www.wikidata.id-id.nina.az

Badan Urusan Logistik Perusahaan Umum Bulog atau di singkat Perum Bulog sebelumnya bernama adalah sebuah perusahaan umum

Badan Urusan Logistik

Perusahaan Umum Bulog atau di singkat Perum Bulog (sebelumnya bernama Badan Urusan Logistik) adalah sebuah perusahaan umum pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras. Perum Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967. Sejak tahun 2003, status Bulog menjadi BUMN.

Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog)
Sebelumnya
Badan Urusan Logistik (1967–2003)
Perusahaan umum
PendahuluLPND Bulog
Didirikan10 Mei 1967
20 Januari 2003 (sebagai Badan Usaha Milik Negara)
Kantor
pusat
Jakarta
,
Indonesia
Tokoh
kunci
Budi Waseso (Direktur Utama)
PemilikPemerintah Indonesia
Situs webwww.bulog.co.id

Sejarah Sunting

Secara formal pemerintah Indonesia mulai ikut menangani pangan pada zaman penjajahan Belanda, ketika didirikannya Voedings Middelen Fonds (VMF) yang bertugas membeli, menjual, dan menyediakan bahan makanan. Dalam masa penjajahan Jepang, VMF dibekukan dan muncul lembaga baru bernama Nanyo Kohatsu Kaisha atau Nanyō Kōhatsu K.K. (南洋興発株式会社, Nan'yō Kōhatsu Kabushiki Kaisha), disingkat Nankō. Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI terdapat dualisme penanganan masalah pangan. Di daerah Kekuasaan Republik Indonesia, pemasaran beras dilakukan oleh Kementrian Pengawasan Makanan Rakyat (PMR) - Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM), sedangkan daerah-daerah yang diduduki Belanda, VMF dihidupkan kembali. Keadaan ini berjalan terus sampai VMF dibubarkan dan dibentuk Yayasan Bahan Makanan (Bama).

Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah. Bama yang berada di bawah Kementrian Pertanian masuk kedalam Kementrian Perekonomian dan diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Sedangkan pelaksanaan pembelian padi dilakukan oleh Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) yang dibentuk di daerah-daerah dan diketuai oleh Gubernur.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.3 Tahun 1964, dibentuklah Dewan Bahan Makanan (DBM). Sejalan dengan itu dibentuklah Badan Pelaksana Urusan Pangan (BPUP) peleburan dari YUBM dan YBPP-YBPP.

Yayasan BPUP ini bertujuan antara lain:

  • Mengurus bahan pangan
  • Mengurus pengangkutan dan pengolahannya
  • Menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari Dewan Bahan Makanan (DBM).

Dengan terbentuknya BPUP, maka penanganan bahan pangan kembali berada dalam satu tangan.

Memasuki Era Orde Baru setelah ditumpasnya pemberontakan G30S, penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional (Kolognas) yang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966. Namun peranannya tidak berjalan lama karena pada tanggal 10 Mei 1967, lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik (Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967.

Kehadiran Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan Orde Baru sampai tercapainya swasembada beras tahun 1984. Menjelang Repelita I (1 April 1969), struktur organisasi Bulog diubah dengan Keppres RI No.11/1969 tanggal 22 Januari 1969, sesuai dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi buffer stock holder dan distribusi untuk golongan anggaran. Kemudian dengan Keppres No.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.

Dalam Kabinet Pembangunan VI Bulog sempat disatukan dengan lembaga baru yaitu Menteri Negara Urusan Pangan. Organisasinyapun disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI No.103/1993. Namun tidak terlalu lama, karena dengan Keppres No.61/M tahun 1995, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakabulog pada saat itu diangkat menjadi Kabulog.

Pemisahan Menteri Negara Urusan Pangan dan Bulog mengharuskan Bulog menyesuaikan organisasinya dengan Keppres No.50 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995. Status pegawainyapun terhitung mulai tanggal 1 April 1995 berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keppres No.51 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995.

Memasuki Era Reformasi, beberapa lembaga Pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk Bulog. Melalui Keppres RI No.45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditas beras dan gula pasir. Tugas ini lebih diciutkan lagi dengan Keppres RI No.19 tahun 1998 di mana peran Bulog hanya mengelola komoditas beras saja.

Mengawali Milenium III, sesuai Keppres No.29 tahun 2000 tanggal 26 Februari 2000, Bulog diharapkan lebih mandiri dalam usahanya. Bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik.

Setelah sempat diberlakukan Keppres RI No.106 tahun 2000 dan Keppres RI No.178/2000, Bulog saat ini beroperasi berdasarkan Keppres No.103/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No.3/2002 tanggal 7 Januari 2002 serta Keppres RI No.110/2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No.5 /2002 tanggal 7 Januari 2002.

Kemudian pada Rakortas Kabinet tanggal 13 Januari 2003, Presiden memutuskan menyetujui penetapan RPP menjadi PP dan ditetapkanlah PP No. 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum Bulog tanggal 20 Januari 2003 (Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2003).

