Hukum penistaan agama

Hukum penistaan agama adalah hukum yang melarang penistaan agama, yaitu sikap tidak sopan atau penghinaan terhadap tokoh-tokoh suci, kelompok agama, benda suci, adat, atau kepercayaan. Hukum penistaan agama adalah "salah satu hukum ujaran kebencian tertua yang masih bertahan sampai sekarang". Menurut Pew Research Center, sekitar seperempat negara di dunia (26%) memiliki hukum atau kebijakan anti-penistaan agama per 2014.

  Hukum penistaan dicabut

  Larangan tingkat provinsi

  Denda dan larangan

  Hukuman penjara

  Hukuman mati

Di beberapa negara, hukum penistaan agama dipakai untuk melindungi agama mayoritas, sedangkan di negara-negara lain, hukum ini dipakai untuk menjamin perlindungan terhadap agama minoritas.

Selain larangan penistaan agama atau pencemaran nama baik agama, hukum penistaan agama mencakup semua hukum yang memberi ganti rugi untuk pihak-pihak yang tersinggung. Hukum penistaan agama biasanya melarang permusuhan terhadap agama dan kelompok agama, pencorengan agama dan pemeluknya, perendahan agama dan pemeluknya, menyinggung rasa ketaatan beragama, atau sikap melawan agama. Di sejumlah negara, hukum penistaan agama meliputi hukum ujaran kebencian yang melebihi larangan ujaran kebencian dan kekerasan. Beberapa hukum penistaan agama seperti yang ada di Denmark tidak hanya memidanakan "ujaran berbentuk kritik," tetapi juga memidanakan "ujaran berbentuk hinaan."

Meski tidak menekankan hukum penistaan agama secara eksplisit, Pasal 20 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional mewajibkan setiap negara mengesahkan undang-undang yang menolak "setiap gerakan yang mengusung kebencian bangsa, ras, atau agama yang bisa memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan."

Negara

Di sejumlah negara Kristen, hukum penistaan agama melarang ujaran kasar dan keji tentang Kristen dan kadang-kadang agama lain beserta pemeluknya karena "berpotensi menggerus perdamaian".

Di sejumlah negara yang menetapkan Islam sebagai agama negara, hukum syariat Islam adalah hukum utama dan berdampak terhadap seluruh undang-undang nasional. Penistaan agama dalam Islam adalah ujaran atau tindakan tidak beriman terhadap Allah, Muhammad, atau semua hal yang dianggap suci dalam Islam. Kitab suci Islam, Qur'an, melarang penistaan agama, tetapi tidak menyebutkan hukumannya. Hadits, sumber hukum syariat yang lain, menyarankan beberapa hukuman untuk penistaan agama.

Afganistan

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Afganistan

Sebagai negara Islam, Afganistan melarang penistaan agama sesuai hukum syariat. Penistaan agama diancam hukuman denda atau/dan hukuman gantung.

Afrika Selatan

Penistaan agama adalah pelanggaran hukum umum di Afrika Selatan yang didefinisikan sebagai "tindakan tidak sah, sengaja, dan terbuka melawan Tuhan." Sejumlah pengamat hukum berpendapat bahwa ilegalitas penistaan agama menjadi tidak konstitusional sejak Undang-Undang Hak Asasi diadopsi tahun 1994. Undang-undang ini memperkuat hak bebas berekspresi. Larangan penistaan agama juga dinilai tidak konstitusional karena pemidanaannya hanya berlaku untuk penistaan terhadap Kristen. Jadi, larangan tersebut diskriminatif atas dasar agama.

Pemidanaan penistaan agama jarang terjadi sejak awal abad ke-20 sampai-sampai penulis masa itu menduga hukum penistaan agama tidak berlaku lagi karena tidak dipakai. Namun, pada tahun 1934, seorang redaktur surat kabar diadili atas penistaan agama karena menerbitkan cerita seorang biarawati yang bermimpi berhubungan seks dengan Yesus, dan vonisnya dikukuhkan oleh Pengadilan Banding. Tahun 1962, Harold Rubin diadili karena melukis Yesus telanjang di salib disertai ayat-ayat Alkitab terbalik, tetapi ia dinyatakan tidak bersalah. Tahun 1968, redaktur Varsity diadili karena menerbitkan laporan simposium bertopik "Is God Dead?" yang mengutip pernyataan bahwa "Kita perlu melupakan Tuhan sepenuhnya" dan "[Tuhan] mulai terasa menjengkelkan". Ia dinyatakan bersalah, tetapi hukumannya berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran, lalu dibebaskan.

Undang-Undang Kesetaraan 2000 melarang ujaran kebencian yang didefinisikan sebagai "perkataan yang didasarkan pada satu atau beberapa alasan terlarang terhadap siapapun yang bisa ditafsirkan sebagai niatan untuk: (a) melukai; (b) merusak atau memancing kerusakan; (c) mengangkat atau menyebarkan kebencian." "Alasan terlarang" mencakup agama sehingga beberapa ujaran penistaan tergolong ujaran kebencian. Pelarangan ujaran kebencian bukan pelarangan pidana dan hanya diganjar hukuman sipil.

Aljazair

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Aljazair

Meski 99% penduduk Aljazair adalah Muslim Sunni, undang-undang dasarnya menyatakan Islam sebagai agama negara, Aljazair menggunakan hukum positif alih-alih syariat untuk melarang penistaan agama Islam. Penistaan agama diancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda.

Amerika Serikat

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Amerika Serikat

"An Act against Atheism and Blasphemy" disahkan pada tahun 1697 dalam "His Majesty's PROVINCE of the MASSACHUSETTS-BAY in NEW-ENGLAND" (cetakan 1759)

Pemidanaan penistaan agama di Amerika Serikat melanggar Konstitusi Amerika Serikat dan tidak ada hukum penistaan agama di tingkat federal. Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat (diadopsi tahun 1791) berisi:

"Kongres tidak berhak membuat hukum apapun yang menghormati agama ataupun mengekang kebebasan mempraktikkan agama; atau mengganggu kebebasan berbicara, atau kebebasan pers . . . ."

Sebelum memenangi perang kemerdekaan dari Imperium Britania pada akhir abad ke-18, sejumlah koloni Britania di Amerika Utara seperti Provinsi Teluk Massachusetts memiliki hukum penistaan agama. Amendemen Pertama tahun 1791 langsung menghapus semua hukum penistaan agama di republik Amerika Serikat yang baru berdiri ini.

Karena Amendemen Pertama melindungi kebebasan berbicara dan praktik agama dari campur tangan pemerintah federal serta putusan Mahkamah Agung yang memperluas cakupan perlindungan dari campur tangan pemerintah negara bagian, pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara bagiannya tidak boleh menindak ujaran penistaan atau penghinaan agama dan tidak boleh mengizinkan gugatan sipil atas dasar penistaan agama. Dalam sidang Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, Mahkamah Agung A.S. memutuskan pada tahun 1952 bahwa New York tidak berhak memberlakukan undang-undang penyensoran terhadap pembuat film yang film-filmnya mengandung adegan "penistaan agama". Hakim Clark berpendapat bahwa:

"Dari sudut pandang kebebasan berbicara dan pers, negara bagian tidak berhak melindungi agama apapun atau semua agama dari pandangan-pandangan yang tidak disukainya yang sekiranya mencegah terlontarnya pandangan tersebut. Pemerintah negara ini tidak mengurus serangan nyata atau tidak nyata terhadap doktrin agama tertentu, baik dalam bentuk cetak, pidato, atau film."

Amerika Serikat dan beberapa wilayah hukum negara bagian menjatuhkan hukuman yang lebih keras untuk kejahatan terhadap seseorang atas dasar agama atau afiliasi lain. Misalnya, Ayat 3A1.1 Panduan Vonis Amerika Serikat 2009 menyatakan bahwa, "Apabila pencari fakta di pengadilan atau, dalam hal pengakuan bersalah atau nolo contendere, sidang penjatuhan hukuman memutuskan tanpa sedikit pun keraguan bahwa terdakwa dengan sengaja memilih korban atau properti sebagai sasaran pelanggaran atas dasar ras, warna kulit, agama, kebangsaan, etnisitas, jenis kelamin, disabilitas, atau orientasi seksual sesungguhnya atau terduga," pengadilan harus menaikkan batas hukumannya.

Arab Saudi

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Arab Saudi

Islam adalah agama negara Arab Saudi. Kerajaan menganut Islam Sunni. Perundangan negara ini merupakan gabungan syariat, titah raja, dan fatwa dari Dewan Ulama Senior. Penistaan agama diganjar denda hingga hukuman mati.

Australia

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Australia

Sebagai koloni Britania tahun 1780-an, Australia mewarisi hukum umum Inggris, termasuk Undang-Undang Penistaan Agama 1697. Hukum kolonial pertama adalah Undang-Undang Fitnah Penistaan Agama dan Penghasutan 1827 di New South Wales (dibatalkan tahun 1898) dan undang-undang yang disahkan Gubernur Arthur Phillip di Van Diemen's Land pada tahun itu yang mengatur penerbitan dan melarang 'fitnah penistaan agama dan penghasutan' untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Pemidanaan penistaan agama oleh pemerintah terakhir dilakukan di negara bagian Victoria tahun 1919.

Australia menghapus dan membatalkan semua hukum penistaan agama di tingkat federal melalui Undang-Undang Hukum Pidana 1995, tetapi beberapa negara bagian dan teritori masih mempertahankan hukum penistaan agama. Negara bagian, teritori, dan Persemakmuran Australia tidak menyeragamkan penindakan penistaan agama. Penistaan agama adalah tindak pidana di sejumlah wilayah hukum, termasuk New South Wales (Pasal 49 Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1974 (NSW)), Victoria dan Australia Selatan. Situasi hukum penistaan agama di Wilayah Ibu Kota Australia, Australia Barat, dan Queensland masih belum jelas.

Austria

Di Austria, penistaan agama diatur dalam Pasal 188 KUHP tentang Permusuhan Terhadap Ajaran Agama.

Bangladesh

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Bangladesh

Bangladesh melarang penistaan agama melalui sebuah pasal dalam KUHP-nya yang melarang "melukai sentimen beragama" serta perundangan dan kebijakan lain yang menyerang kebebasan berbicara. Pada April 2013, Perdana Menteri Sheikh Hasina menolak tuntutan hukum baru dari kelompok-kelompok Islamis radikal, khususnya Hefajat-e Islam, yang menuntut hukuman mati untuk orang-orang yang terlibat penistaan agama. Ia menggambarkan Bangladesh sebagai "demokrasi sekuler, tempat setiap agama berhak dipraktikkan secara bebas dan adil", dan bahwa "apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melukai sentimen penganut agama apapun atau tokoh-tokohnya, ada hukum khusus yang mengatur soal itu".

Belanda

Gerard Reve mencium seekor keledai (1969). Ia dinyatakan bersalah atas 'penistaan agama' pada tahun 1966 karena menggambarkan adegan seks dengan Tuhan berupa keledai dalam sebuah novel. Ia menang banding tahun 1968.

Seiring disahkannya KUHP Belanda tahun 1881, berlaku tahun 1886, Belanda memiliki hukum penistaan agama pertama. Menteri Hukum berpendapat bahwa, meski Tuhan mampu melindungi haknya sendiri, pemerintah Belanda perlu 'melindungi hak masyarakat'.

Pada tahun 1932, sebuah RUU diusulkan untuk memperkuat hukum tahun 1886. Parlemen terbelah antara partai religius dan non-religius dan juga antara beberapa partai religius dalam hal apakah RUU ini bertujuan melindungi Tuhan atau agama atau umat beragama. RUU ini disahkan tanggal 1 Juni 1932 dengan 9 suara mendukung versus 44 suara menolak di DPR, 28 versus 18 di Senat, dan diadopsi tanggal 4 November 1932.

