Daftar negara tanpa angkatan bersenjata

Berikut ini adalah daftar negara tanpa angkatan bersenjata. Istilah "negara" disini artinya negara berdaulat dan bukan dependensi (contoh Guam, Kepulauan Mariana Utara, Bermuda), yang pertahannnya adalah tanggung jawab negara lain atau sebuah alternatif tentara. Istilah "angkatan bersenjata" merujuk kepada pertahanan yang disponsori pemerintahan manapun yang dipakai untuk mendorong kebijakan-kebijakan domestik dan luar negeri dari pemerintahan mereka masing-masing. Beberapa negara yang didaftarkan, seperti Islandia dan Monaco, tak memiliki tentara, tetapi masih memiliki pasukan militer non-polisi.

Negara tanpa angkatan militer reguler

  Negara dengan tanpa angkatan militer

  Negara dengan tanpa angkatan tetap, namun dengan pasukan militer terbatas

Sekitar dua puluh dua negara yang didaftarkan disini biasanya memiliki sebuah perjanjian jangka panjang dengan bekas negara yang menduduki; contohnya adalah perjanjian antara Monaco dan Prancis, yang berdiri selama sekitar 300 tahun. Negara-negara Asosiasi Kerja Sama Bebas Kepulauan Marshall, Negara Federasi Mikronesia (NFM), dan Palau tidak memegang hak dalam materi-materi pertahanan mereka masing-masing, dan sedikit memiliki hak dalam hubungan internasional. Contohnya, saat NFM menegosiasikan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, negara tersebut berada pada posisi terbangun karena negara tersebut menumbuhkan ketergantungan yang kuat terhadap bantuan Amerika. Andorra memiliki sebuah angkatan kecil, dan dapat meminta bantuan pertahanan jika dibutuhkan, sementara Islandia memiliki sebuah perjanjian unik dengan Amerika Serikat yang berlangsung sampai 2006, yang mensyaratkannya untuk menyediakan pertahanan kepada Islandia saat dibutuhkan.

Negara-negara lainnya bertanggung jawab untuk pertahanan mereka sendiri, dan beroperasi tanpa angkatan bersenjata manapun, atau dengan angkatan bersenjata terbatas. Beberapa negara, seperti Kosta Rika, Haiti, dan Grenada, sedang dalam proses demiliterisasi. Negara-negara lainnya dibentuk tanpa angkatan bersenjata, seperti Samoa sepanjang 60 tahun yang lalu; alasan utama adalah bahwa mereka, atau masih, berada di bawah perlindungan dari negara lainnya di titik kemerdekaan mereka. Seluruh negara pada daftar ini dianggap dalam sebuah situasi "non-militerisasi."

Haiti meniadakan angkatan bersenjatanya pada 1994, setelah invasi AS menggulingkan junta militer yang memerintah negara tersebut sejak 1992. Pada 2017, setelah akhir MINUSTAH, pemerintah Haiti mengumumkan restorasi Angkatan Bersenjata Haiti.

