Persengketaan Kepulauan Tiaoyutai

Persengketaan Kepulauan Senkaku merujuk pada persengketaan teritorial terhadap sekelompok pulau tak berpenghuni yang dikenal sebagai Kepulauan Senkaku di Jepang, Diaoyu di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Kepulauan Tiaoyutai di Republik Tiongkok (Taiwan). Pada tahun 1885, Jepang mengambil alih kepulauan itu. Sementara Beijing mengklaim bahwa Kepulauan Senkaku merupakan bagian wilayah Tiongkok sejak Dinasti Ming (1368-1644).

Letak Kepulauan Senkaku.
Biru : Uotsuri-shima (魚釣島) / Diaoyu Dao (釣魚島)
Kuning : Kuba-shima (久場島) / Huangwei Yu (黃尾嶼)
Merah : Taishō-tō (大正島) / Chiwei Yu (赤尾嶼)

Uotsuri-shima, pulau terbesar di Kepulauan Senkaku.

Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda, Selasa (20/11/2012) sore dalam pertemuan dengan Presiden Obama di KTT ASEAN jelas-jelas dan resmi untuk ke sekian kali mengajak China ke mahkamah internasional guna memecahkan permasalahan sengketa pulau Senkaku milik Jepang yang oleh China dianggap miliknya. Obama pun menyambut dengan baik usulan tersebut. Meskipun demikian untuk kesekian kalinya China terus menerus menolak ajakan tersebut dan menganggap tidak perlu ke mahkamah internasional karena pulau itu jelas-jelas milik China dan direbut oleh Jepang.

Itulah sebabnya Pertengahan September lalu muncul unjuk rasa anti-Jepang di China, terus menerus lebih dari 10 hari. Sedikitnya 125.000 partisipan unjuk rasa bahkan menjadi kerusuhan anti Jepang terbesar, turun ke jalan umum di lebih 100 kota di China. Mereka merusak berbagai tempat serta barang yang berbau Jepang. Saking takutnya Uniqlo, peritel fashion terbesar Jepang, menuliskan pada kaca depannya, “pulau Senkaku milik China”, agar toko Jepang itu tidak dirusak para pengunjuk rasa.

Kerusuhan terbesar anti Jepang di China itu, mengakibatkan beberapa orang Jepang cedera bahkan diperkirakan ada yang meninggal setelah dipukuli para perusuh tersebut. Sebuah Konsulat Jepang diserbu masuk para perusuh dan dirusak. PM Jepang Yoshihiko Noda pun saat itu membentuk tim khusus darurat untuk memonitor keamanan warga Jepang di Cina.

Di Shibuya Tokyo, Duta Besar Jepang untuk China, Shinichi Nishimiya, yang baru dilantik 11 September lalu, dua hari kemudian, 13 September langsung jatuh sakit dan 16 September meninggal dunia. Komentar pemerintah Jepang, “Tidak ada hubungannya dengan kerusuhan anti Jepang di China.” Tetapi rumor yang beredar di Jepang, dubes tersebut dibunuh, entah bagaimana caranya, oleh orang China yang ada di Jepang, karena dubes baru itu diketahui tidak pro-China. Sedangkan Dubes Jepang sebelumnya sangatlah pro-China.

Begitu parah dan ribut sekali hubungan kedua negara ini sejak minggu kedua September. Bahkan 18 September (Insiden Mukden 1931), pada peringatan penjajahan Jepang atas China (masuk lewat Machuria), unjuk rasa menjadi hampir 200.000 orang di China. Bahkan sekitar 100 kapal China mendekati kepulauan Senkaku, dicegat ketat oleh puluhan kapal patroli Jepang, “Kita perlu meningkatkan kekuatan pasukan bela diri Jepang kalau sudah melihat ketegangan ini,” ungkap mantan Seretaris Kabinet Machimura saat kampanye di Tokyo 18 September lalu.

Survei TBS TV (Tokyo) yang dilakukan di China belum lama ini menghasilan jawaban bahwa sekitar 55 persen masyarakat China yakin siap dan akan berperang dengan Jepang karena marah sekali. Sedangkan masyarakat Jepang hanya sekitar 5 persen yang menyatakan adanya kemungkinan perang dengan China. Jadi orang Jepang justru melihat China sebagai rasa “kasihan” dan “cool” tidak ada rasa marah apalagi ingin perang terhadap China. Perasaan Heiwa, artinya damai.