Pasal 147 menjatuhkan hukuman (penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda kategori kedua (i.e. sebanyak-banyaknya €3.800)) kepada siapapun yang secara terbuka, lisan atau cetak atau gambar, menyinggung perasaan beragama melalui penistaan agama. Selain itu, Pasal 429bis melarang pemasangan materi yang menista agama di tempat-tempat yang dapat dilihat dari jalan umum. Hukum ini muncul pada tahun 1930-an setelah Partai Komunis meminta Natal dihapus dari hari libur resmi. Pemidanaan penistaan agama terakhir yang berhasil terjadi pada awal 1960-an ketika sebuah surat kabar pelajar didenda 100 guilder karena menyinggung Perjanjian Baru. Hukum penistaan agama melengkapi hukum tentang diskriminasi ras dan memancing kekerasan.^{[butuh rujukan]}

Tahun 1966, Dinas Penuntutan Umum menuntut penulis Gerard Reve atas Pasal 147. Dalam novelnya, Nader tot U ("Semakin Dekat Dengan-Mu"), Reve menggambarkan hubungan seks narator dengan Tuhan yang berwujud keledai. Pengadilan negeri memvonis Reve, tetapi ia naik banding. Pada April 1968, pengadilan banding membatalkan putusan tersebut. Putusan ini mematikan hukum penistaan agama Belanda.

Bulan November 2008, Menteri Kehakiman Ernst Hirsch Ballin menyampaikan keinginan pemerintahan koalisinya untuk menghapus Pasal 147. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan memperkuat peraturan melawan diskriminasi untuk mencegah segala penghinaan terhadap kelompok masyarakat apapun. Pada Mei 2009, pemerintah memutuskan membiarkan hukum ini. Keputusan ini muncul usai pengadilan tinggi memutuskan seorang pria yang memasang poster bertuliskan "hentikan tumor bernama Islam" tidak bersalah atas penghinaan terhadap sekelompok masyarakat atas dasar agama. Keputusan untuk membiarkan hukum penistaan agama didorong oleh jaminan dukungan SGP yang berhaluan Kristen ortodoks untuk pemerintahan minoritas di Senat. Usai pemilu 2012, pemerintahan koalisi yang baru terbentuk dan mayoritas parlemen berjanji mendukung RUU yang menghapus hukum penistaan agama.

Pada November 2012, parlemen memutuskan membatalkan hukum penistaan agama. Putusan ini bisa sah apabila didukung VVD, tetapi kelompok fundamentalis Kristen SGP menentangnya. Menurut SGP, keputusan untuk menghapus larangan penistaan agama adalah "hilangnya patokan moral yang menyakitkan dan gejala krisis spiritual".

Pada 1 Februari 2014, hukum penistaan agama secara resmi dihapus.

Brasil

Pasal 208 KUHP menyatakan bahwa "memusuhi tindakan atau benda suci secara terbuka" adalah tindak pidana yang diancam kurungan penjara selama satu bulan sampai satu tahun atau denda.

Britania Raya

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Britania Raya

Hukum penistaan agama sejak dulu dipertahankan dengan alasan: "hukum [penistaan agama] diperlukan untuk menegakkan hukum nasional yang didasarkan pada ajaran Kristen. Karena itu, menyasar Kristen berarti menyasar dasar negara Inggris."

Upaya pemidanaan terakhir menggunakan hukum ini terjadi pada tahun 2007 ketika kelompok evangelis Christian Voice meminta pemidanaan tertutup terhadap BBC karena menyiarkan acara Jerry Springer: The Opera (yang menampilkan adegan Yesus berbaju bayi dan mengaku "agak gay"). Permintaan ini ditolak oleh Pengadilan Magistrat City of Westminster. Christian Voice naik banding supaya putusan itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, tetapi ditolak. Pengadilan memutuskan bahwa pelanggaran penistaan agama hukum umum tidak berlaku untuk drama panggung (Pasal 2(4) Undang-Undang Teater 1968) dan siaran (Pasal 6 Undang-Undang Penyiaran 1990).

Pemidanaan penistaan agama (sekaligus pemidanaan tertutup) terakhir yang berhasil adalah Whitehouse v. Lemon tahun 1977. Denis Lemon, redaktur Gay News, dinyatakan bersalah. Surat kabar pimpinannya menerbitkan puisi karya James Kirkup, "The Love that Dares to Speak its Name", yang dituduh memusuhi Kristus dan kehidupannya. Lemon didenda £500 dan diberi hukuman tertunda berupa kurungan penjara sembilan bulan. Hakim mengaku keputusan memenjarakan Lemon perlu pertimbangan mendalam. Tahun 2002, pembacaan puisi yang sama di hadapan umum dilakukan di tangga gereja St Martin-in-the-Fields di Trafalgar Square, tetapi tidak dipidanakan.

Tahun 1696, pengadilan Skotlandia menjatuhkan hukuman mati kepada Thomas Aikenhead karena menistakan agama. Pemidanaan penistaan agama di Skotlandia terakhir terjadi pada 1843.

Orang terakhir di Britania Raya yang dipenjara karena menistakan agama adalah John William Gott pada 9 Desember 1921. Ia sebelumnya tiga kali divonis bersalah atas penistaan agama karena menerbitkan dua selebaran yang mengolok-olok kisah Yesus memasuki Yerusalem (Matius 21:2–7), membandingkan Yesus dengan badut sirkus. Ia dihukum kerja paksa selama sembilan bulan.^{[butuh rujukan]}

Pada tahun 1985, Komisi Hukum menerbitkan laporan berjudul Criminal Law: Offences against Religious and Public Worship yang menyimpulkan bahwa pelanggaran penistaan agama dan pencemaran nama baik agama berdasarkan hukum umum harus dihapus tanpa pengganti. Tanggal 5 Maret 2008, parlemen mengesahkan sebuah amendemen untuk Undang-Undang Hukum Pidana dan Imigrasi 2008 yang menghapus pelanggaran penistaan agama dan pencemaran nama baik agama berdasarkan hukum umum di Inggris dan Wales. UU ini ditandatangani Ratu pada 8 Mei 2008 dan pasal tersebut berlaku pada 8 Juli 2008.

Penistaan agama masih bisa dipidanakan menggunakan hukum umum di Skotlandia (terakhir kali dipakai tahun 1843) dan Irlandia Utara.

Film Visions of Ecstasy (1989) adalah satu-satunya film yang pernah dilarang di Britania Raya karena menistakan agama. Usai penghapusan hukum penistaan agama di Inggris dan Wales tahun 2008, BBFC memberi rating 18+ dan merilis ulang film ini pada tahun 2012.

Denmark

Gerjea paroki Gereja Denmark di Holte. Dannebrog berkibar di halaman gereja

Di Denmark, Paragraf 140 KUHP mengatur penistaan agama. Sejak 1866, hukum ini hanya berhasil dipakai dua kali, tahun 1938 dan 1946. Hukum ini dipakai lagi pada tahun 1971, tetapi terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Tahun 2017, seorang pria dituduh menistakan agama setelah menyebarkan video dirinya membakar Quran di media sosial dengan keterangan Yes to freedom - no to Islam. Paragraf ujaran kebencian (266b) lebih sering digunakan. Tahun 2012, sebuah survei menunjukkan bahwa 66% penduduk Denmark masih mendukung hukum penistaan agama yang melarang "pencemoohan agama dan keyakinan sah di Denmark". Sebelum 2017, penghapusan klausul penistaan agama diusulkan beberapa kali oleh anggota parlemen, tetapi gagal mendapatkan suara mayoritas. Hukum ini dibatalkan pada 2 Juni 2017 beberapa hari sebelum tuduhan tahun 2017 disidangkan. Meski celaan terbuka terhadap agama tidak lagi dilarang, ujaran dan tindakan yang mengancam atau merendahkan kelompok tertentu karena kepercayaan mereka tetap bisa dipidanakan.

Filipina

"Kejahatan terhadap ibadah agama" dicantumkan dalam pasal empat Revisi KUHP Filipina. Menurut Pasal 132 dan 133, "mengganggu ibadah agama" dan "menyinggung perasaan beragama" bisa dipidanakan. "Mengganggu ibadah agama" berarti "mencegah atau mengganggu upacara atau manifestasi agama apapun", sedangkan "menyinggung perasaan beragama" berarti "melakukan tindakan yang sangat menyinggung perasaan umat beragama" di sebuah tempat ibadah atau saat ritual agama apapun.

Hukumannya adalah kurungan penjara empat bulan sehari sampai enam bulan. Kasus yang melibatkan kekerasan atau ancaman bisa dikenai kurungan penjara enam tahun.

Finlandia

Di Finlandia, Ayat 10 Bab 17 KUHP mengatur penistaan agama. Pasal ini berjudul "Pelanggaran kesucian agama", tetapi undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan "penistaan Tuhan secara terbuka". Upaya penghapusan pasal ini pada tahun 1914, 1917, 1965, 1970, dan 1998 tidak membuahkan hasil.

Penulis Hannu Salama dijerat pasal penistaan agama atas novelnya yang berjudul Juhannustanssit (1964). Tahun 1969, Harro Koskinen dihukum denda atas karya-karyanya, termasuk lukisan Pig Messiah yang menggambarkan babi disalib; karya-karyanya kemudian dipamerkan di museum. Jussi Halla-aho, kelak anggota Parlemen Finlandia, didenda karena menghubungkan pedofilia dan Islam dalam artikel blognya tahun 2008.

India

Artikel utama: Hukum ujaran kebencian di India

Ayat 295A KUHP India digunakan dalam kasus penistaan agama Kristen, Islam, dan Hindu.

Ayat 295A yang diperkenalkan pada zaman kolonisasi Britania Raya yang dibuat oleh pemerintahan Kristen saat itu sangat luas dan belum dihapus. Ayat ini mengandung hukum penistaan agama. Ayat ini diperkenalkan tahun 1927 untuk mencegah ujaran kebencian yang menghina atau berupaya menghina agama atau kepercayaan masyarakat manapun dengan sengaja dan berniat jahat untuk memancing kemarahan mereka, tetapi tujuan utama hukum ini adalah mempertahankan "ketertiban umum dalam masyarakat multiagama yang sensitif terhadap agama." Hal penting yang membedakan KUHP India dan hukum umum Inggris adalah terdakwa harus memiliki "kesengajaan dan niat jahat untuk memancing amarah kaum beragama" dalam KUHP India, sedangkan hukum umum Inggris tidak mengatur hal itu. Ayat 295A telah digunakan berkali-kali untuk mencegah diskusi bebas dan jujur tentang isu agama dan masih menjadi ancaman kebebasan berekspresi. Ayat ini juga ada di KUHP Pakistan dan Myanmar dan dijadikan hukum penistaan agama. Masyarakat India beberapa kali menuntut penghapusan aturan zaman kolonial yang regresif ini.

Di India, banyak orang yang ditangkap sesuai hukum tersebut, antara lain Kamlesh Tiwari, Tarak Biswas, dan Sanal Edamaruku. Banyak buku yang dilarang karena isinya menista agama.

Indonesia

Basuki Tjahaja Purnama (kiri) dituduh melakukan penistaan agama Islam dan dihukum dua tahun penjara. Pidatonya yang mengutip ayat Quran memancing unjuk rasa yang menuntut Basuki ditahan.

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Indonesia

Pasal 156(a) KUHP Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran Pasal 156(a) dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Iran

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Iran

Sebagi teokrasi Islam, Iran mewarisi hukum penistaan agama dari hukum syariat. Hukum penistaan agama melengkapi hukum tentang kritik terhadap pemerintah dan penerbitan material yang melenceng dari standar Islami.

Irlandia

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Irlandia

Stephen Fry bulan Juni 2016.

Di Irlandia, penistaan agama Kristen dilarang oleh konstitusi dan diganjar denda sebanyak-banyaknya €25.000. Namun, pencemaran nama baik agama, terakhir kali dipakai tahun 1855, diputuskan tidak cocok dengan jaminan kesetaraan beragama dalam Konstitusi pada tahun 1999. Sebuah undang-undang kontroversial disahkan pada 9 Juli 2009 dan berlaku tanggal 1 Januari 2010. Hukum ini melarang penerbitan atau pengujaran "hal-hal yang sangat kejam atau menghina tentang hal-hal yang dianggap suci oleh agama apapun sehingga memancing kemarahan di kalangan pemeluk agama tersebut".

