Bangsamoro

Artikel ini bukan mengenai orang Moro.

Untuk kegunaan lain, lihat Bangsamoro (disambiguasi).

Bangsamoro, secara resmi bernama Daerah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (Filipina: Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro sa Muslim Mindanao; Arab: منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم, translit: Minṭaqah Banjisāmūrū dhātiyyah al-ḥukmcode: ar is deprecated ), adalah wilayah otonom yang terletak di selatan Filipina. Sebelumnya wilayah ini bernama Daerah Otonom Mindanao.

Bangsamoro باڠسامورو ^a
Daerah otonom
Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim Filipino: Rehiyong Awtonomo ng Bangsamoro sa Muslim Mindanao Arab: منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم فى مسلمى مينداناو
Bendera Lambang
Himne daerah: Himne Bangsamoro
Lokasi Bangsamoro di Filipina
OpenStreetMap
Negara	Filipina
Didirikan	21 Januari 2019
Ibu kota	Kota Cotabato
Pemerintahan
• Jenis	pemerintahan parlementer
• Badan	Otoritas Transisi Bangsamoro
• Wa'lī	Khalifa Nando
• Ketua Menteri	Murad Ebrahim
Populasi  (2020)
• Total	4.944.800
Demonim	Bangsamoro
Zona waktu	UTC+8 (PHT)
Situs web	bangsamoro.gov.ph

Menggantikan Daerah Otonom Mindanao, Bangsamoro dibentuk dengan pengesahan undang-undang dasarnya, Hukum Organik Bangsamoro, menyusul referendum dua bagian yang mengikat secara hukum di Mindanao Barat dan diadakan pada 21 Januari dan 6 Februari 2019. Pengesahan itu dikonfirmasi beberapa hari kemudian pada 25 Januari oleh Komisi Pemilihan.

Pembentukan Bangsamoro adalah puncak dari beberapa tahun pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dan beberapa kelompok otonom; khususnya Front Pembebasan Islam Moro yang menolak keabsahan Mindanao dan menyerukan pembentukan wilayah dengan lebih banyak kekuasaan yang diserahkan dari pemerintah nasional.

Sebuah perjanjian kerangka kerja yang dikenal sebagai Perjanjian Komprehensif tentang Bangsamoro dinegosiasikan antara pemerintahan Benigno Aquino III dan Front Pembebasan Islam Moro pada tahun 2014. Setelah negosiasi dan debat lanjutan mengenai ketentuan tertentu, Kongres Filipina membuat dan meratifikasi undang-undang dasar untuk wilayah tersebut, sekarang disebut sebagai Hukum Organik Bangsamoro; RUU itu ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Rodrigo Duterte pada 26 Juli 2018.

Terlepas dari pertanyaan tentang konstitusionalitas wilayah tersebut, karena akan mengadopsi sistem parlementer di wilayah negara dengan sistem pemerintahan presidensial, tak ada keputusan pengadilan yang dibuat melawan hukum organik dan akibatnya Komisi Pemilihan mengadakan plebisit dua bagian: satu oleh warga Mindanao menentukan apakah akan membubarkan Mindanao, kemudian segera menggantinya dengan Bangsamoro sekaligus menyusul kemenangan suaranya pada bagian pertama, dan bagian kedua diambil oleh kota dan barangay tetangga di provinsi Lanao Utara dan Cotabato mengenai penyerahan mereka ke wilayah Bangsamoro.

Sebagai hasil dari bagian kedua dari plebisit, 63 barangay di provinsi Cotabato diserahkan kepada pemerintah Bangsamoro, menambah wilayah otonomi daerah. Bangsamoro menggantikan Mindanao sebagai satu-satunya wilayah otonomi mayoritas Muslim di Filipina. Saat ini dalam masa transisi hingga 2025, pemerintah Bangsamoro telah dianggap sebagai tempat ujian bagi debat yang lebih luas tentang reformasi konstitusi dan federalisme di Filipina.

Sejarah

Pemandangan kota Cotabato seperti yang terlihat pada Februari 2018.

Awal kedatangan Islam

Perkiraan tingkat sejarah kesultanan Muslim Sulu, Maguindanao, dan Lanao.

Untuk sebagian besar sejarah Filipina, wilayah dan sebagian besar Mindanao telah menjadi wilayah yang terpisah, yang memungkinkannya mengembangkan budaya dan identitasnya sendiri. Wilayah paling barat dan barat-tengah telah menjadi tanah air tradisional Muslim Filipina sejak abad ke-15, bahkan sebelum kedatangan Spanyol, yang mulai menjajah sebagian besar Filipina pada tahun 1565. Mayoritas Mindanao adalah tanah air kelompok asli Lumad, yang bukan Kristen maupun Muslim.

