www.wikidata.id-id.nina.az

Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah dib

Legitimasi

Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Sumber legitimasi telah berubah dari sudut pandang kekuatan fisik dan militer menjadi dukungan dari masyarakat secara masif. Organisasi yang memperoleh legitimasi akan memperoleh dukungan sumber daya dari lingkungannya. Sumber legitimasi yang utama adalah tradisi, karisma, atau instrumen rasional. Legitimasi terbentuk melalui komunitas yang memiliki keinginan dan tujuan bersama yang perwujudannya dalam bentuk kekuasaan.

Sumber

Organisasi yang memiliki sumber legitimasi akan memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Dampaknya, organisasi akan mengalami peningkatan dalam perolehan sumber daya. Legitimasi secara umum bersumber dari tiga hal yaitu tradisi, karisma, atau instrumen rasional. Sumber tradisi berarti bahwa legitimasi diperoleh sebagai akibat dari adanya kekuasaan yang dimiliki melalui tradisi. Sementara sumber instrumen rasional berarti legitimasi diperoleh dari aturan legal rasional yang membentuk kekuasaan.

Sumber legitimasi atas kekuasaan telah berubah dari kekuatan fisik dan militer menjadi dukungan penuh dari masyarakat, khususnya pada legitimasi poltiik. Efektivitas pengelolaan kekuasaan selalu memerlukan legitimasi agar kekuasaan dapat menjadi kewenangan. Perubahan sumber legitimasi dapat terjadi karena perkembangan pemikiran-pemikiran kritis dalam bidang filsafat dan politik. Klaim atas kewenangan kekuasaan tidak lagi mengutamakan kekuatan fisik dari militer maupun keyakinan atas feodalisme dan teokrasi. Peralihan sumber legitimasi ini merupakan akibat dari adanya kritik rasional filsafaf yang pengungkap berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan. Sumber legitimasi atas kekuasaan telah mempertimbangkan etika dari segi politik, sosiologi, hukum dan filsafat.

Jenis

Legitimasi pengetahuan

Kekuasaan merupakan salah satu sumber kebenaran yang dibangun melalui ilmu dan pengetahuan. Hubungan antara kekuasaan dan ilmu selalu berkaitan satu sama lain dengan kondisi sebanding. Penguasaan ilmu pengetahuan meningkatkan peluang perolehan kekuasaan. Legitimasi pengetahuan dapat diperoleh dengan jumlah metode yang digunakan untuk memperolehnya. Semakin banyak metode yang dapat membuktikan suatu pengetahuan maka legitimasinya semakin tinggi.

Legitimasi kekuasaan

Legitimasi kekuasaan merupakan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa negara. Tingkat legitimasi kekuasaan ditentukan oleh etika politik. Pertimbangan yang diberikan dalam etika poliitik terhadap legitimasi kekuasaan adalah mengenai sumber moral yang digunakan oleh penguasa dalam melaksanakan kewenangan atas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Selain itu, etika politik juga mengatur bentuk pertanggungjawaban penguasa terhadap masyarakat yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan.

Legitimasi ideologi

Legitimasi ideologi dibentuk oleh sekelompok individu yang memiliki kepercayaan mengenai cara hidup manusia dan pengaturannya dalam masyarakat. Pembentukan legitimasi ideologi memerlukan bantuan dari kekuasaan yang menjadi milik sekelompok individu tersebut. Legitimasi ideologi dapat memanfaatkan agama maupun ideologi lainnya. Legitimasi ideologi hanya dapat terjadi jika masyarakat dipimpin dengan asumsi bahwa kemimpinan harus memiliki ideologi tertentu. Sementara bagi kelompok masyarakat yang tidak memperdulikan jenis ideologi yang digunakan oleh negaranya, mereka tidak diberi kekuasaan dan hanya menuruti segala kebijakan yang dibentuk oleh kelompok yang menguasai negara dengan ideologi.

Legitimasi politik

Legitimasi politik dibentuk oleh kekuasaan lembaga legislatif dan kekuasaan lembaga eksekutif. Tingkat legitimasi politik dipengaruhi dan mempengaruhi hukum yang membentuk kekuasaan politik. Pada negara demokrasi, legitimasi poltik merupakan hasil dari kehendak rakyat yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Tujuan dari legitimasi politik di negara demokrasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kewarganegaraan.