Pada tahun 2013, Konvensi Konstitusi Irlandia merekomendasikan dan pemerintah mendukung pembatalan larangan penistaan agama dalam konstitusi negara (Pasal 40.6.1.i.), tetapi Taoiseach menunda pembahasan masalah ini. Rekomendasi referendum tahun 2014 belum terwujud. Desakan pembatalan hukum muncul kembali usai penembakan Charlie Hebdo bulan Januari 2015.

Hukum ini baru dipakai pada Februari 2015 untuk menjerat pelawak asal Inggris, Stephen Fry, ketika ditanya oleh RTÉ tentang hal yang ia ingin sampaikan kepada Tuhan di gerbang surga:

"Aku akan berkata: 'Anak-anak yang kena kanker tulang, apa maksudnya? Berani sekali Kau? Bisa-bisanya Kau menciptakan dunia yang penuh penderitaan, padahal bukan salah kami? Ini tidak benar. Ini sangat, sangat keji. Mengapa aku harus menghormati sosok Tuhan yang labil, berpikiran jahat, bodoh yang menciptakan dunia penuh ketidakadilan dan rasa sakit?' Itu yang akan aku katakan (...) Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, kalau benar diciptakan Tuhan, jelas-jelas merupakan orang gila, sangat sinting, sangat egois (...)"

Kepolisian (Garda Síochána) menerima keluhan penistaan agama. Pada tahun 2017, polisi menghubungi Fry untuk memberitahu bahwa insiden ini sedang diselidiki. Berita tentang penyelidikan ini menghebohkan masyarakat, tetapi beberapa hari kemudian, Garda menghentikan kasus ini karena tidak ada pihak yang dirugikan. Garda Síochána tidak bisa menemukan banyak orang yang kecewa atas pernyataan Fry. Satu keluhan tidak bisa menjerat seseorang menurut undang-undang ini. Satu-satunya penonton yang mengeluh mengatakan bahwa ia tidak tersinggung secara pribadi oleh program ini, tetapi yakin bahwa komentar yang dilontarkan oleh Fry di RTÉ adalah penistaan agama dan ia hanya melaporkan tindak pidana selaku warga negara yang baik.

Pada Juni 2018, pemerintah baru Irlandia menyetujui referendum penghapusan hukum penistaan agama yang akan dilaksanakan pada Oktober 2018.

Islandia

Hukum penistaan agama Islandia dihapus tanggal 2 Juli 2015 atas desakan Partai Bajak Laut Islandia dan sejumlah kelompok, termasuk Asosiasi Humanis Etis Islandia (Siðmennt), uskup Islandia, kependetaan Islandia, asosiasi penerbit, PEN Iceland, IMMI (The International Modern Media Institute), dan kelompok ateis bernama Vantrú. Sebelumnya, penistaan agama diancam denda atau penjara selama-lamanya tiga bulan (Pasal 125 KUHP Islandia tanggal 12 Februari 1940). Konstitusi juga menyebutkan agama negara dan agama secara umum.^{[butuh rujukan]}

Israel

Di Israel, penistaan agama diatur dalam Pasal 170 dan 173 KUHP.

Hukum ini ada sejak masa pemerintahan Komisi Tinggi Britania Raya. "Peraturan No. 43 Tahun 1929 tentang Pelecehan dan Permusuhan (agama)" dikeluarkan untuk meredam kerusuhan Palestina 1929. Peraturan ini berisi, "Barang siapa yang melontarkan kata atau suara di hadapan umum atau dalam jangkauan telinga orang lain yang mungkin atau memang bertujuan menyinggung sensitivitas agama atau kepercayaannya akan dinyatakan bersalah dan dipenjara selama satu tahun."

Italia

Di Italia, berdasarkan Pasal 724 KUHP, penistaan agama di muka umum dianggap "pelanggaran administratif" dan dihukum denda €51 sampai €309. Hukum ini pertama kali diperkenalkan tahun 1930 pada masa pemerintahan Mussolini, lalu penistaan agama tidak dipidanakan per art.57, d.lgs. n.507 tanggal 30 Desember 1999. Menurut Corte Costituzionale Ayat n.440 tanggal 18 Oktober 1995, undang-undang hanya menghukum penistaan agama terhadap "Tuhan". Pasal 404 KUHP juga menghukum singgungan terbuka terhadap agama dan pernah dipakai untuk menghukum seniman-seniman yang menyertakan penggambaran agama dalam karya seni satire.

Jerman

Di Jerman, pencemaran agama diatur dalam Pasal 166 Strafgesetzbuch, KUHP Jerman. Apabila suatu tindakan dinilai dapat mengganggu ketertiban umum, tindakan tersebut dapat dipidanakan. Pasal ini berisi:

Pada tahun 2006, penggunaan pasal ini mendapat sorotan media ketika Manfred van H. (dikenal dengan sebutan "Mahavo") dijerat atas pencemaran agama karena menyebarkan gulungan tisu toilet bertuliskan "Quran, Kitab Suci Quran". Ia juga menerima ancaman pembunuhan dari kaum Islamis sehingga perlu dikawal oleh polisi. Pada Februari 2016, seorang pria didenda 500 euro karena memasang stiker bemper anti-Kristen di mobilnya.

Kanada

Artikel utama: Pencemaran nama baik agama

Lihat pula: Hukum ujaran kebencian di Kanada

Pencemaran nama baik agama adalah kejahatan di Kanada menurut Pasal 296 KUHP R.S.C., 1985, c. C-46. Subpasal (1):

Subpasal (3):

Pada musim panas 2016, sebuah petisi kepada parlemen yang meminta hukum pencemaran nama baik agama dibatalkan disebarkan oleh sejumlah kelompok humanis Kanada. Petisi ini disampaikan kepada pemerintah pada Desember 2016 dan dijawab pada Januari 2017. Pemerintah menyatakan bahwa "pencemaran nama baik agama beserta pasal-pasal lain dalam KUHP saat ini sedang ditinjau oleh Menteri [Kehakiman] dan pejabat terkait". Pada tanggal 6 Juni 2017, RUU C-51, Undang-Undang Amendemen KUHP, diangkat di Dewan Rakyat oleh Menteri Hukum Jody Wilson-Raybould. UU ini akan membatalkan Pasal 296 KUHP tentang pencemaran nama baik agama serta berbagai pasal KUHP yang dinyatakan tidak konstitusional.

Kuwait

Artikel utama: Sistem hukum Kuwait

Malaysia

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Malaysia

Malaysia mencegah penghinaan agama dan pemeluknya melalui pendidikan serta batasan penyiaran dan penerbitan media dan sistem hukum. Beberapa negara bagian di Federasi Malaysia menerapkan peradilan syariat untuk melindungi Islam. Apabila tidak ada hukum syariat, KUHP Malaysia digunakan untuk menghukum penistaan agama.

Malta

Alih-alih hukum penistaan agama, Malta memiliki hukum yang melarang permusuhan agama dan perbuatan tidak bermoral. Hukum ini disahkan tahun 1933. Pasal 163 KUHP Malta melarang "permusuhan terhadap Agama Apostolik Katolik Roma", agama resmi Malta. Pelanggar akan dipenjara selama satu sampai enam bulan. Dalam Pasal 164, pelaku permusuhan terhadap kultus apapun "yang diizinkan berdiri di Malta" akan dipenjara selama satu sampai tiga bulan. Pasal 338(bb) mengatur hukuman untuk siapapun yang "meski dalam keadaan mabuk, secara terbuka mengatakan kata-kata kasar atau tidak layak, atau melakukan tindakan atau membuat gerakan tidak senonoh, atau tindakan lain yang tidak diatur dalam hukum ini, melanggar moralitas, kelayakan, atau ketertiban umum". Pasal 342 berisi:

Pada tahun 2008, 621 dijerat oleh pasal ini karena melakukan penistaan agama di hadapan umum.

Pada Juli 2016, Parlemen Malta membatalkan Pasal 163 dan 164 KUHP yang mengatur penistaan agama.

Mauritania

Kemurtadan diatur dalam Pasal IV (Tindakan Tidak Sopan Terhadap Islam) KUHP Mauritania yang disahkan tanggal 9 Juli 1983. Pasal 306 Paragraf 1 menyatakan, "Setiap Muslim yang dinyatakan bersalah atas kemurtadan baik secara lisan atau tindakan tersirat maupun tersurat akan diminta bertobat dalam kurun tiga hari."

Mesir

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Mesir

Pasal 98(f) KUHP Mesir sesuai amendemen UU 147/2006 mencantumkan hukuman untuk penistaan agama dan kejahatan serupa:

Kurungan penjara secepat-cepatnya enam bulan dan selama-lamanya lima tahun, atau denda sekecil-kecilnya lima ratus pound dan sebanyak-banyaknya seribu pound, adalah hukuman untuk siapapun yang memanfaatkan agama untuk menyebarkan, secara lisan atau tulisan atau cara lain, gagasan ekstrem untuk memancing perselisihan, mencemooh atau menghina agama surgawi atau sekte yang mengikutinya, atau merusak persatuan bangsa.

Myanmar

Ayat 295A dan 298 KUHP Myanmar digunakan untuk menjerat pelaku penistaan agama. KUHP Myanmar, Pakistan, India, dan beberapa koloni Britania diturunkan dari KUHP 1860. Pelanggaran tersebut adalah:

Ayat 295 dan 295A dihukum penjara selama-lamanya dua tahun, denda, atau keduanya, sedangkan Ayat 296, 297, dan 298 dihukum penjara selama-lamanya satu tahun, denda, atau keduanya. Ayat 295A ditambahkan ke KUHP oleh amendemen legislatif tahun 1927 dan bertujuan melindungi agama minoritas. Ini merupakan tanggapan terhadap perlunya mencegah kaum nasionalis Hindu memancing minoritas Muslim di India, tetapi kini digunakan di Myanmar untuk melindungi nasionalis Buddha dari tuntutan hukum minoritas Muslim.

Pada Desember 2014, pemilik bar Tun Thurein dan manajer bar Htut Ko Lwin dan Philip Blackwood (warga negara Selandia Baru) yang mengoperasikan VGastro Bar di Yangon ditangkap dan dihukum kerja paksa selama 2,5 tahun pada Maret 2015 setelah menerbitkan foto Buddha mengenakan penyuara jemala (headphone) untuk mengiklankan bar mereka di Internet. Pada Juni 2015, penulis dan mantan pejabat Liga Demokrasi Nasional, Htin Lin Oo, dihukum kerja paksa selama dua tahun karena melanggar Ayat 295A. Ia menyampaikan pidato yang menuduh beberapa organisasi Buddha besar menganut nasionalisme ekstrem dan menyindir Ashin Wirathu, sosok yang dituduh membuat ujaran kebencian dan memancing kekerasan terhadap Muslim oleh berbagai pemantau internasional sejak kekerasan anti-Rohingya meletus tahun 2012.

Nigeria

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Nigeria

Nigeria melarang penistaan agama dalam Pasal 204 KUHP dan mengizinkan pengadilan syariat beroperasi di beberapa negara bagian. Main hukum sendiri biasanya menggantikan pengadilan formal.

Norwegia

Pada tahun 2009, Parlemen Norwegia memutuskan menghapus hukum penistaan agama (§142 KUHP). Pasal ini dihapus dari KUHP 2005, tetapi baru berlaku pada Oktober 2015. Karena itu, penistaan agama dilarang sampai 2015 berdasarkan KUHP lama tahun 1902.

Penulis dan aktivis sosial Arnulf Øverland adalah orang terakhir yang dijerat hukum ini (tahun 1933) setelah menyampaikan pidato perjudul "Kristendommen – den tiende landeplage" ("Kristen – wabah kesepuluh"), tetapi dinyatakan tidak bersalah. Orang terakhir yang dihukum atas penistaan agama di Norwegia adalah Arnfred Olsen (tahun 1912) dan ia harus membayar denda sebesar 10 krone Norwegia.