Misionaris Muslim tiba di Tawi-Tawi pada tahun 1380 dan memulai kolonisasi daerah tersebut dan konversi penduduk asli ke Islam. Pada tahun 1457, Kesultanan Sulu didirikan, dan tidak lama setelah itu, kesultanan Maguindanao dan Buayan juga didirikan. Banyak masyarakat adat Lumad yang terlantar sebagai akibat dari beberapa islamisasi daerah tersebut.

Pada saat sebagian besar Filipina berada di bawah kekuasaan Spanyol, kesultanan ini mempertahankan kemerdekaan mereka dan secara teratur menantang dominasi Spanyol di Filipina dengan melakukan serangan di kota-kota pesisir Spanyol di utara dan memukul mundur serangan Spanyol berulang kali di wilayah mereka.

Baru pada kuartal terakhir abad ke-19 Kesultanan Sulu secara resmi mengakui kedaulatan Spanyol, tetapi daerah-daerah ini tetap dikontrol secara longgar oleh Spanyol karena kedaulatan mereka terbatas pada stasiun dan garnisun militer serta kantong pemukiman sipil di Zamboanga dan Cotabato, sampai mereka harus meninggalkan wilayah tersebut sebagai akibat dari kekalahan mereka dalam Perang Spanyol–Amerika.

Era kolonial Spanyol

Bangsamoro memiliki sejarah perlawanan terhadap kekuasaan Spanyol, Amerika, dan Jepang selama lebih dari 400 tahun. Perjuangan bersenjata dengan kekerasan melawan Jepang, Filipina, Spanyol, dan Amerika dianggap oleh para pemimpin Muslim Moro modern sebagai bagian dari gerakan pembebasan Bangsamoro, meskipun istilah ini hanya digunakan di daratan Mindanao karena di kepulauan Sulu memiliki budaya yang jauh berbeda. Perlawanan selama 400 tahun terhadap Jepang, Amerika, dan Spanyol oleh Muslim Moro bertahan dan berubah menjadi perang kemerdekaan melawan negara Filipina.

Orang-orang Filipina di Filipina utara dan tengah baik secara sukarela atau terpaksa menyerahkan negara-kota yang ada untuk menjadi bagian dari rezim Spanyol kecuali pulau-pulau yang diduduki oleh Filipina. Pemerintahan Spanyol selama tiga abad tidak menghasilkan penaklukan penuh atas kepulauan itu karena perlawanan orang Moro. Kekerasan dan kebrutalan orang-orang Spanyol dalam upaya mereka untuk menekan kelompok Moro telah mengakibatkan banyak keluarga terbunuh dan membakar desa.

Era kolonial Amerika

Pemerintah Filipina–Amerika Serikat baru berdiri selama dua tahun pada tahun 1903 ketika memprakarsai "Program Homestead," yang dimaksudkan untuk mendorong migrasi penduduk tak bertanah dari daerah non-Muslim di negara itu ke daerah mayoritas Muslim di Mindanao. Lanao dan Cotabato khususnya melihat masuknya migran dari Luzon dan Bisayak.

Masuknya migran ini menyebabkan ketegangan tentang kepemilikan tanah dan pencabutan hak Lumad dan Muslim, karena sebagian besar migran Kristen membuat klaim atas tanah tersebut, sedangkan penduduk asli Mindanao tidak memiliki sistem sertifikasi tanah pada saat itu. Program Homestead yang dipimpin AS ini, yang kemudian dilanjutkan atau disalin oleh pemerintah Filipina setelah kemerdekaan, oleh karena itu sering disebut sebagai salah satu akar penyebab dari apa yang kemudian menjadi konflik Moro yang lebih besar.

Perang dunia II

Pada tahun 1942, selama tahap awal Perang Pasifik dari Perang Dunia II, pasukan Kekaisaran Jepang menyerbu dan menyerbu Mindanao, serta Muslim Moro asli mengobarkan pemberontakan melawan Jepang.

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1945, gabungan pasukan Angkatan Darat Persemakmuran Amerika Serikat dan Filipina membebaskan Mindanao, dan dengan bantuan unit gerilya lokal, akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Jepang yang menduduki wilayah tersebut.

Era peralatan pos

Di bawah tekanan untuk menyelesaikan kerusuhan agraria di berbagai bagian negara, dan mencatat bahwa Mindanao kaya akan sumber daya mineral dan cuaca yang mendukung pertanian, kemudian presiden Filipina melanjutkan promosi migrasi yang dimulai oleh pemerintah kolonial Amerika pada tahun 1903.

Kedatangan besar-besaran migran non-Muslim terjadi terutama selama periode Persemakmuran di bawah Presiden Manuel Quezon dan kemudian di bawah presiden sayap kanan Ramon Magsaysay serta Ferdinand Marcos. Akibatnya, proporsi masyarakat adat di Mindanao menyusut dari mayoritas pada tahun 1913 menjadi minoritas pada tahun 1976.

