Pemblokiran TikTok

Berikut ini adalah daftar negara yang telah atau sempat memblokir aplikasi TikTok.

  TikTok diblokir di perangkat pemerintah

  TikTok untuk sementara diblokir di sektor publik

  TikTok diblokir di sektor publik

  TikTok tidak tersedia karena Douyin digunakan sebagai gantinya, yang merupakan versi TikTok yang sangat disensor digunakan di Tiongkok.

Amerika Utara

Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, TikTok telah dilarang untuk digunakan pada perangkat yang dimiliki oleh pemerintah federal, dengan beberapa pengecualian. Larangan ini secara umum dibenarkan dengan alasan keamanan nasional, karena kepemilikan TikTok oleh perusahaan Tiongkok, ByteDance. TikTok telah dilarang di setidaknya 34 (dari 50) negara bagian, yang telah memberlakukan larangan bagi lembaga pemerintah negara bagian, karyawan, dan kontraktor untuk menggunakan TikTok pada perangkat yang dikeluarkan pemerintah. Larangan negara hanya memengaruhi pegawai pemerintah dan tidak melarang warga sipil untuk memiliki atau menggunakan aplikasi ini di perangkat pribadi mereka. Menyusul larangan pemerintah, beberapa universitas negeri juga memilih untuk melarang TikTok di Wi-Fi kampus dan komputer milik universitas.

Sebuah jajak pendapat pada Desember 2022 dari Rasmussen Reports, yang mensurvei 1.000 responden di A.S., menemukan bahwa 68% mendukung proposal untuk melarang TikTok secara federal, sementara 24% yang disurvei menentang.

Pada tanggal 14 April 2023, Montana menjadi negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang untuk memblokir TikTok di semua perangkat pribadi yang beroperasi di negara bagian tersebut dan melarang toko aplikasi menawarkan TikTok untuk diunduh. Entitas seperti TikTok sendiri, atau toko aplikasi Apple dan Google, dapat menghadapi denda hingga $10.000 per hari karena menyediakan akses ke aplikasi streaming video yang populer tersebut. Pada tanggal 17 Mei 2023, Gubernur Greg Gianforte menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang, dengan tanggal efektif 1 Januari 2024.

Kanada

Pada bulan Februari 2023, setelah meninjau TikTok dari Chief Information Officer Kanada, pemerintah Kanada melarang aplikasi ini di semua perangkat yang dikeluarkan pemerintah.

Asia

Afghanistan

Pada bulan April 2022, juru bicara pemerintah Taliban menyatakan bahwa aplikasi ini akan dilarang karena "menyesatkan generasi muda" dan bahwa konten TikTok "tidak sesuai dengan Syariat Islam"

Armenia

Pada bulan Oktober 2020, pengguna TikTok di Armenia melaporkan hilangnya fungsionalitas aplikasi, meskipun belum dapat dipastikan apakah hal ini disebabkan oleh intervensi apa pun dari pemerintah Armenia sebagai tanggapan atas penggunaan aplikasi tersebut oleh sumber-sumber Azerbaijan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar selama konflik Nagorno-Karabakh pada tahun 2020.

Azerbaijan

Pada tanggal 27 September 2020, warga Azerbaijan menyadari adanya pembatasan media sosial di berbagai platform, termasuk TikTok, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, dan lainnya. NetBlocks mengonfirmasi pembatasan media sosial dan platform komunikasi melalui Twitter. Menurut Kementerian Transportasi, Komunikasi, dan Teknologi Azerbaijan, pembatasan ini dikeluarkan sebagai upaya untuk "mencegah provokasi berskala besar dari Armenia," selama konflik Nagorno-Karabakh yang telah berlangsung lama.

Bangladesh

Pada bulan November 2018, pemerintah Bangladesh memblokir akses internet aplikasi TikTok sebagai bagian dari tindakan keras pemerintah Bangladesh untuk menghapus situs-situs pornografi dan perjudian. "Saya ingin menciptakan internet yang aman dan terjamin untuk semua warga Bangladesh, termasuk anak-anak. Dan ini adalah perang saya melawan pornografi. Dan ini akan menjadi perang yang berkelanjutan," kata Mustafa Jabbar, Menteri Pos dan Komunikasi Bangladesh.

