www.wikidata.id-id.nina.az

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepad

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang saat ini dijabat oleh Dr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd.

Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen
Kementerian Agama Republik Indonesia
Susunan organisasi
Direktur JenderalDr. Jeane Marie Tulung, S.Th., M.Pd.
Sekretaris DitjenJohni Tilaar, S.Th., M.Si.
Direktur Urusan Agama KristenDr. Amsal Yowei, S.E., M.Pd.K.
Direktur Pendidikan Agama KristenDrs. Sudirman Simanihuruk, M.Th.
Kantor pusat
Kantor Kementerian Agama RI lt. 10-11, Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340
Situs web
bimaskristen.kemenag.go.id

Sejarah Sunting

Tugas-tugas yang berhubungan dengan keagamaan yang tadinya diurus oleh beberapa Kementerian, kini diurus oleh Kementerian Agama RI berdasarkan Penetapan Pemerintahan No. 5 S.D tanggal 25 Maret 1946.

Kementerian Agama pada awalnya belum memiliki peraturan yang mengatur tentang sistem organisasi dan tata kerja. Baru tanggal 25 Maret 1946 dengan Peraturan Menteri Agama No. 55/A Tahun 1946 dijumpai 10 (sepuluh) unit organisasi pusat Kementerian Agama, yakni:

  1. Bagian Umum;
  2. Bagian Mahkamah;
  3. Bagian Masjid, Wakaf dan Kaum;
  4. Bagian Gerakan Agama;
  5. Bagian Pendidikan;
  6. Bagian Kebudayaan dan Penerbitan;
  7. Bagian Urusan Agama Daerah;
  8. Bagian Perpustakaan;
  9. Bagian Urusan Haji; dan
  10. Bagian Kristen.

Diawal berdirinya Kementerian Agama, telah ada Bagian Kristen yang menangani urusan-urusan yang berhubungan dengan umat Kristen dan Gereja-gereja di Indonesia. Dalam tahun yang sama, tanggal 2 Oktober 1946 terjadi pergantian Menteri Agama. Bersamaan dengan itu terjadi pula perubahan dalam struktur organisasi Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 1185/KJ tanggal 20 November 1946 jo Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949, yang terdiri dari 10 (sepuluh) unit organisasi. Pada Susunan Organisasi ini Bagian Kristen berubah menjadi Bagian A-II yang melakukan tugas Urusan Agama Kristen Protestan.

Perkembangan selanjutnya Bagian Kristen beberapa kali mengalami perubahan dan perkembangan, yang diindikasikan dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dijabarkan berikut

  1. Bagian Kristen berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 55/A tanggal 25 Maret 1946;
  2. Bagian Masehi Kristen, dengan Keputusan Menteri Agama No. 1185/K.J. Tanggal 20 November 1946;
  3. E-I Bagian Masehi Kristen, dengan Peraturan Pemerintah No. 33/1549 tanggal 24 Desember 1949, tentang Lapangan Pekerjaan Kementerian Agama;
  4. Bagian D-I Bagian Masehi Protestan berdasarkan Pengumuman Kementerian Agama RI No. D/3173 tanggal 29 September 1950, tentang Susunan/Formasi Kementerian Agama RI;
  5. Bagian F Bagian Kristen berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9/1952 dan No.10/1952;
  6. Urusan Agama Kristen, dengan Peraturan Magri No. 2/1958 tanggal 5 September 1958 dan No. 3/1958;
  7. Direktorat Urusan Agama Kristen berdasarkan Peraturan No. 47 Tahun 1963;
  8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Protestan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 170 Tahun 1966, tanggal 1 Agustus 1966 dan menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Kristen, dengan Keputusan Menteri Agama No. 56 Tahun 1967, dan No. 91 Tahun 1967; kemudian menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Protestan, dengan Keputusan Presiden No.183/1968 jo No. 39/1969 dan dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama No. 114 Tahun 1969;
  9. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Protestan, berdasarkan keputusan Presiden No. 44 dan No. 45 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama;
  10. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan, dengan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975;
  11. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, dengan Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001;
  12. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2006;
  13. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010.

