Konflik Papua

Konflik Papua adalah konflik di wilayah Papua, Indonesia. diawali pada tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia, Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Sebab jika itu dibiarkan maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dari dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari Papua dan tidak jadi mengambil, merebut dan menjajah Papua lalu Papua diserahkan "kembali" ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/PEPERA).

Konflik Papua
Bagian dari Persengketaan Nugini Barat dan Dekolonisasi Oseania
Tanggal 1 Oktober 1962 – sekarang Lokasi Papua (wilayah Indonesia); Papua Nugini (sepanjang perbatasan) Status Masih berlangsung
Pihak terlibat
Indonesia  Papua Nugini Didukung:  Amerika Serikat (1969–1992)  Australia  Uni Soviet (1962–1964)  Fiji	Organisasi Papua Merdeka Didukung:  Libya (kira-kira 1987–1990-an)  Vanuatu  Palau  Tuvalu  Kepulauan Solomon  Nauru  Samoa  Tonga
Tokoh dan pemimpin
Sekarang Joko Widodo Ma'ruf Amin Prabowo Subianto Yudo Margono Listyo Sigit Prabowo Budi Gunawan Sebelumnya: Suharto Leonardus Benyamin Moerdani Wiranto Try Sutrisno B. J. Habibie Abdurrahman Wahid Megawati Sukarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono Andika Perkasa	Sekarang Jacob Prai Benny Wenda Mathias Wenda Jacob Rumbiak Egianus Kogoya Sebby Sambom Sebelumnya: Goliath Tabuni  Kelly Kwalik † Joni Botak †
Pasukan
Tentara Nasional Indonesia Kodam XVII/Cenderawasih Kodam XVIII/Kasuari Kepolisian Negara Republik Indonesia Barisan Merah Putih Warga sipil pro-Indonesia	Unit otonom berafiliasi dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Warga sipil pro-kemerdekaan
Korban
setidaknya 72 TNI dan 34 polisi tewas Total: 106 aparat keamanan tewas (2010 – Maret 2022)	setidaknya 38 TPNPB-OPM tewas (2010 – Maret 2023)
320 masyarakat sipil (OAP dan non-OAP) tewas (2010 – Maret 2022) Perkiraan jangka panjang bervariasi antara 100,000- 500.000 warga sipil tewas

Ikhtisar

Tentara Nasional Indonesia telah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua

Pada bulan Desember 1949, di akhir Revolusi Nasional Indonesia, Belanda sepakat untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas Hindia Belanda, dengan pengecualian dari Papua bagian barat, dimana Belanda terus mengakui sebagai Nugini Belanda. Pemerintah Indonesia nasionalis berpendapat bahwa itu adalah negara penerus dari Hindia Belanda dan menginginkan untuk mengakhiri kehadiran kolonial Belanda di Nusantara. Belanda berpendapat bahwa orang Papua dengan etnis yang berbeda dan bahwa Belanda akan terus mengelola wilayah itu sampai mereka mampu menentukan nasib sendiri. Dari tahun 1950 di Belanda dan negara-negara Barat sepakat bahwa Papua harus diberikan sebuah kemerdekaan sebagai negara, namun karena pertimbangan global, terutama kekhawatiran pemerintahan Kennedy untuk menjaga Indonesia berada pihak mereka dalam situasi Perang Dingin, Amerika Serikat menekan Belanda untuk mengorbankan kemerdekaan Papua dan menyerahkan untuk digabung bersama Indonesia.

Pada tahun 1962, Belanda setuju untuk melepaskan wilayah administrasi PBB sementara, menandatangani Perjanjian New York, yang termasuk ketentuan referendum yang akan diadakan sebelum 1969. Militer Indonesia yang mengorganisir pemilihan ini, yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 untuk menentukan pandangan penduduk lokal untuk masa depan Papua dan Papua Barat; hasilnya adalah mendukung integrasi ke Indonesia. Melanggar Perjanjian antara Indonesia dan Belanda, suara lewat angkat tangan tersebut ditunjukkan di hadapan militer Indonesia, dan hanya melibatkan 1025 orang yang mengangkat tangan orang dengan dipaksa lewat todongan senjata untuk memilih integrasi dengan Indonesia, jauh lebih sedikit dari 1% orang-orang yang seharusnya berhak untuk memilih. Keabsahan suara yang kemudian dibantah oleh aktivis kemerdekaan, yang meluncurkan kampanye protes terhadap pendudukan militer Papua Barat oleh Indonesia.