Mengapa kerusuhan anti Jepang meledak di China? Selasa 11 September pemerintah Jepang menandatangani kesepakatan dengan pemilik 3 pulau Senkaku, keluarga Kurihara, membeli pulau itu dengan harga 2,05 miliar yen.

“Pembelian pulau itu untuk memastikan keamanan navigasi perairan di sekitarnya dan akan mengelola dengan stabil serta aman bagi sekelilingnya,” komentar Menlu Jepang Koichiro Gemba

Kepulauan Senkaku terdiri dari lima pulau. Dua pulau telah dimiliki pemerintah Jepang yaitu pulau Diaoyu dan pulau Tiaoyutai. Sedangkan 3 pulau lain dimiliki perorangan Jepang, Mr. Kurihara, yaitu pulau Uotsuri Usland, pulau Kitakojima dan pulau Minamikojima, yang disewanya bertahun-tahun.

Sejak beberapa tahun belakangan ini kepulauan Senkaku memanas kembali, diperebutkan oleh China, mengaku milik mereka, terutama setelah terungkap ada sumber daya alam yang sangat berharga.

"Kegiatan unjuk rasa anti Jepang di China yang tidak masuk akal sekarang ini dipastikan akan meningkatkan ketegangan dan krisis kedua negara seperti yang diharapkan mungkin oleh kelompok kanan Jepang,” ungkap Liu Jiangyong, Wakil Dekan Institute of Modern International Relations di Universitas Tsinghua Beijing.

Sejarah Pulau Senkaku

Coba kita lihat sejarah sejenak. Pulau Senkaku semula adalah pulau tak bertuan sampai dengan akhir tahun 1894, tak ada penghuninya dan semua orang tak ada yang melirik, tak ada yang tertarik kepada pulau tersebut. Lalu Jepang menganggap sebagai pulau miliknya.

Pada jaman restorasi Meiji tepatnya tahun 1885, pemerintah Jepang melakukan survei yang hasilnya, pulau tersebut tidak ada pemiliknya. Saat itu, Menteri Dalam Negeri Jepang, Aritomo Yamagata, mengajukan permintaan resmi agar pulau dimasukkan ke Jepang.

Tanggal 14 Januari 1895, Jepang mengumumkan secara resmi memiliki pulau tersebut pada saat perang Cina-Jepang dan kemenangan pada tentara Jepang atas China. Hal itu terjadi tiga bulan sebelum penandatanganan Pakta Shimonoseki, pakta perdamaian penghentian perang dan pengakuan Cina kalah terhadap Jepang. Lalu Jepang membuat tanda di Kubajima (pulau Kuba) dan Uotsurijima (pulau Uotsuri) sebagai tanda pulau tersebut milik Jepang. Keputusan politik itu baru terungkap tahun 1950.

Kepulauan Senkaku yang terdiri dari lima pulau dengan luas keseluruhan tujuh kilometer persegi terdiri dari pulau Uotsuri (Diaoyu Dao), pulau Taisho (Chiwei Yu), Kubajima (Huangwei Yu), pulau Kita Kojima (Bei Xiaodao) dan pulai Minami Kojima (Nan Xiaodao).

Pemerintah Jepang sejak tahun 1930 memperkenankan swasta, keluarga Jepang bernama Tatsuhiro Koga, membeli dan mengelola pulau tersebut dan membayar pajak kepada pemerintah Jepang setiap tahun. Saat ini uang pajak dari pulau itu sekitar 24 juta yen setahun.

Koga membuat usaha (perikanan) Katsuobushi di pulau tersebut sehingga jumlah penduduk menjadi sekitar 200 orang. Setelah perang dunia kedua berakhir, pulau itu yang menjadi bagian dari Okinawa, diambil pihak Amerika Serikat. Lalu tahun 1971 Okinawa termasuk pula pulau Senkaku dikembalikan kepada Jepang. Kepemilikan berganti dari keluarga Koga tahun 1970-an dibeli keluarga Kurihara hingga kini.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1969 mengumumkan bahwa di kepulauan Senkaku banyak sumber alam mineral dengan nilai sekitar satu triliun dolar AS kalau dikelola dengan baik. Gara-gara pengumuman PBB tersebutlah, pulau yang tak tertarik bagi siapa pun, kecuali Jepang, akhirnya jadi perhatian dunia terutama China yang langsung ingin merebut balik sampai detik ini kepulauan Senkaku. Ternyata inti persoalan adalah kekayaan alam tersebut

Sidang Keamanan PBB tanggal 20 Mei 1972 memutuskan Amerika Serikat mengembalikan Okinawa termasuk pulau Senkaku (China menyebut pulau Diaoyu) kepada Jepang. Sejak lepas dari Amerika, hingga kini banyak kasus terjadi persengketaan antara China dan Jepang. China tak mengakui kepulauan Senkaku milik Jepang. Persengketaan internasional tak terhindari, muncul penembakan kapal laut antar kedua negara berulang kali.