Tanah terbaik di Mindanao diberikan kepada pemukim dan pemilik pertanian perusahaan, sementara sebagian besar investasi pembangunan dan layanan pemerintah ditawarkan kepada penduduk Kristen. Hal ini menyebabkan penduduk muslim terbelakang dan menempati urutan termiskin di negeri sendiri. Program pemukiman kembali tak sepenuhnya damai karena beberapa pemukim berhasil mendapatkan tanah dari penduduk asli Muslim melalui pelecehan dan upaya kekerasan lainnya yang mengusir kaum Muslim dari tanah mereka sendiri.

Umat Islam merasa diasingkan oleh pemerintah Filipina dan merasa terancam oleh dominasi ekonomi dan politik para pendatang di tanah airnya sendiri, dengan cara yang sama orang-orang Lumad terlantar berabad-abad yang lalu ketika Islam tiba di Filipina. Beberapa kelompok Muslim beralih ke pemerasan dan kekerasan untuk melindungi tanah mereka dan menghindari penggusuran. Upaya integrasi ini dikreditkan untuk membantu identitas Moro di daratan Mindanao mengkristal, karena kemampuan umat Islam untuk mengidentifikasi diri dengan bangsa Filipina lainnya menderita karena ancaman terhadap keamanan ekonomi dan sosial mereka.

Pemerintah Filipina tak segera mengakui hukum Islam yang mengakibatkan sistem pendidikan dan perkembangan sosial ekonomi umat Islam. Anak-anak yang belajar di sekolah umum dipaksa untuk belajar tentang agama Kristen sementara Bangsamoro berjuang dengan ekonomi, tanah, dan kepemilikan mereka, serta kegigihan tindakan bermusuhan dan tidak adil dibandingkan dengan komunitas Kristen di Mindanao.

Sebagai akibat dari pemukiman kembali, para pemimpin Muslim tradisional (juga disebut sebagai datu) juga dipilih selama pemungutan suara sebagai orang Kristen, yang merupakan mayoritas pemilih yang signifikan, lebih memilih politisi Kristen daripada mereka. Datus-datus lokal ini kehilangan prestise karena mereka tidak bisa lagi menguasai tanah-tanah Muslim. Politisi ini kehilangan banyak kemampuan yang mereka miliki pada awalnya untuk mengelola populasi Muslim.

Pembantaian Jabidah dan Dampaknya

Pada bulan Maret 1968, nelayan di Teluk Manila menyelamatkan seorang pria Muslim bernama Jibin Arula dari perairan. Mereka menemukan bahwa dia menderita luka tembak, dan dia kemudian menceritakan bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari apa yang kemudian disebut Pembantaian Jabidah.

Menurut Jibin Arula, pemerintahan Marcos telah mengumpulkan sekelompok rekrutan Tausg untuk operasi yang disebut "Proyek Merdeka" (merdeka dalam bahasa Melayu berarti "bebas"). Militer mulai melatih mereka di pulau Corregidor untuk membentuk unit komando rahasia yang disebut Jabidah, yang akan mengacaukan dan mengambil alih Sabah. Para peserta pelatihan akhirnya menolak misi mereka, dengan alasan yang masih diperdebatkan oleh para sejarawan hingga saat ini.

Jibin Arula mengatakan bahwa apa pun alasan di balik keberatan mereka, semua rekrutan selain dia terbunuh, dan dia melarikan diri hanya dengan berpura-pura mati. Loyalis Marcos Juan Ponce Enrile, yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan selama pemerintahan Marcos, mengklaim ini adalah tipuan, yang terkenal sebagai berita palsu dan upaya membebaskan Enrile dari kejahatannya sebagai arsitek darurat militer".

Organisasi Pembebasan Bangsamoro

Kemudian anggota kongres Lanao Utara, Rashid Lucman, meminta kongres untuk memulai proses pemakzulan presiden Marcos setelah pengungkapan itu menyiratkan bahwa Marcos pada akhirnya bertanggung jawab atas pembantaian itu. Ketika proposalnya tidak mendapatkan dukungan kongres yang cukup, dia menjadi yakin bahwa Muslim harus memerintah diri mereka sendiri di Muslim Mindanao, keyakinan yang membuatnya akhirnya mendirikan Organisasi Pembebasan Bangsamoro, yang kemudian digantikan dengan Front Pembebasan Nasional Moro.

Gerakan Kemerdekaan Muslim

Gubernur Cotabato, Datu Udtog Matalam melihat kemarahan orang-orang Muslim Mindanao dan mendirikan Gerakan Kemerdekaan Muslim, yang secara terbuka menyerukan pemisahan wilayah tersebut untuk menciptakan negara Muslim. Gerakan Kemerdekaan Muslim tak bertahan lama karena Datu Udtog Matalam berunding dengan Marcos dan menerima jabatan di kabinetnya, tetapi banyak dari anggotanya memisahkan diri dan menjadi kekuatan utama Front Pembebasan Nasional Moro.

