www.wikidata.id-id.nina.az

Undang Undang Melaka Jawi اوندڠ٢ ملاک juga dikenal sebagai Hukum Kanun Melaka Undang Undang Darat Melaka dan Risalah Huk

Undang-Undang Melaka

Undang-Undang Melaka (Jawi: اوندڠ٢ ملاک ), juga dikenal sebagai Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Darat Melaka, dan Risalah Hukum Kanun, adalah norma hukum di Kesultanan Melaka (1400–1511). Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan penting yang menegaskan kembali keutamaan hukum adat Melayu, seraya pada saat yang sama mengakomodasi dan mengasimilasi prinsip-prinsip Islam. Norma hukum ini diyakini awalnya disusun pada masa pemerintahan Muhammad Syah (1424–1444), sebelum terus diperluas dan disempurnakan oleh para sultan yang berikutnya. Sistem peradilan Melaka sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Melaka merupakan intisari hukum pertama, yang disusun di dunia Melayu. Ia menjadi sumber hukum bagi kesultanan-kesultanan regional utama lainnya seperti Johor, Perak, Brunei, Pattani, dan Aceh, dan telah dianggap sebagai intisari hukum Melayu yang paling penting.

Sebuah salinan Undang-Undang Melaka dipajang di Museum Kerajaan, Kuala Lumpur.

Sejarah sunting

Menurut Sulalatus Salatin, bentuk sistem peradilan paling awal sudah ada sejak masa-masa awal Melaka. Para penguasa Melaka awal mempermaklumkan tradisi-tradisi istana dan menegakkan aturan adat dan agama yang ada untuk menjaga ketertiban sosial. Semua aturan, larangan, dan adat istiadat yang telah dikodifikasikan sebagai hukum, pada gilirannya dihimpun melalui tradisi lisan dan dihafal oleh para menteri senior kesultanan. Selama masa pemerintahan Muhammad Shah, hukum dikeluarkan dan dicatat bersama dengan ketentuan-ketentuan untuk hukuman setiap pelanggaran. Di antara aturan-aturan penting yang disebutkan dalam Sulalatus Salatin adalah larangan mengenakan pakaian warna kuning dan gelang kaki emas. Di bawah perintah sultan kelima, Mudzaffar Syah (1445–1459), intisari hukum Muhammad Syah semakin disempurnakan dengan dimasukkannya undang-undang dan peraturan-peraturan baru. Norma hukum ini kemudian terus diperluas dan disempurnakan sampai masa pemerintahan sultan terakhir, Mahmud Syah (1488–1511).

Sebagai bagian dari warisan penting Melaka, yang sepanjang keberadaannya memiliki pengaruh kuat terhadap Asia Tenggara Maritim, norma hukum Melaka disalin dan menyebar ke kesultanan-kesultanan lain seperti Johor, Perak, Aceh, Brunei, dan Pattani. Ia dijadikan referensi dalam mengembangkan yurisprudensi lokal, dengan revisi dan penambahan selanjutnya dibuat untuk isinya, agar sesuai dengan penggunaan dalam kesultanan tertentu. Norma hukum ini telah berkontribusi pada keberadaan beragam salinan hibrida dari manuskrip ini dalam berbagai struktur dan konten. Singkatnya, ada 50 manuskrip Undang-Undang Melaka yang masih bertahan dan diketahui, yang dapat dikategorikan menjadi fundamental, Aceh, Pattani, panjang, Islam dan Johor, dan versi terpecah-pecah atau pendek.

Isi sunting

Menurut bagian dari isi kitab Undang-Undang yang telah diterbitkan, kitab ini mengandung enam bagian yang saling berkaitan dengan urusan kelautan, pernikahan, dan hukum perdagangan. Enam bagian itu antara lainnya adalah:

  • Intisari (abstrak)
  • Undang-Undang Laut (hukum kelautan)
  • Hukum Perkahwinan Islam (fikih munakahat)
  • Hukum Perdagangan dan Syahadat (ekonomi Islam)
  • Undang-Undang Negeri (hukum kenegaraan)
  • Undang-Undang Johor (hukum Johor).

Oleh sebab revisi dan tambahan-tambahan yang berlanjut sejak era Malaka, yang semula ada 19 bab di dalam teks kemudian diperluas hingga 22 dan terakhir adalah 44 bab yang hingga kini diketahui.

Lihat pula sunting

Referensi sunting

  1. Abd. Jalil Borham 2002, hlm. 84
  2. ^ Liaw 2007, hlm. 86
  3. Fauzia 2013, hlm. 81
  4. Ooi 2004, hlm. 1361
  5. ^ Abd. Jalil Borham 2002, hlm. 86
  6. Abd. Jalil Borham 2002, hlm. 87–88
  7. Abd. Jalil Borham 2002, hlm. 94
  8. Liaw 2007, hlm. 86.
  9. Abd. Jalil Borham 2002, hlm. 88.

