Sekretariat Perdana Menteri Malaysia

Sekretariat Perdana Menteri (bahasa Melayu: Jabatan Perdana Menteri, disingkat JPM) adalah lembaga pemerintah berbentuk kementerian di Malaysia. Lembaga ini dibentuk demi menyelaraskan kebijakan dan melaksanakan undang-undang atau peraturan hukum yang dipelopori langsung oleh Perdana Menteri Malaysia bersama para menteri dan wakil menteri di Sekretariat Perdana Menteri. JPM terdiri atas Sekretariat Perdana Menteri, Sekretariat Wakil Perdana Menteri, dan sekitar 50 lembaga nonkementerian lainnya.

Sekretariat Perdana Menteri

Melayu: Jabatan Perdana Menteri Jawi: جابتن ڤردان منتري
Lambang
Informasi Kementerian
Dibentuk	Juli 1957; 66 tahun lalu (1957-07)
Wilayah hukum	Pemerintah Malaysia
Kantor pusat	Perdana Putra, Pusat Administrasi Pemerintah Federal, 62502 Putrajaya
Pegawai	33,802 (2018)
Anggaran tahunan	4,048,073,200 Ringgit (2020)
Menteri	Mohd. Naim Mokhtar, Menteri Agama Azalina Othman Said, Menteri Hukum dan Reformasi Kelembagaan Armizan Mohd Ali, Menteri Sabah dan Sarawak
Wakil Menteri	Ramkarpal Singh, Wakil Menteri Hukum dan Reformasi Kelembagaan Wilson Ugak Kumbong, Wakil Menteri Sabah dan Sarawak
Kementerian eksekutif	Mohd. Zuki Ali, Kepala Sekretaris Negara
Situs web	www.jpm.gov.my

Struktur

Sebelumnya dikenal sebagai Administrasi Umum, Departemen Perdana Menteri. Departemen ini diorganisasikan ke dalam Divisi Manajemen Inovasi dan Sumber Daya Manusia, Divisi Keuangan, Divisi Pengembangan, Divisi Akun, Divisi Layanan Manajemen, Divisi Audit Internal, Divisi Unit Komunikasi Perusahaan, Divisi Manajemen Acara dan Kantor Penasihat Hukum Divisi. Kesembilan (9) divisi tersebut melapor kepada Wakil Sekretaris Jenderal Senior dan dibantu oleh dua Wakil Sekretaris Jenderal yang adalah Wakil Sekretaris Jenderal (Keuangan dan Pembangunan) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Manajemen).

Latar belakang

Administrasi Umum JPM yang sebelumnya dikenal sebagai Divisi Layanan dan Manajemen Sumber Daya Manusia (BPPSM) telah direstrukturisasi menjadi enam (6) divisi, yaitu Divisi Inovasi & Manajemen Sumber Daya Manusia (BIPSM), Divisi Keuangan dan Pengembangan (B.Kew), Divisi Akun ( BA), Divisi Layanan Manajemen (BKP), Divisi Audit Internal dan Unit Komunikasi Korporat (UKK). Seluruh enam (6) divisi berada di bawah tanggung jawab Wakil Sekretaris Jenderal Senior dan dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal dan Penasihat Hukum. Struktur ini telah berlaku sejak Mei 2007 melalui Surat Pengangkatan No. A 49 tahun 2007, No. A 90 tahun 2007 dan No. A142 Tahun 2008.