Pada bulan Agustus 2020, pemerintah Bangladesh meminta TikTok untuk menghapus 10 video dari platform yang diunggah dari negara tersebut. "Otoritas TikTok telah mengatakan kepada pemerintah bahwa mereka akan menghapus video 'ofensif' yang diunggah dari Bangladesh," kata Menteri Pos dan Telekomunikasi Bangladesh. Sebagai hasilnya, pemerintah Bangladesh mencabut larangan TikTok.

Pada Juni 2021, Law and Life Foundation, sebuah organisasi hak asasi manusia, mengeluarkan pemberitahuan hukum kepada pemerintah Bangladesh yang meminta pemblokiran aplikasi "berbahaya dan merugikan" seperti TikTok, PUBG, dan Free Fire, tetapi gagal mendapatkan tanggapan. Segera setelah itu, pengacara Law and Life Foundation mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi, menyampaikan keprihatinan organisasi tersebut. Pada Agustus 2020, Pengadilan Tinggi mendorong pemerintah Bangladesh untuk melarang aplikasi "berbahaya dan merugikan" seperti TikTok, PUBG, dan Free Fire untuk "menyelamatkan anak-anak dan remaja dari degradasi moral dan sosial."

India

TikTok, bersama dengan 58 aplikasi buatan Tiongkok lainnya, dilarang sepenuhnya di India oleh Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi pada tanggal 29 Juni 2020, dengan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa aplikasi-aplikasi tersebut "merugikan kedaulatan dan integritas India, pertahanan India, keamanan negara, dan ketertiban umum". Pemblokiran ini merupakan tanggapan dari bentrokan militer antara pasukan India dan Tiongkok di wilayah yang disengketakan di sepanjang perbatasan bersama antara Ladakh dan Tiongkok Barat. Setelah pertikaian sebelumnya pada tahun 2017 antara militer dari dua negara dengan populasi terpadat di dunia, militer India menuntut agar pasukannya menghapus lusinan aplikasi Tiongkok dari perangkat mereka karena masalah keamanan nasional. Aplikasi seperti Weibo, UC Browser, dan Shareit adalah beberapa di antara aplikasi yang dihapus pada saat itu dan sekarang telah sepenuhnya diblokir.

Pemerintah India mengatakan bahwa keputusan untuk melarang aplikasi-aplikasi tersebut adalah "untuk melindungi data dan privasi 1,3 miliar warganya" dan untuk menghentikan teknologi yang "mencuri dan secara diam-diam mentransmisikan data pengguna ke server yang tidak sah di luar India". Dev Khare, seorang mitra di perusahaan ventura Lightspeed India mengatakan bahwa meskipun pelarangan aplikasi di India merupakan langkah populis yang "terasa bagus", ia tidak melihatnya sebagai hal yang buruk karena "ini adalah sesuatu yang telah dilakukan Tiongkok sejak lama" dan "seluruh dunia memiliki hak untuk melakukan hal yang sama terhadap Tiongkok."

Indonesia

Pada tanggal 3 Juli 2018, TikTok diblokir sementara di Indonesia setelah pemerintah Indonesia menuduh TikTok menyebarkan "pornografi, konten yang tidak pantas, dan penistaan agama". Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia mengatakan, "Aplikasi ini memiliki banyak konten negatif dan berbahaya, terutama untuk anak-anak," dan menambahkan bahwa, "Setelah TikTok dapat memberikan jaminan kepada kami bahwa mereka dapat mempertahankan konten yang bersih, aplikasi ini dapat dibuka kembali." TikTok dengan cepat menanggapi dengan berjanji untuk merekrut 20 staf untuk menyensor konten TikTok di Indonesia, dan pemblokiran tersebut dicabut delapan hari kemudian.

Eropa

Pada bulan Februari 2023, Komisi Eropa dan Dewan Eropa melarang TikTok dari perangkat pemerintahan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut aplikasi ini "menipu orang yang tidak bersalah" dan dilaporkan berbicara tentang keinginannya untuk mengatur aplikasi ini, ketika mengunjungi Amerika Serikat pada November 2022.

Belanda

Pada November 2022, Kementerian Urusan Umum Belanda menyarankan personil pemerintah untuk "menangguhkan penggunaan TikTok untuk pemerintah hingga TikTok menyesuaikan kebijakan perlindungan datanya."

Belgia

Pada bulan Maret 2023, Belgia melarang TikTok dari semua perangkat kerja pemerintah federal karena masalah keamanan siber, privasi, dan misinformasi.

