www.wikidata.id-id.nina.az

Wilayah Perwalian dan Non Pemerintahan Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Artikel ini s

Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa


Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah daftar negara-negara yang menurut Bab XI dan Bab XII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan Sendiri yang kemudian dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Sunting

1946 Sunting

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I) prihal Transmisi informasi berdasarkan Piagam PBB Pasal 73e.

1947 Sunting

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 142(II) prihal Bentuk standar untuk bimbingan Anggota dalam penyusunan informasi untuk ditransmisikan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 143(II) prihal Tambahan dokumen yang berkaitan dengan informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 144(II) prihal Transmisi sukarela informasi mengenai perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan sendiri di wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 145(II) prihal Kolaborasi dari badan-badan khusus sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 146(II) prihal Penciptaan sebuah komite khusus pada informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e .

1960 Sunting

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1514 (XV) prihal Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1541 (XV) prihal Prinsip-prinsip yang berlaku sebagai tuntunan anggota dalam menentukan apakah atau tidak ada kewajiban untuk mengirimkan informasi sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.

1961 Sunting

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1654 (XVI) prihal Situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat.

1966 Sunting

  • Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966
  • Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 19 Desember 1966

1990-2000 Sunting

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/45 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/46 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme.

2001-2010 Sunting

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/145 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/146 prihal Dekade Internasional ke-2 Pemberantasan Kolonialisme.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/147 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
  • United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution 2007/25 prihal Dukungan terhadap wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri oleh badan-badan khusus dan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2011-2020 Sunting

  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/116 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/117 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/118 prihal Ulang tahun kelimapuluh dari Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
  • Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/119 prihal Dekade Internasional ke 3 Pemberantasan Kolonialisme.

Referensi Sunting

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik
  1. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I)
  2. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-22. Diakses tanggal 2014-02-27. 
  3. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-01. Diakses tanggal 2014-02-27. 

Pranala luar Sunting

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Artikel ini sebatang kara artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala Tag ini diberikan pada Oktober 2016 Wilayah Perwalian dan Non Pemerintahan Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa adalah daftar negara negara yang menurut Bab XI dan Bab XII dari Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai wilayah Perwalian dan Non Pemerintahan Sendiri yang kemudian dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Daftar isi 1 Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 1 1 1946 1 2 1947 1 3 1960 1 4 1961 1 5 1966 1 6 1990 2000 1 7 2001 2010 1 8 2011 2020 2 Referensi 3 Pranala luarResolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Sunting1946 Sunting Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 66 I prihal Transmisi informasi berdasarkan Piagam PBB Pasal 73e 1 1947 Sunting Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 142 II prihal Bentuk standar untuk bimbingan Anggota dalam penyusunan informasi untuk ditransmisikan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 143 II prihal Tambahan dokumen yang berkaitan dengan informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 144 II prihal Transmisi sukarela informasi mengenai perkembangan lembaga lembaga pemerintahan sendiri di wilayah Non Pemerintahan Sendiri Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 145 II prihal Kolaborasi dari badan badan khusus sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 146 II prihal Penciptaan sebuah komite khusus pada informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e 1960 Sunting Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 1514 XV prihal Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara negara kolonial dan masyarakat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 1541 XV prihal Prinsip prinsip yang berlaku sebagai tuntunan anggota dalam menentukan apakah atau tidak ada kewajiban untuk mengirimkan informasi sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e 1961 Sunting Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 1654 XVI prihal Situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara negara kolonial dan masyarakat 1966 Sunting Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 19 Desember 1966 3 1990 2000 Sunting Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa A RES 43 45 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara negara kolonial dan Masyarakat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa A RES 43 46 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa A RES 43 47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 43 47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme 2001 2010 Sunting Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 55 145 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 55 146 prihal Dekade Internasional ke 2 Pemberantasan Kolonialisme Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 55 147 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara negara kolonial dan Masyarakat United Nations Economic and Social Council ECOSOC Resolution 2007 25 prihal Dukungan terhadap wilayah Non Pemerintahan Sendiri oleh badan badan khusus dan lembaga lembaga internasional yang terkait dengan Perserikatan Bangsa Bangsa 2011 2020 Sunting Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 65 116 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 65 117 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara negara kolonial dan Masyarakat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 65 118 prihal Ulang tahun kelimapuluh dari Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara negara kolonial dan Masyarakat Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 65 119 prihal Dekade Internasional ke 3 Pemberantasan Kolonialisme Referensi Sunting nbsp Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini Kovenan Internasional tentang Hak hak Sipil dan Politik Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 66 I Koleksi Treaty PBB Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014 02 22 Diakses tanggal 2014 02 27 Koleksi Treaty PBB Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010 09 01 Diakses tanggal 2014 02 27 Pranala luar Sunting nbsp Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini Wilayah Perwalian dan Non Pemerintahan Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Wilayah Perwalian dan Non Pemerintahan Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Perserikatan Bangsa Bangsa dan Dekolonisasi Dewan Perwalian PBB Sistem Perwalian Internasional PBB Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Wilayah Perwalian dan Non Pemerintahan Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa amp oldid 24097171