Pada Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 ini terjadi perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Perubahan nomenklatur yang sebelumnya "Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan" menjadi "Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen". Perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi mengalami perkembangan yang cukup memadai untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 perubahan yang terjadi pada Direktorat Urusan Agama yaitu terhapusnya:

  1. Subdit Penyusunan Rencana dan Program Kerja;
  2. Subdit Tata Usaha Ditura;
  3. Subdit Bina Sarana.

Tetapi dalam Keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 2001 Ditjen Bimas Kristen juga mengalami penambahan Subdit yaitu:

  1. Subdit Pembinaan dan Pelayanan Keesaan Gereja;
  2. Subdit Penyuluhan dan Tenaga Tehnis Keagamaan;
  3. Subdit Lembaga Keagamaan Kristen; dan
  4. Subdit Pendidikan Agama Kristen.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006, terjadi lagi perubahan dalam nomenklatur struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Perubahan ini lebih membawa angin segar dalam pelayanan kepada umat Kristen di Indonesia, sebab dalam nomenklatur yang baru ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen telah memiliki 3 (tiga) unit eselon II yakni:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
  2. Direktorat Urusan Agama; dan
  3. Direktorat Pendidikan Agama Kristen.

Pada tahun 2009 terbit Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan PMA No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan dari Departemen Agama menjadi Kementerian Agama serta PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, yang menjadi motor perubahan nomenklatur terhadap Struktur Organisasi Ditjen Bimas Kristen. Dalam struktur organisasi yang baru, tetap Ditjen Bimas Kristen memiliki 3 (tiga) unit eselon II, namun berubah nomenklaturnya sebagai berikut:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
  2. Direktorat Urusan Agama Kristen; dan
  3. Direktorat Pendidikan Kristen.

Tugas dan Fungsi Sunting

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
  4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen; dan
  5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Susunan Organisasi Sunting

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri atas:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
  2. Direktorat Urusan Agama Kristen; dan
  3. Direktorat Pendidikan Kristen.