Film komedi Britania Raya Monty Python's Life of Brian (1979) sempat dilarang beredar di Norwegia pada awal 1980 karena 'diyakini mengandung penistaan agama dengan menyinggung perasaan beragama masyarakat". Namun, larangan ini dicabut pada Oktober 1980 setelah sebuah kelompok teolog yang menonton film ini merilis pernyataan bahwa tidak ada alasan kuat untuk melarang film ini sepenuhnya. Life of Brian kemudian diizinkan tayang di bioskop dengan poster yang mencantumkan bahwa Brian bukan Yesus.

Pakistan

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Pakistan

Unjuk rasa yang menuntut penghapusan hukum penistaan agama Pakistan di Bradford (2014).

Jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup akibat penistaan agama di Pakistan merupakan yang terbanyak di dunia.

Hukum penistaan agama di Pakistan cukup rumit. Pelanggar dapat dipidanakan seberat-beratnya. Bab XV KUHP Pakistan mengatur "pelanggaran yang menyangkut agama":

• §295. Merusak atau mencemari tempat ibadah dengan tujuan menghina agama kelas apapun.
• §295-A. Tindakan sengaja dan jahat yang bertujuan menyinggung perasaan beragama kelas apapun dengan menghina agama atau kepercayaannya.
• §295-B. Mencemari, dll., kitab suci Qur'an.
• §295-C. Menggunakan pernyataan merendahkan, dll., terhadap Nabi.
• §296. Mengganggu perkumpulan umat beragama.
• §297. Menodai tempat pemakaman, dll.
• §298. Melontarkan perkataan, dll; dengan tujuan melukai perasaan beragama secara sengaja.
• §298-A. Menggunakan pernyataan merendahkan, dll., terhadap tokoh suci.
• §298-B. Menyalahgunakan epitet, deskripsi, dan gelar, dll., khusus tokoh atau tempat suci tertentu.
• §298-C. Orang Qadiani, dll., yang menyebut dirinya sebagai Muslim atau mendakwahkan atau menyebarkan ajarannya.

Penistaan agama dikenai hukuman mati di Pakistan (hanya Pasal 295-C). Terdakwa biasanya merupakan masyarakat minoritas seperti Ahmadiyah dan Kristen, tetapi jumlah Muslim yang didakwa juga semakin banyak. Orang yang dituduh menistakan agama beserta polisi, pengacara, dan hakim menerima perlakuan kasar, ancaman, serangan, dan pembunuhan apabila kasusnya menyangkut penistaan agama.

Pada November 2008, pemerintah Pakistan mengangkat Shahbaz Bhatti sebagai Menteri Federal Urusan Minoritas setara kabinet. Bhatti berjanji bahwa pemerintahan Asif Ali Zardari akan meninjau ulang hukum penistaan agama Pakistan. Pakistan merupakan pendukung utama kampanye hukum penistaan agama global di Organisasi Konferensi Islam. Bhatti ditembak mati pada tanggal 2 Maret 2011 di Islamabad, ibu kota Pakistan. Tanggal 19 Maret 2014, harian berbahasa Inggris Pakistan, The Nation, mengadakan jajak pendapat yang menunjukkan bahwa 68% penduduk Pakistan percaya bahwa hukum penistaan agama harus dihapus.

Pada September 2016, seorang remaja Kristen berusia 16 tahun, Nabeel Chohan, ditangkap di Pakistan setelah ia menyukai sebuah pos Facebook yang menistakan agama. Menurut Kepolisian Punjab, remaja bersangkutan dipenjara dan sedang menunggu disidang karena berbagi pos di media sosial.

Pada November 2017, kelompok Islamis bernama Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan mengadakan demonstrasi di Islamabad. Mereka menuntut pemerintah membatalkan amendemen sumpah calon pejabat yang membuka peluang beberapa sumpah atas dasar agama. Mereka juga memaksa Menteri Hukum Zahid Hamid mengundurkan diri.

Palestina

Waleed Al-Husseini menandatangani buku The Blasphemer tahun 2015.

Negara Palestina memiliki beberapa aturan dalam hukum sipil dan militer terhadap penistaan agama. Pada tahun 2010, aturan ini digunakan untuk menjerat Waleed Al-Husseini, pemuda dari Qalqilya, Tepi Barat, yang keluar dari Islam dan menjadi ateis dan menantang secara terbuka sekaligus mencemooh agama secara daring. Ia ditangkap tanpa tuduhan dan dipenjara pada Oktober 2010. Otoritas Palestina kemudian menuduh Al-Husseini melakukan penistaan agama di Internet. Pengamat HAM Palestina waktu itu memperkirakan Al-Husseini akan diadili menurut hukum Yordania tahun 1960 tentang larangan mencemooh agama yang masih berlaku di Tepi Barat. Al-Husseini justru dikenakan tiga dakwaan dalam KUHP Militer Palestina, yaitu: "memancing kebencian agama" (Pasal 177), "menghina pemuka agama" (Pasal 225 dan 226/B), dan "menyinggung pandangan agama" (Pasal 230/A). Ia akhirnya dibebaskan setelah 10 bulan di penjara atas banyaknya tekanan diplomatik internasional, khususnya tekanan Prancis.

Prancis

Definisi "penistaan agama" ditambahkan ke hukum Prancis pada abad ke-13 (setelah diperdebatkan panjang lebar oleh kaum moralis Prancis) berdasarkan definisi dari St. Thomas Aquinas: dosa bahasa, "keengganan mengakui kepercayaan seseorang", yang mencerminkan serangan terhadap kesucian agama. Definisi ini menjadi dasar hukuman resmi yang dipakai berulang-ulang pada masa pemerintahan Louis IX. Ia kelak dikanonisasi oleh Gereja Katolik sebagai Saint Louis. Ia terobsesi melawan orang-orang sesat, Yahudi, dan Muslim, dan menetapkan hukuman pemotongan lidah dan bibir untuk penistaan agama. Louis IX mengesahkan undang-undang penistaan agama pada tahun 1254 setelah ia pulang dari Perang Salib Ketujuh.

Pada awal Revolusi Prancis, menurut Pasal 10 dan 11 Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789 (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) sebutan penistaan agama dihapus dari perundangan Prancis tahun 1791, tetapi penggunakan bahasa kasar atau mengganggu ketertiban umum tetap dilarang. Penistaan benda suci dipidanakan tahun 1825 pada masa Restorasi Bourbon (1814), lalu dicabut oleh Louis Philippe yang agak sekuler tahun 1830. "Penghinaan agama" (outrage à la morale religieuse) diperkenalkan dalam Undang-Undang 17 Mei 1819. Aturan ini dihapus dari hukum Prancis oleh Undang-Undang 29 Juli 1881 yang mengukuhkan kebebasan pers. Hingga 2017^[update], dan sejak 1972 seiring ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, hukum Prancis melarang kebencian atau kekerasan terhadap, dan pencemaran nama baik terhadap, seseorang atas dasar keanggotaan agama, bangsa, etnis, ras, orientasi seks, atau disabilitas (Pasal 23, 24, 32). Undang-Undang 1881 melindungi individu dan kelompok individu dari pencemaran nama baik atau penghinaan (injure dan outrage untuk duta besar asing) dan mengecualikan tokoh-tokoh agama ((Prancis) seperti Yesus) beserta ajarannya.

Provinsi Alsace-Moselle adalah pengecualian khusus karena daerah ini dianeksasi oleh Jerman pada 1871 sampai 1918 ketika hukum "penghinaan agama" dihapus di seluruh Prancis. KUHP Jerman menggantikan hukum Prancis pra-1871, tetapi hukum daerah di Alsace-Moselle mewarisi beberapa bagian KUHP Jerman pada tahun 1919 seperti aturan agama serta Pasal 166 dan 167 ketika daerah ini dikembalikan ke Prancis. Aturan warisan tersebut meliputi larangan penistaan agama (diterjemahkan dari "lästerung" dalam bahasa Jerman) Kristen dan Yahudi tanpa menyebut Islam. Namun, karena Pasal 166 tidak masuk draf resmi hukum Prancis sejak UU 1 Juni 1924 (Pasal 1 dan 1s juga masuk hukum Alsace-Moselle), hukum Prancis secara umum mengacu pada UU 29 Juli 1881. Pasal 166 diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis pada tahun 2013 melalui dekret n•2013-395 dan n•2013-776, tetapi tidak diberlakukan setelah pengadilan banding Colmar menolak menerapkannya pada tahun 1954 karena bertentangan dengan Pasal 167 (mengganggu praktik ibadah). Menteri Kehakiman mengatakan bahwa Pasal 166 secara implisit sudah batal karena bertentangan dengan hukum dasar Prancis. Keabsahannya juga dipertanyakan oleh pengadilan sejak 1975 dan dipersoalkan konstitusionalitasnya sejak 2008. Sebagai tanggapan atas penembakan Charlie Hebdo, Parlemen Prancis secara simbolis membatalkan hukum "penistaan agama" yang sudah lama tidak dipakai di Alsace-Moselle pada Oktober 2016 yang sebelumnya memang tidak bisa dipakai secara implisit.

Polandia

Meski KUHP Polandia tidak menyebutkan hukum penistaan agama, undang-undang ini menyatakan bahwa "Barang siapa yang menyinggung perasaan beragama orang lain dengan menghina secara terbuka benda suci atau tempat ibadah akan dikenakan denda, pembatasan kebebasan, atau kehilangan kebebasan selama-lamanya 2 tahun". Pasal ini diangkat berkali-kali oleh politikus dan aktivis pro-gereja apabila mereka merasa tersinggung. Penentang pasal ini menegaskan bahwa karena rancu, pasal ini bisa disalahgunakan dengan membatasai kebebasan berbicara dan mencegah perdebatan apapun tentang pengaruh gereja yang luas di dalam kehidupan sosial, seksual, dan politik Polandia.

Tokoh yang pernah dijerat hukum ini adalah penyanyi pop Dorota "Doda" Rabczewska. Pada tahun 2012, ia didenda sebesar 5.000 złoty karena mengatakan dalam sebuha wawancara bahwa Alkitab ditulis oleh orang 'mabuk anggur dan menghirup ganja'. Keluhannya ditolak oleh Pengadilan Konstitusi yang membenarkan bahwa hukum ini tidak melanggar Konstitusi.

Qatar

Penistaan agama di Qatar diancam kurungan penjara selama-lamanya 7 tahun. Selain itu, undang-undang mencantumkan hukuman penjara 1 tahun atau denda sebesar QR1.000 untuk pencemaran Islam dengan memproduksi atau mempromosikan gambar yang bersifat merendahkan Islam.

Kritik agama secara daring (Internet) disensor di Qatar. Dinas penyensoran Perusahaan Penyiaran Umum dan Pertelevisian Qatar memantau konten sensitif dalam siaran impor luar negeri.

Rumania

Rumania tidak memiliki hukum penistaan agama. Menurut undang-undang Rumania, "kultus, perkumpulan agama, dan kelompok agama ... tidak boleh melanggar ... hak asasi manusia dan kebebasan dasar". Menurut Konstitusi Rumania, kebebasan ini meliputi kebebasan berpikir dan berekspresi.

Pada Mei 2011, Wakil dari Partai Liberal Nasional mengusulkan rancangan undang-undang pencegahan intoleransi agama yang melarang penistaan agama. RUU ini dicabut pada akhir bulan itu.

Rusia

Pasca-insiden Pussy Riot, anggota DPR Rusia mempertimbangkan rancangan undang-undang tentang hukuman penjara untuk penistaan tempat ibadah. Duma Negara mendalami "tindakan penistaan properti Gereja dan mengusulkan amendemen terhadap KUHP Rusia" dalam sidang musim gugur tahun 2012. Persatuan Warga Ortodoks dan Anggota Parlemen dari Partai Rusia Bersatu mendukung proposal ini. Anggota parlemen tersebut mengatakan, "Kita perlu mengamendemen KUHP untuk menenangkan orang-orang liar ini yang tidak ada kerjaan dan malah melakukan pelanggaran semacam ini."