Pemerintah Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti serangan terhadap warga sipil dan memenjarakan orang-orang yang menaikkan bendera Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua Barat karena merupakan pengkhianatan terhadap Indonesia dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka.

Melalui program transmigrasi, yang sejak 1969 termasuk migrasi ke Papua, sekitar setengah dari 2,4 juta penduduk Papua Indonesia lahir di Jawa, meskipun perkawinan meningkat dan keturunan transmigran berdatangan yang tetap melihat diri mereka sebagai "Papua" kelompok etnis orang tua mereka.

Pada 2010, 13.500 pengungsi Papua hidup dalam pengasingan di negara tetangga yang merdeka, Papua Nugini, dan kadang-kadang bagian dari tumpahan pertempuran di perbatasan negara. Akibatnya, Angkatan Pertahanan Nugini Papua telah menyiapkan patroli di sepanjang perbatasan barat PNG untuk mencegah infiltrasi oleh OPM. Selain itu, pemerintah PNG telah mengusir penduduk "pelintas batas" dan membuat janji tidak ada aktivitas anti-Indonesia sebagai syarat untuk migran tinggal di Papua Nugini. Sejak akhir 1970-an, OPM telah membuat pembalasan "ancaman terhadap proyek bisnis PNG dan politisi untuk operasi PNGDF melawan OPM". Pada 1976, berlangsung Operasi Jayapura 1976. PNGDF telah melakukan patroli perbatasan bersama dengan Indonesia sejak tahun 1980-an, meskipun operasi PNGDF melawan OPM adalah "sejajar".

Pada tahun 2004, Kampanye Papua Barat Merdeka berdasarkan UK didirikan oleh diasingkan pemimpin Papua Barat Benny Wenda untuk mendorong PBB untuk mengadakan Referendum Kemerdekaan di Papua Barat. Kampanye telah berkembang menjadi dukungan internasional dan dukungan dari tokoh-tokoh seperti peraih Nobel Perdamaian Uskup Agung Desmond Tutu. Pada 2012, Kampanye mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk kunjungan kenegaraan ke Inggris pada bulan Oktober-November tahun itu. Yudhoyono memprotes ketika ia pergi di London secara teratur melihat banyaknya Bendera Nasional Papua Barat berkibar yang bila di Indonesia adalah tindakan ilegal.

Pemimpin ULMWP (United Liberation Movement of West Papua) Benny Wenda, mendeklarasikan kemerdekaan "Papua Barat" (Papua) pada tanggal 3 Desember 2020 dan sekarang sedang menunggu respon pemerintah Indonesia, terutama dengan Joko Widodo, untuk membahas solusi konflik Papua. Banyak politisi Indonesia membantah aksi ini, terutama Mahfud MDdan lainnya.

Ringkasan

Era administrasi sementara PBB (1962–1969)

Artikel utama: Otoritas Eksekutif Sementara PBB

• 15 Agustus 1962: Perjanjian New York oleh Kerajaan Belanda, Republik Indonesia dan PBB. Wilayah Irian Barat diserahkan oleh Kerajaan Belanda pada administrasi Otoritas Eksekutif Sementara PBB, diikuti dengan pertempuran sporadis antara milisi/tentara pro-Indonesia dan pro-Belanda hingga 1969.
• 1966–1967: pengeboman udara Pegunungan Arfak
• Januari–Maret 1967: pengeboman udara wilayah Ayamaru dan Teminabuan
• 1967: Operasi Tumpas, 1.500 diduga tewas di Ayamaru, Teminabuan dan Inanuatan.
• April 1969: pengeboman udara Danau Wissel (daerah Paniai dan Enarotali); 14.000 selamat melarikan diri ke hutan.