Daftar Direktur Jenderal Sunting

Referensi Sunting

  1. Andrios, Benny (1994-09-16). "Lantik 5 Pejabat Eselon I, Menag: Bekerjalah Penuh Dedikasi dan Jadilah Teladan". Kementerian Agama Republik Indonesia. Diakses tanggal 2022-09-16. 
  2. ^ (PDF). Kementerian Agama Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-02-22. Diakses tanggal 25 Februari 2015. 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang saat ini dijabat oleh Dr Jeane Marie Tulung S Th M Pd 1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik IndonesiaSusunan organisasiDirektur JenderalDr Jeane Marie Tulung S Th M Pd Sekretaris DitjenJohni Tilaar S Th M Si Direktur Urusan Agama KristenDr Amsal Yowei S E M Pd K Direktur Pendidikan Agama KristenDrs Sudirman Simanihuruk M Th Kantor pusatKantor Kementerian Agama RI lt 10 11 Jalan M H Thamrin No 6 Jakarta 10340Situs webbimaskristen wbr kemenag wbr go wbr id Daftar isi 1 Sejarah 2 Tugas dan Fungsi 3 Susunan Organisasi 4 Daftar Direktur Jenderal 5 ReferensiSejarah SuntingTugas tugas yang berhubungan dengan keagamaan yang tadinya diurus oleh beberapa Kementerian kini diurus oleh Kementerian Agama RI berdasarkan Penetapan Pemerintahan No 5 S D tanggal 25 Maret 1946 Kementerian Agama pada awalnya belum memiliki peraturan yang mengatur tentang sistem organisasi dan tata kerja Baru tanggal 25 Maret 1946 dengan Peraturan Menteri Agama No 55 A Tahun 1946 dijumpai 10 sepuluh unit organisasi pusat Kementerian Agama yakni Bagian Umum Bagian Mahkamah Bagian Masjid Wakaf dan Kaum Bagian Gerakan Agama Bagian Pendidikan Bagian Kebudayaan dan Penerbitan Bagian Urusan Agama Daerah Bagian Perpustakaan Bagian Urusan Haji dan Bagian Kristen Diawal berdirinya Kementerian Agama telah ada Bagian Kristen yang menangani urusan urusan yang berhubungan dengan umat Kristen dan Gereja gereja di Indonesia Dalam tahun yang sama tanggal 2 Oktober 1946 terjadi pergantian Menteri Agama Bersamaan dengan itu terjadi pula perubahan dalam struktur organisasi Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 1185 KJ tanggal 20 November 1946 jo Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1949 yang terdiri dari 10 sepuluh unit organisasi Pada Susunan Organisasi ini Bagian Kristen berubah menjadi Bagian A II yang melakukan tugas Urusan Agama Kristen Protestan Perkembangan selanjutnya Bagian Kristen beberapa kali mengalami perubahan dan perkembangan yang diindikasikan dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dijabarkan berikut Bagian Kristen berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 55 A tanggal 25 Maret 1946 Bagian Masehi Kristen dengan Keputusan Menteri Agama No 1185 K J Tanggal 20 November 1946 E I Bagian Masehi Kristen dengan Peraturan Pemerintah No 33 1549 tanggal 24 Desember 1949 tentang Lapangan Pekerjaan Kementerian Agama Bagian D I Bagian Masehi Protestan berdasarkan Pengumuman Kementerian Agama RI No D 3173 tanggal 29 September 1950 tentang Susunan Formasi Kementerian Agama RI Bagian F Bagian Kristen berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 9 1952 dan No 10 1952 Urusan Agama Kristen dengan Peraturan Magri No 2 1958 tanggal 5 September 1958 dan No 3 1958 Direktorat Urusan Agama Kristen berdasarkan Peraturan No 47 Tahun 1963 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Protestan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 170 Tahun 1966 tanggal 1 Agustus 1966 dan menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Kristen dengan Keputusan Menteri Agama No 56 Tahun 1967 dan No 91 Tahun 1967 kemudian menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Protestan dengan Keputusan Presiden No 183 1968 jo No 39 1969 dan dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama No 114 Tahun 1969 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Protestan berdasarkan keputusan Presiden No 44 dan No 45 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan dengan Keputusan Menteri Agama No 18 Tahun 1975 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Keputusan Menteri Agama No 1 Tahun 2001 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Peraturan Menteri Agama RI No 3 Tahun 2006 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan Peraturan Menteri Agama RI No 10 Tahun 2010 Pada Keputusan Menteri Agama No 1 Tahun 2001 ini terjadi perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Perubahan nomenklatur yang sebelumnya Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Perubahan yang terjadi dalam struktur organisasi mengalami perkembangan yang cukup memadai untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat Dalam Keputusan Menteri Agama No 1 Tahun 2001 perubahan yang terjadi pada Direktorat Urusan Agama yaitu terhapusnya Subdit Penyusunan Rencana dan Program Kerja Subdit Tata Usaha Ditura Subdit Bina Sarana Tetapi dalam Keputusan Menteri Agama No 1 Tahun 2001 Ditjen Bimas Kristen juga mengalami penambahan Subdit yaitu Subdit Pembinaan dan Pelayanan Keesaan Gereja Subdit Penyuluhan dan Tenaga Tehnis Keagamaan Subdit Lembaga Keagamaan Kristen dan Subdit Pendidikan Agama Kristen Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 2006 terjadi lagi perubahan dalam nomenklatur struktur organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Perubahan ini lebih membawa angin segar dalam pelayanan kepada umat Kristen di Indonesia sebab dalam nomenklatur yang baru ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen telah memiliki 3 tiga unit eselon II yakni Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Urusan Agama dan Direktorat Pendidikan Agama Kristen Pada tahun 2009 terbit Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan PMA No 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan dari Departemen Agama menjadi Kementerian Agama serta PMA No 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang menjadi motor perubahan nomenklatur terhadap Struktur Organisasi Ditjen Bimas Kristen Dalam struktur organisasi yang baru tetap Ditjen Bimas Kristen memiliki 3 tiga unit eselon II namun berubah nomenklaturnya sebagai berikut Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Urusan Agama Kristen dan Direktorat Pendidikan Kristen Tugas dan Fungsi SuntingDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang bimbingan masyarakat Kristen pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat Kristen dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen 2 Susunan Organisasi SuntingSusunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Direktorat Urusan Agama Kristen dan Direktorat Pendidikan Kristen 2 Daftar Direktur Jenderal Sunting1946 1973 Martinus Abednego 1973 1983 P N Harefa 1983 1992 Drs Soenarto Martowirjono 1992 1999 Drs Jan Kawatu 1999 2004 Dr H C P Siahaan S Th 2004 2010 Dr Jason Lase S Th M Si 2010 2013 Dr Saur Hasugian M Th 2013 2016 Oditha Rintana Hutabarat M Th 2016 2017 Prof Dr Abdurrahman Mas ud M A Ph D Pelaksana Tugas 02 Agustus 2017 21 Desember 2021 Prof Dr Thomas Pentury M Si 06 Desember 2021 16 September 2022 Dr Pontus Sitorus S PAK M Si Pelaksana Tugas 16 September 2022 Sekarang Dr Jeane Marie Tulung S Th M Pd Referensi Sunting Andrios Benny 1994 09 16 Lantik 5 Pejabat Eselon I Menag Bekerjalah Penuh Dedikasi dan Jadilah Teladan Kementerian Agama Republik Indonesia Diakses tanggal 2022 09 16 a b Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organsisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama PDF Kementerian Agama Republik Indonesia Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2015 02 22 Diakses tanggal 25 Februari 2015 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen amp oldid 24288721