RUU ini diterima pada tanggal 11 Juni 2013. Menurut Pasal 148 KUHP Rusia 1, "tindakan terbuka yang bertentangan dengan masyarakat dan dilakukan dengan tujuan menghina kepercayaan agama" adalah kejahatan federal. Bagian dua pasal 148 mencantumkan hukuman yang lebih keras untuk tindakan yang sama apabila ditambah dengan penistaan simbol suci dan/atau teks suci.

Selandia Baru

Surat tentang pertimbangan larangan Monty Python's Life of Brian (1979) di Selandia Baru atas penistaan agama.

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Selandia Baru

Di Selandia Baru, Ayat 123 Undang-Undang Pidana 1961 mencantumkan kurungan penjara satu tahun untuk siapapun yang menerbitkan "pencemaran nama baik agama". Kasus ditindaklanjuti atas izin Jaksa Umum Selandia Baru yang biasanya membatalkan keluhan kebebasan berbicara supaya kasus tidak diteruskan. Satu-satunya kasus pencemaran nama baik agama yang ditindaklanjuti di Selandia Baru adalah kasus John Glover, penerbit harian The Maoriland Worker, pada tahun 1922. Glover dinyatakan tidak bersalah.

Film komedi Britania Raya, Monty Python's Life of Brian (1979), bercerita tentang seorang pria Yahudi fiktif yang hidup pada zaman dan daerah yang sama seperti Yesus. Film ini menjadi kontroversi internasional dan dilarang beredar di beberapa negara, termasuk Irlandia dan Norwegia. Badan Sensor Film menerima ratusan surat yang meminta film ini dilarang beredar di Selandia Baru atas dasar penistaan terhadap agama Kristen, tetapi Kepala Badan Sensor menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti penistaan agama dalam film tersebut.

Pada Maret 2018, Menteri Hukum Andrew Little (Partai Buruh) memperkenalkan rancangan undang-undang untuk membatalkan hukum penistaan agama. Upaya pembatalan sebelumnya oleh Partai Buruh tahun 2017 digagalkan oleh Partai Nasional yang berkuasa saat itu.

Spanyol

Pasal 525 KUHP Spanyol mempertimbangkan "permusuhan terhadap perasaan, dogma, kepercayaan, atau ritual agama". Pencantuman "dogma" dan "kepercayaan" membuat KUHP ini menyerupai hukum penistaan agama tergantung penafsiran hakim.

Misalnya, pada tahun 2012, pasal ini dipakai untuk menjerat seorang seniman, Javier Krahe, atas adegan di sebuah dokumenter tentang dirinya (direkam 34 tahun yang lalu dengan durasi 54 detik). Ia dibebaskan pada tahun itu juga.

Sudan

Islam Dunni adalah agama resmi Sudan. Sebelum Sudan Selatan merdeka, sekitar 70 persen^{[butuh rujukan]} penduduk Sudan adalah Muslim. Kelompok terbesar kedua—sekitar 25 persen pendduuk—adalah penganut animisme.

Ayat 125 KUHP Sudan melarang "menghina agama, memancing kebencian, atau menunjukkan kebencian terhadap kepercayaan agama". Hukumannya adalah penjara, denda, dan sebanyak-banyaknya empat puluh kali cambuk. Pada November 2007, ayat ini digunakan dalam kasus penistaan agama boneka beruang Sudan. Pada Desember 2007, hukum ini menjerat dua penjual buku asal Mesir. Mereka dipenjara enam bulan karena menjual buku yang dianggap menghina Aisyah, salah satu istri Nabi Muhammad.

Pada Mei 2005, pihak berwenang menangkap Mohammed Taha Mohammed Ahmed dan memutuskan ia melanggar ayat 125. Ahmed adalah pemimpin redaksi harian Al-Wifaq. Harian ini menerbitkan artikel tentang manuskrip Islam berusia 500 tahun yang menyatakan bahwa nama asli bapak Muhammad bukan Abdullah, melainkan Abdel Lat, atau Budak Latta, berhala zaman pra-Islam. Pengadilan menjatuhi hukuman denda sebesar delapan juta pound kepada Al-Wifaq—harian dibredel selama tiga bulan—tetapi Ahmed dinyatakan tidak bersalah. Ahmed ditemukan tewas dipenggal pada September 2006.

Swedia

Saat ini tidak ada larangan penistaan agama dalam perundangan Swedia. Di Swedia, ada prinsip umum yang berkembang pada abad ke-20 bahwa agama merupakan urusan pribadi. Pada tahun 1563, Raja Erik XIV memperkenalkan hukum penistaan agama yang melindungi agama dan dilengkapi undang-undang. Tahun 1949, hukum ini digantikan oleh undang-undang "Perdamaian Kepercayaan" yang merupakan larangan lunak. Tahun 1979, UU 1949 dibatalkan dan sebuah UU baru tentang "memancing kelompok masyarakat tertentu" disahkan. UU baru ini berfokus pada kelompok minoritas dari "ras, warna kulit, bangsa atau etnis, kepercayaan atau orientasi seksual". UU ini tidak melindungi agama, tetapi kelompok masyarakat yang memeluk agama. UU baru ini memadukan agama dengan perlindungan masyarakat atas dasar etnis atau orientasi seksual dan sering digunakan dalam kasus-kasus yang menyangkut sentimen Yahudi dan homoseksual.

Swiss

Di Swiss, Pasal 261 KUHP berjudul "Serangan terhadap kebebasan beragama dan beribadah" (Störung der Glaubens- und Kultusfreiheit) memidanakan:

• hinaan atau cemoohan terbuka yang kasar terhadap keyakinan orang lain
• penistaan benda yang dianggap suci oleh agama
• pencegahan, gangguan, atau pencelaan terbuka terhadap ibadah
• penistaan tempat atau benda yang digunakan untuk ritual agama atau ibadah

Tiongkok

Tiongkok, secara resmi negara ateis, melarang buku berjudul "Xing Fengsu" ("Kebiasaan Seksual") yang diduga menghina Islam dan menangkap para penulisnya tahun 1989 usai didemo Muslim Hui Tionghoa di Lanzhou dan Beijing. Kepolisian Tiongkok melindungi pengunjuk rasa Muslim Hui dan pemerintah Tiongkok mengadakan acarapembakaran buku secara terbuka. Pemerintah membantu dan memenuhi tuntutan mereka karena Hui tidak memiliki gerakan separatis, berbeda dengan Uyghur. Pengunjuk rasa Muslim Hui yang merusak bangunan dilepaskan oleh pemerintah dan tidak dihukum, sedangkan pengunjuk rasa Uyghur dipenjara.

Pada tahun 2007, mengantisipasi "Tahun Babi" dalam kalender Tiongkok, gambar babi dilarang di CCTV "untuk menghindari konflik dengan etnis minoritas". Larangan ini diduga menyasar 20 juta Muslim Tiongkok yang menganggap babi "tidak suci").

Menanggapi penembakan Charlie Hebdo tahun 2015, media pemerintah menyerang Charlie Hebdo karena menerbitkan kartun yang menghina Muhammad. Xinhua mendukung pembatasan kebebasan berbicara, sedangkan harian Global Times mengatakan bahwa serangan ini adalah "balasan" terhadap kolonialisme Barat dan menuduh Charlie Hebdo mencoba memancing benturan peradaban.

Turki

Fazıl Say dalam geladi bersih tahun 2011.

Pasal 216 KUHP Turki ("Memprovokasi masyarakat untuk bersikap dendam dan kasar") memidanakan penistaan dan penghinaan agama serta ujaran kebencian. Pasal yang terkandung dalam Bab 5 KUHP Turki ("Mengganggu Ketertiban Umum") berisi:

Pada tanggal 1 Juni 2012, pianis Fazıl Say diselidiki oleh Kantor Jaksa Istanbul atas twitnya di Twitter yang menyatakan bahwa ia adalah seorang ateis dan meretwit pesan yang mengejek konsep surga dalam Islam. Tanggal 15 April 2013, Say dihukum penjara 10 bulan, dikurangi dari 12 bulan karena berkelakuan baik di pengadilan. Hukuman ini ditunda yang berarti ia bisa bergerak bebas apabila ia tidak melakukan pelanggaran yang sama selama lima tahun berikutnya. Di pengadilan banding, Mahkamah Banding Agung membatalkan putusan tersebut tanggal 26 Oktober 2015 dan memutuskan bahwa twit Say termasuk kebebasan berpikir dan berekspresi.

Uni Emirat Arab

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Uni Emirat Arab

Uni Emirat Arab mencegah penistaan agama dengan mengawasi penerbitan dan distribusi tulisan. Hukum syariat diberlakukan untuk Muslim, sedangkan putusan pengadilan diberlakukan untuk non-Muslim.

Yaman

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Yaman

Penistaan agama di Yaman biasanya dituduhkan pada agama minoritas, intelektual dan seniman, wartawan, pembela hak asasi manusia, dan oposisi pemerintah. Main hakim sendiri atau penyalahgunaan kekuasaan pihak berwenang bisa menewaskan pihak tertuduh atau memaksa mereka mengungsi. Pihak tertuduh di Yaman dikenai hukum syariat. Menurut sejumlah tafsir, penistaan agama dijatuhi hukuman mati.

Yordania

Artikel utama: Hukum penistaan agama di Yordania

KUHP Yordania melarang setiap orang menistakan agama Islam, merendahkan Islam atau perasaan Muslim, atau menghina Nabi Muhammad. Pelanggar diancam hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun dan denda.

Yunani

Pasal 198, 199, dan 201 KUHP Yunani mencantumkan pelanggaran hukum yang melibatkan penistaan agama. Pasal 198 "Pencemaran Agama Jahat" berisi:

Article 199 "Penistaan Agama" berisi: "Barang siapa yang menistakan Gereja Ortodoks Yunani atau agama lain yang diizinkan di Yunani secara terbuka dan berniat jahat dengan cara apapun akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua tahun".

Pasal 201 berisi: "Barang siapa yang dengan sengaja mengangkat jenazah, bagian jenazah, atau abu jenazah dari pemilik sahnya atau barang siapa yang melakukan pelanggaran hukum terhadap jenazah atau bertindak nista dan tidak layak terhadap makam/kuburan akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua tahun".

Yunani belum menggunakan hukum penistaan agama untuk melindungi agama selain Gereja Ortodoks Yunani, gereja resmi Yunani. Pada Desember 2003, Yunani menghukum Gerhard Haderer, warga negara Austria, bersama penerbitnya dari Yunani dan empat penjual buku. Haderer adalah penulis buku ilustrasi humor berjudul The Life of Jesus. Jaksa penuntut berpendapat bahwa penggambaran Yesus sebagai seorang hippie adalah penistaan agama. Pada tanggal 13 April 2005, Pengadilan Banding Athena membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan Haderer tidak bersalah.

Yunani melengkapi hukum penistaan agamanya dengan hukum "penghinaan agama". Hukum ini melarang pembuatan, pertunjukan, atau perdagangan karya yang "melukai sentimen masyarakat" atau "menyinggung sentimen agama masyarakat". Hak ganti rugi atas penghinaan agama diberikan untuk pemeluk agama Kristen saja.

Penistaan agama dan PBB

Artikel utama: Penistaan agama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR) 1976 mewajibkan setiap negara penandatangan untuk menjamin hak setiap orang untuk beropini tanpa larangan dan menjamin hak bebas berbicara, menyebarkan berbagai macam informasi dan gagasan, dalam bentuk lisan, tulis atau cetak, seni, atau media lain. Paragrad 3 Pasal 19 mengizinkan pembatasan tertentu terhadap kebebasan berekspresi yang dirasa perlu dan tercantum dalam undang-undang untuk melindungi reputasi pihak lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban masyarakat, atau kesehatan atau moral masyarakat. Pasal 20 mewajibkan setiap negara penandatangan melarang "propaganda perang atau gerakan yang mengusung kebencian bangsa, ras, atau agama yang bisa memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan."

