www.wikidata.id-id.nina.az

Wahiduddin Adams Dr H S H M A lahir 17 Januari 1954 adalah seorang birokrat dan hakim Indonesia Ia menjabat sebagai Haki

Wahiduddin Adams

Dr. H. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. (lahir 17 Januari 1954) adalah seorang birokrat dan hakim Indonesia. Ia menjabat sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia mulai 21 Maret 2014 hingga 18 Januari 2024. Sebelum berkarier sebagai hakim, Adams adalah seorang birokrat di Kementerian Hukum dan HAM, menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dari 2010 hingga 2014.

Wahiduddin Adams
Hakim Konstitusi Republik Indonesia
Masa jabatan
21 Maret 2014 – 18 Januari 2024
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
Pengganti
Arsul Sani
Informasi pribadi
Lahir17 Januari 1954 (umur 70)
Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Alma materUIN Syarif Hidayatullah
PekerjaanHakim
ProfesiBirokrat
Sunting kotak info • L • B

Kehidupan awal sunting

Adams besar di sebuah desa kecil yang bernama Pulau Gemantung dan bersekolah di desa Sakatiga, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ia menempuh pendidikan di madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah setempat sebelum masuk ke IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, di mana ia meraih gelar Sarjana Peradilan Islam pada tahun 1979.

Ia melanjutkan pendidikannya juga di IAIN Syarif Hidayatullah, di mana ia mendapatkan gelar Magister Hukum Islam (1991) dan Doktor Hukum Islam (2002). Pada tahun 1987, Adams menempuh pendidikan posdoktoral dalam bidang ilmu perundang-undangan di Universitas Leiden. Selepas menyandang gelar doktornya, ia mengajar sebagai dosen tamu pada mata kuliah ilmu perundang-undangan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Adams mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2005, tiga tahun selepas ia menyelesaikan program doktoralnya.

Karier birokrasi sunting

Adams memulai kariernya sebagai pegawai di Badan Pembinaan Hukum Nasional, di mana ia berkarier selama delapan tahun (1981-89). Ia kemudian menjadi perancang peraturan perundang-undangan pada Direktorat Jenderal dan Perundang-Undangan (1990-95) dan kepala biro di Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman (1995-2001). Selama satu tahun (2001-02), ia bertugas sebagai koordinator administrasi di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.

Adams dua kali menjabat posisi direktur pada lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan (2004) dan Direktur Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah (2004-10). Pada tahun 2010, di bawah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, ia menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, jabatan yang ia emban sampai terpilihnya ia ke MK.

Pada saat menjabat Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Adams terlibat dalam penyusunan beberapa Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah, seperti RUU Peradilan Agama, RUU Zakat, RUU Wakaf, dan RUU Perbankan Syariah. Ia juga terlibat dalam menyusun rancangan awal revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hakim Konstitusi sunting

Periode pertama (2014-19) sunting

Adams mengikuti seleksi terbuka untuk posisi Hakim Konstitusi yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2013. Ia berhasil masuk ke dalam empat nama yang diajukan oleh tim pakar ke Komisi III DPR yang membidangi hukum, bersama Aswanto, Ni’matul Huda, dan Atip Latipulhayat.

Dalam sidang pleno Komisi III DPR pada 6 Maret 2014, Adams berhasil terpilih menjadi Hakim Konstitusi setelah meraih 46 suara, mengungguli Aswanto yang juga terpilih dengan 23 suara. Keduanya menggantikan kursi hakim yang ditinggalkan oleh Akil Mochtar dan Harjono. Adams dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Maret 2014 di Istana Negara.

Terpilihnya Adams ke MK dikritik oleh beberapa kalangan dari lembaga swadaya masyarakat dan koalisi masyarakat sipil yang menilai bahwa kompetensi dan integritasnya "cacat".

Periode kedua (2019-24) sunting

Bersama Aswanto, Adams kembali terpilih ke MK melalui sidang pleno Komisi III DPR pada 12 Maret 2019. Anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil menilai bahwa terpilihnya kembali Adams ke MK adalah karena faktor "reputasinya tidak begitu jelek, kinerja selama jadi hakim Mahkamah Konstitusi tidak buruk, [dan] tidak ada catatan yang membuat masyarakat tidak respek"." Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 21 Maret 2019.