Era Orde Baru

1969–1980

• Juli–Agustus 1969: Penentuan Pendapat Rakyat menentukan bahwa wilayah Irian Barat adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
• Juni 1971: Henk de Mari melaporkan 55 pria dari dua desa di Biak Utara tewas. Berita diterbitkan harian Belanda De Telegraaf, Oktober 1974.
• Tanpa sumber: 500 mayat ditemukan di hutan Kecamatan Lereh, barat daya Bandara Sentani, Jayapura.
• 1974: Di Biak Utara, 45 orang tewas.
• 1975: Di Biak, setidaknya 41 orang dari desa Arwam dan Rumbin tewas.
• 1977: pengeboman udara Akimuga (tambang Freeport McMoRan Inc.).
• 1977–1978: pengeboman udara Lembah Baliem.
• April 1978: Enam mayat yang tidak dapat diidentifikasikan ditemukan di kecamatan Dosai, Jayapura.
• Mei 1978: Lima pemimpin OPM tewas dan 125 penduduk desa ditembak karena dicurigai simpatisan OPM.
• Juni 1978: 14 mayat korban tembak ditemukan di Barat Bandara Sentani, Jayapura.
• Tanpa sumber: Biak Utara, 12 orang tertembak.

1980–1998

• 1981: 10 tewas, 58 menghilang di daerah Paniai.
• Juni–Agustus 1981: Operasi Sapu Bersih, populasi Ampas Waris dan desa Batte-Arso menjadi korban.
• September–Desember 1981: 13.000 diduga tewas di dataran tinggi tengah.
• Juli 1984: Angkatan Laut, Udara, dan Darat menyerbu Desa Nagasawa / Ormo Kecil, 200 orang tewas.
• Tanpa sumber: Bombardir dari laut di Taronta, Takar, dan desa pesisir Masi-Masi; yang selamat melarikan diri ke arah Jayapura; pada 1950 dikuasai Belanda dan masing-masing desa berpopulasi 1.500-2.000 orang.
• 24 Juni 1985: 2.500 tewas di wilayah Kabupaten Paniai, Danau Wissel, termasuk 115 dari desa-desa Iwandoga dan Kugapa.
• 1986–1987: 34 tertembak di Paniai / Distrik Danau Wissel.
• 8 Januari 1996: Krisis sandera Mapenduma, militan OPM yang dipimpin Kelly Kwalik menyandera 26 orang di Irian Jaya, memicu Operasi pembebasan sandera Mapenduma (dua sandera tewas) dan Insiden Penembakan Timika 1996 (16 orang tewas).
• 15 Mei 1996: Krisis sandera Mapenduma, berakhir dengan serbuan Kopassus ke Desa Geselama, di Mimika.

Era Reformasi

1998–2010

Warga berdemonstrasi di Den Haag, 2009.

• 6 Oktober 2000: polisi merazia upacara pengibaran bendera di Wamena, massa mengumpul dan dua warga non-Papua tewas dalam sebab tidak jelas. Massa memulai kerusuhan ke lingkungan migran dari daerah lain di Indonesia, membakar dan menjarah toko-toko. 7 warga Papua tertembak dan 24 warga non-Papua tewas.
• 11 November 2001: ketua Presidium Dewan Papua, Theys Eluay, ditemukan tewas di mobilnya di luar Jayapura setelah hilang diculik.
• 31 Agustus 2002: pemberontak menyerang sekelompok profesor Amerika. 3 tewas dan 12 lainnya luka-luka. Polisi menduga OPM yang bertanggung jawab.
• 1 Desember 2003: Sekelompok 500 orang mengibarkan bendera separatis, 42 orang ditangkap.
• 15 Oktober 2004: pemberontak menewaskan enam warga sipil dalam serangan di Puncak Jaya.
• 16 Maret 2006: Tiga polisi dan seorang pilot tewas dan 24 orang lainnya cedera dalam bentrokan dengan warga papua dan mahasiswa yang telah menuntut penutupan tambang Grasberg Freeport di Provinsi Papua.
• Pada tanggal 9 Agustus 2008: Di Wamena, satu orang, Opinus Tabuni (kerabat Buchtar Tabuni), tewas tertembak peluru kepolisian Indonesia yang dipicu pengibaran bendera Bintang Kejora oleh aktivis di sebuah demostrasi besar yang diorganisir oleh DAP (Dewan Adat Papua) dalam Hari Internasional Masyarakat Adat Dunia.
• 4 Desember 2008: 4 warga Papua terluka oleh tembakan dari polisi dalam demonstrasi menuntut kemerdekaan Papua.
• 29 Januari 2009: Sedikitnya 5 orang Papua terluka karena tembakan oleh polisi saat demonstrasi.
• 14 Maret 2009: Satu personel TNI tewas dalam serangan terhadap pos tentara di Tingginambut. OPM diduga bertanggungjawab.
• Pada tanggal 8 April 2009: Beberapa bom meledak di sebuah jembatan dan sebuah kilang di pulau Biak. Satu orang tewas.
• 9 April 2009: Sebuah serangan bom di Jayapura menewaskan 5 orang dan menciderai beberapa orang. Sementara itu 500 militan menyerang pos polisi dengan busur dan panah dan bom bensin. Satu orang tewas tertembak polisi.
• 11-12 April 2009: Pertempuran antara tentara dan militan Papua menewaskan 11 orang termasuk 6 anggota tentara. Pada saat yang sama, sebuah bom dijinakkan di kantor polisi di Biak.
• Pada tanggal 15 April 2009: Sebuah serangan terhadap sebuah konvoi polisi di Tingginambut menewaskan satu orang dan melukai enam. OPM diduga bertanggungjawab.
• 11 Juli 2009: Seorang karyawan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc warga Indonesia tewas ditembak dalam serangan di luar perusahaan tambang itu di Papua.
• Juli 2009: insiden pengibaran bendera Papua Barat oleh OPM di desa Jugum, kemudian lebih dari 30 rumah dibakar dalam sebuah operasi TNI.
• 12 Agustus 2009: Sebuah konvoi 16 bis karyawan Freeport-McMoRan Copper disergap. Dua orang tewas dan 5 luka-luka.
• Pada tanggal 16 Desember 2009: pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelly Kwalik tewas ditembak oleh kepolisian Indonesia saat operasi penyerbuan di Timika.

