Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda (Belanda: Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden) adalah salah satu dari dua dokumen dasar yang mengatur Kerajaan Belanda serta hukum dasar wilayah Eropa dari Kerajaan Belanda. Umumnya dianggap berasal langsung dari undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1815, yang merupakan monarki konstitusional. Konstitusi Belanda adalah konstitusi tertua ketiga yang masih digunakan di seluruh dunia. Perubahan pada tahun 1848 melembagakan sistem demokrasi parlementer. Pada tahun 1983, perubahan besar-besaran terbaru terhadap Konstitusi Belanda dilakukan, hampir seluruhnya menulis ulang teks dan menambahkan hak-hak sipil baru.
| Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda | |
|---|---|
Rancangan UUD 1814 yang disetujui | |
| Ikhtisar | |
| Judul asli | Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden van 24 augustus 1815 |
| Yurisdiksi | Belanda |
| Ratifikasi | 24 Agustus 1815 |
| Tanggal berlaku | 24 Agustus 1815 |
| Sistem | Monarki konstitusional |
| Struktur pemerintahan | |
| Cabang | 3 (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) |
| Lembaga legislatif | 2 (Senat dan (Dewan Perwakilan Rakyat) |
| Lembaga eksekutif | Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat |
| Federalisme | Kesatuan |
| Kolese elektoral | Tidak |
| Amendemen terakhir | 22 Februari 2023 |
| Menggantikan | Grondwet van den Staat der Verëenigde Nederlanden (1814) |
| Naskah lengkap | |
| Constitution of the Netherlands di Wikisource |
Teksnya sederhana, tanpa doktrin hukum atau politik, dan memuat undang-undang hak asasi manusia. Undang-undang ini melarang lembaga peradilan untuk menguji undang-undang dan perjanjian yang bertentangan dengan konstitusi, karena hal ini dianggap sebagai hak prerogatif badan legislatif. Tidak ada mahkamah konstitusi di Belanda.
Kerajaan Belanda juga mencakup Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten: terdapat instrumen menyeluruh dari seluruh kerajaan yang memiliki karakteristik konstitusi: Statuta Kerajaan Belanda. Sint Maarten adalah satu-satunya negara di kerajaan Belanda yang memiliki mahkamah konstitusi sendiri untuk mengatur badan legislatif Sint Maarten.
Isi Konstitusi Belanda sunting
Undang-Undang Dasar Belanda berisi bab-bab berikut:
- Ketentuan umum (Algemene bepaling)
- Bab 1 - Hak-hak Dasar (Pasal 1 s.d 23)
- Bab 2 - Pemerintahan (Pasal 24 s.d 49)
- § 1 - Raja (Pasal 24 s.d 41)
- § 2 - Raja dan menteri (Pasal 42 s.d 49)
- Bab 3 - Dewan Negara (Pasal 50 s.d 72)
- § 1 - Desain dan komposisi (Pasal 50 s.d 64)
- § 2 - Metode (Pasal 65 s.d 72)
- Bab 4 - Dewan Negara, Pengadilan Audit, Ombudsman Nasional, dan Dewan Penasihat Tetap (Pasal 73 s.d 80)
- Bab 5 - Perundang-undangan dan Administrasi (Pasal 81 s.d 111)
- § 1 - Undang-undang dan peraturan lainnya (Pasal 81 s.d 89)
- § 2 - Ketentuan lain (Pasal 90 s.d 111)
- Bab 6 - Peradilan (Pasal 112 s.d 122)
- Bab 7 - Provinsi, munisipalitas, badan publik Karibia, dewan air, dan badan publik lainnya (Pasal 123 s.d 136)
- Bab 8 - Amandemen Konstitusi (Pasal 137 s.d 142)
- Pasal tambahan
- Pasal I s.d VIII, X s.d XVIII, dan XX s.d XXX dihapus
- Pasal IX s.d tambahan pasal 16
- Pasal XIX s.d tambahan pasal 81, 123, 124, 127, 128, 130
Ajaran umum sunting
Meskipun konstitusi sendiri merupakan badan utama hukum ketatanegaraan di Belanda, konstitusi bukanlah satu-satunya undang-undang yang memuat kodifikasi konstitusi. Sejumlah sila umum dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri yang dikenal dengan nama Undang-undang Sila Umum (Wet Algemene Bepalingen). Prinsip-prinsip ini mencakup berbagai topik mulai dari penerapan berbagai jenis undang-undang pada individu atau wilayah, hingga peraturan yang mewajibkan hakim harus mengadili semua kasus yang diajukan ke hadapan mereka.
Lihat pula sunting
- Konstitusionalisme
- Asas legalitas dalam hukum pidana Prancis
- Aturan menurut hukum yang lebih tinggi
Referensi sunting
- Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse Zaken en. "Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden". wetten.overheid.nl (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 2024-04-04.