www.wikidata.id-id.nina.az

Hizbut Tahrir Hizb ut Tahrir Arab حزب التحرير Ḥizb at Taḥrīr Partai Pembebasan adalah organisasi politik pan Islamis yan

Hizbut Tahrir

Hizb ut-Tahrir (Arab: حزب التحرير Ḥizb at-Taḥrīr; Partai Pembebasan) adalah organisasi politik pan-Islamis, yang menganggap "ideologinya sebagai ideologi Islam", yang tujuannya membentuk "Khilafah Islam" atau negara Islam. Kekhalifahan baru akan menyatukan komunitas Muslim (Ummah) dalam negara Islam kesatuan (bukan federal) dari negara-negara mayoritas Muslim. Mulai dari Maroko di Afrika Utara ke Filipina selatan di Asia Tenggara. Negara yang diusulkan akan menegakkan hukum Syariah Islam, kembali ke "tempat yang selayaknya sebagai negara pertama di dunia", dan membawa "dakwah Islam" ke seluruh dunia. Sampai pertengahan 2015 organisasi ini dilarang di Jerman, Rusia, Cina, Mesir, Turki, dan semua negara Arab kecuali Lebanon, Yaman dan UEA. Organisasi ini terlibat dalam "politik kebencian" dan intoleransi yang memberikan pembenaran ideologis untuk kekerasan; memanggil pelaku bom bunuh diri sebagai "martir", menuduh negara-negara barat melancarkan perang terhadap Islam dan Muslim, dan menyerukan penghancuran umat Hindu di Kashmir, orang Rusia di Chechnya dan orang Yahudi di Israel; sampai "negara Islam" telah didirikan.

Hizbut Tahrir
حزب التحرير
Ketua umumSyeikh Atha' Abu Rasytah
PendiriSyekh Taqiyuddin An Nabhani
Dibentuk1953 di Yerusalem Timur, Tepi Barat, Yordania
Dibubarkan2017 (Indonesia)
Kantor pusatBeirut, Lebanon
KeanggotaanJutaan pengikut (perkiraan)
IdeologiPan Islamisme
Islamisme
Supremasisme Muslim
Khalifisme
Salafisme
Jihadisme
Anti-sekularisme
Sentimen anti-Barat
Sentimen anti-Hindu
Sentimen anti-Kristen
Anti-nasionalisme
Antisemitisme
Anti-Zionisme
Anti-demokrasi
Anti-liberalisme
Anti-komunisme
Antikapitalisme
Afiliasi internasionalMancanegara
Bendera
Situs web
www.hizb-ut-tahrir.org

Latar belakang pendirian

Hizbut Tahrir didirikan sebagai harokah Islam yang bertujuan mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada "hukum-hukum Allah" yakni "hukum Islam", memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak "Islami"/"kufur" agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara barat. Hizbut Tahrir juga bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan Islam warisan Muhammad dan Khulafaur Rasyidin yakni "Khilafah Islamiyah" di dunia, sehingga hukum Islam dapat diberlakukan kembali.

Keharusan Berdirinya Partai-partai Politik Menurut Syariat

Berdirinya Hizbut Tahrir, sebagaimana telah disebutkan, adalah dalam rangka memenuhi seruan Allah dalam QS.Ali Imran, “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat.” Dalam ayat ini, sesungguhnya Allah telah memerintahkan umat Islam agar di antara mereka ada suatu jamaah (kelompok) yang terorganisasi. Kelompok ini memiliki dua tugas: (1) mengajak pada al-Khayr, yakni mengajak pada al-Islâm; (2) memerintahkan kebajikan (melaksanakan syariat) dan mencegah kemungkaran (mencegah pelanggaran terhadap syariat).

Perintah untuk membentuk suatu jamaah yang terorganisasi di sini memang sekadar menunjukkan adanya sebuah tuntutan (thalab) dari Allah. Namun, terdapat qarînah (indikator) lain yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, aktivitas yang telah ditentukan oleh ayat ini yang harus dilaksanakan oleh kelompok yang terorganisasi tersebut—yakni mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar—adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam. Kewajiban ini telah diperkuat oleh banyak ayat lain dan sejumlah hadis Muhammad. Muhammad, misalnya, bersabda, “Demi Zat Yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian (mempunyai dua pilihan): melaksanakan amar makruf nahi mungkar ataukah Allah benar-benar akan menimpakan siksaan dari sisi-Nya. Kemudian, setelah itu kalian berdoa, tetapi doa kalian itu tidak akan dikabulkan.” (H.R. At-Turmudzî, hadits no. 2259). Hadis di atas merupakan salah satu qarînah (indikator) yang menunjukkan bahwa thalab (tuntutan) tersebut bersifat tegas dan perintah yang terkandung di dalamnya hukumnya adalah wajib.

Jamaah terorganisasi yang dimaksud haruslah berbentuk partai politik. Kesimpulan ini dapat dilihat dari segi: (1) ayat di atas telah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jamaah; (2) ayat di atas juga telah membatasi aktivitas jamaah yang dimaksud, yaitu mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahyi munkar.

Sementara itu, aktivitas amar makruf nahi mungkar di dalamnya mencakup upaya menyeru para penguasa agar mereka berbuat kebajikan (melaksanakan syariat Islam) dan mencegah mereka berbuat kemungkaran (melaksanakan sesuatu yang tidak bersumber dari syariat, misalnya, bersikap zalim, fasik, dan lain-lain). Bahkan, inilah bagian terpenting dalam aktivitas amar makruf nahi mungkar, yaitu mengawasi para penguasa dan menyampaikan nasihat kepada mereka. Aktivitas-aktivitas seperti ini jelas merupakan salah satu aktivitas politik, bahkan termasuk aktivitas politik yang amat penting. Aktivitas politik ini merupakan ciri utama dari partai-partai politik yang ada. Dengan demikian, ayat di atas menunjukkan pada adanya kewajiban mendirikan partai-partai politik.