2010-an

• 24 Januari 2010: Pemberontak menyergap sebuah konvoi karyawan perusahaan tambang PT Freeport McMoran. 9 orang terluka, OPM menyangkal bertanggung Jawab.
• 1 Maret 2010: Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney mengatakan bahwa situasi di Papua Barat memburuk. Sejak Juli tahun lalu telah terjadi 14 insiden penembakan di sekitar tambang Grasberg, tambang emas dan tembaga milik Freeport, dan serangan ini telah menewaskan sedikitnya 3 dan melukai 13 orang.
• 23 Maret 2010: Pemberontak menyerang sebuah konvoi tentara Indonesia. melukai beberapa tentara.
• Mei 2010: OPM diduga menewaskan 3 pekerja di sebuah lokasi konstruksi, memicu sebuah operasi militer oleh TNI yang menyerbu sebuah desa, 2 tewas dan seorang wanita diperkosa sementara rumah di 3 desa dibakar oleh militer.
• 17 Mei 2010: TNI menyerang markas militan OPM, menewaskan satu tersangka militan.
• 21 Mei 2010: Militan menyerang anggota TNI di dekat Yambi, 75 km dari Mulia. Tidak ada korban.
• 15 Juni 2010: Seorang perwira polisi Indonesia tewas tertembak saat patroli, 8 senjata api dicuri oleh pemberontak.
• Juli 2010: 12 rumah dan dua gereja rusak dan seorang wanita diperkosa saat operasi TNI untuk menangkap Goliath Tabuni.
• 23 Juni 2011: Seorang perwira polisi dari Jayapura ditembak oleh anggota yang diduga dari OPM.
• 6 Juli 2011:. Tiga tentara ditembak saat bentrokan dengan penyerang tak dikenal di Desa Kalome, Tingginambut.
• 20 Juli 2011: Seorang perwira TNI tewas dalam penyergapan terhadap pasukan keamanan di distrik Puncak Jaya di Papua oleh pemberontak.
• 31 Juli 2011:. Pemberontak menyerang sebuah mobil di Papua dengan senjata, kapak dan pisau menewaskan seorang tentara dan tiga warga sipil dan melukai tujuh orang, OPM menyangkal bertanggung jawab.
• 1 Agustus 2011: Polri menyatakan bahwa anggota OPM menewaskan empat warga sipil di dekat Tanjakan Gunung Merah, Paniai.
• 2 Agustus 2011: Seorang personel TNI yang menjaga sebuah pos militer di Tingginambut tewas tertembak. Di kota Mulia dua penembakan terhadap target polisi dan militer melukai seorang tentara.
• 3 Agustus 2011: Pemberontak menembak sebuah helikopter militer saat mengevakuasi tubuh seorang prajurit yang diduga juga dibunuh oleh mereka.
• 22 Oktober 2011: Al Jazeera menerbitkan rekaman dari sebuah pertemuan kemerdekaan yang diserang oleh pasukan keamanan Indonesia. Setidaknya lima orang tewas.
• 2 Desember 2011: Seorang perwira kepolisian Jayapura ditemukan tewas di samping sungai pada hari Kamis setelah ia diduga dibunuh oleh kelompok orang yang bersenjata panah dan belati. OPM diduga bertanggung jawab.
• 5 Desember 2011:. Dua perwira kepolisian tewas di Puncak Jaya selama tembak-menembak dengan tersangka anggota OPM.
• 12 Desember 2011: kepolisian menyergap markas grup lokal OPM. Polisi menyita senjata api, amunisi, pisau, perlengkapan perang, dokumen, bendera Bintang Kejora dan menewaskan 14 militan.
• Juni 2012, Koordinator Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni meninggal di rumah sakit setelah mengalami luka tembak dalam operasi penangkapan oleh kepolisian Jayapura.
• 22 Februari 2013, sebuah helikopter TNI rusak akibat tembakan dari darat ketika mencoba untuk mengevakuasi mayat personel yang tewas melawan OPM sebelumnya. Setidaknya 3 anggota kru terluka. 8 personel TNI tewas dalam tembak-menembak sebelumnya.