Negara tanpa angkatan bersenjata

Negara dengan tanpa angkatan militer resmi

Negara	Penjelasan	Ref
Andorra	Andorra tak memiliki angkatan tetap namun menandatangani traktat dengan Spanyol dan Prancis untuk perlindungannya. Angkatan sukarelawan kecilnya murni bersifat seremonial. Paramiliter GIPA (dilatih dalam perlawanan terorisme dan kepengurusan sandera) adalah bagian dari kepolisian nasional. Bantuan pertahanan disediakan oleh Prancis dan Spanyol di bawah kesepakatan tak resmi antar tiga negara tersebut.
Dominika	Dominika telah tak memiliki sebuah angkatan tetap sejak 1981. Pertahanannya adalah tanggung jawab Sistem Keamanan Regional.
Grenada	Telah tak memiliki sebuah angkatan tetap sejak 1983, setelah invasi pimpinan Amerika. Angkatan Kepolisian Kerajaan Grenada mengerahkan unit layanan istimewa paramiliter untuk keperluan keamanan dalam negeri. Pertahanan adalah tanggung jawab dari Sistem Keamanan Regional.
Kiribati	Di bawah Konstitusi, satu-satu angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang meliputin sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Teanoai. Bantuan pertahanan disediakan oleh Australia dan Selandia Baru di bawha perjanjian tak resmi antara tiga negara tersebut.
Liechtenstein	Meniadakan angkatannya pada 1868 karena terlalu mahal. Angkatan hanya diijinkan pada masa-masa perang, tetapi keadaan tersebut tak pernah terjadi. Namun, Liechtenstein mengerahkan sebuah angkatan kepolisian dan tim SWAT, yang dilengkapi dengan persenjataan kecil untuk memegang tugas-tugas keamanan dalam negeri. Bantuan pertahanan disediakan oleh Austria dan Swiss di bawah perjanjian tak resmi antara tiga negara tersebut.
Kepulauan Marshall	Sejak pendirian negara tersebut, satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang meliputi sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Unit Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Lomor. Di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas, pertahanan adalah tanggung jawab dari Amerika Serikat.
Negara Federasi Mikronesia	Sejak pendirian negara tersebut, tak ada militer yang dibentuk. Satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Independence. Pertahanan adalah tanggung jawab Amerika Serikat di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas.
Nauru	Australia bertanggung jawab untuk pertahanan Nauru di bawah perjanjian tak resmi antar dua negara tersebut. Namun, terdapat sebuah angkatan kepolisian bersenjata yang relatif besar, dan sebuah angkatan kepolisian auksilier untuk keamanan dalam negeri.
Palau	Sejak pendirian negara tersebut, satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang meliputi Unit Surveilansi Maritim beranggotakan 30 orang untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, President H.I. Remeliik. Pertahanan adalah tanggung jawab Amerika Serikat di bawah Asosiasi Kerja Sama Bebas.
Saint Lucia	Kepolisian Kerajaan Saint Lucia mengerahkan dua angkatan paramiliter kecil yang terdiri dari 116 orang, Unit Layanan Khusus dan Ganda Pesisir, kedua unit tersebut bertanggung jawab untuk keamanan dalam negeri. Pertahanan adalah tanggung jawab Sistem Keamanan Regional.
Saint Vincent dan Grenadine	Angkatan Kepolisian Kerajaan Saint Vincent and the Grenadines mengerahkan dua angkatan paramiliter kecil yang terdiri dari 94 orang, yang disebut Unit Layanan Khusus, dan Ganda Pesisir, kedua unit tersebut bertanggung jawab untuk keperluan keamanan dalam negeri. Seluruh Komandan Ganda Pesisir dengan pengecualian Letnan Komandan David Robin memiliki para perwira dari Royal Navy. Pertahanan adalah tanggung jawab dari Sistem Keamanan Regional.
Samoa	Sejak pendirian negara tersebut, tak ada militer yang dibentuk. Satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Nafanua. Sesuai dengan Traktat Persahabatan tahun 1962, Selandia Baru bertanggung jawab untuk pertahanannya.
Kepulauan Solomon	Mengerahkan sebuah angkatan militer sampai sebuah konflik etnis besar, dimana Australia, Selandia Baru dan negara-negara Pasifik lainnya berintervensi untuk merestorasi hukum dan tatanan. Sejak itu, tak ada militer yang dikerahkan. Namun, terdapat sebuah angkatan kepolisian yang relatif besar, dan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan dua perahu patroli kelas Pacific, Auki dan Lata. Pertahanan dan bantuan keamanan adalah tanggung jawab RAMSI.
Tuvalu	Sejak pendirian negara tersebut, tak ada militer yang dibentuk. Satu-satunya angkatan yang diijinkan adalah kepolisian, yang mengerahkan sebuah Unit Surveilansi Maritim untuk keamanan dalam negeri. Surveilansi Maritim dilengkapi dengan persenjataan kecil, dan mengerahkan satu perahu patroli kelas Pacific, Te Mataili.
Vatikan	Mengerahkan sebuah Korps Gendarmerie untuk keamanan dalam negeri. Garda Swiss Kepausan adalah sebuah unit bersenjata yang ditugaskan melindungi Sri Paus, meskipun pasukan tersebut secara resmi berada di bawha otoritas Tahta Suci, bukan Negara Kota Vatikan. Tak ada perjanjian pertahanan dengan Italia, karena ini akan melanggar netralitas Vatikan, tetapi secara tak resmi Angkatan Bersenjata Italia melindungi Kota Vatikan. Garda Palatine dan Garda Bangsawan ditiadakan pada 1970.

