www.wikidata.id-id.nina.az

Daftar negara dengan pengakuan terbatas memberikan suatu gambaran mengenai entitas geo politik saat ini yang ingin diaku

Daftar negara dengan pengakuan terbatas

Daftar negara dengan pengakuan terbatas memberikan suatu gambaran mengenai entitas geo-politik saat ini, yang ingin diakui sebagai negara berdaulat di bawah hukum internasional namun tidak atau belum mendapatkan pengakuan diplomatik dunia secara penuh.

  Negara non-anggota PBB yang tidak diakui oleh negara manapun
  Negara non-anggota PBB yang diakui hanya oleh non-anggota PBB
  Negara non-anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB
  Negara anggota PBB yang tidak diakui oleh setidaknya satu anggota lain

Entitas seperti ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, entitas yang memiliki penguasaan penuh atau sebagian atas wilayah yang diklaimnya yang memerintah sendiri secara de facto dan telah menyatakan suatu keinginan untuk merdeka penuh. Kedua, entitas yang tidak memiliki penguasaan penuh atas wilayah yang diklaimnya, tetapi diakui memiliki klaim de jure atas wilayahnya oleh setidaknya satu negara lain yang diakui secara luas. Beberapa negara dalam daftar ini, seperti Siprus dan Republik Korea, diakui oleh mayoritas negara-negara lain dan merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi dimasukkan ke dalam daftar ini karena sejumlah kecil negara lain menarik pengakuannya.

Setidaknya ada dua teori yang menjelaskan status dari negara berdaulat. Teori deklaratif seperti yang dikodifikasi Konvensi Montevideo tahun 1933, mendefinisikan negara sebagai entitas dibawah hukum internasional jika memiliki kriteria:

  • memiliki wilayah yang terdefinisi
  • populasi yang permanen
  • memiliki pemerintahan
  • berkapasitas untuk memiliki hubungan luar negeri dengan negara lain

Sehingga menurut teori deklaratif, status kenegaraan sebuah entitas tidak bergantung dari pengakuan dari negara lain. Sebaliknya berdasarkan teori konstitutif mendefinisikan negara sebagai entitas dibawah hukum internasional jika memiliki pengakuan dari negara lain yang sudah menjadi anggota komunitas internasional.

Lihat daftar historis negara yang tidak diakui untuk entitas seperti ini yang ada pada masa lalu. Lihat daftar pemerintahan dalam pengasingan untuk pemerintahan yang tidak diakui dan tidak memilik penguasaan atas wilayah yang diklaimnya. Selain itu untuk daftar gerakan separatis untuk membentuk negara berdaulat baru bisa dilihat di daftar gerakan otonomi dan separatis aktif.

Ada 192 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tahta Suci diakui berdaulat menurut hukum internasional, tetapi tidak menjadi anggota PBB (berstatus sebagai negara pengamat).

Daftar kriteria Sunting

Kriteria dalam daftar ini dibatasi untuk entitas politik yang mengklaim kedaulatan, mereka yang tidak memiliki pengakuan dari setidaknya satu negara anggota PBB, dan memenuhi salah satu kriteria:

Entitas geo-politik saat ini menurut tingkat pengakuan Sunting

Negara non-anggota PBB yang diakui hanya oleh non-anggota PBB Sunting

Nama Dipersengketakan sejak Pengakuan Informasi lebih lanjut Referensi
 Artsakh 1991 Kemerdekaan Artsakh diakui oleh Abkhazia, Ossetia Selatan dan Transnistria. Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Azerbaijan. Hubungan luar negeri Artsakh
 Transnistria 1990 Kemerdekaan Transnistria diakui oleh Abkhazia, Ossetia Selatan dan Artsakh. Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Moldova. Hubungan luar negeri Transnistria
 Somaliland 1991 Diakui oleh Republik Tiongkok, dimana Kementrian luar negeri Taiwan menyebut Somaliland sebagai negara pada tahun 2023, keduanya juga saling memiliki kantor perwakilan. Hubungan luar negeri Somaliland

