www.wikidata.id-id.nina.az

Patrialis Akbar Dr H S H M H lahir 31 Oktober 1958 adalah seorang advokat dan politikus yang pernah menjabat sebagai Hak

Patrialis Akbar

Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. (lahir 31 Oktober 1958) adalah seorang advokat dan politikus yang pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013–2017. Ia memiliki karier yang lengkap pada tiga cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama dua periode (1999–2004 dan 2004–2009) dari Partai Amanat Nasional. Ia turut terlibat dalam pembahasan amendemen konstitusi pada Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kemudian sebagai Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2011)..

Dr. H.
Patrialis Akbar
S.H., M.H.
Hakim Konstitusi Indonesia
Masa jabatan
13 Agustus 2013 – 27 Januari 2017
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
PenggantiSaldi Isra
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-28
Masa jabatan
22 Oktober 2009 – 19 Oktober 2011
PresidenSusilo Bambang Yudhoyono
PendahuluMohammad Andi Mattalatta
PenggantiAmir Syamsuddin
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan
1 Oktober 1999 – 1 Oktober 2009
Daerah pemilihanSumatera Barat
(1999—2004)
Sumatera Barat I
(2004—09)
Informasi pribadi
Lahir31 Oktober 1958 (umur 64)
Padang, Sumatera Barat, Indonesia
KebangsaanIndonesia
Partai politikPartai Amanat Nasional (1999—2013)
Suami/istriSufriyeni
Anak5
Alma materUniversitas Muhammadiyah Jakarta
Universitas Gajah Mada
Universitas Padjadjaran
ProfesiAdvokat
Politikus

Pada tanggal 4 September 2017, Patrialis Akbar divonis hukuman delapan tahun penjara dan denda 300 juta oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi karena terbukti menerima suap sebesar USD 10.000 dan Rp 4.043.000 dari Basuki Hariman dan stafnya, Ng Fenny. Pada tanggal 6 September 2022, Patrialis Akbar bersama 23 narapidana Tipikor lainnya dibebaskan dari tahanan atas dasar pemberian hak bersyarat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Riwayat hidup Sunting

Patrialis Akbar dilahirkan pada keluarga veteran, meskipun berasal dari keluarga berkecukupan, ia tetap diajarkan untuk membantu usaha yang dijalankan sang ayah, Letda (Purn) H. Ali Akbar, di Desa Kampung Jua, Lubuk Begalung, Padang. Usai lulus STM, ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, meski akhirnya diterima di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Patrialis mendapat kesempatan untuk menjadi pengajar disana. Salah seorang dosen pembimbing skripsinya menawarkannya untuk menjadi staf pengajar maka iapun menjadi asisten dosen filsafat hukum di Ilmu Filsafat Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Pendidikan Sunting

Pendidikan yang telah ditempuh olehnya:

  • Sekolah Dasar Muhammadiyah, Padang (1971)
  • SMP Negeri 2 Padang, (1974)
  • Sekolah 4 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang (1975)
  • Sekolah 2 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri, Padang (1977)
  • Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, STM Negeri II, Padang (1977)
  • S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (1983)
  • S2 Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (2010)
  • S3 Doktor (Hukum) Universitas Padjadjaran, Bandung (2012)

Karier Sunting

Patrialis Akbar saat menjabat Hakim Konstitusi

Pada awal kariernya Patrialis Akbar sempat bekerja menjadi sopir angkutan kota (angkot) jurusan Pasar Senen-Jatinegara Jakarta, dan sopir taksi di ibu kota. Setelah meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, iapun menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai terjun ke dunia politik, dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR-RI dua periode 1999-2004 dan 2004-2009 dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Selama di Senayan, Patrialis sempat tergabung di DPR maupun MPR. Di MPR, Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 tahun 1999 – 2002 dengan menjadi Anggota BP MPR, PAH III, serta PAH I. PAH III (1999) maupun PAH I (2000-2002) inilah yang merancang perubahan UUD 1945. Sementara di DPR, Patrialis tercatat menjadi komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. Pada masa pemerintah presiden SBY ia terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pria berdarah Minang dan ayah dari lima anak ini akhirnya menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatannya sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2013 – 2018 pada 13 Agustus di Istana Negara, Jakarta.