Tugas BULOG Sesuai dengan Keppres No. 103 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi LPND, Pasal 40: BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Sunting

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bulog menyelenggarakan fungsi:

  1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras;
  2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG;
  3. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras serta pengendalian harga beras;
  4. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga

Kewenangan Sunting

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bulog mempunyai kewenangan:

  1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
  2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
  3. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
    1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik, pengadaan, pengelolaan persediaan, dan distribusi beras, serta pengendalian harga beras.
    2. Perumusan norma dan pengadaan, pengelolaan dan distribusi beras.

Direktur Utama Bulog Sunting

Berikut ini daftar orang yang pernah menjabat Direktur Utama Bulog:

Artikel utama: Direktur Utama Badan Urusan Logistik

Referensi Sunting

  1. PP No 7 Tahun 2003
  2. "Tokoh Bulog: Bustanil Arifin". Bulog. Diakses tanggal 22 November 2008. [pranala nonaktif permanen]
  3. Wardhani, Meidita Kusuma. "Profil: Widjanarko Puspoyo". Merdeka.com. Diakses tanggal 5 Februari 2017. 
  4. HEN; HDS (24 November 2014). "Sutarto Alimoeso Tak Lagi Jadi Dirut Perum Bulog". detikcom. Diakses tanggal 5 Februari 2017. 
  5. Suryanto, ed. (31 Desember 2014). "Menteri BUMN tunjuk Lenny Sugihat pimpin Bulog". ANTARA News. Diakses tanggal 5 Februari 2017. 
  6. Rizki, Januar (31 Desember 2014). Hidayat, Nur, ed. "Pemerintah Tunjuk Lenny Sugihat Jadi Dirut ulog". GatraNews. Diakses tanggal 5 Februari 2017. 