Negara non-anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB Sunting

Nama Dipersengketakan sejak Pengakuan Informasi lebih lanjut Referensi
 Abkhazia 1992 Kemerdekaan Abkhazia diakui oleh 6 negara anggota PBB (Rusia, Nikaragua, Venezuela, Nauru, Tuvalu dan Vanuatu) dan 3 negara non-anggota PBB (Ossetia Selatan, Artsakh dan Transnistria). Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia. Hubungan luar negeri Abkhazia
 Arab Sahrawi 1976 Kemerdekaan Arab Sahrawi diakui oleh 84 negara anggota PBB dan Uni Afrika. Arab Sahrawi diakui sebagai bagian de jure dari Maroko oleh 25 negara anggota PBB dan Liga Arab. Hubungan luar negeri Arab Sahrawi
 Kosovo 2008 Kemerdekaan Kosovo diakui oleh 108 negara anggota PBB, Taiwan dan beberapa organisasi internasional. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Serbia. Berdasarkan Resolusi Keamanan PBB, Kosovo tetap merupakan bagian dari Serbia dan menunggu suatu penyelesaian politik untuk menentukan status akhirnya. Hubungan luar negeri Kosovo
 Ossetia Selatan 1991 Kemerdekaan Ossetia Selatan diakui oleh 5 negara anggota PBB (Rusia, Nikaragua, Venezuela, Tuvalu dan Nauru) dan 3 negara non-anggota PBB (Abkhazia, Artsakh dan Transnistria). Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia. Hubungan luar negeri Ossetia Selatan
 Palestina 1988 Kemerdekaan Palestina diakui oleh 132 negara anggota PBB, Israel tidak mengakui negara Palestina. PBB mengakui Palestina sebagai entitas non-anggota dengan status pengamat. Hubungan luar negeri Palestina
 Siprus Utara 1983 Kemerdekaan Siprus Utara diakui oleh 1 negara anggota PBB, Turki. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Siprus. Organisasi Konferensi Islam memberikan status pengamat kepada Siprus Utara. Hubungan luar negeri Siprus Utara
 Republik Tiongkok 1949 Republik Tiongkok tidak diakui oleh hampir semua negara anggota PBB di dunia, termasuk Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Republik Rakyat Tiongkok mengklaim bahwa Taiwan masih menjadi provinsi otonom setara provinsi lainnya. dan Amerika Serikat menerapkan kebijakan Satu Tiongkok. 12 negara yang mengakui Republik Tiongkok (per 26 Maret 2023) tidak mengakui Republik Rakyat Tiongkok Status politik Taiwan
Hubungan luar negeri Taiwan

Negara anggota PBB yang tidak diakui oleh setidaknya satu anggota lain Sunting

Nama Dipersengketakan sejak Pengakuan Informasi lebih lanjut Referensi
 Armenia 2006 Armenia saat ini tidak diakui oleh 1 anggota PBB, Pakistan, karena Pakistan mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Hubungan luar negeri Armenia
 Israel 1948 Israel tidak diakui oleh 33 negara anggota PBB, termasuk Arab Saudi, Brunei Darussalam, Indonesia, Iran, Irak, Korea Utara, Kuba, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Pakistan, Sudan, Suriah dan Yaman serta satu negara non-anggota PBB, Arab Sahrawi. Israel diakui oleh Organisasi Pembebasan Palestina, yang mengklaim hak untuk membentuk suatu negara di wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel. Hubungan luar negeri Israel
 Korea Selatan 1948 Korea Selatan tidak diakui oleh Korea Utara. Hubungan luar negeri Korea Selatan
 Korea Utara 1948 Korea Utara tidak diakui oleh Jepang dan Korea Selatan. Hubungan luar negeri Korea Utara
 Siprus 1974 Siprus tidak diakui oleh 1 negara anggota PBB, Turki dan 1 negara non-anggota PBB, Siprus Utara. Hubungan luar negeri Siprus
 Tiongkok 1949 Republik Rakyat Tiongkok saat ini tidak diakui oleh 12 negara dan Vatikan yang hanya mengakui Republik Tiongkok (per 12 Maret 2023). Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok saling tidak mengakui satu sama lain sebagai negara Tiongkok. Bhutan adalah satu-satunya negara PBB yang tidak pernah secara eksplisit menyatakan pengakuannya terhadap salah satu dari Dua Tiongkok ini. Hubungan luar negeri Tiongkok