Beberapa jabatan yang pernah dijabat olehnya:

  • Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (1989 – 1992)
  • Pengacara dan Penasehat Hukum (1989 – 1999)
  • Wakil Ketua Fraksi Refomasi DPR RI; Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR RI; Anggota Komisi II DPR RI, dan Kuasa Hukum DPR RI (1999 – 2004)
  • Ketua Fraksi PAN MPR RI; Pimpinan Sub Tim Kerja I MPR RI; Anggota Komisi III DPR RI; Kuasa Hukum DPR RI; dan Juri Cerdas Cermat UUD NKRI Tahun 1945 tingkat SLTA se Indonesia (2004 - 2009)
  • Menkumham RI KIB II (Okt 2009 - Okt 2011)
  • Anggota Kompolnas (Okt 2009 - Okt 2011)
  • Komisaris Utama PT. Bukit Asam Tbk (Des 2011 - Juli 2013)
  • Hakim Konstitusi (2013-2017).

Rujukan Sunting

  1. Patrialis Akbar Kembali Jadi Advokat 2009-10-03 di Wayback Machine., diakses pada 18 Oktober 2009
  2. Patrialis Akbar 2010-07-20 di Wayback Machine., diakses pada 18 Oktober 2009
  3. ^ "Profil Hakim Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia". Diakses tanggal 26 June 2016. 
  4. Artikel: "Inilah Susunan Kabinet hasil Reshuffle", di Kompas.com
  5. [1], Kompas, 12 September 2017, diakses 10 September 2018.
  6. "5 Dari 23 Napi Koruptor Terkenal Bebas". radarbabel.com. 2022-09-10. Diakses tanggal 2022-09-10. 
  7. Burhani, Ruslan, ed. (20 October 2009). "Patrialis Akbar dari Sopir ke Anggota Kabinet?". ANTARA News. Diakses tanggal 26 June 2016. 

