Fajrul Falaakh

H. Mohammad Fajrul Falaakh SH. MA. MSc, lahir 02 April 1959) di Gresik adalah Lektor Kepala bidang hukum tata negara dan mengajar program S1/S2 pada Fakultas Hukum UGM (pangkat Pembina Gol. IV/a sejak 1996; memperoleh Satyalancana Pengabdian 17 tahun dari Presiden RI (2004). Ia adalah anggota Komisi Hukum Nasional RI (sejak 2000 - 2014) dan Widyaisywara tentang Indonesian constitutional development (Sesdilu, 2006-8). Ia pernah menjadi anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2007), anggota Komisi Konstitusi (2003 – 2004), dan Wakil Dekan Bidang Akademik FH UGM (2001-2004).

Sebagai National Governance Advisor pada kantor UNDP (1998-99), Fajrul Falaakh ikut merancang kerangka peran-serta masyarakat sipil dalam Pemilu 1999 (melalui pendidikan untuk pemilih dan pemantauan pemilu). Ia melanjutkan sebagai Justice Sector Reform Advisor (2000) dan terlibat dalam persiapan pencanangan the Partnership for Governance Reform in Indonesia (program kemitraan antara UNDP, the World Bank, dan Asian Development Bank).

Fajrul Falaakh menulis background paper untuk Human Development Report 2002: Democracy in a fragmented world. Bersama sejumlah ahli dalam Indonesian Working Group on Security Sector Reform menyumbangkan pemikiran untuk academic draft RUU Pertahanan Nasional 2001, yang isinya banyak diadopsi oleh Departemen Pertahanan RI dan disetujui oleh DPR-RI menjadi undang-undang (UU No. 3/2002). Fajrul Falaakh menulis di berbagai jurnal dan media cetak (Varia Peradilan, Kompas, The Jakarta Post, Forum Keadilan, Jurnal Nasional, Seputar Indonesia) dan memberikan wawancara tentang masalah-masalah keindonesiaan kepada BBC Radio, Radio ABC, SBS TV, Channel 9 Australia, Financial Times.

Fajrul Falaakh menjadi pembicara/pemakalah dan memberikan ceramah/kuliah pada berbagai fora internasional seperti Harvard Colloquium on International Affairs (Boston, Mei 2001), Asia Society, New York (Maret 2001), seminar di Sasakawa Peace Foundation, Jepang (November 1999), seminar Partnership for Democratic Governance and Security (Buenos Aires, April 2000), serta partisipan dalam Regional Ethics in the Leadership Conferences (St. James Ethics Center, Sydney; 1999-2007) dan ASEAN Young Leaders Forum (ASEAN-ISIS, Bangkok, 1999).

Fajrul Falaakh mendapatkan gelar MA dari London School of Oriental and African Studies dan juga MSc dalam Comparative Government and Politics from the London School of Economics and Political Science.

Penugasan-penugasan

¨ Lektor Kepala (Pembina Gol. IV/a; sejak 1996) dan pengajar bidang hukum tata-negara pada Program S1/S2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

¨ Anggota ad-hoc Majelis Kehormatan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia, 2008-2011).

¨ Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2007).

¨ Konsultan nasional Program Kerjasama KPK & Masyarakat Sipil (KPK, 2007).

¨ Widyaisywara tentang Indonesia’s constitutional development (Sesdilu, 2006-8).

¨ Consultant-reviewer of Danida Program Support to KPK (Kedubes Denmark, 2006).

¨ Anggota Komisi Konstitusi, dibentuk oleh MPR-RI (2003–2004).

¨ Wakil Dekan Bid. Akademik, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2001-4).

¨ Anggota Komisi Hukum Nasional (sejak 2000), satu-satunya ahli hukum tata-negara dari enam anggota KHN.

¨ Justice Sector Reform Advisor, UNDP-Indonesia (2000).

¨ National Governance Advisor, UNDP-Indonesia (1998 – 1999).

¨ Pemimpin Umum jurnal Mimbar Hukum (2003-2005);

¨ Asisten Program Manager, Indonesia-Netherlands Cooperation on Legal Matters (1992-94).

¨ Sekretaris, Tim Penasihat Hukum Rektor UGM (1992).

¨ Peneliti, PAU Studi Sosial UGM (1991-1997).

¨ Pelaksana Program pada Unit Penyuluhan, Konsultasi & Bantuan Hukum, FH UGM (1991-92).

¨ Sekretaris Dewan Redaksi jurnal Mimbar Hukum (1986-1998).