Pada Juli 2011, UN Human Rights Committee merilis pernyataan 52 paragraf berjudul Komentar Umum 34 Tentang Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional tentang kebebasan beropini dan berekspresi. Paragraf 48 menyatakan:

Organisasi Kerja Sama Islam meminta "Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat hukum global yang memidanakan penistaan agama".

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Kebebasan Beragama, Kebebasan Beropini dan Berekspresi, dan Bentuk-Bentuk Rasisme Modern, Diskriminasi Ras, Xenofobia, dan Intoleransi Sejenis merilis pernyataan bersama dalam Durban Review Conference di Jenewa tahun 2009. Mereka menyatakan bahwa: "sulitnya menetapkan definsii objektif tentang "penistaan agama" di tingkat internasional membuat konsep penistaan agama mudah disalahgunakan." Conclusions and recommendations emanating from the four regional expert workshops organised by OHCHR, in 2011, and adopted by experts in Rabat, Morocco on 5 October 2012 yang diadopsi oleh Rencana Aksi Rabat menyatakan bahwa: "Di tingkat nasional, hukum penistaan agama kontraproduktif karena akan memicu penyensoran semua dialog, debat, dan juga kritik antar-agama/kepercayaan dan intra-agama/kepercayaan secara de facto, padahal sebagian besar dialog tersebut bersifat konstruktif, sehat, dan perlu dilakukan. Selain itu, banyak hukum penistaan agama yang memberikan berbagai tingkat perlindungan terhadap agama yang berbeda dan dilaksanakan secara diskriminatif. Ada beberapa contoh persekusi minoritas atau kritikus serta ateis dan non-teis akibat disahkannya undang-undang pencemaran agama atau penafsiran bahasa hukum yang netral secara berlebihan. Selain itu, hak kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam standar hukum internasional tidak mencakup hak memeluk agama yang bebas dari kritik atau cemooh." Rencana Aksi Rabat merekomendasikan agar "negara-negara yang memiliki hukum penistaan agama menghapusnya karena berdampak buruk terhadap kebebasan beragama serta dialog dan debat yang sehat tentang agama".

Kampanye penghapusan hukum

Prancis menghapus hukum penistaan agama pada tahun 1881, sedangkan Swedia tahun 1970. Beberapa negara, terutama negara Eropa, mulai menghapus hukum penistaan agama pada awal abad ke-21. Kampanye global sistematis untuk menghapus semua hukum penistaan agama di seluruh dunia diluncurkan dengan slogan "End Blasphemy Laws" oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU), European Humanist Federation (EHF), dan sejumlah mitra koalisi pada tanggal 30 Januari 2015. Kampanye ini dibuat sebagai tanggapan langsung terhadap penembakan Charlie Hebdo tanggal 7 Januari 2015.

Inisiatif Eropa

Majelis Parlemen Majelis Eropa di Strasbourg, Prancis, telah membahas hukum penistaan agama dan memutuskan bahwa penistaan agama sebaiknya tidak dijadikan pelanggaran kriminal.. Pada tanggal 29 Juni 2007, Majelis menerbitkan Rekomendasi 1805 (2007) tentang penistaan agama, penghinaan agama, dan ujaran kebencian terhadap orang lain atas dasar agama mereka. Rekomendasi ini mencantumkan panduan bagi negara anggota Majelis Eropa sesuai Pasal 10 (kebebasan berekspresi) dan 9 (kebebasan berpikir, berakal, dan beragama) Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.

Sebagai pengganti atau pelengkap penistaan agama, beberapa negara Eropa memidanakan penghinaan agama yang berada satu tingkat di bawah penistaan agama. Hingga Maret 2009^[update], penghinaan agama dilarang di Andorra, Siprus, Kroasia, Republik Ceko, Spanyol, Finlandia, Jerman, Yunani, Italia, Lituania, Norwegia, Belanda, Polandia, Portugal, Federasi Rusia, Slowakia, Swiss, Turki, dan Ukraina.

Pada tanggal 23 Oktober 2008, Komisi Venesia, badan penasihat konsitusi Majelis Eropa, menerbitkan laporan tentang penistaan agama, penghinaan agama, dan provokasi kebencian agama. Lapporan ini menyatakan bahwa saat itu penistaan agama dilarang di Austria, Denmark, Finlandia, Yunani, Italia, Liechtenstein, Belanda, dan San Marino.

Penghapusan per wilayah hukum

Pelarangan penistaan agama dan pencemaran nama baik agama dalam Hukum Umum dihapus di Inggris dan Wales pada tahun 2008 dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Pidana dan Imigrasi. Negara lain yang menghapus hukum penistaan agama adalah Prancis tahun 1881 (kecuali provinsi Alsace-Moselle, bagian dari Jerman waktu itu), Swedia tahun 1970, Norwegia tahun 2009 dan 2015, Belanda tahun 2014, Islandia tahun 2015, Malta tahun 2016, Alsace-Moselle di Prancis tahun 2016, dan Denmark tahun 2017. Australia menghapus semua hukum penistaan agama di tingkat federal tahun 1995, tetapi masih bertahan di beberapa negara bagian dan teritori.^{[butuh rujukan]}

Wilayah hukum	Disahkan	Dihapus	Catatan
Australia	1788	1995	Dihapus di tingkat federal, tetapi masih ada di beberapa negara bagian dan teritori.
Belanda	1886	2014	Tahun 1932, hukumnya diperketat.
Denmark	1683	2017
Inggris dan Wales	1539	2008
Islandia	1940	2015
Malta	1933	2016
Norwegia	1902	2009/15	Dihapus dari rancangan KUHP 2005 pada tahun 2009 dan disahkan tahun 2015.
Prancis	1254	1881	Alsace-Moselle baru menghapusnya tahun 2016.
Swedia	1563	1970	Hukum tahun 1563 dihapus tahun 1949.

Lihat pula

• Penistaan agama
• Pencemaran nama baik agama
• Kebebasan berbicara
• Islam dan penistaan agama
• Lèse-majesté
• Agama negara

Bacaan lanjutan

• Temperman, Jeroen; Koltay, András (2017). Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 770. ISBN 9781108267991. 

