Perbudakan sukarela

Perbudakan sukarela, secara teori, adalah kondisi perbudakan yang dilakukan dengan persetujuan sukarela. Hal ini berbeda dengan perbudakan pada umumnya, karena seorang individu dipaksa untuk berada dalam situasi perbudakan. Namun, dalam praktiknya, istilah tersebut sering kali merupakan eufemisme yang digunakan untuk menyembunyikan kondisi perbudakan yang, pada kenyataannya, tidak sepenuhnya sukarela.

Asal usul

Sebagian orang percaya bahwa di zaman kuno, perbudakan sukarela adalah cara yang umum bagi orang-orang miskin untuk memberikan nafkah bagi diri mereka sendiri atau keluarga mereka dan ketentuan ini dibuat dalam undang-undang. Misalnya, kode Hammurabi menyatakan bahwa "selain dapat meminjam untuk keamanan pribadi, seseorang dapat menjual dirinya sendiri atau anggota keluarganya sebagai budak". Namun, menurut terjemahan yang berbeda, "Jika ada orang yang gagal memenuhi tuntutan utang, dan menjual dirinya, istrinya, putranya, dan putrinya untuk mendapatkan uang atau menyerahkan mereka untuk kerja paksa: mereka harus bekerja selama tiga tahun di ladang rumah orang yang membelinya, atau pemiliknya, dan pada tahun keempat mereka akan dibebaskan." Ini dapat diartikan bahwa alih-alih orang-orang secara sukarela menjual diri mereka sebagai budak dengan imbalan pinjaman, perbudakan hanyalah hukuman standar untuk kegagalan dalam membayar hutang. Bagian lain dari Kitab Hammurabi menunjukkan utang dan perbudakan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana saat itu, seperti, "Jika ada orang yang terlalu malas untuk menjaga bendungannya dalam kondisi yang layak, dan tidak menyimpannya; jika bendungan itu jebol dan semua ladang digenangi air, maka orang yang bendungannya jebol akan dijual untuk uang, dan uang itu akan menggantikan jagung yang telah dirusaknya.”

Menurut beberapa sumber, di zaman kuno, salah satu cara paling langsung untuk menjadi warga negara Romawi atau Yunani adalah melalui kontrak penjualan diri sendiri. Undang-undang yang melingkupi pembebasan Romawi dan Yunani memungkinkan para budak yang dulunya seperti itu untuk kemudian menjadi warga negara atau hampir menjadi warga negara. Namun, menurut Walter Scheidel, meskipun ada kemungkinan bahwa beberapa penjualan-diri yang pertama mungkin telah terjadi di Roma kuno, bobot kuantitatif dari peristiwa-peristiwa semacam itu akan menjadi minimal. Di Yunani kuno, suatu bentuk perbudakan sukarela dikaitkan dengan perjantanan. Di sini, perbudakan dipandang sebagai komponen hubungan timbal balik antar dalam suatu hubungan romantis yang menganggap penghambaan sukarela sebagai sah, terutama dalam upaya untuk memuaskan pasangannya dalam mengejar kebajikan. Penghambaan sukarela dalam hal ini merupakan bagian integral dalam praktik pendidikan.

Di Rusia abad pertengahan, penjualan diri adalah sumber utama munculnya budak. Namun, karena dua alasan penjualan diri dalam sejarah Rusia adalah penghindaran wajib militer dan penghindaran pajak jajak pendapat, juga dikenal sebagai pajak jiwa, patut dipertanyakan seberapa sukarela jenis perbudakan ini sebenarnya.

Adanya kontrak tidak berarti bahwa seseorang memasuki kondisi kerja paksa secara sukarela. Sebagai contoh, sebuah laporan oleh Dr. Raingeard, yang berbicara tentang Kongo Belgia, menyatakan bahwa, "Ketika seorang penduduk asli, yang cukup luar biasa, berhasil melawan ancaman dan pukulan para pedagang, saya telah melihat pejabat pemerintah menawarinya pilihan antara menandatangani surat perjanjian kontrak dan penjara." Menurut Kevin Bales, "Mungkin adat dan budaya lokal mendukung perbudakan dan sebagian besar penduduk mengetahui keberadaannya, tetapi mengakuinya adalah hal lain lagi. Di sini kontrak palsu menyembunyikan perbudakan. Pemilik budak dapat dengan mudah memaksa budak mereka untuk menandatangani apapun: hipotek, perjanjian pinjaman, indentures, atau kontrak kerja. Jika pertanyaan diajukan, kontrak yang ditandatangani dibuat dan penegakan hukum yang korup melihat ke arah lain. Bahkan di negara-negara dengan sebagian besar polisi yang jujur dan teliti, kontrak tersebut menyembunyikan perbudakan."

Bahkan jika seorang pekerja secara sukarela menyetujui sesuatu, kondisi di tempat kerja mungkin berbeda dari yang dia setujui. Selain itu, bahkan jika hanya satu pekerja yang menyetujui sesuatu, anggota keluarga dan keturunannya dapat dipaksa untuk mematuhinya juga. Misalnya, beberapa pekerja di Pakistan setuju untuk membuat batu bata dengan imbalan uang muka atas gaji mereka di bawah sistem yang dikenal sebagai peshgi. Namun, sesampainya di sana, pemilik kiln mungkin mulai menganiaya dan bahkan memperkosa wanita dari keluarga mereka. Banyak pekerja merasa bahwa penyerangan terhadap perempuan dalam keluarga mereka membatalkan perjanjian kerja apa pun yang mungkin mereka miliki. Akuntansi utang sering kali tidak jujur. Anak-anak dapat diculik dan ditawan jika pemilik budak yakin bahwa keluarga tersebut kemungkinan besar akan melarikan diri. Hutang sering diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Analisis modern

Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa dalam kontrak perbudakan diri, tidak ada mutualitas. Budak kehilangan segalanya. Kontrak meniadakan kepentingan dan haknya. Hal ini sepenuhnya merugikannya. Karena budak kehilangan statusnya sebagai agen moral setelah kontrak budak diberlakukan. Akibatnya, budak tidak dapat bertindak untuk memaksakan apa pun yang terutang kepadanya oleh tuannya. Rousseau mempertentangkan ini dengan kontrak sosial, yang di dalamnya subjek individu memiliki kendali atas tuannya (pemerintah). John Stuart Mill menulis kritik terhadap perbudakan sukarela sebagai kritik terhadap paternalisme.

Istilah perbudakan sukarela sering digunakan dalam tulisan-tulisan polemik dan retorika pada berbagai mata pelajaran. Misalnya, telah dinyatakan bahwa sistem upah kapitalis sama dengan perbudakan sukarela dan bertentangan dengan martabat manusia dan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Libertarian Murray Rothbard mengkritik istilah itu sebagai kontradiktif. Anak didiknya Walter Block, di sisi lain, telah membela ide dari kritik libertarian Rothbard dan mengklaim ini adalah fitur yang konsisten dari filosofi mereka, tetapi mengakuinya sebagai pandangan minoritas, bersama dengan Robert Nozick.

Lihat pula

• Budak
• Pekerja tidak dibayar
• Perbudakan upah

Referensi

1. Allain, Jean (2012). The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary. Oxford: Oxford University Press. hlm. 171. ISBN 9780199660469. 
2. M. L. Bush (1996), Serfdom and slavery: studies in legal bondage, hlm. 21 
3. Anthony Appiah, Martin Bunzl (2007-07-02), Buying freedom, hlm. 95–97, ISBN 978-0-691-13010-1 
4. "The Code of Hammurabi. Translated by L. W. King". The Avalon Project: Documents in Law, History, and Diplomacy. Yale Law School. Diakses tanggal 12 March 2018. 
5. Moore, Dylan. "Top 10 Ancient Laws Way Ahead Of Their Time". TopTenz. 
6. The International Standard Bible Encyclopedia. Geoffrey W. Bromiley. Wm. B. Eerdmans Publishing, 1995. ISBN 0-8028-3784-0. p.543.
7. Scheidel, Walter. "The Roman slave supply" (PDF). Stanford University. Diakses tanggal 12 March 2018. 
8. Schachter, Marc D. (2016-12-05). Voluntary Servitude and the Erotics of Friendship: From Classical Antiquity to Early Modern France (dalam bahasa Inggris). Routledge. ISBN 9781351874182. 
9. MA Klein (1986), "Slavery in Russia, 1450-1725", American Journal of Sociology, doi:10.1086/228533 
10. Buckley, Mary (2018). The Politics of Unfree Labour in Russia: Human Trafficking and Labour Migration. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 30, 38. 
11. Marchal, Jules (2008). "7: The Compagnie Due Kasai Proves to be Worse Than the HCB (1927-1930)". Lord Leverhulme's Ghosts: Colonial Exploitation in the Congo. Translated by Martin Thom. Introduced by Adam Hochschild. London: Verso. hlm. 124. ISBN 978-1-84467-239-4. 
12. Bales, Kevin (1999). Disposable People: New Slavery in the Global Economy (edisi ke-Revised). Berkeley: University of California Press. hlm. 27. ISBN 978-0-520-27291-0. 
13. Bales, Kevin (1999). Disposable People: New Slavery in the Global Economy (edisi ke-Revised). Berkeley: University of California Press. hlm. 149-194. ISBN 978-0-520-27291-0. 
14. Evers, Williamson M., Social Contract: A Critique (PDF) 
15. RJ Arneson (1980), "Mill versus paternalism", Ethics 
16. David P. Ellerman, Property and Contract in Economics: The Case for Economic Democracy (PDF) 
17. Murray N. Rothbard, A Crusoe Social Philosophy 
18. Walter Block, "Towards a Libertarian Theory of Inalienability: A Critique of Rothbard, Barnett, Smith, Kinsella, Gordon, and Epstein." pp. 39–85, Journal of Libertarian Studies, vol. 17, no. 2, Spring 2003, p. 44, p. 48, p. 82 and p. 46