Senin, 16 April 2012, Gubernur Tokyo, Shintaro Ishihara, 79, mengumumkan pada konferensi persnya di Washington bahwa pemda Tokyo akan membeli pulau Senkaku milik keluarga Kurihara. Hal ini membuat China meledak marah. Ishihara berhasil mengumpulkan uang sumbangan rela dari masyarakat Jepang dalam empat bulan terakhir ini sebanyak 1,45 miliar yen. Tapi akhirnya persoalan diambil alih pemerintah pusat Jepang dan 11 September menandatangani jual beli kontrak dengan Kurihara.

Bukti Kuat Jepang

Jepang memiliki bukti-bukti kuat kepemilikan kepulauan Senkaku. Setelah kasus tenggelamnya sebuah kapal milik China tahun 1920, sebuah surat resmi tertanggal 20 Mei 1921, dikirimkan oleh Konsul Cina di Nagasaki, Feng Mien, kepada pemerintah Jepang bahwa atas nama Pemerintah China, dia mengakui kepulauan Senkaku sebagai bagian dari Jepang dengan merujuk penulisan kata-kata “Senkaku Islands, Yaeyama District, Okinawa Prefecture, the Empire of Japan". Surat resmi itu bisa dilihat di Museum Yaeyama, di Okinawa, Jepang.

Bukti kedua, koran harian China, The People's Daily, yang jelas merupakan organ Komite Pusat Partai Komunis China (CPC), pada tahun 1953, beberapa kali pernah menuliskan bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari kekuasaan Jepang.

Bukti ketiga, sejak tahun 1895 hingga tahun 1940, sudah ada pabrik Katsuobushi (pengelupasan/penyerutan ikan) milik orang Jepang. Tahun 1978 kelompok nasional Jepang, Nihonseinensha membangun Mercusuar di pulau Uotsuri Jima. Kemudian Japan Coast Guard (Pasukan Perairan Jepang) mulai mengambil alih penjagaan atas pulau tersebut.

Bukti lain, sebuah buku geografi yang diterbitkan pemerintah Taiwan tahun 1970 dengan sangat jelas memperlihatkan bahwa kepulauan Senkaku adalah milik kekuasaan Jepang.

Mantan Presiden Republic of China, Lee Teng-hui, seperti dikutip koran Taipei Times tanggal 6 September 2009, mengatakan bahwa kepulauan Senkaku dianggap sebagai bagian dari Okinawa.

Informasi kepemilikan kepulauan Senkaku itulah yang sangat kurang dipublikasikan Jepang ke berbagai negara, sehingga banyak negara tidak tahu permasalahan utamanya. Kelemahan diplomatik Jepang, khususnya mengenai informasi kepulauan Senkaku kepada masyarakat internasional, dimanfaatkan pemerintah China dengan baik dan sangat meyakinkan terutama kepada masyarakatnya bahwa kepulauan itu milik China.

Hal baru yang muncul, mungkin kurang diperhitungkan pemerintah China, adalah kepemilikan internet oleh lebih dari 500 juta masyarakat China, membuat satu info ajakan unjuk rasa, pada saat yang sama menyebar ke berbagai pelosok China, sehingga sedikitnya 57 kota di China, terpicu ajakan unjuk rasa. Hal ini membuat mereka serentak turun ke jalanan umum, membuat kegiatan anti-Jepang semakin merebak luas dan cepat di China. Apalagi setelah kedua pimpinan utamanya berkomentar.

Presiden, Hu Jintao, mengomentari, “Pembelian Diaoyu adalah ilegal dan cacat hukum dan China menentang tegas hal tersebut.” Ditambah lagi komentar PM Cina, Wen Jiabao, “Tidak ada konsesi apa pun soal kepulauan Diaoyu karena menyangkut kedaulatan negara China.”

