Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. |
Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensial, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Prancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.
Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.
Ciri-ciri sistem parlementer Sunting
| Pendalaman teori | Republik konstitusional | Monarki konstitusional | |
|---|---|---|---|
| Presidensial | Semipresidensial | Parlementer | Parlementer |
| Kepala negara | Presiden | Raja/Ratu | |
| Kepala pemerintahan | Presiden | Perdana Menteri | |
| Sifat kepala negara | Populer | Seremonial | |
| Sifat kepala pemerintahan | Populer | Seremonial | Populer |
| Kekuasaan kepala negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan | |
| Masa jabatan kepala negara | ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode) | seumur hidup | |
| Masa jabatan kepala pemerintahan | ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode) | Tidak ditentukan jangka waktu | |
| Masa pemilihan umum presiden | ditentukan jangka waktu (4-6 tahun) | – | |
| Masa pemilihan umum legislatif | tepat waktu | berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri | |
| Kekuasaan negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan | |
| Pemegang kekuasaan | Eksekutif | Legislatif | |
| Hak prerogratif untuk eksekutif | Presiden | Perdana Menteri | |
| Hak kekuasaan wilayah negara | Presiden | Perdana Menteri | |
| Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut | Presiden | Perdana Menteri | |
| Tampilan kepala negara dalam kabinet | ya | tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri) | |
| Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif | tidak | ya | |
| Eksekutif dijatuhkan legislatif | tidak | ya | |
| Posisi eksekutif | Partai politik dan profesional | Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi) | |
| Hubungan legislatif dan eksekutif | harus lepas dari jabatan legislatif | merangkap sebagai jabatan legislatif | |
| Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif | sejajar | legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif | |
| Pembubaran legislatif oleh eksekutif | tidak | ya | |
| Keputusan kepala negara | tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak) | dapat diubah melalui legislatif | |
| Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih | ya | tidak | |
| Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif | ya | tidak | |
| Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara | tidak tentu | hanya satu | |
| Rangkap jabatan kepala negara | ya | tidak | |
| Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif | Presiden | Perdana Menteri | |
| Pemilihan kepala negara | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | diwariskan turun temurun menurut UU | |
| Pemilihan kepala pemerintahan | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | ditunjuk Presiden | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) |
| Hukuman kepada kepala negara | Pemakzulan | Dilucut haknya | |
| Hukuman kepada kepala pemerintahan | Pemakzulan | Mosi tak percaya | |
| Lingkungan Istana Negara | kalangan umum | pribadi | |
| Posisi elite/orang kaya | setara | dianggap bangsawan/feodal |
Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:
- Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
- Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
- Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
- Parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.
Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer Sunting
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
- Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
- Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
- Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
- Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:
- Kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
- Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
- Masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu.
- Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
- Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
Negara dengan sistem pemerintahan parlementer Sunting
Amerika Sunting
| Negara | |
|---|---|
| Antigua dan Barbuda | |
| Bahamas | |
| Barbados | |
| Belize | |
| Kanada | |
| Dominika | |
| Grenada | |
| Jamaika | |
| Saint Kitts dan Nevis | |
| Saint Lucia | |
| Saint Vincent dan Grenadines | |
| Trinidad dan Tobago |
Asia Sunting
| Negara | |
|---|---|
| Bangladesh | |
| Bhutan | |
| Kamboja | |
| India | |
| Irak | |
| Israel | |
| Jepang | |
| Kuwait | |
| Kirgistan | |
| Lebanon | |
| Malaysia | |
| Mongolia | |
| Nepal | |
| Pakistan | |
| Singapura | |
| Thailand |