Cikubangsari adalah sebuah Desa yang warganya bisa di bilang ramah, terletak di ujung timur kecamatan Kramatmulya. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Cilaja, di sebelah utara berbatasan dengan Desa Widarasari dan Cilaja, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Dukuhlor (Kecamatan Sindangagung) dan Desa Taraju (Kecamatan Sindangagung) di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padarek (Kecamatan Kuningan). Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Cipedes, dan sekarang desa cipedes sendiri telah berganti nama dan dibagi dua yaitu menjadi Desa Cikubangsari dan Desa Widarasari.
Cikubangsari | |
|---|---|
| Negara | Indonesia |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Kabupaten | Kuningan |
| Kecamatan | Kramatmulya |
| Kode Kemendagri | 32.08.16.2005 |
| Luas | - |
| Jumlah penduduk | - |
| Kepadatan | - |
Desa Cikubangsari terdiri dari 3 kampung/Dusun, yaitu Dusun Manis, Dusun Pahing & Dusun Puhun. Kantor pemerintahan desa terletak di antara Dusun Manis dan pahing.
Warga di desa ini umumnya adalah bermata pencaharian sebagai petani & wiraswasta, dan cukup banyak juga yg merantau menjadi pengusaha di luar kota (Mayoritas merantau di kota Bandung dan Jakarta) ataupun sebagai karyawan swasta.
Di Desa Cikubangsari terdapat satu masjid jami "DAARUL MUTTAQIN" yg terletak di pusat desa bersebelahan dengan Kantor Kepala Desa dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), terdapat pula sarana pendidikan dasar sampai tingkat atas di Desa ini. Yaitu: 2 sekolah dasar (SDN Cikubangsari & Madrasah Ibtidaiyah Roudhotul Ulum Cikubangsari), 1 madrasah diniyah, 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs Mursyidul Falah) swasta dan 1 madrasah aliyah (MA Mursyidul Falah) Swasta.
desa di kecamatan Kramatmulya, Kuningan, Jawa Barat, Indonesia.
Pranala luar sunting
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan