Daftar Susunan Organisasi Lembaga Negara

Lembaga Negara pemegang cabang kekuasaan negara

Logo	Kementerian / Lembaga	Unit Eselon I	Jabatan Pimpinan Tinggi	Eselon	Keterangan
	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a
			Wakil Sekretaris Jenderal	I.a
	Badan Pemeriksa Keuangan
		Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Staf Ahli	I.b
		Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ daerah yang Dipisahkan Lainnya	Staf Ahli	I.b
		Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Staf Ahli	I.b
		Staf Ahli Bidang Investigatif	Staf Ahli	I.b
	Mahkamah Agung	Sekretariat	Sekretaris	I.a
		Kepaniteraan	Panitera	I.a (setara)	Jabatan Panitera di MA adalah Jabatan Fungsional yang setara eselon I
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	Direktur Jenderal	I.a	Kedudukan berada di bawah Sekretariat
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	Direktur Jenderal	I.a
		Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Direktur Jenderal	I.a
		Badan Pengawasan	Direktur Jenderal	I.a
		Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Direktur Jenderal	I.a
		Badan Urusan Administrasi	Direktur Jenderal	I.a
	Mahkamah Konstitusi	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a
		Kepaniteraan	Panitera	I.a (setara)	Jabatan Panitera di MK adalah Jabatan Fungsional yang setara eselon I

Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang

Logo	Kementerian / Lembaga	Unit Eselon I	Jabatan Pimpinan Tinggi	Eselon	Keterangan
	Komisi Yudisial	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a
	Komisi Pemberantasan Korupsi	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a
		Deputi Bidang Pencegahan	Deputi	I.a
		Deputi Bidang Penindakan	Deputi	I.a
		Deputi Bidang Informasi dan Data	Deputi	I.a
		Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat	Deputi	I.a
	Ombudsman Republik Indonesia	Sekretariat Jenderal	Sekretaris Jenderal	I.a

Lihat pula

• Lembaga Negara

Referensi

1. Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara
2. Struktur Organisasi Setjen MPR
3. Struktur Organisasi BPK
4. Struktur Organisasi MA
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung^{[pranala nonaktif permanen]}
6. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
7. Kesekretariatan Lembaga Negara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang
8. Struktur Organisasi KPK