Negara yang mendukung penentuan nasib sendiri di Majelis Umum PBB

Negara-negara berikut telah mengecam Penentuan Pendapat Rakyat dan/atau mendukung penentuan nasib sendiri Papua:

•  Saint Vincent dan Grenadine – Saint Vincent dan Grenadines menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri Papua pada tahun 2017 di Majelis Umum PBB, yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri, H.E. Mr. Louis Straker.
•  Vanuatu – Vanuatu mensahkan Wantok Blong Yumi Bill pada tahun 2010 dan menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri Papua pada tahun 2017 di Majelis Umum PBB.
•  Kepulauan Solomon – Kepulauan Solomon menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri Papua pada tahun 2017 di Majelis Umum PBB.
•  Tonga – Perdana Menteri Tonga ʻAkilisi Pōhiva mendesak dunia untuk mengambil tindakan atas situasi hak asasi manusia di wilayah Papua Barat Indonesia dan menyatakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat pada tahun 2017.
•  Tuvalu –Mantan Perdana Menteri Enele Sopoaga mendukung penentuan nasib sendiri Papua di Majelis Umum PBB pada 2017 dan menandatangani pernyataan bersama dengan negara kepulauan Pasifik lainnya pada Mei 2017.
•  Nauru – Pada 2017, Nauru menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri orang Papua.
•  Palau – Pada 2017, Palau menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua.
•  Kepulauan Marshall – Pada 2017, Kepulauan Marshall menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua.

Pemimpin dan kelompok yang mendukung penentuan nasib sendiri

Politisi

Name	Negara	Partai Politik	Referensi
Abdoulaye Wade	Senegal	Partai Demokrat Senegal
Adam Bandt	Australia	Partai Hijau Australia
ʻAkilisi Pōhiva	Tonga	Partai Demokrat Kepulauan Ramah
Jeremy Corbyn	Britania Raya	Partai Buruh Inggris
John Kufour	Ghana	Partai Patriotik Baru
Jerry Rawlings	Ghana	Kongres Nasional Demokrat
Manasseh Sogavare	Kepulauan Solomon	Independen
Powes Parkop	Papua Nugini	Partai Sosial Demokrat
Richard Di Natale	Australia	Partai Hijau Australia
Scott Ludlam	Australia	Partai Hijau Australia

Partai Politik

Nama	Negara	Referensi
Partai Komunis Australia	Australia
Partai Hijau Australia	Australia
Partai Buruh Demokrat	Australia
Partai Sosialis Malaysia	Malaysia

Catatan

1. Mantan Presiden Senegal.
2. Mantan Perdana Menteri Tonga.
3. Mantan Perdana Menteri Ghana.
4. Mantan Presiden Ghana.
5. Perdana Menteri Kepulauan Solomon sekarang.