Darurat Militer dan pembentukan Front Pembebasan Nasional Moro

Pada tanggal 23 September 1972, Ferdinand Marcos mengumumkan bahwa ia telah menempatkan seluruh Filipina, termasuk Mindanao Muslim, di bawah darurat militer. Sementara pemimpin Gerakan Kemerdekaan Muslim, Datu Udtog Matalam telah wafat, salah satu mantan anggotanya, Nur Misuari, mendirikan Front Pembebasan Nasional Moro sebulan setelah deklarasi Darurat Militer, pada 21 Oktober 1972.

Proklamasi 1081 membubarkan berbagai kelompok politik yang telah didirikan sebelumnya di provinsi Moro, dan dengan Gerakan Islam Moro yang telah dibubarkan, deklarasi darurat militer Marcos secara efektif meyakinkan Front Pembebasan Nasional Moro, yang lebih radikal dari pendahulunya, akan mendominasi gerakan separatis Moro.

Perjanjian Tripoli 1976

Pada tanggal 23 Desember 1976, Perjanjian Tripoli ditandatangani antara pemerintah Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro dengan kesepakatan yang ditengahi oleh pemimpin Libya saat itu Muammar Khaddafi. Di bawah kesepakatan, daerah otonom akan dibuat di Mindanao.

Marcos kemudian akan mengimplementasikan perjanjian tersebut dengan menciptakan dua pemerintahan otonom regional, di wilayah 9 dan 12, yang mencakup sepuluh provinsi. Hal ini menyebabkan runtuhnya pakta perdamaian dan dimulainya kembali permusuhan antara Front Pembebasan Nasional Moro dan pasukan pemerintah Filipina.

Pembentukan Front Pembebasan Islam Moro

Artikel utama: Front Pembebasan Islam Moro

Namun, dalam menandatangani Perjanjian Tripoli 1976, Misuari tidak berkonsultasi dengan komandan utama Front Pembebasan Nasional Moro, Salamat Hashim. Salamat membentuk faksi sempalan bersama 57 komandan darat Front Pembebasan Nasional Moro lainnya, yang kemudian berubah menjadi Front Pembebasan Islam Moro (FPIM).

Kesepakatan Jeddah 1987

Setahun setelah Marcos digulingkan dari kekuasaan selama Revolusi Kekuatan Rakyat, pemerintah di bawah presiden Corazon Aquino menandatangani Kesepakatan Jeddah 1987 di Arab Saudi dengan Front Pembebasan Nasional Moro, setuju untuk mengadakan diskusi lebih lanjut tentang proposal otonom untuk seluruh Mindanao dan bukan hanya 13 provinsi yang dinyatakan dalam Perjanjian Tripoli 1976. Namun, pada tahun 1989, sebuah undang-undang perihal mendirikan Daerah Otonom Mindanao telah disahkan.

Front Pembebasan Nasional Moro menuntut agar 13 provinsi Perjanjian Tripoli, yang sebagian besar adalah provinsi Kristen, dimasukkan dalam Daerah Otonom Mindanao, tetapi pemerintah menolak; 8 dari provinsi tersebut tidak hanya mayoritas beragama Kristen. Singkatnya setelah itu, pemerintah hanya memegang 4 provinsi yaitu Lanao Utara, Maguindanao, Sulu dan Tawi-Tawi memilih untuk dimasukkan dalam Daerah Otonom Mindanao. Kemudian 4 provinsi lainnya merupakan satu-satunya provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam pada saat itu.

Kesepakatan damai antara Daerah Otonom Mindanao dengan Front Pembebasan Nasional Moro

Sebuah plebisit diadakan pada tahun 1989 untuk ratifikasi piagam yang menciptakan Daerah Otonom Mindanao, dengan Zacaria Candao, penasihat Front Pembebasan Nasional Moro sebagai gubernur regional terpilih pertama. Pada 2 September 1996, kesepakatan damai terakhir ditandatangani antara Front Pembebasan Nasional Moro dan pemerintah Filipina di bawah presiden Fidel Ramos. Pemimpin dan pendiri Front Pembebasan Nasional Moro, Nur Misuari terpilih sebagai gubernur daerah tiga hari setelah kesepakatan.

Upaya untuk menciptakan daerah otonom Bangsamoro

Pada tahun 1996, pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dan kelompok saingan Front Pembebasan Nasional Moro, Front Pembebasan Islam Moro, dimulai. Kesepakatan pertama antara pemerintah nasional dan Front Pembebasan Islam Moro dibuat pada tahun 2008yang kemudian disebut dengan Memorandum Perjanjian. Perjanjian tersebut akan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung beberapa minggu kemudian. Kesepakatan itu akan mengarah pada pembentukan Badan Hukum Bangsamoro.