Akan tetapi, ayat tersebut di atas memberi batasan bahwa kelompok-kelompok yang terorganisasi tadi mesti berbentuk partai-partai Islam. Sebab, tugas yang telah ditentukan oleh ayat tersebut—yakni mendakwahkan kepada Islam dan mewujudkan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan hukum-hukum Islam—tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali oleh organisasi-organisasi dan partai-partai Islam. Partai Islam adalah partai yang berasaskan akidah Islam; partai yang mengadopsi dan menetapkan ide-ide, hukum-hukum, dan solusi-solusi (atas berbagai problematika umat) yang Islami; serta partai yang tharîqah (metode) operasionalnya adalah metode Muhammad.

Oleh karena itu, tidak dibolehkan organisasi-organisasi/partai-partai politik yang ada di tengah-tengah umat Islam berdiri di atas dasar selain Islam, baik dari segi fikrah (ide dasar) maupun tharîqah (metode)-nya. Hal ini, di samping karena Allah telah memerintahkan demikian, juga karena Islam adalah satu-satunya mabda’ (ideologi) yang benar dan layak di muka bumi ini. Islam adalah mabda’ yang bersifat universal, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat memberikan jalan pemecahan kepada manusia (atas berbagai problematikan mereka, penerj.) secara manusiawi. Oleh karena itu, Islam telah mengarahkan potensi hidup manusia—berupa gharâ’iz (nalurinaluri) dan h ajât ‘udhawiyyah (tuntutan jasmani), mengaturnya, dan mengatur pemecahannya dengan suatu tatanan yang benar; tidak mengekang dan tidak pula melepaskannya sama sekali; tidak ada saling mendominasi antara satu gharîzah (naluri) atas gharîzah (naluri) yang lain. Islam adalah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan.

Allah telah mewajibkan umat Islam agar selalu terikat dengan hukumhukum Islam secara keseluruhan, baik menyangkut hubungannya dengan Pencipta mereka, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah akidah dan ibadah; menyangkut hubungannya dengan dirinya sendiri, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah akhlak, makanan, pakaian, dan lain-lain; ataupun menyangkut hubungannya dengan sesama manusia, seperti hukum-hukum yang mengatur masalah muamalat dan perundang-undangan. Allah juga telah mewajibkan umat Islam agar menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka, menjalankan pemerintahan Islam, serta menjadikan hukum-hukum syariat yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Muhammad sebagai konstitusi dan sistem perundang-undangan mereka. Allah berfirman: Putuskanlah perkara di antara manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepada kalian. (QS al-Mâ’idah [5]: 48).

Hendaklah kalian memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka, jangan sampai mereka memalingkan kalian dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepada kalian. (QS al-Mâ’idah [5]: 49).

Oleh karena itu, Islam memandang bahwa tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam merupakan sebuah tindakan kekufuran, sebagaimana firman-Nya: Siapa saja yang tidak memutuskan perkara (menjalankan urusan pemerintahan) berdasarkan wahyu yang telah diturunkan Allah, berarti mereka itulah orang-orang kafir. (QS al-Mâ’idah [5]: 44).

Semua mabda’ (ideologi) selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme (termasuk pada fase akhirnya komunisme), tidak lain merupakan ideologi-ideologi destruktif dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ideologi-ideologi tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya dan telah terbukti cacat-celanya. Semua ideologi yang ada selain Islam tersebut bertentangan dengan Islam dan hukumhukumnya. Oleh karena itu, upaya mengambil dan meyebarluaskannya serta dan membentuk organisasi/partai berdasarkan ideologi-ideologi tersebut adalah termasuk tindakan yang diharamkan oleh Islam. Dengan demikian, organisasi/partai umat Islam wajib berdasarkan Islam semata, baik ide maupun metodenya. Umat Islam haram membentuk organisasi/partai atas dasar kapitalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, patriotisme, primordialisme (sektarianisme), aristokrasi, atau tarekat freemasonry. Umat Islam juga haram menjadi anggota ataupun simpatisan partai-partai di atas karena semuanya merupakan partai-partai kufur yang mengajak kepada kekufuran. Padahal Allah telah berfirman: Barangsiapa yang mencari agama (cara hidup) selain Islam, niscaya tidak akan diterima, sementara di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. (QS Ali Imran [3]: 85). Allah juga berfirman dalam ayat yang kami jadikan patokan di sini, yaitu, mengajak kepada kebaikan, yang dapat diartikan dengan mengajak pada Islam.

Sementara itu, Muhammad bersabda, “Barangsiapa yang melakukan suatu amal-perbuatan yang bukan termasuk urusan kami, berarti amal-perbuatan itu tertolak.” (H.R. Muslim, hadis no. 1718). Muhammad juga bersabda, “Barangsiapa yang mengajak orang pada ashabiyah (primordialisme, sektarianisme, nasionalisme) tidaklah termasuk golongan kami.” (H.R. Abû Dâwud, hadis no. 5121). Berkaitan dengan hal di atas, upaya untuk membangkitkan umat dari kemerosotan yang dideritanya; membebaskan mereka dari ide-ide, sistem, dan hukum-hukum kufur; serta melepaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara-negara kafir, sesungguhnya dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan taraf berpikir mereka. Upaya riilnya adalah dengan melakukan reformasi total dan fundamental atas ide-ide dan persepsi-persepsi yang telah menyebabkan kemerosotan mereka. Setelah itu, ditanamkan di dalam benak umat ide-ide dan pemahaman-pemahaman Islam yang benar. Upaya demikian diharapkan dapat menciptakan perilaku umat dalam kehidupan ini yang sesuai dengan ide-ide dan hukum-hukum Islam.

Tujuan

Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan: (1) melangsungkan kembali kehidupan Islam; (2) mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dâr al-Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam. Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan dawlah Islam. Dawlah ini adalah dawlah-khilâfah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati. Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Muhammad serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di samping itu, aktivitas Hizbut Tahrir dimaksudkan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali negaranegara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Hizbut Tahrir juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali dawlah Islam sebagai negara terkemuka di dunia—sebagaimana yang telah terjadi pada masa silam; sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam

Keanggotaan Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir menerima anggota dari kalangan umat Islam, baik pria maupun wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan dan dari suku apapun. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai untuk seluruh umat Islam. Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturannya tanpa memandang lagi ras-ras kebangsaan, warna kulit, maupun mazhab-mazhab mereka.