Lihat pula Sunting

Referensi Sunting

  1. Thomas D. Grant, The recognition of states: law and practice in debate and evolution (Westport, Connecticut: Praeger, 1999), chapter 1.
  2. Lauterpacht, Hersch (2012). Recognition in International Law. Cambridge University Press. hlm. 64. ISBN 9781107609433. Diakses tanggal 19 January 2018. 
  3. "Non-member State". dari versi asli tanggal 2007-02-09. Diakses tanggal 2009-08-22. 
  4. . BBC 2. 2001. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-19. Diakses tanggal 2008-06-16. 
  5. Asia West and Africa Department. . Ministry of Foreign Affairs of the Republic of China. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-12-10. Diakses tanggal 2023-02-28. 
  6. Somaliland launches representative office in Taiwan
  7. ^ . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-07-17. Diakses tanggal 2009-08-22. 
  8. Clogg, Rachel (2001). . Conciliation Resources. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-02-05. Diakses tanggal 2008-02-26. 
  9. ^ Russia recognises Georgian rebels 2012-02-04 di Wayback Machine. - BBC, 2008-08-26 [1] 2017-08-05 di Wayback Machine.
  10. Sahrawi Arab Democratic Republic (1976-02-27). . Western Sahara Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-05-02. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  11. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2008-02-16. Diakses tanggal 2009-08-22. 
  12. "Kosovo MPs proclaim independence". BBC News. 2008-02-17. dari versi asli tanggal 2012-01-25. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  13. Stojanovic, Srdjan (2003-09-23). "OCHA Situation Report". Center for International Disaster Information. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-24. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  14. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-04-04. Diakses tanggal 2006-04-04. 
  15. . Institute for Middle East Understanding. 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-04-13. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  16. Hadar, Leon (2005-11-16). "In Praise of 'Virtual States'". AntiWar. dari versi asli tanggal 2016-03-16. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  17. Lee, Meifang "Minister announces resumption of diplomatic ties with Nauru" 2011-10-08 di Wayback Machine. Taiwan Today 2005-05-20 Retrieved 2011-04-29
  18. "Kiribati president upbeat on conference, Taiwan" Diarsipkan 2012-09-08 di Archive.is Radio Australia 21 June 2010 Retrieved 2011-04-29
  19. Crocombe, Ron Asia in the Pacific Islands: Replacing the West University of the South Pacific. Institute of Pacific Studies 2007 p. 258 Online version 2023-03-20 di Wayback Machine. available at Google Books
  20. "Looking East: China-Africa Engagements Liberia Case Study" 2012-03-23 di Wayback Machine. African Center for Economic Transformation, Monrovia December 2009
  21. Chiu, Hungdah "The International Legal Status of the Republic of China (Revised Version)" 2011-10-07 di Wayback Machine. Occasional Papers/Reprints Series in Contemporary Asian Studies Number 5 - 1992 (112), School of Law, University of Maryland ISBN 0-925153-23-0
  22. . International Human Rights Treaties and Documents Database. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-25. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  23. Pakistan Worldview - Report 21 - Visit to Azerbaijan 2009-02-19 di Wayback Machine. Senate of Pakistan — Senate foreign relations committee, 2008
  24. Nilufer Bakhtiyar: "For Azerbaijan Pakistan does not recognise Armenia as a country" 2011-08-13 di Wayback Machine. 13 September 2006 [14:03] - Today.Az
  25. "Salinan arsip". dari versi asli tanggal 2016-09-20. Diakses tanggal 2009-08-22. 
  26. "Salinan arsip". dari versi asli tanggal 2012-02-02. Diakses tanggal 2009-08-22. 
