Badan Kepolisian Nasional (警察庁, Keisatsu-chō) adalah lembaga yang dikelola oleh Komisi Keamanan Publik Nasional dari Kantor Kabinet dari Kabinet Jepang, dan merupakan badan pusat dari sistem kepolisian Jepang, dan badan koordinasi pusat penegakan hukum dalam situasi darurat nasional di Jepang.
| Badan Kepolisian Nasional 警察庁 Keisatsu-chō | |
|---|---|
| Singkatan | NPA |
| Ikhtisar | |
| Dibentuk | 1 Juli 1954 |
| Pendahulu |
|
| Personel | 7,995 (2020) |
| Anggaran | ¥360,348 miliar (2020) |
| Struktur yurisdiksi | |
| Lembaga nasional | Jepang |
| Wilayah hukum | Jepang |
| Markas besar | 2-1-2 Kasumigaseki, Chiyoda, Tokyo 100-8974, Jepang |
| Sipil | 4.800 |
| Pejabat eksekutif |
|
| Lembaga induk | Komisi Keamanan Publik Nasional |
| Anak lembaga |
|
| Situs web | |
| http://www.npa.go.jp/english/ (dalam bahasa Inggris) http://www.npa.go.jp (dalam bahasa Jepang) |
Pada 2017, NPA memiliki kekuatan sekitar 7.800 personel: 2.100 petugas tersumpah, 900 pengawal dan 4.800 staf sipil.
Latar belakang sunting
Layanan kepolisian Kekaisaran Jepang ditempatkan di bawah kendali terpusat penuh dengan Biro Urusan Kepolisian (警保局, Keiho-kyoku) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pusatnya. Tetapi setelah menyerahnya Jepang, Panglima Tertinggi Sekutu menganggap sistem kepolisian terpusat ini tidak demokratis.
Selama masa pendudukan, prinsip desentralisasi diperkenalkan oleh Hukum Kepolisian tahun 1947. Kota kecil dan kota besar memiliki layanan kepolisian munisipalitas (自治体警察, Jichitai Keisatsu) tersendiri, dan Kepolisian Wilayah Nasional (国家地方警察, Kokka Chihō Keisatsu) yang bertanggung jawab atas kota kecil, desa, dan daerah pedalaman. Tetapi sebagian besar munisipalitas Jepang terlalu kecil untuk memiliki pasukan polisi yang besar, sehingga terkadang tidak mampu menangani kekerasan skala besar. Selain itu, fragmentasi yang berlebihan dari organisasi kepolisian mengurangi efisiensi kegiatan kepolisian.
Sebagai tanggapan atas masalah ini, restrukturisasi penuh menciptakan sistem yang lebih terpusat di bawah Hukum Kepolisian yang diamandemen tahun 1954. Semua unit operasional kecuali Pengawal Kekaisaran direorganisasi menjadi departemen kepolisian prefektur untuk setiap prefektur, dan Badan Kepolisian Nasional didirikan sebagai lembaga koordinasi pusat untuk Departemen Kepolisian ini.
Organisasi sunting
Struktur organisasi dan kewenangan sunting
Kepala NPA adalah Komisaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Keamanan Publik Nasional dengan persetujuan Perdana Menteri. Di bawah kendali Komisi Keamanan Publik Nasional, Komisaris Jenderal mengelola tugas-tugas NPA, mengangkat dan memberhentikan petugas badan, serta mengawasi dan mengendalikan kepolisian prefektur mengenai urusan di bawah yurisdiksi badan.
Organisasi NPA terdiri dari Sekretariat Komisaris Jenderal, Biro Administrasi Kepolisian, Biro Investigasi Kriminal, Departemen Keamanan, Biro Lalu Lintas, Biro Keamanan, dan Biro Komunikasi.
Organisasi yang terikat sunting
Akademi Kepolisian Nasional sunting
Akademi Kepolisian Nasional memberikan pelatihan kepada perwira polisi senior dan melakukan penelitian akademis. Itu memiliki sembilan departemen pelatihan termasuk Keselamatan Masyarakat, Investigasi Kriminal, Lalu Lintas, dan Departemen Pelatihan Keamanan. Tenaga ahli pada masing-masing departemen berfungsi sebagai pengajar atau peneliti. Sub-unit akademi yang memberikan pelatihan lanjutan dan ahli serta melakukan penelitian adalah: Lembaga Pelatihan Tertinggi untuk Pemimpin Investigasi, Pusat Penelitian dan Pelatihan Investigasi Kriminal Internasional dan Kerjasama Polisi, Pusat Penelitian Kebijakan Polisi, Pusat Penelitian InfoKomunikasi Polisi, Akademi Info-Komunikasi Kepolisian, Pusat Penelitian dan Pelatihan Investigasi Kejahatan Keuangan, dan Pusat Penelitian dan Pelatihan Teknik Wawancara dan Interogasi.
Lembaga Riset Nasional Ilmu Kepolisian sunting
Lembaga Riset Nasional Ilmu Kepolisian melakukan penelitian dalam ilmu forensik dan menerapkan hasil penelitian tersebut dalam pemeriksaan dan identifikasi bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan polisi. Serta melakukan penelitian tentang pencegahan kejahatan remaja dan kecelakaan lalu lintas. Tujuh departemen lembaga adalah: Urusan Umum; Ilmu Forensik Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat; Kriminologi dan Ilmu Perilaku; dan Lalu Lintas.
Markas Besar Pengawal Kekaisaran sunting
Markas Pengawal Kekaisaran menyediakan pengawalan untuk Kaisar, Permaisuri, Putra Mahkota dan anggota Keluarga Kekaisaran lainnya. Itu juga bertanggung jawab atas keamanan Istana Kekaisaran dan fasilitas Kekaisaran lainnya. Ini terdiri dari departemen Administrasi Polisi Kekaisaran, Keamanan Kekaisaran dan Pengawal Kekaisaran.
Anggaran sunting
Pemerintah pusat menanggung biaya untuk mengoperasikan NPA, biaya yang dialokasikan langsung untuk kegiatan Polisi Prefektur (PP) yang penting secara nasional, dan subsidi untuk melengkapi anggaran PP.
Lihat pula sunting
Referensi sunting
- "行政機関職員定員令（昭和44年5月16日政令第121号）（最終改正、令和2年3月30日政令第75号）". e-Gov法令検索. Diakses tanggal 07-11-2021.
- 財務省 (2020). 令和2年度一般会計予算 (PDF) (Laporan). Diakses tanggal 07-11-2021.
- National Police Agency (2018). (PDF) (Laporan). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 07-04-2019. Diakses tanggal 07-11-2021.
- ^ National Police Agency Police History Compilation Committee, ed. (1977). Japan post-war police history (dalam bahasa Jepang). Japan Police Support Association.
- ^ . Diarsipkan dari versi asli tanggal 06-07-2011. Diakses tanggal 07-11-2021.
- ^ National Police Agency (2020). Police of Japan Organizational Structure (PDF) (Laporan). Diakses tanggal 09-11-2021.
- National Police Agency (2020). Police of Japan Budget (PDF) (Laporan). Diakses tanggal 09-11-2021.
Pranala luar sunting
- Situs resmi Badan Kepolisian Nasional (dalam bahasa Jepang)
- Situs resmi Badan Kepolisian Nasional (dalam bahasa Inggris)
- Badan Kepolisian Nasional di Twitter