Langsung saja masyarakat China tersulut api semakin panas, serentak turun ke jalan setelah membaca dari internet. Pemerintah China kaget, terbukti tidak siap menerjunkan polisi dan pihak keamanannya pada waktunya untuk mencegah gerakan anti Jepang yang meluas cepat, bahkan menjadi huru-hara, perusakan, dan kemungkinan juga terjadi korban pembunuhan oleh perusuh, seperti kejadian di Jakarta Mei 1998 lalu.

Kerusuhan ini tidak bisa dianggap ringan. Bukan tidak mungkin emosi anti-Jepang menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Apalagi belum lama, bulan Agustus lalu terjadi unjuk rasa di depan kedutaan Jepang di Jakarta, akibat masalah PHK dan Serikat Buruh di sebuah perusahaan Jepang yang ada di Semarang. Kita berdoa saja agar perasaan anti Jepang tidak masuk ke Indonesia seperti kejadian Malari 1972.

Guna memecahkan persoalan perasaan anti-Jepang ini sebenarnya perlu sensitivitas kedua pihak. Keduanya perlu melakukan diplomasi yang lebih baik lagi. Pihak China pun perlu bersabar, menahan diri berkomentar. Bukan malah memanaskan rakyatnya.

Sedangkan pihak Jepang harus lebih agresif lagi mendekati China, mencari solusi bersama masalah ini, karena berbagai “pipa” kedua negara selama ini cukup banyak, pasti bisa di solusikan berama.

Upaya terakhir tentu kerelaan kedua negara mau membawa masalah kepulauan Senkaku ke Mahkamah Internasional (MI). Pihak Jepang bersedia membawa ke MI, tetapi pihak China berkeberatan karena yakin penuh kepulauan Senkaku milik China.

Tanpa upaya jalan tengah MI rasanya masalah ini sampai kapan pun tak akan selesai. Kerawanan dan ketidaknyamanan akan berdampak ke negara sekitar. Mungkin perlu masa cooling down bersama agar semua pihak menjauhkan diri dari kegiatan yang dapat memancing kemarahan kedua pihak. Bukan malah emosi balas dendam seperti dilakukan dua laki-laki Jepang yang sengaja mendarat di pulau Senkaku dan segera ditangkap pihak kepolisian laut Jepang.

Bisa dibayangkan, apabila hubungan kedua negara semakin kacau, 22.000 perusahaan Jepang di China akan kabur, 9,2 miliar pekerja China di perusahaan Jepang tak bekerja lagi, dan sedikitnya 5,9 miliar USD pajak perusahaan Jepang di China tak dapat masuk kas negara China lagi. Tidak ada yang untung dari ketegangan ini. Sentimen anti Jepang atau anti China berkembang di banyak negara.

Sementara itu Pemimpin Redaksi suratkabar Keizai Shinpo, Masatomo Takahashi di Tokyo khusus kepada Tribunnews.com mengatakan bahwa pulau itu jelas milik Jepang.

“Dulu pulau ini tidak diketahui dan tidak ada yang melirik sama sekali. Warga Jepang sudah ada di sana mengelola berbagai kegiatan usaha. Lalu saat diketahui ada sumber alam yang menarik belakangan ini, China mulai mengklaim hak kepemilikan,” kata Takahashi.

China sebenarnya harus berterima kasih kepada Jepang dengan bantuan ekonomi di masa lalu sehingga ekonomi Cina jadi hidup seperti sekarang, “Mudah-mudahan saja China bersedia menyelesaikan di mahkamah internasional sehingga cepat berakhir masalah ini.”

Pengusaha Jepang lain, CEO Trend Japan Co.Ltd, Ryuji Kitagawa juga berpendapat sama bahwa Senkaku adalah sepenuhnya milik Jepang, “Saya bingung masalah Senkaku ini ini malah jadi meluas ke mana-mana, padahal jelas milik Jepang,” katanya.

Menurutnya, China harus menghormati hukum internasional seperti perdagangan bebas yang telah diatur internasional, permasalahan dua negara baiknya diselesaikan di mahkamah internasional, bukan dengan ngotot maunya sendiri menyatakan miliknya. Biar lembaga internasional yang memutuskan.

”China meremehkan kekuatan teknologi Jepang. Embargo yang dilakukan terhadap Jepang menghentikan pengiriman bahan baku tertentu, tidak berpengaruh besar. Bahkan kini dengan kemajuan teknologi Jepang menemukan sendiri bahan dasar pengganti yang lain. Lalu kapan-kapal Cina menabrakkan dirinya ke kapal petugas penjaga laut Jepang di sekitar Senkaku. Semua itu jelas memalukan sekali di mata internasional,” tekannya lagi.