Hizbut Tahrir melihat semuanya dari pandangan Islam. Para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir dipersatukan dan diikat oleh akidah Islam, kematangan mereka dalam penguasaan ide-ide (Islam) yang diemban oleh Hizbut Tahrir, serta komitmen mereka untuk mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Mereka sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya ia terlibat secara intens dengan Hizb; berinteraksi langsung dengan dakwah bersama Hizb; serta mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizb. Dengan kata lain, ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir adalah akidah Islam dan tsaqâfah (ide-ide) Hizb yang sepenuhnya diambil dari dari akidah ini. Halaqah-halaqah atau pembinaan wanita di dalam tubuh Hizbut Tahrir terpisah deri halaqah-halaqah pria. Yang memimpin halaqah-halaqah wanita adalah para suami, para muhrimnya, atau sesama wanita itu sendiri.


Pembubaran di Indonesia

Artikel utama: Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Pemerintah Indonesia secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pembubaran HTI dilandasi atas ideologi yang mereka bawa, pendirian negara syariah, dinilai "tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945". Organisasi radikal HTI dianggap mengancam eksistensi demokrasi yang telah dinikmati bangsa Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru. Atas dasar itulah, pemerintah membubarkan HTI.

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertarungan demokrasi dan radikalisme di Indonesia, Sosiologi mengenal dua kerangka berpikir, yaitu dikotomi-negasi dan dynamos-dialektis. Perspektif dikotomi-negasi menganggap demokrasi dan radikalisme saling mengancam dan membunuh satu-sama lain. Radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi, sedangkan demokrasi dinilai akan mengancam posisi radikalisme. Contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas-ormas radikal. Sedangkan perspektif dinamis-dialektis melihat radikalisme dan demokrasi dalam hubungan yang sebab-akibat. Kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang telah disepakati. Dalam konteks sosio-historis pun, radikalisme dinilai telah saling berdialektika secara dinamis untuk bersama-sama membangun atau menghancurkan dan membunuh atau menghidupkan struktur sosial dan politik di Indonesia.

Alasan pembubaran

Tiga alasan utama pembubaran HTI yang dipaparkan oleh Menko Polhukam Wiranto yaitu:

  • Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
  • Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
  • Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain dari alasan utama tersebut, sebelumnya telah banyak beredar statement-statement dari para pegiat HTI yang menentang dasar negara Pancasila dan UUD 45 dan menyebutkan bahwa Pancasila dan UUD 45 tersebut adalah sistim thaghut yang harus ditinggalkan sehingga akhirnya menimbulkan keresahan dimasyarakat. Keresahan masyarakat tersebut akhirnya mendorong pemerintah mengeluarkan PERPPU tentang organisasi masyarakat yang berujung dibubarkannya ormas Hizbut tahrir Indonesia ini.