Kekuasaan politik dapat memperoleh legitimasi politik dengan mematuhi etika politik. Legitimasi politik dapat diwujudkan melalui pemisahan kekuasaan dengan pembentukan parlemen. Model legitimasi politik ini mulai berkembang sejak abad ke-19 sebagai bentuk perwakilan pemerintah. Kewenangan parlemen untuk menetapkan undang-undang yang berlaku bagi masyarakat merupakan bentuk legitimasi bagi kekuasaan eksekutif dan kehakiman. Legitimasi politik dengan pembentukan parlemen mengurangi legitimasi lembaga legislatif. Selain itu, fungsi negara beralih ke legitimasi tradisi birokrasi yang bersifat teknokrasi.

Agen

Partai politik

Partai politik berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat yang mempertahankan legitimasi kewenangan pemerintah. Krisis legitimasi atas kewenangan pemerintah dapat dihilangkan jika partai politik memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Krisis legitimasi ini umumnya terbentuk dari perubahan struktur sosial di dalam masyarakat. Peran partai politik sebagai agen yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah dikaji dalam teoris situasi historik.

Metode

Kekerasan

Kekerasan dapat menjadi salah satu metode dalam pembentukan legitimasi di suatu negara. Pelakunya adalah para pemimpin negara yang menguasai aparatur sipil negara yang meliputi personil militer dan polisi. Tujuan pengadaan kekerasan umumnya digunakan untuk legitimasi terhadap suatu tatanan sosial atau politik tertentu. Pertentangan dengan kelompok kekerasan lainnya dilakukan dengan menggabungkan tindakan negosiasi, delegasi tugas, pencaplokan, pemberangusan atau pemusanahan. Negara yang menjadi agen kekerasan umumnya bertujuan hanya untuk memperoleh kekuasaan dengan sifat yang dominan.

Penerapan

Kekuasaan negara

Negara merupakan suau organisasi kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara dapat diperoleh jika warga negara memberikan legitimasi atas kekuasaan tersebut. Legitimasi ini dapat diberikan jika pemerintah suatu negara dibentuk bersama oleh warga negara. Selain itu, pemerintah suatu negara juga memperoleh legitimasi selama setiap keputusan yang dihasilkannya sebagai bentuk kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai pula dengan keinginan warga negaranya.

Rekayasa publik

Rekayasa publik dapat dibuat menggunakan ilmu sebagai legitimasi konseptual. Sistem politik yang dapat menghasilkan rekayasa publik adalah sistem demokrasi. Potensi rekayasa publik pada masa modern dapat terjadi melalui rekayasa politik karena demokrasi identik dengan ilmu modern dan politik modern. Dasar teori dan konsep ideal dari demokrasi dibentuk oleh ilmu politik modern. Rekayasa publik sebagai bagian dari rekayasa politik demokrasi terbentuk sebagai hasil dari produk ilmu politik modern.

Gerakan sosial

Gerakan sosial dapat memperoleh legitimasi secara tidak langsung dari teori-teori gerakan sosial. Legitimasi ini dibentuk oleh para pemikir sosialisme melalu perspektif mengenai gerakan sosial. Pembentukan legitimasi atas gerakan sosial dilakukan melalui penerbitan jurnal ilmiah dengan popularitas yang tinggi.

