Bill of attainder adalah tindakan legislature yang menyatakan seseorang bersalah akan suatu kejahatan, dan menghukumnya, tanpa pengadilan. United States Constitution melarang baik pemerintah serikat dan negara bagian untuk melakukan hal ini, sesuai dengan Article 1, Sections 9 dan 10. Di Inggris hal ini juga dianggap pelecehan hukum, dan dilarang pada 1870.
| Prosedur kriminal |
|---|
| Penyelidikan dan pengajuan tuduhan kejahatan |
| Penyelidikan kriminal |
| Perintah penahanan · Perintah pemeriksaan |
| Kemungkinan penyebab · Knock and announce |
| Exigent circumstance |
| Search and seizure · Penahanan |
| Hak untuk tak berbicara · Peringatan Miranda (AS) |
| Juri agung |
| Peradilan kriminal |
| Batas kadaluwarsa · Nolle prosequi |
| Bill of attainder · Hukum ex post facto |
| Yurisdiksi kriminal · Extradisi |
| Habeas corpus · Uang jaminan |
| Sistem inkuisisi · Adversarial system |
| Tuduhan dan pengakuan |
| Arraignment · Indictment |
| Pengakuan · Peremptory plea |
| Nolo contendere (AS) · Plea bargain |
| Penyelidikan sebelum vonis |
| Topik terkait hukum |
| Pembelaan |
| Hukum pidana · Bukti |
| Civil procedure |
Perang Dunia II sunting
Dalam beberapa dokumen War Cabinet Inggris yang dibuka pada tanggal 1 Januari 2006, dibicarakan kebijakan untuk menghukum para pemimpin Nazi bila ditangkap. Perdana Menteri Winston Churchill menganjurkan kebijakan summary execution dengan menggunakan bill of attainder.
Lihat pula sunting
- Eminent domain
Rujukan sunting
- http://www.british-civil-wars.co.uk/glossary/impeachment-attainder.htm[pranala nonaktif permanen]
- John Crossland Churchill: execute Hitler without trial in the Sunday Times, January 1, 2006
Pranala luar sunting
- British Impeachment and Attainder[pranala nonaktif permanen]
- Definition at Tech Law Journal