Referensi

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ata_Abu_Rashta Wikipedia English - Ata Abu Rashta
  2. For Allah and the caliphate 2011-09-20 di Wayback Machine., New Statesman, 13 September 2004
  3. ^ "Can the Muslim world really unite?". hizb.org.uk. March 4, 2010. Diakses tanggal 15 January 2016. 
  4. ^ Commins, David (1991). "Taqi al-Din al-Nabhani and the Islamic Liberation Party" (PDF). The Muslim World. 81 (3–4): 194–211. doi:10.1111/j.1478-1913.1991.tb03525.x. Diakses tanggal 6 March 2016. 
  5. ^ Sandra Laville "Banned groups with roots in UK appeal to disaffected young Muslims," The Guardian (6 August 2005).
  6. ^ Lambroschini, Sophie. "Germany: Court Appeal By Hizb Ut-Tahrir Highlights Balancing Act Between Actions, Intentions", Radio Free Europe/Radio Liberty, 26 October 2004.
  7. ^ Hizb ut-Tahrir (3/11/1999)
  8. ^ . Khilafa.com. Hizb ut-Tahrir. 21 May 2001. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 June 2001. Diakses tanggal 8 February 2016. 
  9. Macedo, Diane (July 17, 2009). "Islamic Supremacist Group Holds First U.S. Conference". Fox News. Diakses tanggal 2019-12-14. 
  10. ^ Draft Constitution of the Khilafah State, 2011: Article 16
  11. Draft Constitution of the Khilafah State, 2011: Article 26
  12. an-Nabhani, Taqiuddin (1998). The Islamic State (PDF). London: De-Luxe Printers. hlm. 240–276. ISBN 978-1-89957-400-1. 
  13. an-Nabhani, The Islamic State, 1998: p.240–276
  14. Glazov, Ramon (July 2014). "The caliphate's troll vanguard". Overland. Diakses tanggal 13 February 2016. 
  15. The Ummah's Charter. Hizb ut-tahrir. 1989. hlm. 85. Diakses tanggal 6 February 2016. Indeed, Allah (swt) has ordered the Muslims to carry the Da’wah to all mankind and to bring them into the Khilafah state. He (swt) has legislated Jihad as a method to carry the Da’wah. So the state must rise to declare Jihad against the Kuffar without any lenience or hesitation. 
  16. Hizb ut-Tahrir, Hizb ut-Tahrir, p.67
  17. ^ Rich, Dave (July 2015). "Why is the Guardian giving a platform to Hizb ut-Tahrir?". Left Foot Forward. Diakses tanggal 28 January 2016. 
  18. Ahmed & Stuart, Hizb Ut-Tahrir, 2009: p.3, 20–25
  19. Whine, Michael (4 August 2006). (PDF). Thecst.org.uk. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-05-25. Diakses tanggal 18 March 2015. 
  20. Ahmed & Stuart, Hizb Ut-Tahrir, 2009: p.40
  21. "Adopting Secularism in Government is Apostasy from Islam". islamic system. 3 July 1996. Diakses tanggal 11 February 2016. 
  22. ^ An Open Letter to the Muslims in Britain regarding the Dangerous Call of Integration' [Hizb ut-Tahrir Britain Leaflet, posted on Ummah.com Forum], 17 May 2002 
  23. ‘Adopting Secularism in Government is Apostasy from islam’, Hizb ut-Tahrir Leaflet, 2 July 1996. An internet archive search reveals this leaflet was posted on Khilafah.com. See [accessed 31 August 2009]. This leaflet is currently uploaded on HT Pakistan's website, available at http://www.hizb-pakistan.org/home/leaflets/leaflets-international/adopting-secularism-in-government-is-apostasyfrom-islam 2020-05-31 di Wayback Machine. [accessed 31 August 2009]
  24. ^ "Background: the Guardian and Dilpazier Aslam". The Guardian. 22 July 2005. Diakses tanggal 1 March 2016. 
  25. ^ Tom Harper (30 September 2007). . Telegraph.co.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-06-23. Diakses tanggal 26 December 2015. 
  26. ^ Taji-Farouki, Suha (2003). "Islamists and the Threat of Jihad: Hizb al-Tahrir and Al-Muhajiroun on Israel and the Jews". Dalam Turner, Bryan S. Islam: Islam and social movements, Volume 4. London, New York: Taylor & Francis. hlm. 238. ISBN 978-0-415-12351-8. 
  27. "News from Khilafah Conference 2013: Nationalism weakened the unity of Muslim Ummah". Khilafah. 13 May 2013. Diakses tanggal 15 May 2016. HTI Press. Abdillah, a representative of Hizb ut Tahrir-Batam, confirmed that nationalism is dangerous for Muslim beliefs. Nationalism is a sense of identity with the nation. 
  28. ^ Baran, Hizb ut-Tahrir: Islam's Political Insurgency, 2004:24
  29. Hizbut Tahrir, System of Islam, 2002: p.37-8
  30. SAAD HASAN (8 September 2017). "The lingering shadow of Hizb-ut-Tahrir" (dalam bahasa Inggris). 
  31. Ahmed & Stuart, Hizb Ut-Tahrir, 2009: p.3
  32. ^ . Hizb-ut-Tahrir. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 September 2007. Diakses tanggal 14 January 2016. 
  33. "Islamist groups urge Muslim Danes to boycott election, saying democracy 'incompatible' with Islam". rt.com. 5 June 2015. Diakses tanggal 23 February 2016. 
  34. Brandon, James. "Hizb-ut-Tahrir's Growing Appeal in the Arab World". www.jamestown.org. The Jamestown Foundation. Diakses tanggal 29 January 2015. 
  35. ^ Sardar, Ziauddin (14 November 2005). . New Statesman. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-05-11. Diakses tanggal 14 January 2016. 
  36. Ahmed & Stuart, Hizb Ut-Tahrir, 2009: p.45
  37. "Programmes - Newsnight - Hizb ut Tahrir". BBC News. Diakses tanggal 26 December 2015. 
  38. . Hizb ut-Tahrir Wilayah Bangladesh. 25 October 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-26. Diakses tanggal 17 February 2016. 
  39. "'Press Conference: Hizb ut-Tahrir Britain launches 'Stand For Islam' mobilisation campaign', Hizb ut-Tahrir Britain Press Release". hizb.org.uk. 17 April 2007. And there is no longer any doubt that this really is a war on Islam whether or not they call it a war on terror. [pranala nonaktif]
  40. Hizb ut-Tahrir al-Islami on Global Security.org| last update 11-07-2011
  41. "Hizbut Tahrir Indonesia - Tentang Kami" (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2013-03-31. 
  42. Nasional Kompas: HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah diakses 19 Juli 2017
  43. News Detik: HTI Dibubarkan, Jokowi: Kami Dapat Masukan Termasuk dari Ulama diakses 19 Juli 2017
  44. ^ Jones, Sydney. 2015. Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia. Jakarta: PUSAD Paramadina
  45. ^ Ikhwan, Hakimul. 2010. Eksklusi dan Radikalisme di Indonesia. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada

Bibliografi

Pranala luar

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Hizb ut Tahrir Arab حزب التحرير Ḥizb at Taḥrir Partai Pembebasan adalah organisasi politik pan Islamis yang menganggap ideologinya sebagai ideologi Islam yang tujuannya membentuk Khilafah Islam atau negara Islam Kekhalifahan baru akan menyatukan komunitas Muslim Ummah 3 dalam negara Islam kesatuan bukan federal 10 dari negara negara mayoritas Muslim 31 Mulai dari Maroko di Afrika Utara ke Filipina selatan di Asia Tenggara Negara yang diusulkan akan menegakkan hukum Syariah Islam 32 kembali ke tempat yang selayaknya sebagai negara pertama di dunia 32 dan membawa dakwah Islam ke seluruh dunia Sampai pertengahan 2015 organisasi ini dilarang di Jerman Rusia Cina Mesir Turki 33 dan semua negara Arab kecuali Lebanon Yaman dan UEA 34 Organisasi ini terlibat dalam politik kebencian 35 dan intoleransi yang memberikan pembenaran ideologis untuk 36 kekerasan 35 memanggil pelaku bom bunuh diri sebagai martir 37 menuduh negara negara barat melancarkan perang terhadap Islam dan Muslim 38 39 dan menyerukan penghancuran umat Hindu di Kashmir orang Rusia di Chechnya dan orang Yahudi di Israel 25 sampai negara Islam telah didirikan 40 Hizbut Tahrirحزب التحريرKetua umumSyeikh Atha Abu Rasytah 1 PendiriSyekh Taqiyuddin An NabhaniDibentuk1953 di Yerusalem Timur Tepi Barat YordaniaDibubarkan2017 Indonesia Kantor pusatBeirut LebanonKeanggotaanJutaan pengikut perkiraan 2 IdeologiPan Islamisme 3 4 Islamisme 3 4 Supremasisme Muslim 5 6 7 8 9 Khalifisme 10 11 12 13 Salafisme 14 Jihadisme 15 16 17 18 19 Anti sekularisme 20 21 22 23 Sentimen anti Barat 22 24 Sentimen anti Hindu 22 25 Sentimen anti Kristen 26 Anti nasionalisme 27 Antisemitisme 5 7 8 24 26 Anti Zionisme 4 6 Anti demokrasi 5 7 8 28 Anti liberalisme 17 28 Anti komunisme 29 Antikapitalisme 30 Afiliasi internasionalMancanegaraBenderaSitus webwww hizb ut tahrir org Daftar isi 1 Latar belakang pendirian 1 1 Keharusan Berdirinya Partai partai Politik Menurut Syariat 1 2 Tujuan 1 3 Keanggotaan Hizbut Tahrir 2 Pembubaran di Indonesia 2 1 Alasan pembubaran 3 Referensi 4 Bibliografi 5 Pranala luarLatar belakang pendirianHizbut Tahrir didirikan sebagai harokah Islam yang bertujuan mengembalikan kaum muslimin untuk kembali taat kepada hukum hukum Allah yakni hukum Islam memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak Islami kufur agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara barat Hizbut Tahrir juga bertujuan untuk membangun kembali pemerintahan Islam warisan Muhammad dan Khulafaur Rasyidin yakni Khilafah Islamiyah di dunia sehingga hukum Islam dapat diberlakukan kembali 41 Keharusan Berdirinya Partai partai Politik Menurut Syariat Berdirinya Hizbut Tahrir sebagaimana telah disebutkan adalah dalam rangka memenuhi seruan Allah dalam QS Ali Imran Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat Dalam ayat ini sesungguhnya Allah telah memerintahkan umat Islam agar di antara mereka ada suatu jamaah kelompok yang terorganisasi Kelompok ini memiliki dua tugas 1 mengajak pada al Khayr yakni mengajak pada al Islam 2 memerintahkan kebajikan melaksanakan syariat dan mencegah kemungkaran mencegah pelanggaran terhadap syariat Perintah untuk membentuk suatu jamaah yang terorganisasi di sini memang sekadar menunjukkan adanya sebuah tuntutan thalab dari Allah Namun terdapat qarinah indikator lain yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut adalah suatu keniscayaan Oleh karena itu aktivitas yang telah ditentukan oleh ayat ini yang harus dilaksanakan oleh kelompok yang terorganisasi tersebut yakni mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahi mungkar adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam Kewajiban ini telah diperkuat oleh banyak ayat lain dan sejumlah hadis Muhammad Muhammad misalnya bersabda Demi Zat Yang diriku berada di tangan Nya sungguh kalian mempunyai dua pilihan melaksanakan amar makruf nahi mungkar ataukah Allah benar benar akan menimpakan siksaan dari sisi Nya Kemudian setelah itu kalian berdoa tetapi doa kalian itu tidak akan dikabulkan H R At Turmudzi hadits no 2259 Hadis di atas merupakan salah satu qarinah indikator yang menunjukkan bahwa thalab tuntutan tersebut bersifat tegas dan perintah yang terkandung di dalamnya hukumnya adalah wajib Jamaah terorganisasi yang dimaksud haruslah berbentuk partai politik Kesimpulan ini dapat dilihat dari segi 1 ayat di atas telah memerintahkan kepada umat Islam agar di antara mereka ada sekelompok orang yang membentuk suatu jamaah 2 ayat di atas juga telah membatasi aktivitas jamaah yang dimaksud yaitu mendakwahkan Islam dan melaksanakan amar makruf nahyi munkar Sementara itu aktivitas amar makruf nahi mungkar di dalamnya mencakup upaya menyeru para penguasa agar mereka berbuat kebajikan melaksanakan syariat Islam dan mencegah mereka berbuat kemungkaran melaksanakan sesuatu yang tidak bersumber dari syariat misalnya bersikap zalim fasik dan lain lain Bahkan inilah bagian terpenting dalam aktivitas amar makruf nahi mungkar yaitu mengawasi para penguasa dan menyampaikan nasihat kepada mereka Aktivitas aktivitas seperti ini jelas merupakan salah satu aktivitas politik bahkan termasuk aktivitas politik yang amat penting Aktivitas politik ini merupakan ciri utama dari partai partai politik yang ada Dengan demikian ayat di atas menunjukkan pada adanya kewajiban mendirikan partai partai politik Akan tetapi ayat tersebut di atas memberi batasan bahwa kelompok kelompok yang terorganisasi tadi mesti berbentuk partai partai Islam Sebab tugas yang telah ditentukan oleh ayat tersebut yakni mendakwahkan kepada Islam dan mewujudkan amar makruf nahi mungkar sesuai dengan hukum hukum Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali oleh organisasi organisasi dan partai partai Islam Partai Islam adalah partai yang berasaskan akidah Islam partai yang mengadopsi dan menetapkan ide ide hukum hukum dan solusi solusi atas berbagai problematika umat yang Islami serta partai yang thariqah metode operasionalnya adalah metode Muhammad Oleh karena itu tidak dibolehkan organisasi organisasi partai partai politik yang ada di tengah tengah umat Islam berdiri di atas dasar selain Islam baik dari segi fikrah ide dasar maupun thariqah metode nya Hal ini di samping karena Allah telah memerintahkan demikian juga karena Islam adalah satu satunya mabda ideologi yang benar dan layak di muka bumi ini Islam