Referensi

  1. Ramlan, Surbakti (2007). Memahami Ilmu Politik (PDF). Jakarta: Grasindo. hlm. 92. 
  2. Firmanzah (2008). Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 21. ISBN 978-979-461-680-2. 
  3. ^ Duryat, M., Abdurohim, S., dan Permana, A. (2021). Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan. Indramayu: Penerbit Adab. hlm. 19. ISBN 978-623-6233-61-0. 
  4. ^ Maliki, Zainuddin (2018). Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 11. ISBN 979-420-721-7. 
  5. Haboddin, Muhtar (2017). Memahami Kekuassan Politik. Malang: UB Press. hlm. 56. ISBN 978-602-432-177-2. 
  6. Karianga, Hendra (2017). Carut-marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Politik. Jakarta: Kencana. hlm. 189. ISBN 978-602-422-199-7. 
  7. Wiradnyana, Ketut (2018). Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hlm. 59. ISBN 978-602-433-612-7. 
  8. Ramiyanto dan Karyadin (2020). Ilmu Negara. Sleman: Deepublish. hlm. 51. ISBN 978-623-02-0637-5. 
  9. Suadi, Amran (2019). Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika. Jakarta: Kencana. hlm. 146. ISBN 978-623-218-070-3. 
  10. Magnis-Suseno, Franz (2016). Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 360. ISBN 978-602-03-3470-7. 
  11. Mustofa, Syahrul (2019). Yudisialiasi Politik: Pertempuran dan Pergeseran Kekuasaan Politik dan Hukum dalam Judicial Review. Guepedia. hlm. 15. ISBN 978-623-229-120-1. 
  12. Sulaiman (2016). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (PDF). Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh. hlm. 31. ISBN 978-602-1620-46-5. 
  13. Isharyanto (2016). Ilmu Negara (PDF). Karanganyar: Oase Pustaka. hlm. 154–155. ISBN 978-602-6259-57-8. 
  14. Taufikurrahman (2017). Moh., Afandi, ed. Delegitimasi Partai Politik atas Hasil Sistem Pemilu Proporsional Terbuka. Pamekasan: Duta Media Publishing. hlm. 43. ISBN 978-602-6546-20-3. 
  15. Wilson, Ian Douglas (2019). Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru. Diterjemahkan oleh Suryana, Mirza Jaka. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri. hlm. 8. ISBN 978-979-1260-83-1. 
  16. Thalib, Abdul Rasyid (2006). Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. hlm. 85. ISBN 979-414-936-5. 
  17. Yuliantoro, M. Najib (2016). Setyawibawa, FX., ed. Ilmu dan Kapital: Sosiologi Ilmu Pengetahuan Pierre Bourdieu (PDF). Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius. hlm. 103–104. ISBN 978-979-21-4583-0. 
  18. Rusmanto, Joni (2012). Gerakan Sosial: Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelemahannya (PDF). Sidoarjo: Zifatama Publishing. hlm. 24. ISBN 978-602-18597-8-0. 