Pandangan hukum sunting

Bersama Ahmad Fadlil Sumadi, Adams adalah salah satu hakim MK yang berlatar belakang hukum Islam. Ia merupakan hakim MK pertama yang lulus sarjana hukum dari sebuah perguruan tinggi Islam negeri, dan hakim kelima (setelah Sumadi, Mohammad Mahfud, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar) yang lulus sarjana hukum dari sebuah perguruan tinggi Islam.

In re 284, 285, & 292 KUHP (2017) sunting

Dalam perkara pengujian pasal kesusilaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Adams adalah salah satu dari empat hakim (bersama Aswanto, Anwar Usman, dan Arief Hidayat) yang berpandangan bahwa pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan jati diri konstitusional sebagai sebuah "konstitusi yang berketuhanan", sehingga permohonan untuk memperluas penafsiran pasal kesusilaan di KUHP harus diterima. Hakim Saldi Isra, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo membentuk mayoritas pada mahkamah yang terbagi 5-4.

Kehidupan pribadi sunting

Dari pernikahannya dengan Titin Asiah, Adams dikaruniai empat orang anak.

Adams melaporkan kekayaan sebesar Rp12,201 miliar pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019.

Di luar birokrasi pemerintahan, Adams aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat periode 1981-84. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2004-2009 dan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia tahun 2004-2009.

Rujukan sunting

  1. ^ Profil MK.
  2. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. - Direktori Staff UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. staff.uinjkt.ac.id. Diakses 2 Juni 2020
  3. ^ Hendrianto, hlm. 219.
  4. ^ Priatmojo, Dedy (4 Maret 2014). "Mengenal Lebih Dekat Calon Hakim MK Wahiduddin Adams". VIVA.co.id. Diakses tanggal 2 Juni 2020. 
  5. ^ Hidayat, Rofiq (6 Maret 2014). "Wahiduddin dan Aswanto Terpilih Sebagai Hakim Konstitusi". hukumonline.com. Diakses tanggal 2 Juni 2020. 
  6. "Presiden SBY Lantik Dua Hakim MK Baru". BeritaSatu TV. 21 Maret 2014. Diakses tanggal 2 Juni 2020. 
  7. Saputra, Andi (12 Maret 2019). "Kembali Terpilih, Ini Hakim Konstitusi Aswanto dan Wahiddudin". detikcom. Diakses tanggal 2 Juni 2020. 
  8. Mashabi, Sania (12 Maret 2019). Harahap, Lia, ed. "Jadi Hakim MK, Aswanto Dan Wahiduddin Adams Dinilai Tak Punya Reputasi Buruk". Merdeka.com. Diakses tanggal 2 Juni 2020. 
  9. "Hakim MK Aswanto dan Wahiduddin Baca Sumpah di Hadapan Jokowi". CNN Indonesia. 21 Maret 2019. Diakses tanggal 2 Juni 2020. 
  10. In re 284, 285, & 292 KUHP, ex parte Aliansi Cinta Keluarga, 2017
  11. Saputri, Maya (15 Desember 2017). "Jejak Empat Hakim MK yang Ajukan Dissenting Opinion Putusan LGBT". Tirto.id. Diakses tanggal 2 Juni 2020. 
  12. "MK tolak kriminalisasi LGBT dan hubungan di luar nikah". BBC Indonesia. 14 Desember 2017. Diakses tanggal 2 Juni 2020. 
  13. PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2020/Periodik - 2019) - Wahiduddin Adams. mkri.id. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses 2 Juni 2020.