Referensi

1. . www.lowyinstitute.org (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-05-06. Diakses tanggal 2020-08-08. 
2. Indonesia, C. N. N. "Menlu Respons soal Gubernur Papua Nugini Dukung Papua Merdeka". internasional. Diakses tanggal 2020-08-08. 
3. "Australia risks Papua conflict role -- activists". Reuters (dalam bahasa Inggris). 2007-03-27. Diakses tanggal 2020-08-08. 
4. {{Cite web|url=https://www.abc.net.au/news/2013-10-28/rollo-west-papua-complicity/5049204%7Ctitle=Ending our pragmatic complicity in West Papua|date=2013-10-28|website=www.abc.net.au|language=en-AU|access-date=2020-08-08}}
5. "Australia should go to Papua and see the human rights situation for itself". the Guardian (dalam bahasa Inggris). 2016-11-04. Diakses tanggal 2020-08-08. 
6. "Libyan terrorism: the case against Gaddafi. - Free Online Library". www.thefreelibrary.com. Diakses tanggal 2020-08-08. 
7. Briantika, Adi. "TPNPB Klaim Tembak Mati Mata-Mata di Intan Jaya, Papua". tirto.id. Diakses tanggal 2020-07-25. 
8. Papua, Jagat (30 August 2019). "Barisan Merah Putih Dukung Tanah Papua Sebagai Bagian Dari NKRI Yang Sah". Jagat Papua. Diakses tanggal 2020-07-25. 
9. "KKB Kembali Berulah, Warga di Intan Jaya Resah". kompas.id. 1 February 2021. Diakses tanggal 2021-02-16. 
10. (PDF) (Laporan). IPAC Report. Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict. 24 August 2015. OCLC 974913162. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 11 September 2015. Diakses tanggal 24 October 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
11. (PDF). National Liberation Army of West Papua (TPNPB). 9 June 2016. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 24 October 2017. Diakses tanggal 24 October 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
12. Maran, Major Arm Fence D (2008). (PDF) (Laporan). Indonesian intelligence. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 17 October 2011. Diakses tanggal 22 October 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
13. "West Papua liberation movement announces provisional govt". RNZ. 3 December 2020. Diakses tanggal 29 December 2022. 
14. Tasevki, Olivia. "West Papua's Quest for Independence". The Diplomat (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-23. 
15. Lestari, Sri. "Ribuan pengunjuk rasa tuntut kemerdekaan Papua Barat". BBC News Indonesia. Diakses tanggal 2022-12-23. 
16. "Kekerasan di Papua Telan Ratusan Korban Jiwa, Mayoritas Warga Sipil | Databoks". 
17. Crocombe, R. G. (2007). Asia in the Pacific Islands: Replacing the West. Suva, Fiji: IPS Publications, University of the South Pacific. hlm. 287. ISBN 9789820203884. 
18. Jacob, Frank (5 August 2019). Genocide and Mass Violence in Asia: An Introductory Reader (dalam bahasa Inggris). Walter de Gruyter GmbH & Co KG. hlm. 161. ISBN 978-3-11-065905-4. 
19. . Indonesia-portal.de. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-07-19. Diakses tanggal 2011-04-15. 
20. "Free Papua Movement (OPM)". Fas.org. Diakses tanggal 2011-04-15. 
21. "Protest and Punishment" (PDF). Diakses tanggal 2011-04-15. 
22. "Protest and Punishment | Human Rights Watch". Hrw.org. 2007-02-20. Diakses tanggal 2011-04-15. 
23. Singh, Bilveer (2008). Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood. Transaction Publishers. hlm. 61–64. 
24. Penders, Christian Lambert Maria (2002). The West New Guinea Debacle: Dutch Decolonization and Indonesia, 1945-1962. University of Hawaii Press. hlm. 154. 
25. Bilveer Singh, page 2
26. Lintner, Bertil (21 January 2009). "Papuans Try to Keep Cause Alive". Jakarta Globe. Diakses tanggal 9 February 2009. 
27. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama celerier
28. Heidbüchel, Esther (2007). The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues, and Approaches. Johannes Herrmann Verlag. hlm. 87–89. 
29. May, Ronald James (2001). State and Society in Papua New Guinea: The First Twenty-Five Years. ANU E Press. hlm. 238, 269, 294. 
30. King, Peter (2004). West Papua & Indonesia since Suharto: Independence, Autonomy, or Chaos?. UNSW Press. hlm. 179. 
31. Unrepresented Nations and Peoples Organization. "West Papua: Nobel Prize Desmond Tutu calls on UN to act". Unrepresented Nations and Peoples Organization. Diakses tanggal 15 May 2013. 