adalah mabda yang bersifat universal sesuai dengan fitrah manusia dan dapat memberikan jalan pemecahan kepada manusia atas berbagai problematikan mereka penerj secara manusiawi Oleh karena itu Islam telah mengarahkan potensi hidup manusia berupa ghara iz nalurinaluri dan h ajat udhawiyyah tuntutan jasmani mengaturnya dan mengatur pemecahannya dengan suatu tatanan yang benar tidak mengekang dan tidak pula melepaskannya sama sekali tidak ada saling mendominasi antara satu gharizah naluri atas gharizah naluri yang lain Islam adalah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan Allah telah mewajibkan umat Islam agar selalu terikat dengan hukumhukum Islam secara keseluruhan baik menyangkut hubungannya dengan Pencipta mereka seperti hukum hukum yang mengatur masalah akidah dan ibadah menyangkut hubungannya dengan dirinya sendiri seperti hukum hukum yang mengatur masalah akhlak makanan pakaian dan lain lain ataupun menyangkut hubungannya dengan sesama manusia seperti hukum hukum yang mengatur masalah muamalat dan perundang undangan Allah juga telah mewajibkan umat Islam agar menerapkan Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan mereka menjalankan pemerintahan Islam serta menjadikan hukum hukum syariat yang bersumber dari Kitabullah dan Sunnah Muhammad sebagai konstitusi dan sistem perundang undangan mereka Allah berfirman Putuskanlah perkara di antara manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran hukum Allah yang telah datang kepada kalian QS al Ma idah 5 48 Hendaklah kalian memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka Berhati hatilah kalian terhadap mereka jangan sampai mereka memalingkan kalian dari sebagian wahyu yang telah Allah turunkan kepada kalian QS al Ma idah 5 49 Oleh karena itu Islam memandang bahwa tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum Islam merupakan sebuah tindakan kekufuran sebagaimana firman Nya Siapa saja yang tidak memutuskan perkara menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan wahyu yang telah diturunkan Allah berarti mereka itulah orang orang kafir QS al Ma idah 5 44 Semua mabda ideologi selain Islam seperti kapitalisme dan sosialisme termasuk pada fase akhirnya komunisme tidak lain merupakan ideologi ideologi destruktif dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan Ideologi ideologi tersebut adalah buatan manusia yang sudah nyata kerusakannya dan telah terbukti cacat celanya Semua ideologi yang ada selain Islam tersebut bertentangan dengan Islam dan hukumhukumnya Oleh karena itu upaya mengambil dan meyebarluaskannya serta dan membentuk organisasi partai berdasarkan ideologi ideologi tersebut adalah termasuk tindakan yang diharamkan oleh Islam Dengan demikian organisasi partai umat Islam wajib berdasarkan Islam semata baik ide maupun metodenya Umat Islam haram membentuk organisasi partai atas dasar kapitalisme komunisme sosialisme nasionalisme patriotisme primordialisme sektarianisme aristokrasi atau tarekat freemasonry Umat Islam juga haram menjadi anggota ataupun simpatisan partai partai di atas karena semuanya merupakan partai partai kufur yang mengajak kepada kekufuran Padahal Allah telah berfirman Barangsiapa yang mencari agama cara hidup selain Islam niscaya tidak akan diterima sementara di akhirat dia termasuk orang orang yang merugi QS Ali Imran 3 85 Allah juga berfirman dalam ayat yang kami jadikan patokan di sini yaitu mengajak kepada kebaikan yang dapat diartikan dengan mengajak pada Islam Sementara itu Muhammad bersabda Barangsiapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang bukan termasuk urusan kami berarti amal perbuatan itu tertolak H R Muslim hadis no 1718 Muhammad juga bersabda Barangsiapa yang mengajak orang pada ashabiyah primordialisme sektarianisme nasionalisme tidaklah termasuk golongan kami H R Abu Dawud hadis no 5121 Berkaitan dengan hal di atas upaya untuk membangkitkan umat dari kemerosotan yang dideritanya membebaskan mereka dari ide ide sistem dan hukum hukum kufur serta melepaskan mereka dari kekuasaan dan dominasi negara negara kafir sesungguhnya dapat ditempuh dengan jalan meningkatkan taraf berpikir mereka Upaya riilnya adalah dengan melakukan reformasi total dan fundamental atas ide ide dan persepsi persepsi yang telah menyebabkan kemerosotan mereka Setelah itu ditanamkan di dalam benak umat ide ide dan pemahaman pemahaman Islam yang benar Upaya demikian diharapkan dapat menciptakan perilaku umat dalam kehidupan ini yang sesuai dengan ide ide dan hukum hukum Islam Tujuan Hizbut Tahrir memiliki dua tujuan 1 melangsungkan kembali kehidupan Islam 2 mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia Tujuan ini berarti mengajak umat Islam agar kembali hidup secara Islami di dar al Islam dan di dalam lingkungan masyarakat Islam Tujuan ini berarti pula menjadikan seluruh aktivitas kehidupan diatur sesuai dengan hukum hukum syariat serta menjadikan seluruh pandangan hidup dilandaskan pada standar halal dan haram di bawah naungan dawlah Islam Dawlah ini adalah dawlah khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh umat Islam untuk didengar dan ditaati Khalifah yang telah diangkat berkewajiban untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Muhammad serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad Di samping itu aktivitas Hizbut Tahrir dimaksudkan untuk membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali negaranegara dan bangsa bangsa di dunia ini Hizbut Tahrir juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali dawlah Islam sebagai negara terkemuka di dunia sebagaimana yang telah terjadi pada masa silam sebuah negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam Keanggotaan Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir menerima anggota dari kalangan umat Islam baik pria maupun wanita tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau bukan dan dari suku apapun Hizbut Tahrir adalah sebuah partai untuk seluruh umat Islam Partai ini menyerukan kepada umat untuk mengemban dakwah Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan aturannya tanpa memandang lagi ras ras kebangsaan warna kulit maupun mazhab mazhab mereka Hizbut Tahrir melihat semuanya dari pandangan Islam Para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir dipersatukan dan diikat oleh akidah Islam kematangan mereka dalam penguasaan ide ide Islam yang diemban oleh Hizbut Tahrir serta komitmen mereka untuk