  27. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-10-16. Diakses tanggal 2009-08-22. 
  28. Government of Israel (1948-05-14). . Yale University. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-13. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  29. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-07-27. Diakses tanggal 2009-08-22. 
  30. US Library of Congress (2000-10-07). "World War II and Korea". Country Studies. dari versi asli tanggal 2016-03-10. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  31. Sterngold, James (1994-09-03). "China, Backing North Korea, Quits Armistice Commission". The New York Times. dari versi asli tanggal 2008-03-05. Diakses tanggal 2008-02-29. 
  32. ^ "Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea". dari versi asli tanggal 2009-03-13. Diakses tanggal 2008-10-27. 
  33. . TIME. 1966-08-19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-08-27. Diakses tanggal 2008-02-29.  Teks "author" akan diabaikan (bantuan)
  34. Scofield, David (2005-01-04). . Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-19. Diakses tanggal 2008-02-29. 
  35. CIA World Factbook (2008-02-28). . Central Intelligence Agency. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-26. Diakses tanggal 2008-02-28. 
  36. "Cyprus exists without Turkey's recognition: president". XINHUA. 2005-10-01. dari versi asli tanggal 2016-03-12. Diakses tanggal 2008-03-07. 
  37. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-08-29. Diakses tanggal 2009-08-22. 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Daftar negara dengan pengakuan terbatas memberikan suatu gambaran mengenai entitas geo politik saat ini yang ingin diakui sebagai negara berdaulat di bawah hukum internasional namun tidak atau belum mendapatkan pengakuan diplomatik dunia secara penuh Negara non anggota PBB yang tidak diakui oleh negara manapun Negara non anggota PBB yang diakui hanya oleh non anggota PBB Negara non anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB Negara anggota PBB yang tidak diakui oleh setidaknya satu anggota lainEntitas seperti ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori Pertama entitas yang memiliki penguasaan penuh atau sebagian atas wilayah yang diklaimnya yang memerintah sendiri secara de facto dan telah menyatakan suatu keinginan untuk merdeka penuh Kedua entitas yang tidak memiliki penguasaan penuh atas wilayah yang diklaimnya tetapi diakui memiliki klaim de jure atas wilayahnya oleh setidaknya satu negara lain yang diakui secara luas Beberapa negara dalam daftar ini seperti Siprus dan Republik Korea diakui oleh mayoritas negara negara lain dan merupakan anggota Perserikatan Bangsa Bangsa tetapi dimasukkan ke dalam daftar ini karena sejumlah kecil negara lain menarik pengakuannya Setidaknya ada dua teori yang menjelaskan status dari negara berdaulat Teori deklaratif seperti yang dikodifikasi Konvensi Montevideo tahun 1933 mendefinisikan negara sebagai entitas dibawah hukum internasional jika memiliki kriteria memiliki wilayah yang terdefinisi populasi yang permanen memiliki pemerintahan berkapasitas untuk memiliki hubungan luar negeri dengan negara lainSehingga menurut teori deklaratif status kenegaraan sebuah entitas tidak bergantung dari pengakuan dari negara lain Sebaliknya berdasarkan teori konstitutif mendefinisikan negara sebagai entitas dibawah hukum internasional jika memiliki pengakuan dari negara lain yang sudah menjadi anggota komunitas internasional 1 2 Lihat daftar historis negara yang tidak diakui untuk entitas seperti ini yang ada pada masa lalu Lihat daftar pemerintahan dalam pengasingan untuk pemerintahan yang tidak diakui dan tidak memilik penguasaan atas wilayah yang diklaimnya Selain itu untuk daftar gerakan separatis untuk membentuk negara berdaulat baru bisa dilihat di daftar gerakan