www.wikidata.id-id.nina.az

Kebijakan Artikel ini bukan mengenai Kebajikan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana d

Kebijakan

Artikel ini bukan mengenai Kebajikan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan pemerintah adalah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang di tujukan untuk publik ialah "bagian ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara atau pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dan masyarakat yang berhubungan dan memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas" dalam pengertian luas (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum) baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Referensi

  1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
  2. https://perpustakaan.kemsos.go.id/elib/index.php?p=show_detail&id=5224&keywords=#:~:text=Kebijakan%20pemerintah%20pada%20hakikatnya%20merupakan,pada%20berbagai%20dimensi%20kehidupan%20publik 2022-07-27 di Wayback Machine..

Bacaan lanjutan

  • Blakemore, Ken (1998). Social Policy: an Introduction. 
  • Althaus, Catherine (2007). The Australian Policy Handbook (edisi ke-4th edition). Sydney: Allen & Unwin. 
  • Müller, Pierre (1998). L'analyse des politiques publiques (dalam bahasa French). Paris: Montchrestien. 
  • Paquette, Laure (2002). Analyzing National and International Policy. Rowman Littlefield. 
  • Jenkins, William (1978). Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective. London: Martin Robertson. 
  • Lowi, Theodore J. (1964). "American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory". World Politics. 16: 687–713. 
  • Lowi, Theodore J. (1968). "Four Systems of Policy, Politics, and Choice". Public Administration Review. 33: 298–310. 
  • Lowi, Theodore J. (1985). "The State in Politics". Dalam Noll, Roger G. (ed.). Regulatory Policy and the social Sciences. Berkeley: University of California Press. hlm. 67–110. 
  • Spitzer, Robert J. (1987). "Promoting Policy Theory: Revising the Arenas of Power". Policy Studies Journal. 15 (4): 675–689. 
  • Kellow, Aynsley (1988). "Promoting Elegance in Policy Theory: Simplifying Lowi's Arenas of Power". Policy Studies Journal. 16: 713–724. 
  • Heckathorn, Douglas D. (1990). "The Contractual Architecture of Public Policy: A Critical Reconstruction of Lowi's Typology". The Journal of Politics. 52 (4): 1101–1123. 
  • Smith, K. B. (2002). "Typologies, Taxonomies, and the Benefits of Policy Classification". Policy Studies Journal. 30: 379–395. 
  • Greenberg, George D.; et al. (1977). "Developing Public Policy Theory: Perspectives from Empirical Research". American Political Science Review. 71: 1532–1543. 
  • Dye, Thomas R. (1976). Policy Analysis. University of Alabama Press. 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Artikel ini bukan mengenai Kebajikan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak 1 Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan Kebijakan pemerintah adalah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang di tujukan untuk publik ialah bagian ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara atau pemerintahan yang terdiri dari pemerintah pusat pemerintah daerah organisasi pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dan masyarakat yang berhubungan dan memengaruhi suatu bangsa negara atau komunitas dalam pengertian luas negara masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik 2 Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan penting organisasi termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis manajemen finansial atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit Referensi Sunting Kamus Besar Bahasa Indonesia https perpustakaan kemsos go id elib index php p show detail amp id 5224 amp keywords text Kebijakan 20pemerintah 20pada 20hakikatnya 20merupakan pada 20berbagai 20dimensi 20kehidupan 20publik Diarsipkan 2022 07 27 di Wayback Machine Bacaan lanjutan SuntingBlakemore Ken 1998 Social Policy an Introduction Althaus Catherine 2007 The Australian Policy Handbook edisi ke 4th edition Sydney Allen amp Unwin Parameter coauthors yang tidak diketahui mengabaikan author yang disarankan bantuan Pemeliharaan CS1 Teks tambahan link Muller Pierre 1998 L analyse des politiques publiques dalam bahasa French Paris Montchrestien Parameter coauthors yang tidak diketahui mengabaikan author yang disarankan bantuan Pemeliharaan CS1 Bahasa yang tidak diketahui link Paquette Laure 2002 Analyzing National and International Policy Rowman Littlefield Jenkins William 1978 Policy Analysis A Political and Organizational Perspective London Martin Robertson Lowi Theodore J 1964 American Business Public Policy Case Studies and Political Theory World Politics 16 687 713 Lowi Theodore J 1968 Four Systems of Policy Politics and Choice Public Administration Review 33 298 310 Lowi Theodore J 1985 The State in Politics Dalam Noll Roger G ed Regulatory Policy and the social Sciences Berkeley University of California Press hlm 67 110 Pemeliharaan CS1 Teks tambahan editors list link Spitzer Robert J 1987 Promoting Policy Theory Revising the Arenas of Power Policy Studies Journal 15 4 675 689 Parameter month yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Kellow Aynsley 1988 Promoting Elegance in Policy Theory Simplifying Lowi s Arenas of Power Policy Studies Journal 16 713 724 Parameter month yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Heckathorn Douglas D 1990 The Contractual Architecture of Public Policy A Critical Reconstruction of Lowi s Typology The Journal of Politics 52 4 1101 1123 Parameter coauthors yang tidak diketahui mengabaikan author yang disarankan bantuan Smith K B 2002 Typologies Taxonomies and the Benefits of Policy Classification Policy Studies Journal 30 379 395 Greenberg George D et al 1977 Developing Public Policy Theory Perspectives from Empirical Research American Political Science Review 71 1532 1543 Parameter month yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pemeliharaan CS1 Penggunaan et al yang eksplisit link Dye Thomas R 1976 Policy Analysis University of Alabama Press Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kebijakan amp oldid 23858207