Lihat pula Sunting

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Perusahaan Umum Bulog atau di singkat Perum Bulog sebelumnya bernama Badan Urusan Logistik adalah sebuah perusahaan umum pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras Perum Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114 Kep 1967 Sejak tahun 2003 status Bulog menjadi BUMN Perusahaan Umum Bulog Perum Bulog SebelumnyaBadan Urusan Logistik 1967 2003 JenisPerusahaan umumPendahuluLPND BulogDidirikan10 Mei 1967 20 Januari 2003 sebagai Badan Usaha Milik Negara KantorpusatJakarta IndonesiaTokohkunciBudi Waseso Direktur Utama PemilikPemerintah IndonesiaSitus webwww wbr bulog wbr co wbr id Daftar isi 1 Sejarah 2 Fungsi 3 Kewenangan 4 Direktur Utama Bulog 5 Referensi 6 Lihat pula 7 Pranala luarSejarah SuntingSecara formal pemerintah Indonesia mulai ikut menangani pangan pada zaman penjajahan Belanda ketika didirikannya Voedings Middelen Fonds VMF yang bertugas membeli menjual dan menyediakan bahan makanan Dalam masa penjajahan Jepang VMF dibekukan dan muncul lembaga baru bernama Nanyo Kohatsu Kaisha atau Nanyō Kōhatsu K K 南洋興発株式会社 code ja is deprecated Nan yō Kōhatsu Kabushiki Kaisha disingkat Nankō Pada masa peralihan sesudah kemerdekaan RI terdapat dualisme penanganan masalah pangan Di daerah Kekuasaan Republik Indonesia pemasaran beras dilakukan oleh Kementrian Pengawasan Makanan Rakyat PMR Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan PPBM sedangkan daerah daerah yang diduduki Belanda VMF dihidupkan kembali Keadaan ini berjalan terus sampai VMF dibubarkan dan dibentuk Yayasan Bahan Makanan Bama Dalam perkembangan selanjutnya terjadi perubahan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah Bama yang berada di bawah Kementrian Pertanian masuk kedalam Kementrian Perekonomian dan diubah menjadi Yayasan Urusan Bahan Makanan YUBM Sedangkan pelaksanaan pembelian padi dilakukan oleh Yayasan Badan Pembelian Padi YBPP yang dibentuk di daerah daerah dan diketuai oleh Gubernur Berdasarkan Peraturan Presiden No 3 Tahun 1964 dibentuklah Dewan Bahan Makanan DBM Sejalan dengan itu dibentuklah Badan Pelaksana Urusan Pangan BPUP peleburan dari YUBM dan YBPP YBPP Yayasan BPUP ini bertujuan antara lain Mengurus bahan pangan Mengurus pengangkutan dan pengolahannya Menyimpan dan menyalurkannya menurut ketentuan dari Dewan Bahan Makanan DBM Dengan terbentuknya BPUP maka penanganan bahan pangan kembali berada dalam satu tangan Memasuki Era Orde Baru setelah ditumpasnya pemberontakan G30S penanganan pengendalian operasional bahan pokok kebutuhan hidup dilaksanakan oleh Komando Logistik Nasional Kolognas yang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 87 Tahun 1966 Namun peranannya tidak berjalan lama karena pada tanggal 10 Mei 1967 lembaga tersebut dibubarkan dan dibentuk Badan Urusan Logistik Bulog berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114 Kep 1967 Kehadiran Bulog sebagai lembaga stabilisasi harga pangan memiliki arti khusus dalam menunjang keberhasilan Orde Baru sampai tercapainya swasembada beras tahun 1984 Menjelang Repelita I 1 April 1969 struktur organisasi Bulog diubah dengan Keppres RI No 11 1969 tanggal 22 Januari 1969 sesuai dengan misi barunya yang berubah dari penunjang peningkatan produksi pangan menjadi buffer stock holder dan distribusi untuk golongan anggaran Kemudian dengan Keppres No 39 1978 tanggal 5 Nopember 1978 Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras gabah gandum dan bahan pokok lainnya guna menjaga kestabilan harga baik bagi produsen maupun konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Dalam Kabinet Pembangunan VI Bulog sempat disatukan dengan lembaga baru yaitu Menteri Negara Urusan Pangan Organisasinyapun disesuaikan dengan keluarnya Keppres RI No 103 1993 Namun tidak terlalu lama karena dengan Keppres No 61 M tahun 1995 Kantor Menteri Negara Urusan Pangan dipisahkan dengan Bulog dan Wakabulog pada saat itu diangkat menjadi Kabulog Pemisahan Menteri Negara Urusan Pangan dan Bulog mengharuskan Bulog menyesuaikan organisasinya dengan Keppres No 50 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995 Status pegawainyapun terhitung mulai tanggal 1 April 1995 berubah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keppres No 51 tahun 1995 tanggal 12 Juli 1995 Memasuki Era Reformasi beberapa lembaga Pemerintah mengalami revitalisasi serta reformasi termasuk Bulog Melalui Keppres RI No 45 tahun 1997 tugas pokok Bulog hanya dibatasi untuk komoditas beras dan gula pasir Tugas ini lebih diciutkan lagi dengan Keppres RI No 19 tahun 1998 di mana peran Bulog hanya mengelola komoditas beras saja Mengawali Milenium III sesuai Keppres No 29 tahun 2000 tanggal 26 Februari 2000 Bulog diharapkan lebih mandiri dalam usahanya Bulog baru dengan fungsi utama manajemen logistik ini diharapkan lebih berhasil dalam mengelola persediaan distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik Setelah sempat diberlakukan Keppres RI No 106 tahun 2000 dan Keppres RI No 178 2000 Bulog saat ini beroperasi berdasarkan Keppres No 103 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No 3 2002 tanggal 7 Januari 2002 serta Keppres RI No 110 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No 5 2002 tanggal 7 Januari 2002 Kemudian pada Rakortas Kabinet tanggal 13 Januari 2003 Presiden memutuskan menyetujui penetapan RPP menjadi PP dan ditetapkanlah PP No 7 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perum Bulog tanggal 20 Januari 2003 Lembaran Negara Nomor 8 tahun 2003 1 Tugas BULOG Sesuai dengan Keppres No 103 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi LPND Pasal 40 BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen logistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku Fungsi SuntingDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Bulog menyelenggarakan fungsi Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang manajemen logistik pengadaan pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BULOG Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang manajemen logistik pengadaan pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum ketatausahaan organisasi dan tatalaksana kepegawaian keuangan kearsipan hukum persandian perlengkapan dan rumah tanggaKewenangan SuntingDalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Bulog mempunyai kewenangan Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang manajemen logistik pengadaan pengelolaan persediaan dan distribusi beras serta pengendalian harga beras Perumusan norma dan pengadaan pengelolaan dan distribusi beras Direktur Utama Bulog SuntingBerikut ini daftar orang yang pernah menjabat Direktur Utama Bulog 2 3 4 5 6 Artikel utama Direktur Utama Badan Urusan LogistikReferensi Sunting PP No 7 Tahun 2003 Tokoh Bulog Bustanil Arifin Bulog Diakses tanggal 22 November 2008 pranala nonaktif permanen Wardhani Meidita Kusuma Profil Widjanarko Puspoyo Merdeka com Diakses tanggal 5 Februari 2017 HEN HDS 24 November 2014 Sutarto Alimoeso Tak Lagi Jadi Dirut Perum Bulog detikcom Diakses tanggal 5 Februari 2017 Suryanto ed 31 Desember 2014 Menteri BUMN tunjuk Lenny Sugihat pimpin Bulog ANTARA News Diakses tanggal 5 Februari 2017 Rizki Januar 31 Desember 2014 Hidayat Nur ed Pemerintah Tunjuk Lenny Sugihat Jadi Dirut ulog GatraNews Diakses tanggal 5 Februari 2017 Lihat pula SuntingDaftar Badan dan Komisi di IndonesiaPranala luar Sunting Indonesia Situs resmi Badan Urusan Logistik Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Badan Urusan Logistik amp oldid 23945391