Tugas dan fungsi

• Memberikan pelayanan dukungan termasuk administrasi, keuangan, manajemen sumber daya manusia, keamanan, sosial dan lainnya kepada staf departemen Perdana Menteri secara efisien dan efektif, sesuai dengan aturan dan instruksi yang telah ditetapkan.
• Kelola kebutuhan perempat, ruang kantor, dan area istirahat agar kondusif dan nyaman bagi Pegawai Negeri Sipil serta mempertahankan, mengatur, dan merencanakan penggunaan properti yang dimiliki pemerintah Federal secara efisien dan efektif.
• Meningkatkan kualitas Layanan Publik Malaysia menjadi lebih efisien, efektif, responsif dan dengan integritas serta menumbuhkan penggunaan teknologi informasi dalam layanan publik.
• Memberikan layanan yang efisien, berkualitas dan efektif kepada Kabinet Menteri dan Sekretaris Utama untuk Pemerintah yang juga merupakan Sekretaris Kabinet serta melacak implementasi keputusan-keputusan Pemerintah.
• Untuk menjadi pusat referensi untuk semua masalah mengenai perlindungan keamanan termasuk keamanan fisik, dokumen dan personel serta merumuskan, menerbitkan dan menentukan kebijakan keamanan perlindungan untuk diterapkan dengan benar.
• Mengelola upacara dan protokol nasional atau kenegaraan, memberikan Derajat Federal, kunjungan ke Pejabat Nasional, Konferensi Internasional, dan Putrajaya International Convention Center berdasarkan keunggulan kualitas kerja.
• Menentukan koordinasi kebijakan, strategi, dan program Pembangunan Ekonomi Nasional untuk jangka menengah dan panjang direncanakan, efisien dan efektif untuk memperkuat daya saing nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempromosikan kerja sama sektor publik dan swasta, mengintensifkan k-ekonomi, dan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi negara.
• Menjadi lembaga pusat utama untuk memantau implementasi kebijakan, strategi, program dan proyek pembangunan serta menyelesaikan masalah terkait secara efisien dan efektif sehingga implementasinya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.
• Pastikan formulasi dan koordinasi serta implementasi kebijakan yang terkait dengan keamanan nasional serta arah langkah-langkah keamanan ditangani secara terencana, komprehensif dan terintegrasi.
• Meningkatkan kualitas koordinasi penegakan hukum Maritim dan keterlibatan unsur-unsur Maritim Nasional dalam tugas maritim apa pun untuk memastikan kedaulatan dan keamanan perairan Malaysia dilestarikan dan kepentingan Maritim tidak dirambah.
• Merencanakan, merumuskan, merumuskan dan memantau kebijakan penegakan laut serta membantu Badan Penegakan Maritim Malaysia (APMM) menjadi lembaga yang efisien dengan menyediakan peralatan dan infrastruktur melalui pengembangan dan pengadaan.
• Meningkatkan keseragaman prosedur dan praktik dalam hal-hal yang terkait dengan wakaf, zakat dan amal di seluruh negeri; dan meningkatkan pemantauan dan koordinasi kebijakan dan peraturan tentang urusan dan kegiatan haji.
• Menetapkan hukum Islam tentang administrasi Pengadilan Syariah yang seragam untuk diadopsi di negara-negara bagian.
• Mempersiapkan dan menerapkan administrasi hukum berdasarkan hukum Islam secara adil dan efektif melalui tindakan yang telah disetujui.
• Menciptakan fatwa reguler dan rapi berdasarkan Al-Quran, As-Sunah, Ijmak dan Qias serta sumber-sumber otoritatif lainnya serta menciptakan guru agama Islam otoritatif dan berlatih dengan Ahlussunnah Wal-Jamaah.
• Pastikan bantuan hukum, layanan konsultasi dan layanan perantara disediakan bagi mereka yang kurang beruntung.
• Untuk memastikan bahwa administrasi Departemen dan pengembangan pengadilan direncanakan, dikoordinasikan dan diimplementasikan secara efisien, tertib dan efektif serta membantu dalam meningkatkan keadilan sistem administrasi dan hukum negara.
• Pastikan bahwa administrasi dan layanan Kepailitan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan hukum dan kebutuhan pelanggan secara efisien, cepat dan efektif.
• Untuk memastikan bahwa Sekretariat memiliki sumber daya manusia, keuangan, peralatan, dan infrastruktur yang memadai dan memadai untuk memungkinkannya melaksanakan peran dan tugasnya secara efektif dan untuk memastikan bahwa semua kasus yang terdaftar di Pengadilan dapat diselesaikan dengan segera, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan dihormati dan dipercaya oleh semua pihak.
• Bantu publik dengan masalah dengan mesin administrasi publik untuk menangani keluhan yang beralasan dan menggunakannya sebagai masukan bagi lembaga pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, kualitas dan produktivitas layanan publik.
• Tingkatkan pengetahuan, keahlian, kualitas dan kinerja petugas layanan publik, badan hukum dan otoritas lokal yang terlibat dalam peradilan, penegakan hukum dan hukum untuk menciptakan layanan yang adil, efisien dan efektif melalui pelatihan yang sistematis dan terencana.
• Bertindak sebagai penghubung antara Pemerintah Negara Bagian Sabah dan Sarawak dengan Pemerintah Federal untuk memfasilitasi proyek-proyek Federal dan hal-hal yang menjadi perhatian langsung Perdana Menteri.
• Untuk memastikan persiapan, interpretasi, dan penyebaran statistik yang berkualitas, terkini, lebih efisien dan efektif untuk tujuan merumuskan pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan administrasi.
• Melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Malaysia.
• Untuk mengembangkan masyarakat pedesaan, terutama kelompok sasaran PERDA, FELDA di semua bidang sosial ekonomi melalui upaya pembangunan manusia, ekonomi dan fisik dengan fokus pada peningkatan standar hidup.