otonomi dan separatis aktif Ada 192 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa PBB Tahta Suci diakui berdaulat menurut hukum internasional tetapi tidak menjadi anggota PBB berstatus sebagai negara pengamat 3 Daftar isi 1 Daftar kriteria 2 Entitas geo politik saat ini menurut tingkat pengakuan 2 1 Negara non anggota PBB yang diakui hanya oleh non anggota PBB 2 2 Negara non anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB 2 3 Negara anggota PBB yang tidak diakui oleh setidaknya satu anggota lain 3 Lihat pula 4 ReferensiDaftar kriteria SuntingKriteria dalam daftar ini dibatasi untuk entitas politik yang mengklaim kedaulatan mereka yang tidak memiliki pengakuan dari setidaknya satu negara anggota PBB dan memenuhi salah satu kriteria Teori deklaratif negara berdaulat diakui keberadaannya oleh salah satu negara anggota PBBEntitas geo politik saat ini menurut tingkat pengakuan SuntingNegara non anggota PBB yang diakui hanya oleh non anggota PBB Sunting Nama Dipersengketakan sejak Pengakuan Informasi lebih lanjut Referensi nbsp Artsakh 1991 Kemerdekaan Artsakh diakui oleh Abkhazia Ossetia Selatan dan Transnistria Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Azerbaijan Hubungan luar negeri Artsakh nbsp Transnistria 1990 Kemerdekaan Transnistria diakui oleh Abkhazia Ossetia Selatan dan Artsakh Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Moldova Hubungan luar negeri Transnistria 4 nbsp Somaliland 1991 Diakui oleh Republik Tiongkok dimana Kementrian luar negeri Taiwan menyebut Somaliland sebagai negara pada tahun 2023 keduanya juga saling memiliki kantor perwakilan Hubungan luar negeri Somaliland 5 6 Negara non anggota PBB yang diakui oleh setidaknya satu anggota PBB Sunting Nama Dipersengketakan sejak Pengakuan Informasi lebih lanjut Referensi nbsp Abkhazia 1992 Kemerdekaan Abkhazia diakui oleh 6 negara anggota PBB Rusia Nikaragua Venezuela Nauru Tuvalu dan Vanuatu dan 3 negara non anggota PBB Ossetia Selatan Artsakh dan Transnistria 7 Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia Hubungan luar negeri Abkhazia 8 9 nbsp Arab Sahrawi 1976 Kemerdekaan Arab Sahrawi diakui oleh 84 negara anggota PBB dan Uni Afrika Arab Sahrawi diakui sebagai bagian de jure dari Maroko oleh 25 negara anggota PBB dan Liga Arab Hubungan luar negeri Arab Sahrawi 10 nbsp Kosovo 2008 Kemerdekaan Kosovo diakui oleh 108 negara anggota PBB Taiwan dan beberapa organisasi internasional Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Serbia Berdasarkan Resolusi Keamanan PBB Kosovo tetap merupakan bagian dari Serbia dan menunggu suatu penyelesaian politik untuk menentukan status akhirnya 11 Hubungan luar negeri Kosovo 12 nbsp Ossetia Selatan 1991 Kemerdekaan Ossetia Selatan diakui oleh 5 negara anggota PBB Rusia Nikaragua Venezuela Tuvalu dan Nauru dan 3 negara non anggota PBB Abkhazia Artsakh dan Transnistria 7 Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia Hubungan luar negeri Ossetia Selatan 9 13 nbsp Palestina 1988 Kemerdekaan Palestina diakui oleh 132 negara anggota PBB 14 Israel tidak mengakui negara Palestina PBB mengakui Palestina sebagai entitas non anggota dengan status pengamat Hubungan luar negeri Palestina 15 nbsp Siprus Utara 1983 Kemerdekaan Siprus Utara diakui oleh 1 negara anggota PBB Turki Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Siprus Organisasi Konferensi Islam memberikan status pengamat kepada Siprus Utara Hubungan luar negeri Siprus Utara 16 nbsp Republik Tiongkok 1949 Republik Tiongkok tidak diakui oleh hampir semua negara anggota PBB di dunia termasuk Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat Republik Rakyat Tiongkok mengklaim bahwa Taiwan masih menjadi provinsi otonom setara provinsi lainnya 17 18 dan Amerika Serikat menerapkan kebijakan Satu Tiongkok 12 negara yang mengakui Republik Tiongkok per 26 