www.wikidata.id-id.nina.az
Hukum Kanun Pahang Jawi حكوم قانون ڤهڠ juga dikenal sebagai Kanun Pahang 1 atau Undang Undang Pahang 2 adalah Qanun atau norma hukum Kesultanan Pahang lama Hukum ini berisi ketentuan penting yang menegaskan kembali keutamaan adat Melayu sementara pada saat yang sama mengakomodasi dan mengasimilasi syariat Islam Norma hukum ini sebagian besar berdasarkan model Undang Undang Melaka dan Undang Undang Laut Melaka dan disusun pada masa pemerintahan Sultan Pahang ke 12 Abdul Ghafur Muhiuddin Syah Hukum ini dianggap sebagai salah satu intisari hukum tertua yang disusun di dunia Melayu 2 3 Secara historis Hukum Kanun Pahang diterapkan di Johor 2 setelah penyatuan antara Pahang dan Johor pada 1623 dan juga memiliki pengaruh penting dalam pemakluman Undang Undang di Perak 2 dan Brunei 4 Pada tahun 2012 Hukum Kanun Pahang dimasukkan dalam Daftar Warisan Negara Malaysia di bawah kategori objek warisan berwujud 5 Daftar isi 1 Sejarah 2 Lihat juga 3 Catatan 4 BibliografiSejarah suntingPenerapan berbagai aspek sistem administrasi pemerintahan Melaka berasal dari pertengahan abad ke 15 ketika Kerajaan Pahang Tua ditaklukkan dan dimasukkan ke dalam wilayah Kesultanan Melaka Para penguasa awal Kesultanan Pahang kemudian yang didirikan sebagai vasal Melaka mempermaklumkan tradisi istana berdasarkan sistem Melaka sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Melaka dan Undang Undang Laut Melaka dan menegakkan aturan aturan adat dan agama yang ada untuk mempertahankan tatanan sosial Semua aturan larangan dan adat istiadat yang telah dikodifikasikan sebagai hukum pada gilirannya dihimpun melalui tradisi lisan dan dihafal oleh para menteri senior 6 Antara tahun 1592 dan 1614 atas perintah Sultan Pahang ke 12 Abdul Ghafur Muhiuddin Syah undang undang ini diperbaiki dengan rincian rincian dan yang paling penting tercatat Naskah hukumnya berisi ketentuan ketentuan terperinci tentang masalah seremonial penyelesaian konflik sosial masalah maritim hukum Islam dan masalah umum Undang Undang Melaka asli dengan 44 klausul 7 dikembangkan menjadi undang undang Pahang dengan 93 klausul 3 Tak lama setelah kematian Abdul Ghafur Muhiuddin Syah Pahang jatuh ke dalam kekacauan setelah menderita serangan dahsyat dari Aceh Dilantiknya seorang kerabat Raja Bujang duduk di singgasana Pahang dan beberapa tahun kemudian pada tahun 1623 di singgasana Johor telah menyatukan kedua negara di bawah satu pemerintahan Undang Undang Pahang merupakan bagian dari unsur unsur yang diintegrasikan ke dalam pemerintahan baru Disebutkan dalam naskah Hukum Kanun Pahang yang masih bertahan bahwa undang undang tersebut juga diberlakukan di Johor 2 Hukum Kanun Pahang ini juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam diundangankannya Hukum Kanun Brunei Undang Undang Brunei 4 dan Undang Undang 99 Undang Undang Perak 99 2 Meskipun Perak dan Brunei tidak pernah ditundukkan oleh Pahang hal ini dimungkinkan karena kedua negara menjalin hubungan diplomatik perdagangan dan bahkan perkawinan yang kukuh dengan para penguasa Pahang Sultan Abdul Ghafur sendiri menikah dengan seorang putri Saiful Rijal dari Brunei dan dia menunangkan putra sulungnya dengan seorang cucu perempuan Sultan Perak 8 Lihat juga suntingUndang Undang Laut Melaka Undang Undang MelakaCatatan sunting Pusat Rujukan Persuratan Melayu Kanun Pahang a b c d e f Liaw 2013 hlm 434 a b Zaini Nasohah 2004 hlm 7 a b Mohammad bin Pengiran Haji Abd Rahman 2001 hlm 176 Jabatan Warisan Negara Warisan Kebangsaan 2012 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017 03 28 Diakses tanggal 2019 07 16 Abd Jalil Borham 2002 hlm 86 Abd Jalil Borham 2002 hlm 88 Royal Ark Genealogy of Melaka dynasty of PahangBibliografi suntingAbd Jalil Borham 2002 Pengantar Perundangan Islam An Introduction to Islamic Legislature Johor Bahru Universiti Teknologi Malaysia press ISBN 983 52 0276 1 Liaw Yock Fang 2013 A History of Classical Malay Literature Institute of Southeast Asian Studies ISBN 978 981 4459 88 4 Mohammad bin Pengiran Haji Abd Rahman 2001 Islam di Brunei Darussalam Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei ISBN 978 999 1701 81 3 Siti Mashitoh Mahamood 2006 Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspectives University of Malaya press ISBN 983 100 287 3 Zaini Nasohah 2004 Pentadbiran undang undang Islam di Malaysia sebelum dan menjelang merdeka Utusan Publications ISBN 978 967 6115 19 5 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Hukum Kanun Pahang amp oldid 23098712