Di bawah pemerintahan presiden Benigno Aquino III, dua kesepakatan disepakati antara pemerintah nasional dan Front Pembebasan Islam Moro yaitu Kerangka Perjanjian Bangsamoro, yang ditandatangani pada 15 Oktober 2012, dan Perjanjian Komprehensif Bangsamoro pada 27 Maret 2014, yang meliputi rencana pembentukan daerah otonom baru.

Pada tahun 2012, Aquino mengumumkan niat untuk mendirikan entitas politik otonom baru yang diberi nama Bangsamoro untuk menggantikan Daerah Otonom Mindanao, yang ia sebut sebagai eksperimen yang gagal. Di bawah pemerintahannya, rancangan Undang-Undang Dasar Bangsamoro dirumuskan tetapi gagal mendapatkan daya tarik untuk menjadi undang-undang, sebagian karena bentrokan Mamasapano yang terjadi pada Januari 2015 yang melibatkan pembunuhan 44 personel Pasukan Aksi Khusus yang sebagian besar beragama Kristen oleh pasukan gabungan Front Pembebasan Islam Moro dan Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro setelah operasi yang dipimpin oleh Marwan.

Hukum Organik Bangsamoro dan plebisit 2019

Pemilih mencari nama mereka di sebuah kantor polisi di Marawi selama plebisit Hukum Organik Bangsamoro 21 Januari.

Di bawah kepresidenan penerus Aquino, Rodrigo Duterte, sebuah draft baru dibuat dan disahkan menjadi undang-undang sebagai Hukum Organik Bangsamoro pada tahun 2018. Plebisit untuk meratifikasi Hukum Organik Bangsamoro diadakan pada 21 Januari 2019, dengan mayoritas pemilih Daerah Otonom Mindanao memutuskan untuk meratifikasi undang-undang tersebut. Pemilih di Cotabato memilih untuk bergabung dengan daerah otonom baru, sementara pemilih di kota Isabela memilih menentang inklusi. Komisi Pemilihan menyatakan bahwa Hukum Organik Bangsamoro dianggap disahkan pada 25 Januari 2019.

Pemerintah provinsi Sulu, di mana mayoritas memilih menentang inklusi, juga tidak mendukung undang-undang tersebut, dengan gubernurnya menantang konstitusionalitas undang-undang tersebut di hadapan Mahkamah Agung. Meskipun memilih menentang inklusi, Sulu masih termasuk dalam wilayah Bangsamoro karena aturan yang tercantum dalam Hukum Organik Bangsamoro, memicu kemarahan warga.

Pada bulan Februari 2019, putaran kedua plebisit diadakan di provinsi Lanao Utara dan beberapa kota di Cotabato Utara. Plebisit tersebut menghasilkan masuknya 63 dari 67 barangay di Cotabato Utara yang berpartisipasi. Hal ini juga mengakibatkan penolakan dari provinsi Lanao Utara terhadap tawaran 6 kota mayoritas Muslimnya untuk bergabung dengan Bangsamoro, meskipun 6 kota tersebut (Baloi, Munai, Nunungan, Pantar, Tagoloan, dan Tangcal) memilih untuk bergabung dengan Bangsamoro dengan suara mayoritas, dengan satu kota bahkan memilih untuk dimasukkan sebesar 100%. Sebuah kamp utama Front Pembebasan Islam Moro berada di dalam wilayah Muslim Lanao Utara.

Proses pergantian

Presiden Rodrigo Duterte membunyikan gong saat peresmian Bangsamoro. Dia bergabung dengan Ketua Menteri Murad Ebrahim.

Dengan disahkannya Hukum Organik Bangsamoro setelah plebisit pada 21 Januari 2019, proses penghapusan Daerah Otonom Mindanao dimulai, membuka jalan bagi pembentukan Daerah Otonom Bangsamoro. Di bawah Hukum Organik Bangsamoro, sebuah badan transisi, Otoritas Transisi Bangsamoro diorganisir sambil menunggu pemilihan pejabat pemerintah wilayah baru pada 2022.

Bagian kedua dari plebisit yang diadakan pada 6 Februari 2019, memperluas cakupan wilayah Bangsamoro di masa depan untuk mencakup 63 barangay di Cotabato Utara. Para anggota Otoritas Transisi Bangsamoro diambil sumpahnya pada 22 Februari 2019, bersamaan dengan pengukuhan hasil plebisit kedua 21 Januari 2019 secara seremonial dan pada tanggal 6 Februari 2019 hasil pemungutan suara. Pergantian resmi dari Daerah Otonom Mindanao ke Daerah Otonom Bangsamoro terjadi pada 26 Februari 2019, yang berarti penghapusan penuh yang pertama.