Pranala luar

  • (Prancis) Terry Olson, Paul Cassia, Le droit international, le droit européen et la hiérarchie des normes, Presses Universitaires de France, Mars 2006. ISBN 2-13-055494-6
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan 1 Sumber legitimasi telah berubah dari sudut pandang kekuatan fisik dan militer menjadi dukungan dari masyarakat secara masif 2 Organisasi yang memperoleh legitimasi akan memperoleh dukungan sumber daya dari lingkungannya 3 Sumber legitimasi yang utama adalah tradisi karisma atau instrumen rasional 4 Legitimasi terbentuk melalui komunitas yang memiliki keinginan dan tujuan bersama yang perwujudannya dalam bentuk kekuasaan 5 Daftar isi 1 Sumber 2 Jenis 2 1 Legitimasi pengetahuan 2 2 Legitimasi kekuasaan 2 3 Legitimasi ideologi 2 4 Legitimasi politik 3 Agen 3 1 Partai politik 4 Metode 4 1 Kekerasan 5 Penerapan 5 1 Kekuasaan negara 5 2 Rekayasa publik 5 3 Gerakan sosial 6 Referensi 7 Pranala luarSumber SuntingOrganisasi yang memiliki sumber legitimasi akan memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya Dampaknya organisasi akan mengalami peningkatan dalam perolehan sumber daya 3 Legitimasi secara umum bersumber dari tiga hal yaitu tradisi karisma atau instrumen rasional Sumber tradisi berarti bahwa legitimasi diperoleh sebagai akibat dari adanya kekuasaan yang dimiliki melalui tradisi Sementara sumber instrumen rasional berarti legitimasi diperoleh dari aturan legal rasional yang membentuk kekuasaan 4 Sumber legitimasi atas kekuasaan telah berubah dari kekuatan fisik dan militer menjadi dukungan penuh dari masyarakat khususnya pada legitimasi poltiik Efektivitas pengelolaan kekuasaan selalu memerlukan legitimasi agar kekuasaan dapat menjadi kewenangan Perubahan sumber legitimasi dapat terjadi karena perkembangan pemikiran pemikiran kritis dalam bidang filsafat dan politik Klaim atas kewenangan kekuasaan tidak lagi mengutamakan kekuatan fisik dari militer maupun keyakinan atas feodalisme dan teokrasi Peralihan sumber legitimasi ini merupakan akibat dari adanya kritik rasional filsafaf yang pengungkap berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan Sumber legitimasi atas kekuasaan telah mempertimbangkan etika dari segi politik sosiologi hukum dan filsafat 6 Jenis SuntingLegitimasi pengetahuan Sunting Kekuasaan merupakan salah satu sumber kebenaran yang dibangun melalui ilmu dan pengetahuan Hubungan antara kekuasaan dan ilmu selalu berkaitan satu sama lain dengan kondisi sebanding Penguasaan ilmu pengetahuan meningkatkan peluang perolehan kekuasaan Legitimasi pengetahuan dapat diperoleh dengan jumlah metode yang digunakan untuk memperolehnya Semakin banyak metode yang dapat membuktikan suatu pengetahuan maka legitimasinya semakin tinggi 7 Legitimasi kekuasaan Sunting Legitimasi kekuasaan merupakan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa negara 8 Tingkat legitimasi kekuasaan ditentukan oleh etika politik Pertimbangan yang diberikan dalam etika poliitik terhadap legitimasi kekuasaan adalah mengenai sumber moral yang digunakan oleh penguasa dalam melaksanakan kewenangan atas kekuasaan yang diberikan kepadanya Selain itu etika politik juga mengatur bentuk pertanggungjawaban penguasa terhadap masyarakat yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan 9 Legitimasi ideologi Sunting Legitimasi ideologi dibentuk oleh sekelompok individu yang memiliki kepercayaan mengenai cara hidup manusia dan pengaturannya dalam masyarakat Pembentukan legitimasi ideologi memerlukan bantuan dari kekuasaan yang menjadi milik sekelompok individu tersebut Legitimasi ideologi dapat memanfaatkan agama maupun ideologi lainnya Legitimasi ideologi hanya dapat terjadi jika masyarakat dipimpin dengan asumsi bahwa kemimpinan harus memiliki ideologi tertentu Sementara bagi kelompok masyarakat yang tidak memperdulikan jenis ideologi yang digunakan oleh negaranya mereka tidak diberi kekuasaan dan hanya menuruti segala kebijakan yang dibentuk oleh kelompok yang menguasai negara dengan ideologi 10 Legitimasi politik Sunting Legitimasi politik dibentuk oleh kekuasaan lembaga legislatif dan kekuasaan lembaga eksekutif Tingkat legitimasi politik dipengaruhi dan mempengaruhi hukum yang membentuk kekuasaan politik Pada negara demokrasi legitimasi poltik merupakan hasil dari kehendak rakyat yang merupakan bentuk kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum Tujuan dari legitimasi politik di negara demokrasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kewarganegaraan 11 Kekuasaan politik dapat memperoleh legitimasi politik dengan mematuhi etika politik 12 Legitimasi politik dapat diwujudkan melalui pemisahan kekuasaan dengan pembentukan parlemen Model legitimasi politik ini mulai berkembang sejak abad ke 19 sebagai bentuk perwakilan pemerintah Kewenangan parlemen untuk menetapkan undang undang yang berlaku bagi masyarakat merupakan bentuk legitimasi bagi kekuasaan eksekutif dan kehakiman Legitimasi politik dengan pembentukan parlemen mengurangi legitimasi lembaga legislatif Selain itu fungsi negara beralih ke legitimasi tradisi birokrasi yang bersifat teknokrasi 13 Agen SuntingPartai politik Sunting Partai politik berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat yang mempertahankan legitimasi kewenangan pemerintah Krisis legitimasi atas kewenangan pemerintah dapat dihilangkan jika partai politik memperoleh kepercayaan dari masyarakat Krisis legitimasi ini umumnya terbentuk dari perubahan struktur sosial di dalam masyarakat Peran partai politik sebagai agen yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintah dikaji dalam teoris situasi historik 14 Metode SuntingKekerasan Sunting Kekerasan dapat menjadi salah satu