mengadopsi ide ide dan pendapat pendapat Hizbut Tahrir Mereka sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir setelah sebelumnya ia terlibat secara intens dengan Hizb berinteraksi langsung dengan dakwah bersama Hizb serta mengadopsi ide ide dan pendapat pendapat Hizb Dengan kata lain ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir adalah akidah Islam dan tsaqafah ide ide Hizb yang sepenuhnya diambil dari dari akidah ini Halaqah halaqah atau pembinaan wanita di dalam tubuh Hizbut Tahrir terpisah deri halaqah halaqah pria Yang memimpin halaqah halaqah wanita adalah para suami para muhrimnya atau sesama wanita itu sendiri Pembubaran di IndonesiaArtikel utama Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Pemerintah Indonesia secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU 30 AH 01 08 tahun 2017 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 42 43 Pembubaran HTI dilandasi atas ideologi yang mereka bawa pendirian negara syariah dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 44 Organisasi radikal HTI dianggap mengancam eksistensi demokrasi yang telah dinikmati bangsa Indonesia sejak runtuhnya Orde Baru 44 Atas dasar itulah pemerintah membubarkan HTI Untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertarungan demokrasi dan radikalisme di Indonesia Sosiologi mengenal dua kerangka berpikir yaitu dikotomi negasi dan dynamos dialektis 45 Perspektif dikotomi negasi menganggap demokrasi dan radikalisme saling mengancam dan membunuh satu sama lain Radikalisme dianggap akan menggerus nilai demokrasi sedangkan demokrasi dinilai akan mengancam posisi radikalisme Contoh dari kerangka berpikir tersebut adalah munculnya upaya negara untuk melindungi demokrasi dengan cara membubarkan ormas ormas radikal 45 Sedangkan perspektif dinamis dialektis melihat radikalisme dan demokrasi dalam hubungan yang sebab akibat Kelompok radikal muncul karena adanya sistem demokrasi yang telah disepakati Dalam konteks sosio historis pun radikalisme dinilai telah saling berdialektika secara dinamis untuk bersama sama membangun atau menghancurkan dan membunuh atau menghidupkan struktur sosial dan politik di Indonesia 45 Alasan pembubaran Bab atau bagian ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak Bab atau bagian ini akan dihapus bila tidak tersedia referensi ke sumber tepercaya dalam bentuk catatan kaki atau pranala luar Tiga alasan utama pembubaran HTI yang dipaparkan oleh Menko Polhukam Wiranto yaitu Sebagai ormas berbadan hukum HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Selain dari alasan utama tersebut sebelumnya telah banyak beredar statement statement dari para pegiat HTI yang menentang dasar negara Pancasila dan UUD 45 dan menyebutkan bahwa Pancasila dan UUD 45 tersebut adalah sistim thaghut yang harus ditinggalkan sehingga akhirnya menimbulkan keresahan dimasyarakat Keresahan masyarakat tersebut akhirnya mendorong pemerintah mengeluarkan PERPPU tentang organisasi masyarakat yang berujung dibubarkannya ormas Hizbut tahrir Indonesia ini Referensi https en m wikipedia org wiki Ata Abu Rashta Wikipedia English Ata Abu Rashta For Allah and the caliphate Diarsipkan 2011 09 20 di Wayback Machine New Statesman 13 September 2004 a b c Can the Muslim world really unite hizb org uk March 4 2010 Diakses tanggal 15 January 2016 a b c Commins David 1991 Taqi al Din al Nabhani and the Islamic Liberation Party PDF The Muslim World 81 3 4 194 211 doi 10 1111 j 1478 1913 1991 tb03525 x Diakses tanggal 6 March 2016 a b c Sandra Laville Banned groups with roots in UK appeal to disaffected young Muslims The Guardian 6 August 2005 a b Lambroschini Sophie Germany Court Appeal By Hizb Ut Tahrir Highlights Balancing Act Between Actions Intentions Radio Free Europe Radio Liberty 26 October 2004 a b c The Muslim Ummah will never submit to the Jews Hizb ut Tahrir 3 11 1999 a b c The Arab and Muslim rulers betrayal of the issue of Palestine and its people Khilafa com Hizb ut Tahrir 21 May 2001 Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 June 2001 Diakses tanggal 8 February 2016 Macedo Diane July 17 2009 Islamic Supremacist Group Holds First U S Conference Fox News Diakses tanggal 2019 12 14 a b Draft Constitution of the Khilafah State 2011 Article 16 Draft Constitution of the Khilafah State 2011 Article 26 an Nabhani Taqiuddin 1998 The Islamic State PDF London De Luxe Printers hlm 240 276 ISBN 978 1 89957 400 1 an Nabhani The Islamic State 1998 p 240 276 Glazov Ramon July 2014 The caliphate s troll vanguard Overland Diakses tanggal 13 February 2016 The Ummah s Charter Hizb ut tahrir 1989 hlm 85 Diakses tanggal 6 February 2016 Indeed Allah swt has ordered the Muslims to carry the Da wah to all mankind and to bring them into the Khilafah state He swt has legislated Jihad as a method to carry the Da wah So the state must rise to declare Jihad against the Kuffar without any lenience or hesitation Hizb ut Tahrir Hizb ut Tahrir p 67 a b Rich Dave July 2015 Why is the Guardian giving a platform to Hizb ut Tahrir Left Foot Forward Diakses tanggal 28 January 2016 Ahmed amp Stuart Hizb Ut Tahrir 2009 p 3 20 25 Whine Michael 4 August 2006 Is Hizb ut Tahrir Changing Strategy or Tactics PDF Thecst org uk Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2013 05 25 Diakses tanggal 18 March 2015 Ahmed amp Stuart Hizb Ut Tahrir 2009 p 40 Adopting Secularism in Government is Apostasy from Islam islamic system 3 July 1996 Diakses tanggal 11 February 2016 a b c An Open Letter to the Muslims in Britain regarding the Dangerous Call of Integration Hizb ut Tahrir Britain Leaflet posted on Ummah com Forum 17 May 2002 Adopting Secularism in Government is Apostasy from islam Hizb ut Tahrir Leaflet 2 July 1996 An internet archive search reveals this leaflet was posted on Khilafah com See https web archive org web 20041109225357 http www khilafah com home category php DocumentID 13 amp TagID 3 accessed 31 August 2009 This leaflet is currently uploaded on HT Pakistan s website available at http www hizb pakistan org home leaflets leaflets international adopting secularism in government is apostasyfrom islam Diarsipkan 2020 05 31 di Wayback Machine accessed 31 August 2009 a b Background the Guardian and Dilpazier Aslam The Guardian 22 July 2005 Diakses tanggal 1 March 2016 a b Tom Harper 30 September 2007 Islamists urge young Muslims to use violence Telegraph co