32. "Press Release: Benny Wenda ready for talks; British Ambassador summoned in Jakarta; Indonesian police and military threaten action against President Wenda". United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) (dalam bahasa Inggris). 2020-12-03. Diakses tanggal 2021-07-28. 
33. "Mahfud MD: Benny Wenda Membuat Ilusi, Negara Papua Barat Itu Apa?". suara.com. 2020-12-03. Diakses tanggal 2021-07-28. 
34. . The Independent (dalam bahasa Inggris). 1996-04-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-23. Diakses tanggal 2020-08-08. 
35. "15 killed, 12 injured in gun attack". The Irish Times (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-08-08. 
36. "ICRC role during the Irian Jaya hostage crisis (January-May 1996)- ICRC". www.icrc.org (dalam bahasa Inggris). 1999-08-27. Diakses tanggal 2020-08-08. 
37. Stout, Chris E. (2002). The Psychology of Terrorism: Clinical aspects and responses (dalam bahasa Inggris). Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-97866-2. 
38. "Hostage watched as two friends were killed". The Independent (dalam bahasa Inggris). 1996-05-17. Diakses tanggal 2020-08-08. 
39. "Violence and Political Impasse in Papua" (PDF). Human Rights Watch. July 2001. Diakses tanggal 2011-04-21. 
40. "Indonesia". State.gov. 2002-03-04. Diakses tanggal 2013-12-04. 
41. . Historycommons.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-20. Diakses tanggal 2011-04-15. 
42. "'Papua separatists' kill six civilians, JAKARTA POST". Worldsources Online. October 15, 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-17. Diakses tanggal 2011-04-19. 
43. . Goliath.ecnext.com. 2006-03-20. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-15. Diakses tanggal 2011-04-15. 
44. "INDONESIA: The killing of a Papuan at a demonstration remains unpunished — Asian Human Rights Commission". Ahrchk.net. Diakses tanggal 2011-04-15. 
45. [1]^{[pranala nonaktif]}
46. "Separatists attack Indonesia's Papua, killing one soldier_English_Xinhua". News.xinhuanet.com. 2009-03-14. Diakses tanggal 2011-04-15. 
47. "Police blame group for election attacks « Free West Papua – For a Free and Independent West Papua". Westpapuareview.wordpress.com. 2009-04-25. Diakses tanggal 2011-04-15. 
48. "Violence in West Papua « Free West Papua – For a Free and Independent West Papua". Westpapuareview.wordpress.com. 2009-04-11. Diakses tanggal 2011-04-15. 
49. Moestafa, Berni (2009-07-11). "Freeport Indonesia Employee Shot Dead in Attack Near Papua Mine". Bloomberg. Diakses tanggal 2011-04-15. 
50. "INDONESIA: Police and soldiers burn houses and destroy resources in Papua's Bolakme district — Asian Human Rights Commission". Ahrchk.net. Diakses tanggal 2011-04-15. 
51. SD. "Pour convaincre, la vérité ne peut suffire: Une insurrection oubliée en Papouasie indonésienne". Pourconvaincre.blogspot.com. Diakses tanggal 2011-04-15. 
52. . Solomonstarnews.com. 2010-01-22. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-06-14. Diakses tanggal 2011-04-15. 
53. . The Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-26. Diakses tanggal 2011-04-15. 
54. "AWPA Calls Rudd To Raise West Papua With Indonesia". Pacific.scoop.co.nz. Diakses tanggal 2011-04-15. 
55. "West Papua Report April 2010: OPM ceasefire call, Troop increase, Merauke food estate, State Dept.HR". Freewestpapua.org. Diakses tanggal 2011-04-15. 
56. "West Papua Report June 2010". Etan.org. Diakses tanggal 2011-04-15. 
57. "Brimob Officer on Trail Of OPM Gunned Down". The Jakarta Globe. Diakses tanggal 2011-04-15. 
58. "West Papua Report July 2010". Etan.org. 1961-12-01. Diakses tanggal 2011-04-15. 
59. "Assailant Shoots Police Officer in Jayapura". The Jakarta Globe. 2011-06-24. Diakses tanggal 2013-12-04. 
60. "Soldier Killed in Another Ambush in Papua". The Jakarta Globe. 2011-07-21. Diakses tanggal 2013-12-04. 
61. "Un soldat et trois civils tués dans une attaque en Indonésie - Actualité Asie". Chine-informations.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-19. Diakses tanggal 2013-12-04. 
62. . Australia Network News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-14. Diakses tanggal 2013-12-04. 
