www.wikidata.id-id.nina.az
Pengadilan Tata Usaha Negara biasa disingkat PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara TUN memiliki fungsi untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 1 Melalui Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan TUN diberikan wewenang kompetensi absolut dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara 2 Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN Hakim Anggota Panitera dan Sekretaris Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia Daftar isi 1 Tugas Pokok dan Fungsi 1 1 Tugas Pokok 1 2 Fungsi 2 Bentuk Objek dan Subjek Sengketa 3 Referensi 4 Pranala luarTugas Pokok dan Fungsi SuntingTugas Pokok Sunting Menerima memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta PTUN Jakarta dengan berpedoman pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan dan ketenuan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan serta petunjuk petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku Simplemen Buku I Buku II SEMA PERMA dll Meneruskan sengketa sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PT TUN yang berwenang Peningkatan kualitas dan profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta PTUN Jakarta seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia guna tercipta dan dilahirkannya putusan putusan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan keadilan serta memenuhi harapan para pencari keadilan justiciabelen Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Peradilan guna meningkatan dan memantapkan martabat dan wibawa Aparatur dan Lembaga Peradilan sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan sesuai tuntutan Undang Undang Dasar 1945 Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA 012 SK III 1993 tanggal 5 Maret 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Membina Calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi Hakim yang profesional Fungsi Sunting Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya Baik Menyangkut Administrasi Tekhnis Yustisial Maupun Administrasi Umum Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman Bentuk Objek dan Subjek Sengketa SuntingBeberapa bentuknya antara lain Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan Terkait dengan tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan pada Pasal 3 Undang undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa apabila badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya Maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan suatu keputusan yang dimohonkan sedangkan jangka waktu yang seharusnya telah lewat maka badan atau pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang dimaksud 3 Subjek dari sengketa tata usaha negara antara lain perseorangan individu atau badan privat sebagai pihak Penggugat dan di lain pihak pejabat dan atau lembaga pemerintahan negara yang berwenang sebagai pihak Tergugat 4 Di samping adanya Para Pihak yang berkedudukan sebagai Subyek Hukum terdapat apa dikenal sebagai objek sengketa dari para pihak yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan berdasarkan pengertian Pasal 1 Angka 8 Undang Undang 30 tahun 2014 dan Tindakan Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka 8 Undang undang No 30 tahun 2014 Referensi Sunting Undang undang No 51 Tahun 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079 Pasal 1 Angka 10 Victor Yaved Neno Implikasi Pembatasan Wewenang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Cet 1 Penerbit PT Citra Widya Bakti 2006 Hal 1 Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 3 Ibid Pasal 1 Angka 8 Pranala luar Sunting Indonesia Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara nbsp Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya lbs nbsp Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya lbs Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Pengadilan Tata Usaha Negara amp oldid 22336289