Negara dengan tanpa angkatan tetap namun militer terbatas

Negara dengan tanpa angkatan tetap, tetapi memiliki angkatan militer terbatas

Negara	Penjelasan	Ref
Kosta Rika	Konstitusinya telah melarang militer tetap sejak 1949. Negara tersebut memiliki angkatan keamanan publik, yang perannya meliputi penegakan hukum dan keamanan dalam negeri. Untuk alasan ini, Kosta Rika merupakan markas besar dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika dan juga Universitas untuk Perdamaian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Islandia	Tak memiliki angkatan tetap sejak 1869, tetapi merupakan anggota aktif NATO. Terdapat sebuah perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat, yang menempatkan Angkatan Pertahanan Islandia dan sebuah markas militer di negara tersebut dari 1951 sampai 2006. Namun, AS mengumumkan masih akan menyediakan pertahanan kepada Islandia, tetapi tanpa pasukan yang bermarkas permanen di negara tersebut; Stasiun Udara Angkatan Laut Keflavik ditutup pada akhir 2006 setelah 55 tahun. Bahkan meskipun Islandia tak memiliki angkatan tetap, negara tersebut masih menempatkan pasukan ganda perdamaian luar biasa militer, sistem pertahanan udara, ganda pesisir termiliterisasi, layanan kepolisian dan pasukan polisi taktikal. Terdapat juga perjanjian terkait militer dan operasi keamanan lainnya dengan Norwegia, Denmark, dan negara-negara NATO lainnya.
Mauritania	Mauritania tak memiliki angkatan tetap sejak 1968. Seluruh militer, kepolisian dan fungsi keamanan dipegang oleh 10,000 personil yang aktif bertugas di bawah komando Komisioner Kepolisian. Angkatan Kepolisian Nasional beranggotakan 8,000 orang bertanggung jawab untuk penegakan hukum domestik. Terdapat juga Angkatan Bergerak Khusus beranggotakan 1,500 orang, dan Garda Pesisir Nasional beranggotakan 500 orang, yang keduanya dianggap merupakan unit paramiliter. Kedua unit tersebut dilengkapi dengan persenjataan kecil.
Monako	Mengumumkan investasi militer umumnya pada abad ke-17 karena kemajuan dalam teknologi artileri telah membuatnya tak dipertahankan, tetapi masih mengidentifikasikan diri memiliki angkatan militer terbatas. Meskipun pertahanannya adalah tanggung jawab Prancis, dua unit-unit militer kecil dikerahkan; satu utamanya melindungi Pangeran dan yudisier, sementara yang lainnya bertanggung jawab untuk pertahanan sipil dan baku tembak. Kedua unit tersebut terlatih dan dilengkapi dengan persenjataan kecil. Selain militer, sebuah pasukan kepolisian nasional bersenjata dikerahkan untuk keperluan keamanan dalam negeri.
Panama	Meniadakan angkatannya pada 1990, yang dikonfirmasi oleh sebuah suara parlementer tak teranimo untuk perubahan konstitusional pada 1994. Angkatan Publik Panama meliputi Kepolisian Nasional, Layanan Perbatasan Nasional, Layanan Aeronaval Nasional, dan Layanan Perlindungan Institusional, yang memiliki beberapa kapabilitas perang.
Vanuatu	Angkatan Kepolisian Vanuatu mengerahkan sebuah angkatan paramiliter, yang disebut Angkatan Bergerak Vanuatu untuk keperluan keamanan dalam negeri. Angkatan Bergerak Vanuatu terdiri dari hampir 300 pria dan wanita, yang dilengkapi dengan persenjataan kecil.