Pelantikan pemimpin Daerah Otonom Bangsamoro dan sidang pengukuhan Parlemen Bangsamoro berlangsung pada 29 Maret 2019. Murad Ebrahim menjabat sebagai menteri utama pertama di kawasan itu. Pada tahun 2020, parlemen Bangsamoro meminta agar Otoritas Transisi Bangsamoro diperpanjang selama tiga tahun setelah 2022, untuk memberikan waktu lebih lanjut untuk transisi.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Duterte menandatangani Undang-Undang Republik №11593, menunda pemilihan parlemen reguler pertama Daerah Otonom Bangsamoro dari tahun 2022 menjadi 2025. Undang-undang tersebut juga memperpanjang masa transisi Bangsamoro. Setelah plebisit pada 17 September 2022, Maguindanao dipecah menjadi dua provinsi; Maguindanao Selatan dan Maguindanao Utara.

Divisi administrasi

Bangsamoro terdiri dari 3 munisipalitas, 116 kota madya, dan 2.590 barangay. Kota Isabela, meskipun menjadi bagian dari Basilan, tidak berada di bawah yurisdiksi administratif daerah otonom. Demikian juga, 63 barangay di Cotabato Utara juga merupakan bagian dari Bangsamoro meskipun Cotabato Utara dan kota madya induknya masing-masing yang tak berada di bawah yurisdiksi administratif daerah otonom.

•  †  Pusat regional

Provinsi	Ibu kota	Populasi (2020)^A	Area	Kepadatan	Kota	Munisipalitas	Barangay
			km^2	sq mi	/km^2	/sq mi
Basilan (tidak termasuk Kota Isabela)	Lamitan	110.350	42.610	39	100	1	11	210
Lanao Selatan (Lanao del Sur)	Marawi	387.289	149.533	3,1	8,0	1	39	1,159
Maguindanao Utara (Maguindanao del Norte)	Datu Odin Sinsuat	365.364	141.068	13	34	0	12	250
Maguindanao Selatan (Maguindanao del Sur)	Buluan	121.796	47.026	15	39	0	24	258
Sulu	Jolo	160.040	61.790	62	160	0	19	410
Tawi-Tawi	Bongao	108.740	41.980	40	100	0	11	203
Kota Cotabato	‡	—	17.600	6.800	18	47	1	—	37
Area Geografis Khusus	‡‡	—	—	—	—	—	—	—	63
Total	4,944,800	12,711.79	490.804,96	3,2	8,3	3	116	2,590
‡  Kota Cotabato adalah Munisipalitas independen; angka dikeluarkan dari Maguindanao.
‡‡  63 barangay adalah bagian dari wilayah tersebut sementara kota induknya dan provinsi induk Cotabato Utara bukan bagian dari Bangsamoro; Angka-angka area untuk seluruh Bangsamoro belum memperhitungkan barangay-barangay ini.
^A Otoritas Statistik Filipina menggunakan ruang lingkup bekas Daerah Otonom Mindanao sebagai referensi geografisnya untuk sensus 2020 ketika dirilis pada 7 Juli 2021. Kota Cotabato dan Area Geografis Khusus kemudian tak termasuk hitungan populasinya untuk Bangsamoro. Statistik untuk daerah tersebut dimasukkan dalam hitungan Otoritas Statistik untuk Soccssargen. Pada tanggal 9 November 2021]], sesuai Resolusi Dewan Otoritas Statistik №13 Seri tahun 2021, Kota Cotabato dan Area Geografis Khusus dimasukkan dalam penghitungan populasi untuk Bangsamoro dan dikeluarkan dari Soccsksargen.

