ke Freeport McMoRan pada 1967 dengan masa kontrak 30 tahun Sikap resmi pemerintah Indonesia dan PBB adalah penerimaan hasil Pepera oleh Majelis Umum PBB merupakan bentuk pengakuan atas pelaksanaan dan hasil Pepera 9 Referendum baru didukung oleh berbagai organisasi internasional antara lain Free West Papua Campaign yang bekerja sama dengan separatis Papua di Indonesia untuk memperjuangkan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan penuh dari Indonesia 10 Organisasi Republik Federal Papua Barat dibentuk tanggal 19 Oktober 2011 dalam Kongres Rakyat Papua Barat ke 3 menyatakan bahwa Perjanjian New York dan Penentuan Pendapat Rakyat batal tidak sah dan meminta pengakuan PBB sebagai negara merdeka berdasarkan hukum internasional dan hukum adat 11 Lihat pula SuntingPersengketaan Irian Barat Konflik Papua Ganyang Malaysia GAM Negara Sumatera TimurDaftar pustaka SuntingThe United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua 1962 1969 Anatomy of a Betrayal by John Saltford 2002 ISBN 0 415 40625 0 pdf 3 4 MB Drooglever Pieter J Een Daad van Vrije Keuze De Papoea s van Westelijke Nieuw Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht Uitgeverij Boom Amsterdam 2005 ISBN 90 8506 178 4 Summary Referensi Sunting a b Breaking Free From Betrayal New Internationalist November 5 1999 Diakses tanggal April 4 2019 a b c 48 years since the Act of No Choice Free West Papua Campaign August 2 2017 Diakses tanggal April 4 2019 https referensi elsam or id wp content uploads 2014 10 Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara Kolonial dan Masyarakat pdf Clarke Tom 2017 10 09 West Papua petition Australia made a human rights promise that s about to be tested ABC News Australian Broadcasting Corporation Abc net au Diakses tanggal 2018 04 14 a b Act of Free Choice West Papua Information Kit Diakses tanggal April 4 2019 West Papua s Act of Free Choice 45 years on The Ecologist The Resurgence Trust March 7 2014 Diakses tanggal April 4 2019 a b c Simpson Brad ed 2004 07 09 Indonesia s 1969 Takeover of West Papua Not by Free Choice National Security Archive Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 January 2011 Diakses tanggal 2010 12 28 29 Id At 44 45 30 BUDIARDJO amp LIONG WEST PAPUA supra note 10 at 24 26 See also OSBORNE INDONESIA S SECRET WAR supra note 4 at 46 48 Hidayat Mochamad S Summer 2003 The Act of Free Choice a retrospective look New York pranala nonaktif permanen Free West Papua Campaign perayaan hari kemerdekaan negara republik federal papua barat nrfpb ke 8 19 oktober 2011 19 oktober 2019 tanahku west papua 2 oktober 2019 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021 05 23 Diakses tanggal 23 mei 2021 Periksa nilai tanggal di access date date bantuan Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Penentuan Pendapat Rakyat amp oldid 24265359