uk Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008 06 23 Diakses tanggal 26 December 2015 a b Taji Farouki Suha 2003 Islamists and the Threat of Jihad Hizb al Tahrir and Al Muhajiroun on Israel and the Jews Dalam Turner Bryan S Islam Islam and social movements Volume 4 London New York Taylor amp Francis hlm 238 ISBN 978 0 415 12351 8 News from Khilafah Conference 2013 Nationalism weakened the unity of Muslim Ummah Khilafah 13 May 2013 Diakses tanggal 15 May 2016 HTI Press Abdillah a representative of Hizb ut Tahrir Batam confirmed that nationalism is dangerous for Muslim beliefs Nationalism is a sense of identity with the nation a b Baran Hizb ut Tahrir Islam s Political Insurgency 2004 24 Hizbut Tahrir System of Islam 2002 p 37 8 SAAD HASAN 8 September 2017 The lingering shadow of Hizb ut Tahrir dalam bahasa Inggris Ahmed amp Stuart Hizb Ut Tahrir 2009 p 3 a b Media Office of Hizb ut Tahrir About Hizb ut Tahrir Hizb ut Tahrir Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 September 2007 Diakses tanggal 14 January 2016 Islamist groups urge Muslim Danes to boycott election saying democracy incompatible with Islam rt com 5 June 2015 Diakses tanggal 23 February 2016 Brandon James Hizb ut Tahrir s Growing Appeal in the Arab World www jamestown org The Jamestown Foundation Diakses tanggal 29 January 2015 a b Sardar Ziauddin 14 November 2005 Ziauddin Sardar explains the long history of violence behind Hizb ut Tahrir New Statesman Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008 05 11 Diakses tanggal 14 January 2016 Ahmed amp Stuart Hizb Ut Tahrir 2009 p 45 Programmes Newsnight Hizb ut Tahrir BBC News Diakses tanggal 26 December 2015 Oh Muslims Resist the Kafir Mushrik States and the Agent Regime s War against Islam Oh Muslims in the Security Services and Judiciary Stop Acting as Foot Soldiers of the Kuffar and the Agent Regime in this War against Your Deen Hizb ut Tahrir Wilayah Bangladesh 25 October 2015 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018 03 26 Diakses tanggal 17 February 2016 Press Conference Hizb ut Tahrir Britain launches Stand For Islam mobilisation campaign Hizb ut Tahrir Britain Press Release hizb org uk 17 April 2007 And there is no longer any doubt that this really is a war on Islam whether or not they call it a war on terror pranala nonaktif Hizb ut Tahrir al Islami on Global Security org last update 11 07 2011 Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Kami dalam bahasa Indonesia Diakses tanggal 2013 03 31 Pemeliharaan CS1 Bahasa yang tidak diketahui link Nasional Kompas HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah diakses 19 Juli 2017 News Detik HTI Dibubarkan Jokowi Kami Dapat Masukan Termasuk dari Ulama diakses 19 Juli 2017 a b Jones Sydney 2015 Sisi Gelap Demokrasi Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia Jakarta PUSAD Paramadina a b c Ikhwan Hakimul 2010 Eksklusi dan Radikalisme di Indonesia Yogyakarta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah MadaBibliografiAhmed Houriya Stuart Hannah 2009 HIZB UT TAHRIR IDEOLOGY AND STRATEGY PDF Henry Jackson Society Diakses tanggal 28 January 2016 Zeyno Baran ed September 2004 The Challenge of Hizb ut Tahrir Deciphering and Combating Radical Islamist Ideology CONFERENCE REPORT PDF The Nixon Center Baran Zeyno December 2004 Hizb ut Tahrir Islam s Political Insurgency PDF Nixon Center Diakses tanggal 30 March 2016 Hizb ut Tahrir February 2011 The Draft Constitution of the Khilafah State PDF Khilafah Diakses tanggal 15 February 2016 an Nabhani Taqiuddin 1998 The Islamic State PDF London De Luxe Printers ISBN 978 1 89957 400 1 The Ummah s Charter Hizb ut Tahrir 1410 AH 1989 CE Hizb ut Tahrir Pranala luarPhoto report of Hizb ut Tahrir street protest in London Moonbat Media August 19 2006 BBC Hard Talk interview with Maajid Nawaz BBC News 24 Hard Talk with Sarah Montague April 2006 Hizb ut Tahrir The Next Al Qaida Really Diarsipkan 2004 12 29 di Wayback Machine by Jean Francois Mayer Federal Department of Foreign Affairs Switzerland PM shelves Islamic group ban by The Guardian Newspaper Academic case study on Hizb ut Tahrir by the European research consortium Transnational Terrorism Security and the Rule of Law Diarsipkan 2008 09 10 di Wayback Machine al Jazeera interview with Ian Nisbet and Maajid Nawaz Arabic pranala nonaktif permanen al Jazeera interview in Arabic March 2006 Tony Blair and Hizb ut Tahrir Muslims under the bed Abdul Wahid openDemocracy net August 9 2005 The Prime Minister s statement on anti terror measures The Guardian August 5 2005 Hizb ut Tahrir s draft constitution Diarsipkan 2007 09 27 di Wayback Machine Cartoons ignite cultural combat in Denmark International Herald Tribune December 31 2005 Fighting the War of Ideas Diarsipkan 2008 06 16 di Wayback Machine Foreign Affairs November December 2005 Hizb ut Tahrir BBC Newsnight August 27 2003 FAQ about Hizb ut Tahrir by Khilafah com Diarsipkan 2006 11 01 di Wayback Machine Hizb ut Tahrir official global website Inside Islam s political insurgency in Europe Q amp A with Hizb ut Tahrir spokesman by MSNBC BBC Hardtalk s Tim Sebastian interview with Hizb ut Tahrir spokesman BBC Hardtalk s Sarah Montague interview with Maajid Nawaz who was imprisoned in Egypt for belonging to the political party pranala nonaktif permanen Arabic website Diarsipkan 2017 08 26 di Wayback Machine Prancis Article describing the autocontradictory policy of the Central asiatic authorities regarding Hizb ut Tharir Diarsipkan 2007 09 27 di Wayback Machine Interview with leader of Hizb ut Tahrir Britain by the Jamestown Foundation PDF Format Recent interview with IRSN Interview with Australian Broadcasting Corporation Recent article in Guardian with interview of female members Simon Jones comment journalist currently based in Tashkent Uzbekistan The West needs to understand it is inevitable Islam is coming back Hizb ut Tahrir in Spain Diarsipkan 2007 07 21 di Wayback Machine Q amp A Hizb ut Tahrir by BBC Article in New Statesman Diarsipkan 2011 09 20 di Wayback Machine Kyrgyzstan a clash of civilisations Diarsipkan 2008 05 20 di Wayback Machine Channel 4 News Video about Hizb ut Tahrir in Kyrgyzstan and Uzbekistan Report on a panel discussion with former Hizb ut Tahrir members at Harvard Diarsipkan 2009 02 26 di Wayback Machine in the Harvard Law Record Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Hizbut Tahrir amp oldid 24578506