63. . The Jakarta Post. 2011-08-01. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-03. Diakses tanggal 2013-12-04. 
64. "Separatists Kill Soldier, Attack Chopper in Papua: Police". The Jakarta Globe. 2011-08-03. Diakses tanggal 2013-12-04. 
65. "Forces raid Papuan independence gathering". Al Jazeera. 2011-10-22. Diakses tanggal 2011-10-22. 
66. "West Papua Report November 2011". Etan.org. Diakses tanggal 2013-12-04. 
67. . News.asiaone.com. 2011-12-02. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-11-11. Diakses tanggal 2013-12-04. 
68. "Two policemen die in Papua shootout". UPI.com. Diakses tanggal 2013-12-04. 
69. "Soldiers Kill Suspected OPM Member in Gunfight". The Jakarta Globe. 2012-01-06. Diakses tanggal 2013-12-04. 
70. "Kompas - Penembakan Mako Tabuni Hingga Tewas Dipertanyakan'". kompas.com. 2012-06-15. Diakses tanggal 2014-03-19. 
71. "BBC News - Indonesian army helicopter 'shot at in Papua'". Bbc.co.uk. 2013-02-22. Diakses tanggal 2013-12-04. 
72. "St Vincent & The Grenadines supports West Papuan self-determination at the United Nations General Assembly". 26 September 2017 – via www.freewestpapua.org. 
73. Manning, Selwyn (22 June 2010). . Pacific Scoop. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2017. Diakses tanggal 20 October 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
74. . Radio New Zealand 2017. 27 September 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 October 2017. Diakses tanggal 7 October 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
75. "Tonga's PM highlights Papua issue at UN". Radio New Zealand. 1 October 2015. 
76. Komai, Makereta (14 August 2019). "Tongan PM speaks out for West Papua and questions solidarity and regionalism". Papua New Guinea Today. Diakses tanggal 9 April 2021. 
77. "Tuvalu supports West Papuan self-determination at the United Nations General Assembly". 21 September 2017 – via www.freewestpapua.org. 
78. "Pacific nations back West Papuan self-determination". RNZ. 6 May 2017. 
79. . 19 December 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-21. Diakses tanggal 2020-08-08. 
80. https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/the-australian-left-is-known-for-backing-papuan-independence-but-it-wasnt-always-this-way/
81. https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/285742/tonga%27s-pm-highlights-papua-issue-at-un
82. https://news.pngfacts.com/2019/08/tongan-pm-speaks-out-for-west-papua-and.html
83. Davidson, Helen (6 May 2016). . The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 January 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
84. "Help us fight for independence – West Papua calls on Ghana". ghanaweb.com. 9 March 2016. 
85. "Help us fight for independence – West Papua calls on Ghana". ghanaweb.com. 9 March 2016. 
86. "Solomons pm softens west Papua self-determination support". Australian Broadcasting Corporation. 29 April 2019. 
87. "Menlu Respons soal Gubernur Papua Nugini Dukung Papua Merdeka". CNN Indonesia. 
88. . New Matilda. 6 November 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 November 2018. Diakses tanggal 30 November 2018.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
89. Ludlam, Scott (3 May 2016). "Greens join international calls for West Papuan self-determination". greensmps.org.au. Australian Greens. Diakses tanggal 24 May 2021. 
90. "Papua focus for Australia's Democratic Labour Party". Radio New Zealand. 27 May 2013. 
91. . partisosialis.org. Socialist Party of Malaysia. 1 December 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-03. Diakses tanggal 2023-01-12. 

Daftar pustaka

• Richard Chauvel, Ikrar Nusa Bhakti, The Papua conflict: Jakarta's perceptions and policies, 2004, ISBN 1-932728-08-2, 9781932728088
• Esther Heidbüchel, The West Papua conflict in Indonesia: actors, issues and approaches, 2007, ISBN 3-937983-10-4, 9783937983103
• J. Budi Hernawan, Papua land of peace: addressing conflict building peace in West Papua, 2005
• Blair A. King, Peace in Papua: widening a window of opportunity, 2006, ISBN 0-87609-357-8, 9780876093573

Pranala luar

• Free West Papua Campaign (International)
• Free West Papua Campaign (Germany)