Sumber sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Dr H Wahiduddin Adams S H M A lahir 17 Januari 1954 adalah seorang birokrat dan hakim Indonesia Ia menjabat sebagai Hakim Konstitusi Republik Indonesia mulai 21 Maret 2014 hingga 18 Januari 2024 Sebelum berkarier sebagai hakim Adams adalah seorang birokrat di Kementerian Hukum dan HAM menjabat sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan dari 2010 hingga 2014 Wahiduddin AdamsHakim Konstitusi Republik IndonesiaMasa jabatan 21 Maret 2014 18 Januari 2024PresidenSusilo Bambang YudhoyonoJoko WidodoPengganti Arsul SaniInformasi pribadiLahir17 Januari 1954 umur 70 Palembang Sumatera Selatan IndonesiaAlma materUIN Syarif HidayatullahPekerjaanHakimProfesiBirokratSunting kotak info L B Daftar isi 1 Kehidupan awal 2 Karier birokrasi 3 Hakim Konstitusi 3 1 Periode pertama 2014 19 3 2 Periode kedua 2019 24 4 Pandangan hukum 4 1 In re 284 285 amp 292 KUHP 2017 5 Kehidupan pribadi 6 Rujukan 6 1 SumberKehidupan awal suntingAdams besar di sebuah desa kecil yang bernama Pulau Gemantung dan bersekolah di desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan Ia menempuh pendidikan di madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah setempat sebelum masuk ke IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta di mana ia meraih gelar Sarjana Peradilan Islam pada tahun 1979 1 Ia melanjutkan pendidikannya juga di IAIN Syarif Hidayatullah di mana ia mendapatkan gelar Magister Hukum Islam 1991 dan Doktor Hukum Islam 2002 Pada tahun 1987 Adams menempuh pendidikan posdoktoral dalam bidang ilmu perundang undangan di Universitas Leiden 1 Selepas menyandang gelar doktornya ia mengajar sebagai dosen tamu pada mata kuliah ilmu perundang undangan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2 dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 1 Adams mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2005 tiga tahun selepas ia menyelesaikan program doktoralnya 1 3 Karier birokrasi suntingAdams memulai kariernya sebagai pegawai di Badan Pembinaan Hukum Nasional di mana ia berkarier selama delapan tahun 1981 89 Ia kemudian menjadi perancang peraturan perundang undangan pada Direktorat Jenderal dan Perundang Undangan 1990 95 dan kepala biro di Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman 1995 2001 Selama satu tahun 2001 02 ia bertugas sebagai koordinator administrasi di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari 1 Adams dua kali menjabat posisi direktur pada lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang undangan yaitu sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang undangan 2004 dan Direktur Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah 2004 10 Pada tahun 2010 di bawah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ia menjadi Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan jabatan yang ia emban sampai terpilihnya ia ke MK 1 Pada saat menjabat Dirjen Peraturan Perundang undangan Adams terlibat dalam penyusunan beberapa Rancangan Undang Undang yang diajukan oleh pemerintah seperti RUU Peradilan Agama RUU Zakat RUU Wakaf dan RUU Perbankan Syariah Ia juga terlibat dalam menyusun rancangan awal revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana 4 Hakim Konstitusi suntingPeriode pertama 2014 19 sunting Adams mengikuti seleksi terbuka untuk posisi Hakim Konstitusi yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2013 Ia berhasil masuk ke dalam empat nama yang diajukan oleh tim pakar ke Komisi III DPR yang membidangi hukum bersama Aswanto Ni matul Huda dan Atip Latipulhayat Dalam sidang pleno Komisi III DPR pada 6 Maret 2014 Adams berhasil terpilih menjadi Hakim Konstitusi setelah meraih 46 suara mengungguli Aswanto yang juga terpilih dengan 23 suara Keduanya menggantikan kursi hakim yang ditinggalkan oleh Akil Mochtar dan Harjono 5 Adams dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Maret 2014 di Istana Negara 6 Terpilihnya