Maret 2023 tidak mengakui Republik Rakyat Tiongkok 19 20 21 Status politik TaiwanHubungan luar negeri Taiwan 22 Negara anggota PBB yang tidak diakui oleh setidaknya satu anggota lain Sunting Nama Dipersengketakan sejak Pengakuan Informasi lebih lanjut Referensi nbsp Armenia 2006 Armenia saat ini tidak diakui oleh 1 anggota PBB Pakistan karena Pakistan mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno Karabakh Hubungan luar negeri Armenia 23 24 nbsp Israel 1948 Israel tidak diakui oleh 33 negara anggota PBB termasuk Arab Saudi Brunei Darussalam Indonesia Iran 25 Irak 26 Korea Utara Kuba Kuwait Lebanon Libya 27 Malaysia Pakistan Sudan Suriah dan Yaman serta satu negara non anggota PBB Arab Sahrawi Israel diakui oleh Organisasi Pembebasan Palestina yang mengklaim hak untuk membentuk suatu negara di wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel Hubungan luar negeri Israel 28 29 nbsp Korea Selatan 1948 Korea Selatan tidak diakui oleh Korea Utara Hubungan luar negeri Korea Selatan 30 31 nbsp Korea Utara 1948 Korea Utara tidak diakui oleh Jepang dan Korea Selatan 32 Hubungan luar negeri Korea Utara 32 33 34 nbsp Siprus 1974 Siprus tidak diakui oleh 1 negara anggota PBB Turki dan 1 negara non anggota PBB Siprus Utara Hubungan luar negeri Siprus 35 36 37 nbsp Tiongkok 1949 Republik Rakyat Tiongkok saat ini tidak diakui oleh 12 negara dan Vatikan yang hanya mengakui Republik Tiongkok per 12 Maret 2023 Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok saling tidak mengakui satu sama lain sebagai negara Tiongkok Bhutan adalah satu satunya negara PBB yang tidak pernah secara eksplisit menyatakan pengakuannya terhadap salah satu dari Dua Tiongkok ini Hubungan luar negeri TiongkokLihat pula SuntingNegara mikro Daftar historis negara yang tidak diakui Daftar gerakan otonomi dan separatis aktif Daftar historis gerakan otonomi dan separatis Pemerintahan dalam pengasingan Daftar persengkataan wilayah Unrepresented Nations and Peoples Organization Daftar Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri Bendera negara yang tidak diakuiReferensi Sunting Thomas D Grant The recognition of states law and practice in debate and evolution Westport Connecticut Praeger 1999 chapter 1 Lauterpacht Hersch 2012 Recognition in International Law Cambridge University Press hlm 64 ISBN 9781107609433 Diakses tanggal 19 January 2018 Non member State Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007 02 09 Diakses tanggal 2009 08 22 Abkhazia Ten Years On BBC 2 2001 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009 11 19 Diakses tanggal 2008 06 16 Asia West and Africa Department Republic of Somaliland Ministry of Foreign Affairs of the Republic of China Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 12 10 Diakses tanggal 2023 02 28 Somaliland launches representative office in Taiwan a b South Ossetia opens embassy in Abkhazia The Tiraspol Times Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011 07 17 Diakses tanggal 2009 08 22 Clogg Rachel 2001 Abkhazia Ten Years On Conciliation Resources Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012 02 05 Diakses tanggal 2008 02 26 a b Russia recognises Georgian rebels Diarsipkan 2012 02 04 di Wayback Machine BBC 2008 08 26 1 Diarsipkan 2017 08 05 di Wayback Machine Sahrawi Arab Democratic Republic 1976 02 27 Sahrawi Arab Democratic Republic Western Sahara Online Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008 05 02 Diakses tanggal 2008 02 28 Salinan arsip PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2008 02 16 Diakses tanggal 2009 08 22 Kosovo MPs proclaim independence BBC News 2008 02 17 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012 01 25 Diakses tanggal 2008 02 28 Stojanovic Srdjan 2003 09 23 OCHA Situation Report Center for International Disaster