Partai Keadilan Rakyat (disingkat: PKR atau dengan akronim KEADILAN) adalah partai politik di Malaysia yang merupakan hasil gabungan Partai Keadilan Nasional (KeADILan) dan Partai Rakyat Malaysia (PRM). PKR seringkali menyerukan Reformasi yang digaung-gaungkan oleh seorang mantan anggota Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), Anwar Ibrahim pada 1998.
Partai Keadilan Rakyat | |
|---|---|
| Nama dalam bahasa Melayu | Parti Keadilan Rakyat ڤرتي كعاديلن رعيت |
| Nama dalam bahasa Mandarin | 人民公正黨 人民公正党 Rénmín gōngzhèng dǎng |
| Nama dalam bahasa Tamil | மக்கள் நீதி கட்சி Makkaḷ nīti kaṭci |
| Presiden | Anwar Ibrahim |
| Sekretaris Jenderal | Saifuddin Nasution Ismail |
| Deputi Presiden | Rafizi Ramli |
| Wakil Presiden |
|
| Pendiri | Anwar Ibrahim Wan Azizah Wan Ismail |
| Dibentuk | 4 April 1999 |
| Digabungkan dari | Partai Keadilan Nasional dan Partai Rakyat Malaysia (3 Agustus 2002) |
| Kantor pusat | A-1-09, Merchant Square, Jalan Tropicana Selatan 1, 47410 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia |
| Surat kabar | Suara Keadilan KeadilanDaily |
| Wadah pemikir | Institut Rakyat |
| Sayap pemuda | Angkatan Muda KeADILan Malaysia |
| Sayap perempuan | Wanita KeADILan |
| Keanggotaan | 4,058,830 (November 2022) |
| Ideologi | Liberalisme sosial Reformisme Keadilan sosial Nasionalisme sipil Multirasial |
| Posisi politik | Politik kiri tengah |
| Afiliasi nasional | Barisan Alternatif (1999–2004) Pakatan Rakyat (2008–2015) Pakatan Harapan (2015–sekarang) |
| Afiliasi internasional | Liberal Internasional (pengamat) |
| Himne | Arus Perjuangan Bangsa |
| Dewan Negara: | 2 / 70 |
| Dewan Rakyat: | 31 / 222 |
| Dewan Undangan Negeri: | 53 / 593 |
| Menteri Besar / Ketua Menteri: | 2 / 13 |
| Situs web | |
| www www | |
Dalam pemilihan umum pertama yang diikuti oleh partai tersebut pada tahun 1999, partai tersebut memenangkan lima kursi di Dewan Rakyat. Kebangkitan koalisi Barisan Nasional yang berkuasa pada pemilihan umum tahun 2004 mengurangi partai tersebut menjadi hanya satu kursi. Namun, gelombang pemilu pada pemilu 2008 yang memihak oposisi meningkatkan keterwakilan partai di parlemen menjadi 31 kursi, serta memungkinkan mereka membentuk pemerintahan di 5 negara bagian. Hal ini memicu pengunduran diri Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dan pencabutan larangan berpolitik selama lima tahun yang dikenakan pada Anwar Ibrahim pada 14 April 2008.
Koalisi Pakatan Harapan mengalahkan Barisan Nasional, yang telah memerintah negara itu selama 60 tahun sejak kemerdekaan, pada pemilihan umum tahun 2018, sehingga memungkinkan koalisi tersebut untuk membentuk pemerintahan. Namun, pembelotan dari dalam PKR serta keluarnya Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) dari koalisi menyebabkan runtuhnya pemerintahan PH setelah hanya 22 bulan berkuasa, yang berpuncak pada krisis politik Malaysia tahun 2020 yang mengakibatkan bangkitnya kekuasaan. pemerintahan Perikatan Nasional dengan sekutu yang berubah menjadi musuh, Muhyiddin Yassin sebagai pemimpinnya. Koalisi PH kembali berkuasa setelah pemilu 2022. Pemilu tersebut menghasilkan parlemen yang digantung untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut, namun persekutuan dengan koalisi lain memungkinkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 melalui pemerintahan persatuan dengan saingan politiknya di Barisan Nasional serta koalisi politik lainnya seperti Gabungan Partai Sarawak dan partai-partai pendukung lainnya untuk mencapai dua pertiga mayoritas di Dewan Rakyat.