Penghargaan, awards

• Satya Lencana Pengabdian 17 tahun dari Presiden RI (2004).
• Eisenhower (Multination) Fellow, USA (2001).
• British Chevening Scholar, UK Foreign and Commonwealth Office (1997).

Makalah, Kuliah dan Ceramah Internasional seperti

• Human Rights and Constitutional Adjudication in Asia (Asian Forum for Constitutional Law, Seoul, Oktober 2005).
• Indonesian Islam and Democracy: Challenges Ahead (Centre for Independent Studies, Sydney dan Wellington, Desember 2002).
• Law and Religion in Indonesia (Asian Science Seminar, Kyushu University Law School, Fukuoka, Jepang, November 2002).
• Recent Development of Indonesian Constitutional Law (Asian Science Seminar, Kyushu University Law School, Fukuoka, Jepang, 28 November 2002).
• The Courts and Constitutionalism in Transition: An Indonesian Case Study (Symposium of the Law and Society Association USA & Canada, Vancouver, Juni 2002).
• The Harvard Colloquium on International Affairs (Boston, USA, Mei 2001)
• Challenges of Civil-Military Relations in Indonesia (Naval Postgraduate School, Monterey, California, April 2001).
• Human Rights and Law in Indonesia (Asia Society, New York, 27 Maret 2001).
• Democratization in Indonesia (Partnership for Democratic Governance and Security, Buenos Aires, Argentina, April 2000)
• Islam and civil society in Southeast Asia (Sasakawa Peace Foundation, Jepang, November 1999).
• Freedom of Religion and Beliefs (Oslo, Norwegia, 1998).
• A Struggle towards Democratization in Post-New Order Indonesia (The 8th ASEAN Young Leaders Forum, Bangkok, 23-26 Oktober 1998).
• Indonesia’s 1999 Elections update: Colloquium for journalists, diselenggarakan oleh Asia-Europe Foundation (Singapore) dan The British Council (Jakarta), Jakarta 14 May 1999.

Laporan Penelitian, antara lain

• Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Implikasi Amandemen Konstitusi terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum (KHN, 2005).
• Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Dampak Peninjauan Ketetapan MPR tentang Reformasi Sektor Keamanan (FH UGM, Juli 2003), disampaikan kepada PAH-II Badan Pekerja MPR.
• Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Kajian tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S 1960 – 2002 (Badan Pekerja MPR, 2003). Dipublikasikan dalam Newsletter KHN edisi Agustus 2003.
• Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Restrukturisasi Hukum Keadaan Bahaya (FH UGM, 2002), sebagian pemikiran disampaikan kepada BP-MPR untuk amandemen keempat.
• Mohammad Fajrul Falaakh: “Governance Accountability in Southeast Asia”, background paper for Human Development Report 2002: Democratization in a fragmented world (New York: HDR Office, 2002).
• Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Review Kritis dan Alternatif terhadap RUU Keadaan Bahaya 2001, monografi (FH UGM, 2001).
• Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Review Akademik tentang UU penanggulangan Keadaan Bahaya 1999, monografi (FH UGM, 2001).
• Survai Pendahuluan tentang Delegating Proviso dalam Undang-undang RI 1966 – 1990 (Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM, 1994).

Publikasi, antara lain:

· “Salah Atur Cuti Kampanye” (Jurnal Nasional, 14/7/2008).

· “Penggembosan Angket BBM” (Seputar Indonesia, 5/7/2008)

· “Menguji Sistem Pemilu DPD” (Kompas, 20/6/2008).

· “Agenda Amandemen Konstitusi” (Jurnal Nasional, 6-7/5/2008).

· “Siasat Amandemen Konstitusi” (Kompas, 30/1/2008)

· “Presiden, DPR Dilarang Menggugat UU” (Jurnal Nasional, 11/1/2008).

· “Objek Sengketa Hasil Pilkada” (Seputar Indonesia, 4/1/2008).

· Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi, jilid 2, sebagai Penyunting (KHN, 2007).

· “Debat Anggaran Pendidikan” (Seputar Indonesia, 27/12/2007).

· “Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada” (Kompas, 26/12/2007).

· “Nihilisme Konstitusi menurut MK” (Kompas, 12/11/2007).

· “Seleksi Pimpinan KPK oleh DPR” (Jurnal Nasional, 5/12/2007).

· “Mengelola Threshold” (Jurnal Nasional, 20/9/2007).

· “Calon Independen Pilpres dan Pilkada” (Seputar Indonesia, 11-12/9/2007).

· “Tantangan Kepemimpinan Baru KPK” (Jurnal Nasional, 13/7/2007)

· “Distorsi Presidensialisme” (majalah Figur edisi Maret/April 2007).