Information Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012 05 24 Diakses tanggal 2008 02 28 Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006 04 04 Diakses tanggal 2006 04 04 3 10 How many countries recognize Palestine as a state Institute for Middle East Understanding 2007 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014 04 13 Diakses tanggal 2008 02 28 Hadar Leon 2005 11 16 In Praise of Virtual States AntiWar Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016 03 16 Diakses tanggal 2008 02 28 Lee Meifang Minister announces resumption of diplomatic ties with Nauru Diarsipkan 2011 10 08 di Wayback Machine Taiwan Today 2005 05 20 Retrieved 2011 04 29 Kiribati president upbeat on conference Taiwan Diarsipkan 2012 09 08 di Archive is Radio Australia 21 June 2010 Retrieved 2011 04 29 Crocombe Ron Asia in the Pacific Islands Replacing the West University of the South Pacific Institute of Pacific Studies 2007 p 258 Online version Diarsipkan 2023 03 20 di Wayback Machine available at Google Books Looking East China Africa Engagements Liberia Case Study Diarsipkan 2012 03 23 di Wayback Machine African Center for Economic Transformation Monrovia December 2009 Chiu Hungdah The International Legal Status of the Republic of China Revised Version Diarsipkan 2011 10 07 di Wayback Machine Occasional Papers Reprints Series in Contemporary Asian Studies Number 5 1992 112 School of Law University of Maryland ISBN 0 925153 23 0 Constitution of the People s Republic of China International Human Rights Treaties and Documents Database Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018 03 25 Diakses tanggal 2008 02 28 Pakistan Worldview Report 21 Visit to Azerbaijan Diarsipkan 2009 02 19 di Wayback Machine Senate of Pakistan Senate foreign relations committee 2008 Nilufer Bakhtiyar For Azerbaijan Pakistan does not recognise Armenia as a country Diarsipkan 2011 08 13 di Wayback Machine 13 September 2006 14 03 Today Az Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016 09 20 Diakses tanggal 2009 08 22 Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012 02 02 Diakses tanggal 2009 08 22 Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013 10 16 Diakses tanggal 2009 08 22 Government of Israel 1948 05 14 Declaration of Israel s Independence 1948 Yale University Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008 02 13 Diakses tanggal 2008 02 28 Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011 07 27 Diakses tanggal 2009 08 22 US Library of Congress 2000 10 07 World War II and Korea Country Studies Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016 03 10 Diakses tanggal 2008 02 28 Sterngold James 1994 09 03 China Backing North Korea Quits Armistice Commission The New York Times Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008 03 05 Diakses tanggal 2008 02 29 a b Treaty on Basic Relations between Japan and the Republic of Korea Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009 03 13 Diakses tanggal 2008 10 27 Declaration of Independence TIME 1966 08 19 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013 08 27 Diakses tanggal 2008 02 29 Teks author akan diabaikan bantuan Scofield David 2005 01 04 Seoul s double talk on reunification Asia Times Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016 04 19 Diakses tanggal 2008 02 29 CIA World Factbook 2008 02 28 Cyprus Central Intelligence Agency Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018 12 26 Diakses tanggal 2008 02 28 Cyprus exists without Turkey s recognition president XINHUA 2005 10 01 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016 03 12 Diakses tanggal 2008 03 07 Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009 08 29 Diakses tanggal 2009 08 22 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Daftar negara dengan pengakuan terbatas amp oldid 24322368