metode dalam pembentukan legitimasi di suatu negara Pelakunya adalah para pemimpin negara yang menguasai aparatur sipil negara yang meliputi personil militer dan polisi Tujuan pengadaan kekerasan umumnya digunakan untuk legitimasi terhadap suatu tatanan sosial atau politik tertentu Pertentangan dengan kelompok kekerasan lainnya dilakukan dengan menggabungkan tindakan negosiasi delegasi tugas pencaplokan pemberangusan atau pemusanahan Negara yang menjadi agen kekerasan umumnya bertujuan hanya untuk memperoleh kekuasaan dengan sifat yang dominan 15 Penerapan SuntingKekuasaan negara Sunting Negara merupakan suau organisasi kekuasaan Kekuasaan yang dimiliki oleh negara dapat diperoleh jika warga negara memberikan legitimasi atas kekuasaan tersebut Legitimasi ini dapat diberikan jika pemerintah suatu negara dibentuk bersama oleh warga negara Selain itu pemerintah suatu negara juga memperoleh legitimasi selama setiap keputusan yang dihasilkannya sebagai bentuk kewenangan yang diberikan kepadanya sesuai pula dengan keinginan warga negaranya 16 Rekayasa publik Sunting Rekayasa publik dapat dibuat menggunakan ilmu sebagai legitimasi konseptual Sistem politik yang dapat menghasilkan rekayasa publik adalah sistem demokrasi Potensi rekayasa publik pada masa modern dapat terjadi melalui rekayasa politik karena demokrasi identik dengan ilmu modern dan politik modern Dasar teori dan konsep ideal dari demokrasi dibentuk oleh ilmu politik modern Rekayasa publik sebagai bagian dari rekayasa politik demokrasi terbentuk sebagai hasil dari produk ilmu politik modern 17 Gerakan sosial Sunting Gerakan sosial dapat memperoleh legitimasi secara tidak langsung dari teori teori gerakan sosial Legitimasi ini dibentuk oleh para pemikir sosialisme melalu perspektif mengenai gerakan sosial Pembentukan legitimasi atas gerakan sosial dilakukan melalui penerbitan jurnal ilmiah dengan popularitas yang tinggi 18 Referensi Sunting Ramlan Surbakti 2007 Memahami Ilmu Politik PDF Jakarta Grasindo hlm 92 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Firmanzah 2008 Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi Jakarta Yayasan Obor Indonesia hlm 21 ISBN 978 979 461 680 2 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b Duryat M Abdurohim S dan Permana A 2021 Mengasah Jiwa Kepemimpinan Peran Organisasi Kemahasiswaan Indramayu Penerbit Adab hlm 19 ISBN 978 623 6233 61 0 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link a b Maliki Zainuddin 2018 Sosiologi Politik Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik Yogyakarta Gadjah Mada University Press hlm 11 ISBN 979 420 721 7 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Haboddin Muhtar 2017 Memahami Kekuassan Politik Malang UB Press hlm 56 ISBN 978 602 432 177 2 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Karianga Hendra 2017 Carut marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Perspektif Hukum dan Politik Jakarta Kencana hlm 189 ISBN 978 602 422 199 7 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Wiradnyana Ketut 2018 Michel Foucault Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia hlm 59 ISBN 978 602 433 612 7 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Ramiyanto dan Karyadin 2020 Ilmu Negara Sleman Deepublish hlm 51 ISBN 978 623 02 0637 5 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Suadi Amran 2019 Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia dan Etika Jakarta Kencana hlm 146 ISBN 978 623 218 070 3 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Magnis Suseno Franz 2016 Etika Politik Prinsip Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern Jakarta Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama hlm 360 ISBN 978 602 03 3470 7 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mustofa Syahrul 2019 Yudisialiasi Politik Pertempuran dan Pergeseran Kekuasaan Politik dan Hukum dalam Judicial Review Guepedia hlm 15 ISBN 978 623 229 120 1 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Sulaiman 2016 Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi PDF Banda Aceh Yayasan PeNA Banda Aceh hlm 31 ISBN 978 602 1620 46 5 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Isharyanto 2016 Ilmu Negara PDF Karanganyar Oase Pustaka hlm 154 155 ISBN 978 602 6259 57 8 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Taufikurrahman 2017 Moh Afandi ed Delegitimasi Partai Politik atas Hasil Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Pamekasan Duta Media Publishing hlm 43 ISBN 978 602 6546 20 3 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Wilson Ian Douglas 2019 Politik Jatah Preman Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru Diterjemahkan oleh Suryana Mirza Jaka Tangerang Selatan CV Marjin Kiri hlm 8 ISBN 978 979 1260 83 1 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Thalib Abdul Rasyid 2006 Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia PT Citra Aditya Bakti hlm 85 ISBN 979 414 936 5 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Yuliantoro M Najib 2016 Setyawibawa FX ed Ilmu dan Kapital Sosiologi Ilmu Pengetahuan Pierre Bourdieu PDF Yogyakarta Penerbit PT Kanisius hlm 103 104 ISBN 978 979 21 4583 0 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Rusmanto Joni 2012 Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelemahannya PDF Sidoarjo Zifatama Publishing hlm 24 ISBN 978 602 18597 8 0 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pranala luar Sunting Prancis Terry Olson Paul Cassia Le droit international le droit europeen et la hierarchie des normes Presses Universitaires de France Mars 2006 ISBN 2 13 055494 6 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Legitimasi amp oldid 23853806