Lihat pula

• Daftar negara menurut ekspeditur militer
• Daftar negara menurut jumlah personil militer dan paramiliter
• Daftar militer yang merekrut orang asing

Catatan

1. "The Defence Act | Defence and Security Affairs | Subjects | Ministry for Foreign Affairs". Mfa.is. Diakses tanggal 2012-06-17. 
2. "Direction de la Sûreté Publique / Département de l'Intérieur / Le Gouvernement / Gouvernement et Institutions / Portail du Gouvernement - Monaco" (dalam bahasa Prancis). Gouv.mc. Diakses tanggal 2012-06-17. 
3. . Rohan.sdsu.edu. 2002-01-01. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-30. Diakses tanggal 2012-06-17. 
4. . Monaco Consulate. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-10-21. Diakses tanggal 2008-02-27. 
5. . Cia.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-06-12. Diakses tanggal 2012-06-17. 
6. "Background Note: Marshall Islands". United States Department of State. Diakses tanggal 2008-02-27. 
7. . United States Department of State. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-08-29. Diakses tanggal 2008-02-27. 
8. "PALAU". Encyclopedia of the Nations. Diakses tanggal 2008-02-27. 
9. Hara, Kimie. . Japan Focus. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-08. Diakses tanggal 2008-03-01. 
10. "Documento BOE-A-1993-16868". BOE.es. 1993-06-30. Diakses tanggal 2012-06-17. 
11. "Andorra Defense Forces - 1990". CIA World Factbook. 1990. Diakses tanggal 2008-02-27. 
12. "Iceland Defense Force". Global Security. Diakses tanggal 2008-02-27. 
13. . Usmilitary.about.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-02-13. Diakses tanggal 2012-06-17. 
14. "Treaty Establishing the Regional Security System (1996)". United States Department of State. Diakses tanggal 2008-02-27. 
15. Schanche, Don A. (1990-03-17). "Breakup of Palace Guard Helps to Demilitarize Haiti - Los Angeles Times". Articles.latimes.com. Diakses tanggal 2012-06-17. 
16. . World Desk Reference. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 11, 2008. Diakses tanggal 2008-02-27. 
17. "Top 10 Countries Without Military Forces | Top 10 Lists". TopTenz.net. Diakses tanggal 2012-06-17. 
18. . Demilitarization. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 25, 2007. Diakses tanggal 2008-02-27. 
19. Editorial, Reuters. "Haitian army set to make controversial return after two decades". 
20. Jasmin, Yvan Martin. "Haiti Hasn't Had a Military in Years — It Does Now". 
21. . Cia.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-07-10. Diakses tanggal 2012-06-17. 
22. "El Sometent | Tourism". Turisme.andorralavella.ad. 2011-05-17. Diakses tanggal 2012-06-17. 
23. "Overview. 26 countries without armies". APRED. Diakses tanggal 2015-07-07. 
24. "Kiribati Defense Forces - 1991". CIA World Factbook. Diakses tanggal 2008-02-27. 
25. . Freedom House. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-07. Diakses tanggal 2012-06-17. 
26. Australian Government, Department of Defence (1943-11-20). . Defence.gov.au. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-02. Diakses tanggal 2012-06-17. 
27. "Background Note: Liechtenstein". United States Department of State. Diakses tanggal 2008-02-27. 
28. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-05-16. Diakses tanggal 2012-10-19. 
29. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-03-27. Diakses tanggal 2017-10-09. 
30. "Top 10 Countries Without Military Forces | Top 10 Lists". TopTenz.net. Diakses tanggal 2013-03-30. 
31. . Cia.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-08-07. Diakses tanggal 2013-03-30. 
32. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-07. Diakses tanggal 2017-10-10. 
33. . The World Factbook. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-09-17. Diakses tanggal 2008-09-21. 
34. "Guns in Nauru: Facts, Figures and Firearm Law". Gunpolicy.org. Diakses tanggal 2012-06-17. 
35. . Cia.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-04. Diakses tanggal 2012-06-17. 
36. . Rohan.sdsu.edu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-11-21. Diakses tanggal 2012-06-17. 
37. . Freedom House. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-09-17. Diakses tanggal 2012-06-17. 
38. . Freedom House. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-07. Diakses tanggal 2012-06-17. 