Partai ini mendapat dukungan kuat dari negara-negara perkotaan seperti Selangor, Penang, Perak, Negeri Sembilan dan Johor, serta ibu kota Kuala Lumpur. Hal ini mempromosikan agenda dengan penekanan kuat pada keadilan sosial dan antikorupsi, serta mengadopsi platform yang berupaya menghapuskan Kebijakan Ekonomi Baru untuk menggantikannya dengan kebijakan ekonomi yang mengambil pendekatan non-etnis dalam pemberantasan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian. ketidakseimbangan.
Sejarah sunting
Awal Berdiri sunting
Partai Keadilan Nasional merupakan sebuah partai politik Malaysia yang lahir dari gelombang Reformasi yang melanda negara tersebut setelah pemecatan Anwar Ibrahim dari UMNO pada 2 September 1998. Sejumlah LSM dan partai oposisi kemudian mendirikan Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia (GERAK). Pendukung reformasi kemudiannya mendirikan Pergerakan Keadilan Sosial (ADIL) untuk memberi platform kepada perjuangan mereka.
Setelah itu, usaha mendirikan partai politik menghadapi jalan buntu disebabkan oleh Pendaftar Pertubuhan (Registry of Societies). Maka gerakan Reformasi memutuskan untuk mengambil alih sebuah partai kecil yang telah terdaftar iaitu Ikatan Masyarakat Islam Malaysia yang didirikan pada 1990. Peluncuran Partai Keadilan Nasional diadakan pada 4 April 1999.
Langkah Kajang sunting
Pada tahun 2014, Direktur Strategi Partai yang saat itu menjabat Wakil Presiden sekaligus Sekretaris Jenderal, Rafizi Ramli memprakarsai Gerakan Kajang yang gagal dalam upaya untuk menggulingkan Menteri Besar Selangor ke-14, Abdul Khalid Ibrahim, dan melantik pemimpin de facto partai tersebut, Anwar Ibrahim. sebagai penggantinya. Manuver politik tersebut mengakibatkan krisis politik selama sembilan bulan di negara bagian Selangor dan koalisi Pakatan Rakyat, yang juga melibatkan istana Selangor, pemilihan sela yang menghabiskan uang pembayar pajak sebesar RM1,6 juta, dan partai tersebut kehilangan satu kursi di majelis Selangor dan Parlemen Malaysia. PKR juga akhirnya tidak mendapatkan Menteri Besar yang diinginkannya. Krisis ini diakhiri dengan penunjukan Wakil Presiden PKR, Azmin Ali, sebagai Menteri Besar Selangor ke-15. Banyak analis politik menilai Langkah Kajang yang dilakukan oleh PKR sebagai kegagalan besar.
Langkah Port Dickson sunting
Pada 12 September 2018, anggota petahana dari Port Dickson Danyal Balagopal Abdullah mengundurkan diri sebagai Anggota Parlemen Port Dickson untuk mengizinkan Anwar Ibrahim, yang telah diberikan pengampunan kerajaan oleh kepala negara Malaysia, Yang di-Pertuan Agong untuk masuk kembali ke parlemen setelah absen selama 3 tahun . Pengunduran diri tersebut menyebabkan pemilihan sela Port Dickson pada tahun 2018 dan dijuluki 'Langkah PD'. Anwar memenangkan kursi tersebut dengan peningkatan mayoritas dibandingkan enam kandidat lainnya.
Ideologi sunting
Konstitusi PKR mempunyai salah satu prinsip inti, pembentukan "masyarakat yang adil dan bangsa yang demokratis, progresif dan bersatu". Secara praktiknya, partai ini terutama berfokus pada upaya memajukan keadilan sosial, keadilan ekonomi, memberantas korupsi politik dan masalah hak asasi manusia dalam kerangka non-etnis.