Adams ke MK dikritik oleh beberapa kalangan dari lembaga swadaya masyarakat dan koalisi masyarakat sipil yang menilai bahwa kompetensi dan integritasnya cacat 5 Periode kedua 2019 24 sunting Bersama Aswanto Adams kembali terpilih ke MK melalui sidang pleno Komisi III DPR pada 12 Maret 2019 7 Anggota Komisi III Muhammad Nasir Djamil menilai bahwa terpilihnya kembali Adams ke MK adalah karena faktor reputasinya tidak begitu jelek kinerja selama jadi hakim Mahkamah Konstitusi tidak buruk dan tidak ada catatan yang membuat masyarakat tidak respek 8 Ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 21 Maret 2019 9 Pandangan hukum suntingBersama Ahmad Fadlil Sumadi Adams adalah salah satu hakim MK yang berlatar belakang hukum Islam Ia merupakan hakim MK pertama yang lulus sarjana hukum dari sebuah perguruan tinggi Islam negeri dan hakim kelima setelah Sumadi Mohammad Mahfud Anwar Usman dan Patrialis Akbar yang lulus sarjana hukum dari sebuah perguruan tinggi Islam 3 In re 284 285 amp 292 KUHP 2017 sunting Dalam perkara pengujian pasal kesusilaan pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana 10 Adams adalah salah satu dari empat hakim bersama Aswanto Anwar Usman dan Arief Hidayat yang berpandangan bahwa pasal 28J ayat 2 Undang Undang Dasar 1945 menegaskan jati diri konstitusional sebagai sebuah konstitusi yang berketuhanan sehingga permohonan untuk memperluas penafsiran pasal kesusilaan di KUHP harus diterima 11 Hakim Saldi Isra Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna Manahan Sitompul dan Suhartoyo membentuk mayoritas pada mahkamah yang terbagi 5 4 12 Kehidupan pribadi suntingDari pernikahannya dengan Titin Asiah Adams dikaruniai empat orang anak 1 Adams melaporkan kekayaan sebesar Rp12 201 miliar pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LHKPN tahun 2019 13 Di luar birokrasi pemerintahan Adams aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat periode 1981 84 Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2004 2009 dan Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang Undangan Majelis Ulama Indonesia tahun 2004 2009 4 Rujukan sunting a b c d e f g Profil MK Dr Wahiduddin Adams S H M A Direktori Staff UIN Syarif Hidayatullah Jakarta staff uinjkt ac id Diakses 2 Juni 2020 a b Hendrianto hlm 219 a b Priatmojo Dedy 4 Maret 2014 Mengenal Lebih Dekat Calon Hakim MK Wahiduddin Adams VIVA co id Diakses tanggal 2 Juni 2020 a b Hidayat Rofiq 6 Maret 2014 Wahiduddin dan Aswanto Terpilih Sebagai Hakim Konstitusi hukumonline com Diakses tanggal 2 Juni 2020 Presiden SBY Lantik Dua Hakim MK Baru BeritaSatu TV 21 Maret 2014 Diakses tanggal 2 Juni 2020 Saputra Andi 12 Maret 2019 Kembali Terpilih Ini Hakim Konstitusi Aswanto dan Wahiddudin detikcom Diakses tanggal 2 Juni 2020 Mashabi Sania 12 Maret 2019 Harahap Lia ed Jadi Hakim MK Aswanto Dan Wahiduddin Adams Dinilai Tak Punya Reputasi Buruk Merdeka com Diakses tanggal 2 Juni 2020 Hakim MK Aswanto dan Wahiduddin Baca Sumpah di Hadapan Jokowi CNN Indonesia 21 Maret 2019 Diakses tanggal 2 Juni 2020 In re 284 285 amp 292 KUHP ex parte Aliansi Cinta Keluarga 2017 Saputri Maya 15 Desember 2017 Jejak Empat Hakim MK yang Ajukan Dissenting Opinion Putusan LGBT Tirto id Diakses tanggal 2 Juni 2020 MK tolak kriminalisasi LGBT dan hubungan di luar nikah BBC Indonesia 14 Desember 2017 Diakses tanggal 2 Juni 2020 PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA Tanggal Penyampaian Jenis Laporan Tahun 28 Januari 2020 Periodik 2019 Wahiduddin Adams mkri id Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Diakses 2 Juni 2020 Sumber sunting Profil Hakim Wahiduddin Adams mkri id Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Diakses tanggal 2 Juni 2020 Hendrianto Stefanus 2018 04 06 Law and Politics of Constitutional Courts Indonesia and the Search for Judicial Heroes Routledge hlm 312 ISBN 978 1138296428 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Wahiduddin Adams amp oldid 25197142