Referensi

1. "Bangsamoro Autonomy Act No. 13" (PDF). Bangsamoro Parliament. Diakses tanggal February 24, 2021. The seat of the Bangsamoro Government shall be in Cotabato City, unless otherwise provided by the Bangsamoro Parliament in a subsequent law. ^{[pranala nonaktif permanen]}
2. Ul Khaliq, Riyaz (January 18, 2021). "Philippines: Bangsamoro begins anniversary celebrations". Anadolu Agency. Diakses tanggal February 24, 2021. Last year, the BARMM passed the Bangsamoro Administrative Code, which marks January 21 as the Bangsamoro Foundation Day and declared it a non-working holiday. 
3. Depasupil, William; TMT; Reyes, Dempsey (January 23, 2019). . The Manila Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-10. Diakses tanggal January 23, 2019. 
4. Galvez, Daphne (January 22, 2019). "Zubiri: Overwhelming 'yes' vote for BOL shows Mindanao shedding its history of conflict". Inquirer.net. Diakses tanggal January 22, 2019. 
5. Esguerra, Christian V. (January 25, 2019). "New era dawns for Bangsamoro as stronger autonomy law ratified". ABS-CBN News. Diakses tanggal January 25, 2018. 
6. Sarmiento, Bong S. (February 7, 2019). "21 of 67 villages in North Cotabato join BARMM". newsinfo.inquirer.net. 
7. Suson, Divina (February 7, 2019). "'No' wins in 13 Lanao del Norte towns; 'Yes' wins in only 9 towns". newsinfo.inquirer.net. 
8. Jennings, Ralph (July 27, 2018). "Historic Autonomy Deal for Philippine Muslims Takes Aim at 50 Years of Strife". Voice of America. Diakses tanggal July 28, 2018. 
9. Esguerra, Anthony Q. (July 27, 2018). "EU expresses support for Bangsamoro Organic Law". Inquirer.net. Diakses tanggal July 28, 2018. 
10. Fonbuena, Carmela (February 8, 2019). "63 out of 67 barangays in Cotabato to join Bangsamoro region". Rappler. 
11. Kapahi, Anushka D.; Tañada, Gabrielle (2018). "The Bangsamoro Identity Struggle and the Bangsamoro Basic Law as the Path to Peace". Counter Terrorist Trends and Analyses. 10 (7): 1–7. JSTOR 26458484. 
12. Mindanao Peace Process, Fr. Eliseo R. Mercado, Jr., OMI.
13. Banlaoi 2012, p. 24.
14. Banlaoi 2005 February 10, 2016, di Wayback Machine., p. 68.
15. Kapahi, A. D., & Tañada, G. (2018, July). The Bangsamoro Identity Struggle and the Bangsamoro Basic Law as the Path to Peace. International Centre for Political Violence and Terrorism Research, Volume 10 Issue 7(Counter Terrorist Trends and Analyses), 2. https://www.jstor.org/stable/pdf/26458484.pdf?refreqid=excelsior%3A48a9974f3bd724720e82ca4b66b58b0d&ab_segments=&origin=&acceptTC=1
16. Damien Kingsbury; Senior Lecturer in International Development Damien Kingsbury; Costas Laoutides (March 5, 2015). Territorial Separatism in Global Politics: Causes, Outcomes and Resolution. Routledge. hlm. 55. ISBN 978-1-317-63139-2. 
17. Werning, Rainer (2009). "Southern Philippines: Bitter Legacies of a Long-Lasting War". Dalam Graf, Arndt; Kreuzer, Peter; Werning, Rainer. Conflict in Moro Land: Prospects for Peace?. Universiti Sains Malaysia. hlm. 6–8. 
18. Rodell, Paul A. (2005). "The Philippines and the Challenges of International Terrorism". Dalam Smith, Paul J. Terrorism and Violence in Southeast Asia: Transnational Challenges to States and Regional Stability. M. E. Sharpe. hlm. 125–127. 
19. Muslim, Macapado A. (1994). The Moro Armed Struggle in the Philippines: The Nonviolent Autonomy Alternative. Office of the President and College of Public Affairs, Mindanao State University. hlm. 91–93. 
20. Wurfel, David (1988). Kahin, George McT., ed. Filipino Politics: Development and Decay. Cornell University Press. hlm. 31. 
21. Rüland, Jürgen (2006). "Ethnic Conflict, Separatism and Terrorism". Dalam Hoadley, Stephen; Rüland, Jürgen. Asian Security Reassessed. Institute of Southeast Asian Studies. hlm. 233. 
22. McKenna, Thomas M. (1988). Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines. University of California Press. hlm. 137. 
23. Marites Dañguilan Vitug; Glenda M. Gloria (March 18, 2013). . Rappler. Diarsipkan dari versi asli tanggal September 13, 2015. Diakses tanggal September 13, 2015.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
24. "Marcos order: Destabilize, take Sabah". Philippine Daily Inquirer. April 2, 2000. Diakses tanggal June 19, 2015. 
25. Sambalud, Mart (September 27, 2018). "'Massacres during Marcos regime gave birth to Moro resistance'". Philippine Daily Inquirer (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal October 7, 2021. 
26. "Hataman lashes at Parlade for 'fake news' remarks on Jabidah killings". Manila Bulletin. August 23, 2019. Diakses tanggal October 7, 2021. 
27. Roxas, Pathricia Ann (September 16, 2019). "Solon speaks for AFP, DND: They're hands off general's comment Jabidah Massacre 'fake news'". Philippine Daily Inquirer (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal October 7, 2021. 