Referensi

1. Mansell, Robin; Ang, Peng Hwa; Steinfield, Charles; Pieter Ballon; Shenja van der Graaf; David J. Grimshaw (17 February 2015). The International Encyclopedia of Digital Communication and Society (dalam bahasa English). John Wiley & Sons. hlm. 150. ISBN 9781118290743. Diakses tanggal 3 March 2018. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
2. Angelina E. Theodorou (29 July 2016). "Which countries still outlaw apostasy and blasphemy?". Pew Research Center. Diakses tanggal 7 June 2016. 
3. "Denmark still largely in support of 'blasphemy' law" (dalam bahasa English). IceNews. 2 October 2012. Diakses tanggal 17 May 2016. A recent survey has shown that Danish citizens still largely back the country’s ‘blasphemy’ law. The law, which makes it illegal to “mock legal religions and faiths in Denmark”, is supported by around 66 percent of Danish voters, according to a recent survey conducted by the liberal group CEPOS. Speaking about the report, religious expert Tim Jensen from the University of Southern Denmark said, “Danes may see the blasphemy law as helping integration because it promotes the acceptance of a multicultural and multi-faith society. But it can also be problematic if it reflects a belief that the feelings of religious people have a special status and require special protection,” the Berlingske news agency reports. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
4. Scolnicov, Anat (18 October 2010). The Right to Religious Freedom in International Law: Between Group Rights and Individual Rights (dalam bahasa English). Routledge. hlm. 261. ISBN 9781136907050. A different argument for the retention of the offence of blasphemy (and for its extension to the protection of all religions in the UK [the offence protected only the majority religion]) has been offered by Parekh: a majority religion does not need the protection offered by an offence of blasphemy, but minority religions do because of their vulnerability in the face of the majority.  Parameter |access-date= membutuhkan |url= (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
5. (dalam bahasa English). The Copenhagen Post. 21 September 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-07. Diakses tanggal 17 May 2016. Denmark's own blasphemy law makes it an offence to "mock legal religions and faiths in Denmark", and according to a study carried out on behalf of the liberal think-tank CEPOS, 66 percent of the 1,000 Danes questioned answered that the law should not be repealed. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
6. Hare, Ivan; Weinstein, James (18 November 2011). Extreme Speech and Democracy (dalam bahasa English). Oxford University Press. hlm. 187. ISBN 9780199601790.  Parameter |access-date= membutuhkan |url= (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
7. Hashemi, Kamran (2008). Religious Legal Traditions, International Human Rights Law and Muslim States (dalam bahasa English). Brill Academic Publishers. hlm. 45. ISBN 9789004165557.  Parameter |access-date= membutuhkan |url= (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
8. "2008 Report on International Religious Freedom – Afghanistan". United States Department of State. 19 September 2008. Diakses tanggal 2 July 2009. 
9. Milton, John (1996). "Chapter 17: Blasphemy". South African Criminal Law and Procedure: Common-law Crimes (edisi ke-3rd). Cape Town: Juta. hlm. 293–300. ISBN 9780702137730. 
10. Burchell, Jonathan (2005). "Chapter 74: Blasphemy". Principles of Criminal Law (edisi ke-3rd). Cape Town: Juta. hlm. 880–883. ISBN 9780702165573. 
11. Smith, Nicholas (1999). "The crime of blasphemy and the protection of fundamental human rights". South African Law Journal. 116 (1): 162–173. 
12. de Vos, Pierre (2 November 2012). "On Woolworths and freedom of conscience". Constitutionally Speaking. Diakses tanggal 4 September 2012. 
13. Uys, Stanley (20 January 1968). "'Is God Dead?': Court Case Centers On Issue". St. Petersburg Times. Diakses tanggal 4 September 2012. 
14. Merrett, Christopher Edmond (1994). A Culture of Censorship: Secrecy and Intellectual Repression in South Africa. Cape Town: David Philip. hlm. 67. ISBN 0864862598. 
15. (PDF). Department of Justice and Constitutional Development. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-02-28. Diakses tanggal 2 June 2013. 
16. . Women Living Under Muslim Laws. 30 October 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-04-29. Diakses tanggal 23 July 2009. 
17. "Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson". Diakses tanggal 11 September 2016. 
18. United States Sentencing Commission Guidelines Manual § 3A1.1 (2009) 15 February 2010 di Wayback Machine.
19. Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom May 2009.
20. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-03-22. Diakses tanggal 11 September 2016. 
21. Temperman, Jeroen; Koltay, András (2017). Blasphemy and Freedom of Expression: Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 512–514. ISBN 9781108267991. Diakses tanggal 7 June 2018. 
22. Priestly, Brenton (n.d.). "Blasphemy and the Law: A Comparative Study (2006)". Diakses tanggal 6 July 2009. 
23. Temperman & Koltay, p. 518.
24. "Strafgesetzbuch". Legal Information System of the Republic of Austria. Austrian Federal Chancellery. 1975. Diakses tanggal 13 October 2015. § 188 Vilification of Religious Teachings: Anyone who publicly disparages a person or thing that is the object of worship of a domestic church or religious society, or a doctrine, [or other] behavior is likely to attract legitimate offense shall be punished... § 189 Disturbance of Religious Practice: (1) Whoever prevents by force or threat of violence, the law permitted such service or individual acts of worship in a church or religious community existing domestic or interfere, shall be punished with imprisonment... (2) Whoever [commits in a Church or religious place] mischief that is likely to attract legitimate offense shall be punished... 
25. . AsiaMedia. 18 May 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 July 2010. Diakses tanggal 5 August 2009. 
26. , Asia News Net
27. "Bangladesh PM Sheikh Hasina rejects blasphemy law", BBC News
28. "Sheikh Hasina rejects call for blasphemy law", The Hindu
29. Temperman & Koltay, p. 620.
30. Temperman & Koltay, p. 623.
31. "Penal code of the Netherlands, article 23" (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 9 October 2010. 
32. . Straits Times. AsiaMedia. 8 February 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 July 2011. Diakses tanggal 28 August 2009. 
33. "Penal code of the Netherlands, article 429bis" (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 9 October 2010. 
34. Conger, George (9 November 2008). . Religious Intelligence. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 February 2009. Diakses tanggal 28 August 2009. 
35. "Blasphemy law ditched by the Dutch". Radio Netherlands Worldwide. 1 November 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 January 2013. Diakses tanggal 28 August 2009. 
36. Tamis, Theo (9 April 2006). . Radio Nederland Wereldomroep. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-07-26. Diakses tanggal 28 August 2009. 
37. "Cabinet drops repeal of blasphemy law". DutchNews.nl. 28 May 2009. Diakses tanggal 28 August 2009. 
38. "Liberal VVD ensure majority support for scrapping blasphemy laws". DutchNews.nl. 28 November 2012. Diakses tanggal 28 November 2012. 
39. Bezhan, Frud (29 November 2012). "Dutch Parliament To Revoke Blasphemy Law". Radio Free Europe/Radio Liberty. 
40. Wet van 23 januari 2014 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering, Stb. 2014, 39. (Law of 23 January 2014 to amend the Criminal Code in connection with the abolishment of the ban on blasphemy)
41. Temperman & Koltay, p. 619.
42. "Art. 208 do Cód. Penal Brasileiro". Jus Brasil. 1940. Diakses tanggal 18 July 2014. 
43. Gubo, Darara Timotewos (24 December 2014). Blasphemy And Defamation of Religions In a Polarized World: How Religious Fundamentalism Is Challenging Fundamental Human Rights (dalam bahasa English). Lexington Books. hlm. 89. ISBN 9780739189733.  Parameter |access-date= membutuhkan |url= (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
44. "Springer opera court fight fails". BBC News. 5 December 2007. Diakses tanggal 5 December 2007. 
45. Green, R (on the application of) v The City of Westminster Magistrates' Court [2007] EWHC 2785 (Admin) (5 Desember 2007)
46. Brett Humphreys: The Law That Dared to Lay the Blame
47. "Erotic poem challenges blasphemy law". Diakses tanggal 11 September 2016. 
48. "McLaurin's Arguments and Definitions". The Scots Magazine. 1 July 1774. Diakses tanggal 10 January 2015 – via British Newspaper Archive. ((Perlu berlangganan (help)). 
49. Hugh Barclay: A Digest of the Law of Scotland: With Special Reference to the Office, T & T Clark, Edinburgh, 1855, p.86
50. Ruth Geller. . Institute for Humanist Studies. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 June 2008. Diakses tanggal 6 June 2008. 
51. Criminal Justice and Immigration Act 2008, see section 79 and Part 5 of Schedule 28.
52. JURIST – Paper Chase: UK House of Lords votes to abolish criminal blasphemy 9 May 2009 di Wayback Machine.
53. Criminal Justice and Immigration Act 2008 6 August 2010 di Wayback Machine., section 153: Commencement
54. Andrew Learmonth (14 September 2017). "MSPs will hear plea to abolish 300-year-old blasphemy and heresy laws". The National. Diakses tanggal 6 June 2018. 
55. "5 Nov 2009 : Column 402". Hansard. House of Commons. 5 November 2009. Diakses tanggal 6 June 2018. 
56. "Visions Of Ecstasy gets UK rating after 23 year ban". BBC News. 31 January 2012. 
57. "Bag om blasfemiparagraffen" (dalam bahasa Danish). Kristeligt Dagblad. 21 May 2014. Diakses tanggal 3 January 2017. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
58. "En 42-årig mand er blevet tiltalt for blasfemi ved at afbrænde koranen". Jyllands-Posten. 22 February 2017. Diakses tanggal 9 March 2017. 
59. "Danish man charged with blasphemy for burning Quran". CNN. 23 February 2017. Diakses tanggal 24 February 2017. 
60. Søren Sandfeld Jakobsen. . Merlin.obs.coe.int. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-19. Diakses tanggal 2016-09-11. 
61. "Stort flertal har afskaffet blasfemiparagraffen - politiken.dk". Politiken.dk (dalam bahasa Danish). 2 June 2017. Diakses tanggal 2 June 2017. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
62. Agence France-Press (2 June 2017). "Denmark scraps 334-year-old blasphemy law". The Guardian. Diakses tanggal 2 June 2017. 
63. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-07-10. Diakses tanggal 2018-08-23. 
64. The Criminal Code of Finland (in Finnish), Finlex
65. An unofficial translation of the Criminal Code of Finland (there is no official translation), Finlex
66. "Uskontorikoslakien historia - uskonnonvapaus.fi". Diakses tanggal 11 September 2016. 
67. . Ylen Elävä arkisto (dalam bahasa Finnish). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-29. Diakses tanggal 2018-08-23. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
68. "Sikamaalari Harro Koskinen". Ylen Elävä arkisto (dalam bahasa Finnish). Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
69. "Halla-aholle tuomio uskonrauhan rikkomisesta". Yle (dalam bahasa Finnish). 8 September 2009. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
70. Price, Monroe; Stremlau, Nicole (30 November 2017). Speech and Society: Comparative Perspectives (dalam bahasa English). Cambridge University Press. hlm. 241–. ISBN 9781108117678.  Parameter |access-date= membutuhkan |url= (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
71. Esmaeili, Hossein; Marboe, Irmgard; Rehman, Javaid (14 December 2017). The Rule of Law, Freedom of Expression and Islamic Law. Bloomsbury Publishing. hlm. 151. ISBN 9781782257509. The original intent of the British instigated anti-blasphemy law as contained in the Indian Penal Code (1860) had been the maintenance of public order in a multireligious and religiously sensitive society.  Parameter |access-date= membutuhkan |url= (bantuan)
72. "Indian Penal Code Section 295A". Vakil No1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-30. Diakses tanggal 21 May 2010. 
73. Addison, Neil (12 March 2007). "Religious Discrimination and Hatred Law". Routledge – via Google Books. 
74. "Thou shalt not blaspheme". The Telegraph. 5 December 2012. 
75. "Lucknow: Man arrested for 'derogatory remark' against Prophet". The Indian Express (dalam bahasa Inggris). 2015-12-03. Diakses tanggal 2017-05-11. 
76. "Blogger arrested in India's Bengal for criticising Islam on social media". WION. 2016-09-20. Diakses tanggal 2017-05-11. 
77. Dissanayake, Samanthi (2014-06-03). "The Indian miracle-buster stuck in Finland". BBC News (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-05-11. 
78. . Metrotvnews.com. metrotvnews.com. 9 May 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-22. Diakses tanggal 9 May 2017. 
79. (PDF). Indonesia. United States Commission on International Religious Freedom. May 2009. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 8 May 2009. Diakses tanggal 24 June 2009. 
80. Al ‘Afghani, Mohamad Mova (3 December 2007). "Ruling against blasphemy unconstitutional". The Jakarta Post. Diakses tanggal 20 June 2009. 
81. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 8 May 2009. Diakses tanggal 6 July 2009. 
82. Henry MacDonald, "Irish to vote on repealing blasphemy ban", Melbourne Age, 17 March 2010.
83. "Blasphemy law needs to be repealed". Irish Times. 17 January 2015. Diakses tanggal 8 June 2018. 
84. Temperman & Koltay, p. 65.
85. Joanna Robinson (3 February 2015). "What Would Actor Stephen Fry Say If He Met God? "How Dare You"". Vanity Fair. Diakses tanggal 8 June 2018. 
86. "Stephen Fry faces blasphemy probe after God comments". BBC News. 6 May 2017. Diakses tanggal 6 May 2017. 
87. "Stephen Fry investigated by Irish police for alleged blasphemy". The Guardian. 7 May 2017. Diakses tanggal 8 June 2017. 
88. "Irish police drop Stephen Fry blasphemy probe". BBC News. 9 May 2017. Diakses tanggal 9 May 2017. 
89. "Irish police halt investigation of Stephen Fry for blasphemy". The Guardian. 9 May 2017. Diakses tanggal 8 June 2017. 
90. "Blasphemy referendum set to take place in October". RTÉ.ie. 12 June 2018. Diakses tanggal 13 June 2018. 
91. . Icelandic Ethical Humanist Association. 2 July 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-05. Diakses tanggal 7 June 2018. 
92. "Almenn hegningarlög (General Criminal Code)" (dalam bahasa Islandia). Parliament of Iceland. Diakses tanggal 7 June 2018. 