Pranala luar Sunting

Jabatan politik
Didahului oleh:
Mohammad Andi Mattalatta 		Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
2009–2011 		Diteruskan oleh:
Amir Syamsuddin
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Dr H Patrialis Akbar S H M H lahir 31 Oktober 1958 adalah seorang advokat dan politikus yang pernah menjabat sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013 2017 1 Ia memiliki karier yang lengkap pada tiga cabang kekuasaan negara yakni legislatif eksekutif dan yudikatif Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama dua periode 1999 2004 dan 2004 2009 dari Partai Amanat Nasional 2 Ia turut terlibat dalam pembahasan amendemen konstitusi pada Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kemudian sebagai Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu II 2009 2011 3 4 Dr H Patrialis AkbarS H M H Hakim Konstitusi IndonesiaMasa jabatan 13 Agustus 2013 27 Januari 2017PresidenSusilo Bambang YudhoyonoJoko WidodoPenggantiSaldi IsraMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke 28Masa jabatan 22 Oktober 2009 19 Oktober 2011PresidenSusilo Bambang YudhoyonoPendahuluMohammad Andi MattalattaPenggantiAmir SyamsuddinAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaMasa jabatan 1 Oktober 1999 1 Oktober 2009Daerah pemilihanSumatera Barat 1999 2004 Sumatera Barat I 2004 09 Informasi pribadiLahir31 Oktober 1958 umur 64 Padang Sumatera Barat IndonesiaKebangsaanIndonesiaPartai politikPartai Amanat Nasional 1999 2013 Suami istriSufriyeniAnak5Alma materUniversitas Muhammadiyah Jakarta Universitas Gajah Mada Universitas PadjadjaranProfesiAdvokat PolitikusPada tanggal 4 September 2017 Patrialis Akbar divonis hukuman delapan tahun penjara dan denda 300 juta oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi karena terbukti menerima suap sebesar USD 10 000 dan Rp 4 043 000 dari Basuki Hariman dan stafnya Ng Fenny 5 Pada tanggal 6 September 2022 Patrialis Akbar bersama 23 narapidana Tipikor lainnya dibebaskan dari tahanan atas dasar pemberian hak bersyarat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham 6 Daftar isi 1 Riwayat hidup 1 1 Pendidikan 1 2 Karier 2 Rujukan 3 Pranala luarRiwayat hidup SuntingPatrialis Akbar dilahirkan pada keluarga veteran meskipun berasal dari keluarga berkecukupan ia tetap diajarkan untuk membantu usaha yang dijalankan sang ayah Letda Purn H Ali Akbar di Desa Kampung Jua Lubuk Begalung Padang Usai lulus STM ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia meski akhirnya diterima di Universitas Muhammadiyah Jakarta Patrialis mendapat kesempatan untuk menjadi pengajar disana Salah seorang dosen pembimbing skripsinya menawarkannya untuk menjadi staf pengajar maka iapun menjadi asisten dosen filsafat hukum di Ilmu Filsafat Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 3 Pendidikan Sunting Pendidikan yang telah ditempuh olehnya 3 Sekolah Dasar Muhammadiyah Padang 1971 SMP Negeri 2 Padang 1974 Sekolah 4 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri Padang 1975 Sekolah 2 Tahun Pendidikan Guru Agama Negeri Padang 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas STM Negeri II Padang 1977 S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta 1983 S2 Program Magister Hukum Universitas Gadjah Mada 2010 S3 Doktor Hukum Universitas Padjadjaran Bandung 2012 Karier Sunting nbsp Patrialis Akbar saat menjabat Hakim KonstitusiPada awal kariernya Patrialis Akbar sempat bekerja menjadi sopir angkutan kota angkot jurusan Pasar Senen Jatinegara Jakarta dan sopir taksi di ibu kota Setelah meraih gelar sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta iapun menekuni profesi pengacara selama beberapa waktu sebelum akhirnya mulai terjun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai Amanat Nasional PAN yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi anggota DPR RI dua periode 1999 2004 dan 2004 2009 dari daerah pemilihan Sumatera Barat 7 Selama di Senayan Patrialis sempat tergabung di DPR maupun MPR Di MPR Patrialis tercatat sebagai salah satu pelaku perubahan UUD 1945 tahun 1999 2002 dengan menjadi Anggota BP MPR PAH III serta PAH I PAH III 1999 maupun PAH I 2000 2002 inilah yang merancang perubahan UUD 1945 Sementara di DPR Patrialis tercatat menjadi komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum Pada masa pemerintah presiden SBY ia terpilih menjadi Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II Pria berdarah Minang dan ayah dari lima anak ini akhirnya menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatannya sebagai hakim konstitusi masa jabatan 2013 2018 pada 13 Agustus di Istana Negara Jakarta 3 Beberapa jabatan yang pernah dijabat olehnya 3 Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta 1989 1992 Pengacara dan Penasehat Hukum 1989 1999 Wakil Ketua Fraksi Refomasi DPR RI Anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR RI Anggota Komisi II DPR RI dan Kuasa Hukum DPR RI 1999 2004 Ketua Fraksi PAN MPR RI Pimpinan Sub Tim Kerja I MPR RI Anggota Komisi III DPR RI Kuasa Hukum DPR RI dan Juri Cerdas Cermat UUD NKRI Tahun 1945 tingkat SLTA se Indonesia 2004 2009 Menkumham RI KIB II Okt 2009 Okt 2011 Anggota Kompolnas Okt 2009 Okt 2011 Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk Des 2011 Juli 2013 Hakim Konstitusi 2013 2017 Rujukan Sunting Patrialis Akbar Kembali Jadi Advokat Diarsipkan 2009 10 03 di Wayback Machine diakses pada 18 Oktober 2009 Patrialis Akbar Diarsipkan 2010 07 20 di Wayback Machine diakses pada 18 Oktober 2009 a b c d e Profil Hakim Dr H Patrialis Akbar S H M H Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Diakses tanggal 26 June 2016 Artikel Inilah Susunan Kabinet hasil Reshuffle di Kompas com 1 Kompas 12 September 2017 diakses 10 September 2018 5 Dari 23 Napi Koruptor Terkenal Bebas radarbabel com 2022 09 10 Diakses tanggal 2022 09 10 Burhani Ruslan ed 20 October 2009 Patrialis Akbar dari Sopir ke Anggota Kabinet ANTARA News Diakses tanggal 26 June 2016 Pranala luar SuntingProfil Diarsipkan 2010 07 20 di Wayback Machine Jabatan politikDidahului oleh Mohammad Andi Mattalatta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia2009 2011 Diteruskan oleh Amir Syamsuddin Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Patrialis Akbar amp oldid 24367993