Bibliografi sunting

  • Abd. Jalil Borham (2002), Pengantar Perundangan Islam (An Introduction to Islamic Legislature), Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia press, ISBN 983-52-0276-1 
  • Fauzia, Amelia (2013), Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia, BRILL, ISBN 978-9004233973 
  • Liaw, Yock Fang (2007), (PDF), Universiti Kebangsaan Malaysia press, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-06-16, diakses tanggal 2019-07-09 
  • Lombard, Denys (1996). Nusa Jawa: Silang Budaya. Kajian Sejarah Terpadu. Bagian II: Jaringan Asia. 2. Jakarta: Gramedia. ISBN 979-605-453-1. 
  • Ooi, Keat Gin (2004), Southeast Asia: a historical encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor, ABC-CLIO, ISBN 1-57607-770-5 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Undang Undang Melaka Jawi اوندڠ٢ ملاک juga dikenal sebagai Hukum Kanun Melaka Undang Undang Darat Melaka dan Risalah Hukum Kanun 1 adalah norma hukum di Kesultanan Melaka 1400 1511 Undang undang ini berisi ketentuan ketentuan penting yang menegaskan kembali keutamaan hukum adat Melayu seraya pada saat yang sama mengakomodasi dan mengasimilasi prinsip prinsip Islam Norma hukum ini diyakini awalnya disusun pada masa pemerintahan Muhammad Syah 1424 1444 sebelum terus diperluas dan disempurnakan oleh para sultan yang berikutnya 2 Sistem peradilan Melaka sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang Undang Melaka merupakan intisari hukum pertama yang disusun di dunia Melayu Ia menjadi sumber hukum bagi kesultanan kesultanan regional utama lainnya seperti Johor Perak Brunei Pattani dan Aceh 3 dan telah dianggap sebagai intisari hukum Melayu yang paling penting 4 Sebuah salinan Undang Undang Melaka dipajang di Museum Kerajaan Kuala Lumpur Daftar isi 1 Sejarah 2 Isi 3 Lihat pula 4 Referensi 5 BibliografiSejarah suntingMenurut Sulalatus Salatin bentuk sistem peradilan paling awal sudah ada sejak masa masa awal Melaka Para penguasa Melaka awal mempermaklumkan tradisi tradisi istana dan menegakkan aturan adat dan agama yang ada untuk menjaga ketertiban sosial Semua aturan larangan dan adat istiadat yang telah dikodifikasikan sebagai hukum pada gilirannya dihimpun melalui tradisi lisan dan dihafal oleh para menteri senior kesultanan 5 Selama masa pemerintahan Muhammad Shah hukum dikeluarkan dan dicatat bersama dengan ketentuan ketentuan untuk hukuman setiap pelanggaran 2 Di antara aturan aturan penting yang disebutkan dalam Sulalatus Salatin adalah larangan mengenakan pakaian warna kuning dan gelang kaki emas 5 Di bawah perintah sultan kelima Mudzaffar Syah 1445 1459 intisari hukum Muhammad Syah semakin disempurnakan dengan dimasukkannya undang undang dan peraturan peraturan baru Norma hukum ini kemudian terus diperluas dan disempurnakan sampai masa pemerintahan sultan terakhir Mahmud Syah 1488 1511 6 Sebagai bagian dari warisan penting Melaka yang sepanjang keberadaannya memiliki pengaruh kuat terhadap Asia Tenggara Maritim norma hukum Melaka disalin dan menyebar ke kesultanan kesultanan lain seperti Johor Perak Aceh Brunei dan Pattani Ia dijadikan referensi dalam mengembangkan yurisprudensi lokal dengan revisi dan penambahan selanjutnya dibuat untuk isinya agar sesuai dengan penggunaan dalam kesultanan tertentu 7 Norma hukum ini telah berkontribusi pada keberadaan beragam salinan hibrida dari manuskrip ini dalam berbagai struktur dan konten Singkatnya ada 50 manuskrip Undang Undang Melaka yang masih bertahan dan diketahui yang dapat dikategorikan menjadi fundamental Aceh Pattani panjang Islam dan Johor dan versi terpecah pecah atau pendek 2 Isi suntingMenurut bagian dari isi kitab Undang Undang yang telah diterbitkan kitab ini mengandung enam bagian yang saling berkaitan dengan urusan kelautan pernikahan dan hukum perdagangan Enam bagian itu antara lainnya adalah 8 Intisari abstrak Undang Undang Laut hukum kelautan Hukum Perkahwinan Islam fikih munakahat Hukum Perdagangan dan Syahadat ekonomi Islam Undang Undang Negeri hukum kenegaraan Undang Undang Johor hukum Johor Oleh sebab revisi dan tambahan tambahan yang berlanjut sejak era Malaka yang semula ada 19 bab di dalam teks kemudian diperluas hingga 22 dan terakhir adalah 44 bab yang hingga kini diketahui 9 Lihat pula suntingUndang Undang Laut Melaka Hukum Kanun PahangReferensi sunting Abd Jalil Borham 2002 hlm 84 a b c Liaw 2007 hlm 86 Fauzia 2013 hlm 81 Ooi 2004 hlm 1361 a b Abd Jalil Borham 2002 hlm 86 Abd Jalil Borham 2002 hlm 87 88 Abd Jalil Borham 2002 hlm 94 Liaw 2007 hlm 86 Abd Jalil Borham 2002 hlm 88 Bibliografi suntingAbd Jalil Borham 2002 Pengantar Perundangan Islam An Introduction to Islamic Legislature Johor Bahru Universiti Teknologi Malaysia press ISBN 983 52 0276 1 Fauzia Amelia 2013 Faith and the State A History of Islamic Philanthropy in Indonesia BRILL ISBN 978 9004233973 Liaw Yock Fang 2007 Naskah Undang Undang Melaka Suatu Tinjauan Manuscript of Undang Undang Melaka an overview PDF Universiti Kebangsaan Malaysia press diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2015 06 16 diakses tanggal 2019 07 09 Lombard Denys 1996 Nusa Jawa Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian II Jaringan Asia 2 Jakarta Gramedia ISBN 979 605 453 1 Lebih dari satu parameter author dan last yang digunakan bantuan Ooi Keat Gin 2004 Southeast Asia a historical encyclopedia from Angkor Wat to East Timor ABC CLIO ISBN 1 57607 770 5 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Undang Undang Melaka amp oldid 23098692