93. "חוק העונשין – ויקיטקסט". Diakses tanggal 11 September 2016. 
94. Organisation for Economic Co-operation and Development
95. "Make fun of God, but leave his believers alone", Haaretz, 27 August 2003
96. "Art. 724 codice penale - Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti". Brocardi.it. Diakses tanggal 2016-09-11. 
97. Ro, Christine (7 November 2017). ""Artist Charged with Public Offense to Religion in Italy Over Image of Aroused Jesus"". Hyperallergic. Diakses tanggal 14 August 2018. 
98. "StGB - Einzelnorm". Diakses tanggal 11 September 2016. 
99. . Expatica. 23 February 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-03. Diakses tanggal 2018-08-25. 
100. in the Kölner Stadt-Anzeiger (in German)
101. "Urteil: Ein Jahr Bewährung für Koran auf Klopapier". Spiegel-Verlag. 23 Feb 2006. Diakses tanggal 3 March 2016. 
102. Huggler, Justin (26 Feb 2016). "Germany fines man for 'blasphemous' car bumper stickers". The Daily Telegraph. Diakses tanggal 3 March 2016. 
103. Petition to Parliament to repeal Canada's blasphemous libel law
104. Petition e-382 - House of Commons E-petitions online service, as accessed 11 February 2017
105. Response to Petition No. 421-01047 2017-02-15 di Wayback Machine. - House of Commons of Canada
106. Bill C-51 | accessdate = 6 June 2017
107. "Background Note: Malaysia". U.S. State Department. July 2009. Diakses tanggal 31 August 2009. 
108. "Title IV: Of crimes against the religious sentiment. Chapter 9. Article 163: Vilification of the Roman Catholic Apostolic Religion". Criminal Code of Malta. Court Services. Diakses tanggal 7 June 2018. 
109. "Criminal proceedings for blaspheming and littering with cigarette butts". Allied Newspapers Ltd. Diakses tanggal 11 September 2016. 
110. "Repealing blasphemy law a victory for freedom of speech, says Humanist Association". Allied Newspapers Ltd. 14 July 2016. Diakses tanggal 11 September 2016. 
111. Criminal Code (Amendment) Act 2016
112. "TALSOUH: Free Mohamed Cheikh sentenced to death in Mauritania". Talsou.wesign.it. Diakses tanggal 2016-09-11. 
113. Farahat, Cynthia (24 February 2008). "In protection of religion or protection from it?". Diakses tanggal 13 July 2009. 
114. Myanmar Penal Code
115. ""Blasphemy" in Myanmar: three people convicted for "insulting Buddhism"". AsiaNews.it. 17 March 2015. Diakses tanggal 2 November 2016. 
116. Myanmar Penal Code 1861
117. "Myanmar's Religious Hate Speech Law". The Diplomat. 5 May 2015. Diakses tanggal 2 November 2016. 
118. "Myanmar's Blasphemy statutes deny human rights". Myanmar Times. 21 July 2015. Diakses tanggal 2 November 2016. 
119. ""They can arrest you at any time" − The Criminalization of Peaceful Expression in Burma". Human Rights Watch. 29 June 2016. Diakses tanggal 2 November 2016. 
120. . Chapter 77 (Laws of the Federation of Nigeria 1990). Nigeria. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-07-01. Diakses tanggal 2 August 2009. 
121. "Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999". Nigeria. Diakses tanggal 2 August 2009. 
122. "2008 Human Rights Report: Introduction". U.S. State Department. 25 February 2008. Diakses tanggal 2 August 2009. 
123. Gran, Even (27 August 2012). "Norge har fortsatt en blasfemiparagraf". fritanke.no (dalam bahasa Norwegian). Human-Etisk Forbund. Diakses tanggal 8 January 2015. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
124. "The Penal Code (Norwegian penal code of 2005)". Lovdata. Government of Norway. Diakses tanggal 8 June 2018. 
125. Hultgren, Gunnar (22 April 2013). "Åtte år etter at Stortinget vedtok ny lov, er loven fortsatt ikke tatt i bruk". Dagbladet (dalam bahasa Norwegian). Dagbladet. Diakses tanggal 8 January 2015. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
126. Blasfemiparagrafen^{[pranala nonaktif permanen]} (Norwegia) Human.no, retrieved 15 February 2015
127. Andre krenkelser (Norwegia) Nored.no, retrieved 2 June 2013
128. Marit Hverven & Mehda Ghalegolabi (12 January 2010). "Norsk forbud absolutt nonsens". NRK (dalam bahasa Norwegia). Diakses tanggal 8 June 2018. 
129. Annual Report of the United States Commission on International Religious Freedom, 2016 page 2
130. Pakistan Penal Code Chap. XV "Of Offences Relating to Religion" pp. 79–81
131. Ahmed, Akbar S. (19 May 2002). "Pakistan's Blasphemy Law: Words Fail Me". The Washington Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 September 2012. Diakses tanggal 28 June 2009. 
132. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (8 October 2008). "Asma Jahangir". United Nations. Diakses tanggal 27 June 2009. 
133. (PDF). Pakistan. United States Commission on International Religious Freedom. May 2009. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 8 May 2009. Diakses tanggal 24 June 2009. 
134. Share : (2014-03-19). "ePaper & Archives &#8211 The Nation". Nation.com.pk. Diakses tanggal 2016-09-11. 
135. "Teenage boy arrested for sharing 'blasphemous' Facebook post". The Independent (dalam bahasa Inggris). 2016-09-21. Diakses tanggal 2017-12-10. 
136. "Pakistan's blasphemy law hands fringe Islamists dangerous weapon - Egypt Today". www.egypttoday.com. Diakses tanggal 2017-12-10. 
137. Isabel Kershner (15 November 2010). "Palestinian Blogger Angers West Bank Muslims". The New York Times. Diakses tanggal 7 June 2018. 
138. Al-Husseini, Waleed (2017). The Blasphemer: The Price I Paid for Rejecting Islam. hlm. 95. Diakses tanggal 7 June 2018. 
139. al-Husseini, Waleed (8 December 2014). "What It's Like to Be an Atheist in Palestine". The Daily Beast. 
140. Olivier Bobineau, « Retour de l'ordre religieux ou signe de bonne santé de notre pluralisme laïc ? » [archive], Le Monde.fr, 8 décembre 2011 (consulté le 15 janvier 2015)^{[pranala nonaktif]}
141. Temperman & Koltay, p. 26.
142. Temperman & Koltay, p. 25.
143. Temperman & Koltay, p. 38.
144. Charlie Hebdo has controversial history, CBC News, 8 Jan 2015
145. (Prancis) Act of 1 June 1924 « Mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle », on gallica.bnf.fr.
146. (Prancis) Decree n°2013-776 of 27 August 2013 about Alsace-Moselle laws and regulations, as retained in 1924, without their later modifications on legifrance.gouv.fr.
147. (Prancis) « Arrêté n°2013241-0001 portant publication de la traduction de lois et règlements locaux maintenus en vigueur par les lois du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » Special « Recueil des Actes Administratifs « n°40 of the Haut-Rhin departement, August 2013, p. 6.
148. According to the Act of 24 July 1921 and the Decree of 15 May 1922, German remained, until 2012, the official judiciary language in the maintained local law matters, as was confirmed by article 12 of the Act of 1 June 1924 which considered the French version for "documentary" purposes only.
149. (Prancis) Answers to the written questions of senators Laborde and Abate n°11076 of 27 March 2014 and n°15521 of 2 April 2015, on senat.fr.
150. "Blasphemy law abolished in Alsace-Moselle region of France". End Blasphemy Laws. IHEU & EHF. 31 October 2016. Diakses tanggal 7 June 2018. 
151. . Patronage Laïque Jules Vallès (dalam bahasa Prancis). 14 October 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-12. Diakses tanggal 7 June 2018. 
152. Agnosiewicz, Mariusz. "Obraza uczuć religijnych" [Offense of Religious Feelings]. Racjonalista (dalam bahasa Polski). Diakses tanggal 10 February 2017. 
153. Agnosiewicz, Mariusz. "Uczucia religijne: ochrona czy cenzura?" [Religious Feelings: Defense or Censorship?]. Racjonalista (dalam bahasa Polski). Diakses tanggal 10 February 2017. 
154. Doda skazana za obrazę uczuć religijnych 2017-07-19 di Wayback Machine., rp.pl
155. Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę Dody. W sprawie obrazy uczuć religijnych (http://www.tvn24.pl)
156. "Religious law, prison for "blasphemy", severe sexual inequalilty: Qatar's human rights review". International Humanist and Ethical Union. 22 September 2014. Diakses tanggal 27 January 2015. 
157. "2012 International Religious Freedom Report on Qatar" (PDF). The United States Federal Government. Diakses tanggal 27 January 2015. 
158. Blanchard, Christoper (2014). Qatar: Background and U.S. Relations. Congressional Research Service. hlm. 17. 
159. Figenschou, Tine Ustad (2013). Al Jazeera and the Global Media Landscape: The South is Talking Back. Routledge. hlm. 38. ISBN 978-0415814430. 
160. "Law no. 489/2006 on religious freedom and the general status of cults". Diakses tanggal 26 January 2013. 
161. "Constitution of Romania, Chapter II". Diakses tanggal 26 January 2013. 
162. "BP264/2011 Propunere legislativă pentru prevenirea intoleranţei religioase". Diakses tanggal 24 November 2015. 
163. "'Jail for sacrilege': Vandalism by Pussy Riot supporters angers MPs". Russia Today. 22 August 2012. Diakses tanggal 22 August 2012. 
164. . Le Courrier de Russie. 22 August 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-08-27. Diakses tanggal 22 August 2012. 
165. Duma approves criminalization of insulting religious feelings // RT, 11 June 2013
166. Russian Lawmakers Back Jail Terms for Insulting Religion // RIA Novosti, 11/06/2013
167. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-08-25. Diakses tanggal 11 September 2016. 
168. Craig McCulloch (20 March 2018). "Outdated blasphemy law to be repealed". Radio New Zealand. Diakses tanggal 6 June 2018. 
169. "Juicio oral contra Javier Krahe por su corto 'Cómo cocinar a un Cristo'". Diakses tanggal 11 September 2016. 
170. Javier Krahe absuelto (El País, in Spanish)
171. Rone, Jemera (25 September 2007). "Religious Persecution in Sudan". Human Rights Watch. Diakses tanggal 28 July 2009. 
172. . Sudan Tribune. 18 December 2007. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-14. Diakses tanggal 28 July 2009. 
173. . Reporters Without Borders. 12 May 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 October 2007. Diakses tanggal 29 July 2009. 
174. "Kidnapped Sudanese Editor Found Slain / Journalist beheaded in Khartoum". One-click News. 6 September 2006. Diakses tanggal 28 July 2009. 
175. eurel Sociological and legal data on religions in Europe, Sweden, Blasphemy 16 May 2014 Retrieved 6 June 2017
176. P, Bundeskanzlei -. "SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937". Diakses tanggal 11 September 2016. 
177. Formichi, Chiara (1 October 2013). Religious Pluralism, State and Society in Asia (dalam bahasa English). Taylor & Francis. hlm. 152. ISBN 9781134575428. China is officially an atheist state. Communist Party members cannot be religious believers, or take part in religious activities.  Parameter |access-date= membutuhkan |url= (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
178. Beijing Review, Volume 32 1989, p. 13.
179. Gladney 1991, p. 2.
180. Schein 2000, p. 154.
181. Gladney 2004, p. 66.
182. Bulag 2010, p. 104.
183. Gladney 2005, p. 257.
184. Gladney 2013, p. 144.
185. Sautman 2000, p. 79.
186. Gladney 1996, p. 341.
187. Lipman 1996, p. 299.
188. Harold Miles Tanner (2009). China: a history. Hackett Publishing. hlm. 581. ISBN 0-87220-915-6. Diakses tanggal 2010-06-28. 
189. Gladney 2004, p. 232.
190. Lim, Louisa (6 February 2007). "Ban Thwarts 'Year of the Pig' Ads in China". National Public Radio. 
191. "Charlie Hebdo Attack Shows Need for Press Limits, Xinhua Says". The Wall Street Journal. Diakses tanggal 14 January 2015. 
192. "Beijing jumps onto Paris attack to feed state propaganda machine". Japan Times. Diakses tanggal 14 January 2015. 
193. "Legislationline". Legislationline. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-07-10. Diakses tanggal 2016-09-11. 
194. . Today's Zaman. 12 April 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 June 2012. Diakses tanggal 26 May 2012. 
195. Sebnem Arsu and Daniel J. Wakin (1 June 2012). "Turkish Pianist is Accused of Insulting Islam". The New York Times. Diakses tanggal 2 June 2012. 
196. "Pianist Fazil Say gets jail term for blasphemy". Gulf News. Gulf News. AFP. 2013-04-15. Diakses tanggal 2013-04-15. 
197. Mesut Hasan Benli (26 October 2015). "Top appeals court reverses blasphemy decision against Turkish pianist Say". Hürriyet Daily News. Diakses tanggal 26 October 2015. 
198. "United Arab Emirates". U.S. Department of State. 31 January 1994. Diakses tanggal 20 August 2009. ^{[pranala nonaktif]}
199. "United Arab Emirates". International Religious Freedom Report 2008. U.S. Department of State. n.d. Diakses tanggal 20 August 2009. 
200. Samson, Elizabeth (10 September 2008). "Criminalizing Criticism of Islam". Wall Street Journal Europe. Diakses tanggal 26 June 2009. 
201. Ma'ayeh, Suha (30 May 2008). "Jordan court to rule on cartoon case". The National (United Arab Emirates). Diakses tanggal 30 June 2009. 
202. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 April 2009. Diakses tanggal 17 June 2009. 
203. "Austrian author acquitted on appeal in blasphemy case - IFEX". Diakses tanggal 11 September 2016. 
204. "Blasphemy and Sacrilege: European Law and Cases" 13 July 2009 di Wayback Machine.
205. [1] 1 April 2009 di Wayback Machine.
206. United Nations Human Rights Committee General Comment 34 on the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1976
207. Lester, Anthony (18 April 2016). Five Ideas to Fight For: How Our Freedom Is Under Threat and Why It Matters (dalam bahasa English). Oneworld Publications. hlm. 128. ISBN 9781780747620.  Parameter |access-date= membutuhkan |url= (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
208. Freedom of expression and incitement to racial or religious hatred Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) side event 22 April 2009
209. Rabat Plan of Action on the prohibition of advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 5 October 2012
210. "Let's abolish all blasphemy laws, worldwide". End Blasphemy Laws. IHEU & EHF. 30 January 2015. Diakses tanggal 6 June 2018. 
211. Recommendation 1805 (2007) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe.
212. Matthew Vella. "Blasphemy? It’s not criminal – Council of Europe", Malta Today. 8 March 2009
213. European Commission for Democracy through Law. 'Report on the Relationship between Freedom of Expression and Freedom of Religion: The issue of Regulation and Prosecution of blasphemy, religious insult, and incitement to religious hatred'. Adopted by the Venice Commission at its 76th Plenary Session at Venice, Italy, on 17–18 October 2008.
214. Beckford, Martin (10 May 2008). "Blasphemy laws are lifted". The Telegraph. Diakses tanggal 7 June 2018. 
215. Temperman & Koltay, p. 121.

Pranala luar

• Thomas Hammarberg, CoE Commissioner for Human Rights: , 2007
• End Blasphemy Laws
• Blasphemy in New Zealand 2016-10-14 di Wayback Machine.