28. "Martyrs & Heroes: LUCMAN, Haroun Al Rashid". Bantayog ng mga Bayani (dalam bahasa Inggris). May 26, 2016. Diakses tanggal January 24, 2019. 
29. Fallon, Joseph E. (August 1989). . Fourth World Journal. 2 (1). Diarsipkan dari versi asli tanggal August 18, 2007. Diakses tanggal September 5, 2007. 
30. George, T. J. S. (1980). Revolt in Mindanao: The Rise of Islam in Philippine Politics. Oxford University Press. hlm. 130–134. 
31. Majul, Cesar A. (1985). The Contemporary Muslim Movement in the Philippines. Mizan Press. hlm. 45. 
32. Yegar, Moshe (2002). Between Integration and Secession: The Muslim Communities of the Southern Philippines, Southern Thailand and Western Burma/Myanmar. Lexington Books. hlm. 267–268. 
33. "Moro National Liberation Front". Stanford University Mapping Militants Project. Diakses tanggal March 8, 2019. 
34. Unson, John (January 27, 2019). "Plebiscite in Mindanao: Will it be the last?". The Philippine Star. Diakses tanggal January 27, 2019. 
35. Kin Wah, Chin (2004). Southeast Asian Affairs 2004. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-9812302380. 
36. Howe, Brendan M. (2014). Post-Conflict Development in East Asia. Ashgate Publishing. ISBN 978-1409469438. 
37. Mayuga, Sylvia L. (March 26, 2019). "Stripped naked by history". Philippine Daily Inquirer (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal March 26, 2019. 
38. Legaspi, Amita O. (April 9, 2015). "'Who is he?' Senate panel to press Iqbal on real name". GMA News. Diakses tanggal April 10, 2015. 
39. Regencia, Ted (March 25, 2014). "Philippines prepares for historic peace deal". Al Jazeera. Diakses tanggal August 23, 2015. 
40. Calonzo, Andreo (October 7, 2012). "Govt, MILF agree to create 'Bangsamoro' to replace ARMM". GMA News. Diakses tanggal October 15, 2012. 
41. Orendain, Simone (March 28, 2015). "Philippines, Muslim Rebels Try to Salvage Peace Pact". Voice of America. Diakses tanggal August 23, 2015. 
42. "Sulu, cities of Isabela, Cotabato to reject BOL". The Manila Times. January 20, 2019. 
43. Ranada, Pia (January 25, 2019). "Comelec: Bangsamoro Organic Law 'deemed ratified'". Rappler. 
44. "Sulu voters reject BOL". GMA News Online. 
45. Tomacruz, Sofia (January 24, 2019). "Sulu rejects Bangsamoro law". Rappler. 
46. France-Presse, Agence (February 14, 2019). "Key rebel stronghold left out of Bangsamoro territory". ABS-CBN News. 
47. "Excluded Lanao del Norte towns may still benefit from new Bangsamoro region - transition body member". ABS-CBN News. February 15, 2019. 
48. Arguillas, Carolyn. "Bangsamoro law ratified; how soon can transition from ARMM to BARMM begin?". MindaNews. Diakses tanggal January 26, 2019. 
49. Unson, John (February 27, 2019). "ARMM turns over power to Bangsamoro authority". The Philippine Star. Diakses tanggal February 27, 2019. 
50. Arguillas, Carolyn (February 18, 2019). "Bangsamoro Transition Authority to take oath February 20; ARMM to BARMM turnover on February 25". MindaNews. Diakses tanggal February 18, 2019. 
51. Arguillas, Carolyn (March 20, 2019). "BARMM inauguration reset again; new date is March 29". MindaNews. Diakses tanggal March 24, 2019. 
52. Ranada, Pia (February 24, 2019). "BARMM". Rappler. Diakses tanggal February 24, 2019. 
53. "Duterte supports extension of Bangsamoro transition". PhilStar. November 26, 2020. Diakses tanggal November 26, 2020. 
54. "Duterte OKs postponement of first BARMM elections to 2025". inquirer.net. October 28, 2021. Diakses tanggal October 29, 2021. 
55. "With Maguindanao split into 2, Mindanao now has 28 provinces and BARMM has 6". MindaNews. 18 September 2022. Diakses tanggal 18 September 2022. 
56. Arguilas, Carolyn (February 8, 2019). "Pikit's fate: 20 barangays remain with North Cotabato, 22 joining BARMM". Minda News. Diakses tanggal February 9, 2019. 
57. (PDF). Bangsamoro Development Agency. 2015. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal March 4, 2016. Diakses tanggal May 31, 2016. talk page.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
58. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama census-20-barmm
59. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama census-20-region-xii
60. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Philippine Statistics
61. "PSA Board Resolution No. 13, Series of 2021 - APPROVING AND ADOPTING THE THIRD QUARTER 2021 PHILIPPINE STANDARD GEOGRAPHIC CODE UPDATES TO INCLUDE THE BANGSAMORO AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (BARMM) AND CORRECT THE NAMES OF 37 BARANGAYS" (PDF). Philippine Statistics Authority Board. November 9, 2021. Diakses tanggal April 1, 2022. 

Pranala luar