Britania Raya

Pada bulan Maret 2023, pemerintah Britania Raya mengumumkan bahwa TikTok akan dilarang di perangkat elektronik yang digunakan oleh para menteri dan karyawan lainnya, di tengah masalah keamanan terkait penanganan data pengguna oleh aplikasi ini. Pada bulan yang sama, BBC mengatakan kepada semua karyawan untuk menghapus TikTok dari perangkat mereka kecuali jika aplikasi tersebut digunakan untuk tujuan pekerjaan. Pihaknya juga dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk melarang aplikasi tersebut.

Denmark

Pada bulan Maret 2023, Kementerian Pertahanan Denmark melarang TikTok di perangkat kerja.

Prancis

Pada bulan Maret 2023, Prancis memblokir semua "aplikasi rekreasional", termasuk TikTok dan aplikasi lain seperti Twitter, Instagram, Netflix, atau game seperti Candy Crush di ponsel pegawai pemerintah karena kekhawatiran terkait langkah-langkah keamanan data yang tidak memadai. Pengecualian untuk tujuan komunikasi dapat diizinkan. Pengecualian untuk tujuan komunikasi dapat diizinkan.

Oseania

Australia

Pada tanggal 7 Maret 2023, Canberra Times melaporkan bahwa 68 lembaga federal Australia telah melarang TikTok di perangkat seluler yang berhubungan dengan pekerjaan. Senator Partai Liberal James Paterson menyerukan pelarangan federal terhadap semua perangkat yang berhubungan dengan pemerintah.

Beberapa pemerintah negara bagian telah mempertimbangkan untuk melarang aplikasi ini pada perangkat resmi pemerintah. Pada tanggal 14 Maret 2023, New South Wales adalah negara bagian pertama yang mempertimbangkan pelarangan aplikasi ini, diikuti oleh Australia Barat dan Wilayah Ibu Kota Australia tiga hari kemudian. Victoria juga telah mempertimbangkan pelarangan aplikasi ini di ponsel para pekerja pemerintah.

Pada tanggal 21 Maret 2023, pemerintah federal memulai peninjauan terhadap aplikasi ini. Peninjauan ini diharapkan akan melarang TikTok di semua perangkat resmi pemerintah. Dilaporkan bahwa beberapa politisi menggunakan ponsel burner karena larangan tersebut.

Pada tanggal 4 April 2023, TikTok dilarang di semua perangkat pemerintah, termasuk ponsel para politisi.

Selandia Baru

Pada tanggal 17 Maret 2023, Parlemen Selandia Baru melarang TikTok pada perangkat yang terhubung ke Parlemen, dengan alasan masalah keamanan siber dan saran dari Government Communications Security Bureau (GCSB), badan intelijen sinyal negara tersebut.