Organisasi

• Perdana Menteri Malaysia
  • Menteri di Sekretariat Perdana Menteri
    • Wakil Menteri di Sekretariat Perdana Menteri
      • Kepala Sekretaris Pemerintah
        • Wakil Senior Sekretaris Jenderal
          • Di bawah Otoritas Deputi Senior Sekretaris Jenderal
            • Kantor Penasehat Hukum
            • Divisi Audit Internal
            • Unit Perumahan Pegawai Negeri Sipil Malaysia
            • Unit Komunikasi Perusahaan
            • Unit Integritas
          • Wakil Sekretaris Jenderal (Keuangan dan Pembangunan)
            • Divisi Pengembangan Proyek
            • Divisi Akun
            • Divisi Keuangan
          • Wakil Sekretaris Jenderal (Manajemen)
            • Divisi Inovasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia
            • Divisi Layanan Manajemen
            • Divisi Manajemen Acara

Daftar departemen dan badan, badan hukum, perusahaan, yayasan, komite di bawah Departemen Perdana Menteri.

Referensi

1. (PDF). Sekretariat Perdana Menteri Malaysia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 Maret 2012. Diakses tanggal 28 Juli 2011.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
2. . Sekretariat Perdana Menteri Malaysia. 8 Juli 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-12. Diakses tanggal 28 Juli 2011. 
3. "Departments and Agencies under Prime Minister's Department". Sekretariat Perdana Menteri Malaysia. Diakses tanggal 29 Januari 2019. ^{[pranala nonaktif permanen]}
4. "Statutory Bodies under Prime Minister's Department". Sekretariat Perdana Menteri Malaysia. Diakses tanggal 29 Januari 2019. ^{[pranala nonaktif permanen]}
5. "Companies under Prime Minister's Department". Sekretariat Perdana Menteri Malaysia. Diakses tanggal 29 Januari 2019. ^{[pranala nonaktif permanen]}
6. "Foundations under Prime Minister's Department". Sekretariat Perdana Menteri Malaysia. Diakses tanggal 29 Januari 2019. ^{[pranala nonaktif permanen]}
7. "Committee under Prime Minister's Department". Sekretariat Perdana Menteri Malaysia. Diakses tanggal 29 Januari 2019. ^{[pranala nonaktif permanen]}

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Sekretariat Perdana Menteri Malaysia.

• Situs web Sekretariat Perdana Menteri Malaysia