Referensi

1. Ogura, Junko (14 October 2010). . CNN World. US. CNN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-04. Diakses tanggal 2014-08-23. 
2. Kristof, Nicholas (10 September 2010). "Look Out for the Diaoyu Islands". New York Times. Diakses tanggal 15 August 2012. 
3. http://www.dw.de/sengketa-kepulauan-antara-cina-jepang-memanas/a-16241803

[https://m.tribunnews.com/amp/internasional/2012/11/20/ini-alasan-mengapa-jepang-lebih-berhak-atas-pulau-senkaku 4.https://m.tribunnews.com/amp/internasional/2012/11/20/ini-alasan-mengapa-jepang-lebih-berhak-atas-pulau-senkaku

Sumber

• Curtis, Gerald, Ryosei Kokubun and Wang Jisi. (2010). Getting the Triangle Straight: Managing China-Japan-US Relations. Washington, DC: Brookings Institution Press. 10-ISBN 488907080X/13-ISBN 9784889070804; OCLC 491904160
• Shaw, Han-yi. (1999). The Diaoyutai/Senkaku Islands Dispute: Its History and Analysis of the Ownership Claims of the P.R.C., R.O.C., and Japan. Baltimore, Maryland: University of Maryland School of Law. OCLC 608151745
• Lee, Seokwoo, Shelagh Furness and Clive Schofield. (2002). Territorial disputes among Japan, China and Taiwan concerning the Senkaku Islands. Durham: University of Durham, International Boundaries Research Unit (IBRU). 10-ISBN 1897643500/13-ISBN 9781897643501; OCLC 249501645
• Netherlands Institute for the Law of the Sea. (2000). International Organizations and the Law of the Sea. London: Graham & Trotman/Martinus Nijhoff. OCLC 16852368
• Pan, Junwu. (2009). Toward a New Framework for Peaceful Settlement of China's Territorial and Boundary Disputes. Leiden: Martinus Nijhoff. 10-ISBN 9004174281/13-ISBN 9789004174283; OCLC 282968950
• Suganuma, Unryu. (2000). Sovereign Rights and Territorial Space in Sino-Japanese Relations. Honolulu: University of Hawaii Press. 10-ISBN 0824821599/13-ISBN 9780824821593; 10-ISBN 0824824938/13-ISBN 9780824824938; OCLC 170955369

Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Senkaku Islands.

• Basic View on Senkaku (by the Japanese Ministry of Foreign Affairs)
• Q&A on the Senkaku Islands (by the Japanese Ministry of Foreign Affairs)
• Japan’s Territorial Problem: The Northern Territories, Takeshima, and the Senkaku Islands, commentary by Ambassador Kazuhiko Togo (6 May 2012)
• Article by Kiyoshi Inoue Professor of History department Kyoto University, and original text and maps in Japanese
• Senkaku @BBC
• "Senkaku/Diaoyutai Islands". Globalsecurity.org. 
• Diaoyutai History (in Chinese) 2008-07-05 di Wayback Machine.
• Satellite image of Senkaku Islands
• "The Senkaku/Diaoyu Islands Dispute 2010-02-22 di Wayback Machine.:", Durham University, 2008. Dzurek, Daniel.
• "INTERNATIONAL LAW'S UNHELPFUL ROLE IN THE SENKAKU ISLANDS:" 2017-02-20 di Wayback Machine., University of Pennsylvania, 18 October 1996. Ramos-Mrosovsky, Carlos.
• 琉球群岛人民反对美国占领的斗争 "Ryukyu Islands, the struggle of peoples against U.S. occupation," 人民日報 (People's Daily), 8 January 1953. (in Chinese)
• "China's Diaoyu Islands Sovereignty is Undeniable" at People's Daily Online, 26 May 2003.
• "Wrong to dispute Japan’s sovereignty of Senkaku" by Hiroshi Suzuki, Director, Japan Information and Cultural Centre Minister, Embassy of Japan, London., Financial Times, Letters, 28 May 2012.
• Vutz, Cornelia. "The East China Sea territorial dispute. Senkaku, Diaoyu, or Tiaoyutai Islands?" (PDF). Library Briefing. Library of the European Parliament. Diakses tanggal 29 July 2013.