· “Kemajemukan Peradilan” (Kompas, 20/2/2007).

· “Peninjauan Beberapa Ketetapan MPR/S 1960-2002 dan Implikasi Konstitusionalnya” dalam Newsletter Komisi Hukum Nasional, edisi Juli-Agustus 2003.

· Reformasi Hukum di Bawah Bayang-bayang Negara (KHN, 2003).

· “Komisi Konstitusi dan Peran Rakyat dalam Perubahan UUD 1945” dalam Analisis CSIS No. 2/XXXI/2002.

· “Faham Kerakyatan dan Negara Hukum “ (Kompas, 20/8/2002).

· “Meninjau Kembali Ketetapan No. III/MPR/2000” dalam Mimbar Hukum No. 40/II/2002.

· “Skema Constitutional Review di Indonesia: Tinjauan Kritis” dalam Mimbar Hukum No. 38/II/2002.

· Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum (Yogyakarta, 2001).

· “Islam in the current transition to democracy in Indonesia,” dalam Arief Budiman, et.al. (eds.): Reformasi in Indonesia (Clayton: Monash Asia Institute, 2000).

· “Reformasi Hukum dan Demokratisasi di Indonesia,” dalam Arus Bawah Menggugat: Kesaksian Reformasi (Jakarta: PB PMII, 1999).

· “Komisi Konstitusi dan Amandemen UUD 1945” (Kompas, 5 September 2001).

· “SI-MPR: Politis atau Yuridis” (Kompas, Juni 2001).

· “Menggagas Constitutional Review di Indonesia” (Kompas, 8/4/2000).

· “On Impeaching the President” (The Jakarta Post, 8/4/2000).

· “RI Judicial Reform Agenda” (The Jakarta Post, 20/3/2000).

· “Mencermati Perubahan UUD 1945” (Media Indonesia, 20-21/10/1999).

· “Pemilihan Presiden dan Gagalnya Demokratisasi” (Kompas, 4/10/1999).

· “Menyimak Arah Reformasi Politik Indonesia” (Kompas, 1999).

· “Hukum, Birokrasi dan Reformasi Politik” (jurnal UNISIA, Yogyakarta, Juni 1998).

· “Hukum, Krisis Ekonomi dan Reformasi Politik” (Media Indonesia, Agustus 1998).

· “Krisis Ekonomi dan Lengser Keprabon” (Forum Keadilan, edisi khusus akhir tahun 1997).

· “Retribusi, Legislasi Finansial dan Konstitusionalisme” (Kompas, 14/3/1996).

· “UU Anti-subversi, Keamanan Nasional dan Budaya Politik” (Republika, 27/2/1996).

· “Wajah Hukum di Indonesia” (Media Indonesia, 29/1/1996).

· “Dinamika Judicial Review di Indonesia” (UNISIA, Yogyakarta, No. 28/XV – IV/1995).

· “Kebebasan Berserikat dan Berpendapat,” sumbangan tulisan untuk buku Demokrasi Dalam Pasungan (Forum LSM Yogyakarta, 1995).

· “Hak-hak Asasi Manusia dan Distribusi Kekuasaan” (Mimbar Hukum, edisi khusus 50 tahun Kemerdekaan Indonesia, Agustus 1995).

· “Delegating Proviso dan Peran DPR” (Kompas, 17/2/1995).

· “Dari Demonstrasi ke Litigasi: Kasus Pembredelan Pers” (Bernas, 9/7/1994).

· “Proses Peradilan, Kepentingan Ekonomi dan Kekuasaan” (Jawa Pos, 31/3/1994).

· “Melacak “Piagam” HAM di Indonesia” (Kompas, 27/1/1993).

· “Mahkamah Agung dan Judicial Review dalam Cita Bernegara” (Varia Peradilan No. 95/VIII/Agustus/1993).

· “Hukum dan Pembatasan Kekuasaan” (Suara Merdeka, 16/7/1993).

· “MPR, Kedaulatan Rakyat dan Referendum” (Suara Pembaruan, 16/2/1993).

· “Kedaulatan Rakyat di Indonesia “Berhenti” Sesudah Pemilu” (Suara Pembaruan, 14/12/1992).

· “Membatasi Masa Jabatan Presiden” (Bernas, 9/8/1991).

· “Referendum dan Perubahan UUD 1945” (Mimbar Hukum No. 1/1986).

Pranala luar

• Fajrul Falaakh Tutup Usia 2015-09-23 di Wayback Machine.