Hasil pemilu sunting
| Pemilihan | Komposisi | Kursi yang diperebutkan | Jumlah suara | % | Hasil pemilihan | Pemimpin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 30 / 197 | 67 | 30; tidak ada perwakilan di Parlemen (Barisan Alternatif) | Wan Azizah Wan Ismail | ||
| 2004 | 1 / 219 | 88 | 648,087 | 5.37% | 11 kursi; pemerintahan kemudian oposisi (Barisan Alternatif) | Wan Azizah Wan Ismail |
| 2008 | 31 / 222 | 75 | 998,870 | 11.97% | 31 kursi; pemerintahan (Pakatan Rakyat) | Wan Azizah Wan Ismail |
| 2013 | 32 / 222 | 99 | 1; tidak ada perwakilan di Parlemen (Pakatan Rakyat) | Wan Azizah Wan Ismail | ||
| 2018 | 47 / 222 | 72 | 648,087 | 5.37% | 15 kursi; pemerintahan kemudian oposisi (Pakatan Harapan) | Wan Azizah Wan Ismail |
| 2022 | 31 / 222 | 102 | 998,870 | 11.97% | 11 kursi; pemerintahan (Pakatan Harapan) | Anwar Ibrahim |
Hasil pemilu negara bagian sunting
| Pemilihan | Komposisi | Kursi yang diperebutkan | Jumlah suara | % | Hasil pemilihan | Pemimpin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 (sebagai PPPM) | 0 / 154 | 1 | ; tidak ada perwakilan di Parlemen | Ganga Nayar | ||
| 2018 | 11 / 222 | 34 | 648,087 | 5.37% | 11 kursi; pemerintahan kemudian oposisi (Pakatan Harapan) | Mohamad Sabu |
| 2022 | 8 / 222 | 55 | 998,870 | 11.97% | 11 kursi; pemerintahan (Pakatan Harapan) | Mohamad Sabu |
| 1978 (sebagai PPPM) | 0 / 154 | 1 | ; tidak ada perwakilan di Parlemen | Ganga Nayar | ||
| 2018 | 11 / 222 | 34 | 648,087 | 5.37% | 11 kursi; pemerintahan kemudian oposisi (Pakatan Harapan) | Mohamad Sabu |
| 2022 | 8 / 222 | 55 | 998,870 | 11.97% | 11 kursi; pemerintahan (Pakatan Harapan) | Mohamad Sabu |
| 1978 (sebagai PPPM) | 0 / 154 | 1 | ; tidak ada perwakilan di Parlemen | Ganga Nayar | ||
| 2018 | 11 / 222 | 34 | 648,087 | 5.37% | 11 kursi; pemerintahan kemudian oposisi (Pakatan Harapan) | Mohamad Sabu |
| 2022 | 8 / 222 | 55 | 998,870 | 11.97% | 11 kursi; pemerintahan (Pakatan Harapan) | Mohamad Sabu |
Referensi sunting
- Senkyr, Jan (2013). "Political Awakening in Malaysia" 1 Februari 2014 di Wayback Machine.. KAS International Reports. Diakses tanggal 24 Juni 2019.
- Jan Senkyr (2013). . KAS International Reports (7): 75. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 Maret 2020. Diakses tanggal 26 Mei 2018.
- Parti Keadilan Rakyat 2016-03-03 di Wayback Machine., Liberal International, www.liberal-international.org. Retrieved on 17 November 2011.
- Ejaan untuk "partai" di Malaysia adalah "parti" (bahasa Melayu) dan "party" (bahasa Inggris)
- . web.archive.org. 2014-11-29. Diakses tanggal 2024-01-20.
- . web.archive.org. 2014-11-29. Diakses tanggal 2024-01-20.
- . web.archive.org. 2014-09-25. Diakses tanggal 2024-01-20.
- . web.archive.org. 2008-03-04. Diakses tanggal 2024-01-20.
- . web.archive.org. 2008-03-04. Diakses tanggal 2024-01-20.
- . web.archive.org. 2008-03-04. Diakses tanggal 2024-01-20.
- Segawa, Noriyuki (2013-04). "Ethnic Politics in Malaysia: Prospects for National Integration". Nationalism and Ethnic Politics (dalam bahasa Inggris). 19 (2): 210–232. doi:10.1080/13537113.2013.788918. ISSN 1353-7113.
- . web.archive.org. 2008-03-04. Diakses tanggal 2024-01-20.
- . web.archive.org. 2008-03-04. Diakses tanggal 2024-01-20.
- Mohamad, Maznah (2008-12). "Malaysia — democracy and the end of ethnic politics?". Australian Journal of International Affairs (dalam bahasa Inggris). 62 (4): 441–459. doi:10.1080/10357710802480691. ISSN 1035-7718.
Catatanm kaki sunting
Pranala luar sunting
- (Melayu) Wikipedia Bahasa Melayu