Referensi

1. Ingram, David (30 Desember 2022). . NBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Januari 2023. Diakses tanggal 24 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
2. . AP NEWS (dalam bahasa Inggris). 2023-01-12. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 Januari 2023. Diakses tanggal 24 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
3. Castillo, Evans (31 Januari 2023). . Best Colleges. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Februari 2023. 
4. . Rasmussen Reports. 9 Desember 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 Januari 2023. Diakses tanggal 24 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
5. Fung, Brian (14 April 2023). "Montana lawmakers vote to completely ban TikTok in the state". CNN Business. Diakses tanggal 24 April 2023. 
6. McCabe, David (14 April 2023). "Montana Legislature Approves Outright Ban of TikTok". The New York Times. Diakses tanggal 24 April 2023. 
7. Michels, Holly (14 April 2023). "Montana Legislature passes TikTok ban". Billings Gazette. Diakses tanggal 24 April 2023. 
8. Allyn, Bobby (14 April 2023). "Montana becomes 1st state to approve a full ban of TikTok" [Montana menjadi negara bagian pertama yang menyetujui pelarangan penuh terhadap TikTok]. npr (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 24 April 2023. 
9. "Montana says 1st-in-nation TikTok ban protects people. TikTok says it violates their rights". AP NEWS (dalam bahasa Inggris). 17 Mei 2023. Diakses tanggal 20 Mei 2023. 
10. Putri, Virgina Maulita (19 Mei 2023). "Montana Jadi Negara Bagian AS Pertama yang Blokir Total TikTok". detikinet. Diakses tanggal 20 Mei 2023. 
11. Maulida, Lely (19 Mei 2023). Pertiwi, Wahyunanda Kusuma, ed. "Resmi, Ini Negara Pertama di AS yang Blokir Total TikTok". KOMPAS.com. Diakses tanggal 20 Mei 2023. 
12. . Global News. 27 Februari 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 Februari 2023. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
13. . Bloomberg.com (dalam bahasa Inggris). 21 April 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 April 2022. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
14. . armenpress.am (dalam bahasa Inggris). Armenpress. 30 September 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 Oktober 2020. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
15. . NetBlocks (dalam bahasa Inggris). 27 September 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 November 2020. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
16. . mincom.gov.az (dalam bahasa Azerbaijani). Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 November 2021. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
17. . viebly.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 November 2021. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
18. (dalam bahasa Inggris). New Straits Times. 17 Agustus 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 November 2021. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
19. Abi-Habib, Maria (29 Juni 2020). . The New York Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0362-4331. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 September 2020. Diakses tanggal 20 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
20. . BBC News (dalam bahasa Inggris). 29 Juni 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 Agustus 2020. Diakses tanggal 20 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
21. Doval, Pankaj (30 Juni 2020). . The Times of India. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 Juni 2020. Diakses tanggal 20 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
22. Ellis-Petersen, Hannah (29 Juni 2020). . The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Juni 2020. Diakses tanggal 20 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
23. Zhong, Raymond; Schultz, Kai (30 Juni 2020). . The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 September 2020. Diakses tanggal 20 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
24. . The Straits Times. Reuters. 11 Juli 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 Maret 2019. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
25. Reuters. 5 Juli 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 Maret 2019. Diakses tanggal 19 April 2023 – via uk.reuters.com.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
26. . DW.COM. 7 Mei 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 Maret 2019. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
27. Spence, Philip (16 Januari 2019). . Foreign Policy. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 Januari 2019. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
28. . TechCrunch. 20 Desember 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 Agustus 2020. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
29. . Reuters (dalam bahasa Inggris). 4 July 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 Maret 2022. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
30. . CNN. 23 Februari 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 Februari 2023. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
31. Chee, Foo Yun (23 Februari 2023). . Reuters (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 Februari 2023. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
32. Vinocur, Nicholas (10 Januari 2023). . Politico. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 Januari 2023. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
33. Haeck, Pieter (25 Januari 2023). . Politico Europe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 Januari 2023. Diakses tanggal 19 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
34. "Belgium bans TikTok from government phones after US, EU". Associated Press. 10 Maret 2023. 
35. "TikTok: UK ministers banned from using Chinese-owned app on government phones". BBC News. 16 Maret 2023. 
36. "BBC Considers TikTok Ban As Staff Told To Delete App Unless They Are Using It For Work Purposes". Deadline. 20 Maret 2023. 
37. "Danish defense ministry bans TikTok on employee work phones". Associated Press. 6 Maret 2023. 
38. "France bans TikTok, Twitter from government staff phones". Associated Press. 24 Maret 2023. Diakses tanggal 20 April 2023. 
39. "France : interdiction d'applications 'récréatives' dont TikTok sur les téléphones des fonctionnaires" [Prancis: larangan aplikasi "rekreasi" termasuk TikTok di ponsel pegawai negeri sipil]. RTBF (dalam bahasa Prancis). 24 maret 2023. Diakses tanggal 20 April 2023.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
40. Canales, Sarah (7 Maret 2023). . The Canberra Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Maret 2023. Diakses tanggal 20 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
41. "NSW government considers banning TikTok on all public sector devices | New South Wales politics | the Guardian". 
42. "TikTok ban being considered on WA government devices as authorities scramble to deal with perceived China surveillance threat - ABC News". 17 Maret 2023. Diakses tanggal 20 April 2023. 
43. "ACT govt considers TikTok ban on work devices but 'not waging a war' against app". 17 Maret 2023. 
44. "TikTok ban on Victorian government workers' phones overturned". 
45. Benson, Simon; Clarke, Jenna (21 Maret 2023). "Federal ministers, premiers and independent MPs use burner phones as TikTok ban nears and Clare O'Neil handed security review". The Australian. Diakses tanggal 20 April 2023. 
46. "Australian government bans TikTok on government devices". news.com.au. 4 April 2023. 
47. "New Zealand to ban TikTok on devices linked to parliament, cites security concerns". Reuters. 16 Maret 2023. 
48. . Radio New Zealand. 17 Maret 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 Maret 2023. Diakses tanggal 20 April 2023.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)