39. "Palau". State.gov. 2012-02-07. Diakses tanggal 2012-06-17. 
40. . Rslpf.com. 1961-11-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-11-29. Diakses tanggal 2012-06-17. 
41. "Saint Lucian Military statistics, definitions and sources". Nationmaster.com. Diakses tanggal 2012-06-17. 
42. . Rohan.sdsu.edu. 1979-10-27. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-06-22. Diakses tanggal 2012-06-17. 
43. . Security.gov.vc. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-25. Diakses tanggal 2012-06-17. 
44. . The World Factbook. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-21. Diakses tanggal 2008-02-27. 
45. "Samoa". State.gov. 2012-02-01. Diakses tanggal 2012-06-17. 
46. . Freedom House. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-07. Diakses tanggal 2012-06-17. 
47. . Australian Government Department of Defense. Diarsipkan dari versi asli tanggal August 17, 2008. Diakses tanggal 2008-02-27. 
48. The Solomons Islands 1998-2003 2012-05-09 di Wayback Machine., britains-smallwars.com/.
49. . Freedom House. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-07. Diakses tanggal 2012-06-17. 
50. . Cia.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-27. Diakses tanggal 2012-06-17. 
51. "Regional Assistance Mission to Solomon Islands - Home". RAMSI. 2012-04-26. Diakses tanggal 2012-06-17. 
52. "Country Context". World Health Organization. Diakses tanggal 2008-02-27. 
53. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-10-03. Diakses tanggal 2017-10-10. 
54. . World Desk Reference. Diarsipkan dari versi asli tanggal November 22, 2006. Diakses tanggal 2008-02-27. 
55. http://www.miwsr.com/2012/downloads/2012-008.pdf
56. . Cia.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-07. Diakses tanggal 2012-06-17. 
57. "The Pope's Soldiers: A Military History of the Modern Vatican Modern War Studies: Amazon.co.uk: David Alvarez: Books". Amazon.co.uk. Diakses tanggal 2012-06-17. 
58. El Espíritu del 48. "Abolición del Ejército". Diakses tanggal 2008-03-09.  (Spanish)
59. "U.S. Department of State: Iceland". State.gov. 2011-11-08. Diakses tanggal 2012-06-17. 
60. "A press release from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs". Regjeringen.no. 2007-04-26. Diakses tanggal 2012-06-17. 
61. "An English translation of the Norwegian-Icelandic MoU at the website of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs" (PDF). Diakses tanggal 2012-06-17. 
62. Norway Post: Norway and Iceland to sign defence agreement September 29, 2007, di Wayback Machine.
63. Aftenposten: Norway to help defend Iceland June 29, 2011, di Wayback Machine.
64. "Danmarks Radio". Dr.dk. 2007-04-26. Diakses tanggal 2012-06-17. 
65. "Background Note: Mauritius". United States Department of State. Diakses tanggal 2008-02-27. 
66. "Mauritian Military Data". Nationmaster.com. Diakses tanggal 2012-06-17. 
67. . Cia.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-24. Diakses tanggal 2012-06-17. 
68. [1] December 6, 2013, di Wayback Machine.
69. [2] August 12, 2013, di Wayback Machine.
70. . Palais.mc. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-09. Diakses tanggal 2012-06-17. 
71. "The Panama Defense Forces". Library of Congress. Diakses tanggal 2008-02-27. 
72. . Cia.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-25. Diakses tanggal 2012-06-17. 
73. "Panama military - Flags, Maps, Economy, Geography, Climate, Natural Resources, Current Issues, International Agreements, Population, Social Statistics, Political System". Photius.com. Diakses tanggal 2012-06-17. 
74. "Vanuatu". Freedom House. Diakses tanggal 2012-06-17. 
75. "The Vanuatu Police Force". Epress.anu.edu.au. Diakses tanggal 2012-06-17. 
76. . Cia.gov. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-15. Diakses tanggal 2012-06-17. 

Referensi

• Barbey, Christophe (2001). La non-militarisation et les pays sans armée : une réalité (dalam bahasa French). Flendruz [Vaud, Switzerland]: APRED. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
• Barbey, Christophe (2015). . Working Papers from the Åland Islands Peace Institute. Mariehamn [Finland]: The Åland Islands Peace Institute. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-27. Diakses tanggal 2017-10-09.