www.wikidata.id-id.nina.az

Direktorat Hukum Angkatan Darat atau Ditkumad adalah salah satu dinas yang berkedudukan sebagai badan pelaksana fungsi t

Direktorat Hukum Angkatan Darat

Direktorat Hukum Angkatan Darat atau Ditkumad adalah salah satu dinas yang berkedudukan sebagai badan pelaksana fungsi teknis militer umum dan sebagai pembantu komando TNI AD serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan penyelenggaraan hukum baik dalam kapasitas sebagai badan pelaksana fungsi staf khusus dan staf koordinasi. Ditkumad sendiri memiliki tugas pokok untuk memberikan dukungan di bidang hukum dan perundang-undangan serta kemampuan teknis hukum dan doktrin yang dimilikinya, menyelenggarakan pemberian bantuan terhadap TNI AD beserta jajarannya setiap saat diminta atau tidak diminta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI AD beserta jajarannya, serta menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang pengetahuan hukum. Saat ini Ditkumad dipimpin oleh Brigjen TNI. Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn. sejak 2023

Direktorat Hukum Angkatan Darat
Dibentuk1 Maret 1952
Negara Indonesia
CabangTNI Angkatan Darat
Bagian dariTentara Nasional Indonesia
MotoSatya Wira Wibawa
Situs webditkumad.mil.id
Tokoh
DirekturBrigadir Jenderal TNI Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn.

Sejarah sunting

Sejalan dengan perkembangan usia, Organisasi Hukum TNI AD telah berulang kali mengalami perubahan, baik kedudukan, peran, fungsi tugas dan kegiatannya.

Pada masa penjajahan Belanda embrio organisasi hukum di lingkungan Angkatan Darat sudah ada dengan sebutan “Afdeling Yuridische Zaken” KNIL, dan fungsi lembaga tersebut tetap dipertahankan di lingkungan TNI AD. Berdasarkan penetapan sementara Kepala Staf “A” Angkatan Darat Nomor : 440/PNTP/ SA/1950 tanggal 31-5-1950 maka dibentuk organisasi Dinas Hukum Staf-A Angkatan Darat yang bertugas mengambil alih tugas dan fungsi Afdeling Yuridische Zaken tersebut. Pembentukan diawali dengan adanya fungsi hukum dikelola oleh Staf “A” Angkatan Darat sebagai Staf Utama Angkatan Darat yang secara fungsional mengambil alih tugas wewenang dan tanggung jawab “Dienst der Ajudant General KNIL “, sebagai konsekuensi pengakuan kedaulatan kita.

Untuk mengambil alih tugas wewenang dan tanggung jawab “Afdeling Yuridische Zaken KNIL” yang merupakan bagian dari Dienst der Ajudant General tersebut, maka dengan penetapan sementara Kepala Staf “A” Angkatan Darat, dibentuk dinas tata hukum Angkatan Darat yang berkedudukan di Bandung.

Tahun 1950 berdasarkan Keputusan Ksad Nomor : 258/KSAD/ PNTP/ 1950 tanggal 30 - 8 - 1950 tentang perubahan susunan dan cara bekerja Staf Administrasi Angkatan Darat, maka Dinas Tata Hukum berubah nama dan prosedur kerjanya menjadi Bagian Tata Hukum Staf “A” Angkatan Darat, dan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : 231/KSAD/KPTS/1951 tanggal 26 - 11 - 1951 bagian Tata Hukum Staf “A” Angkatan Darat diintegrasikan ke dalam Staf Yuridische Kabinet Ksad.

Tahun 1952 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 0185/ KSAD/KPTS/1952 tanggal 5 - 3 - 1952 yang menetapkan bahwa Staf Yuridische Kabinet Ksad dihapuskan dan sebagai pengganti, diresmikan “Corps Yustisi Militer” yang berkedudukan di Jakarta dan selanjutnya disebut dengan “Direktorat Kehakiman Angkatan Darat” serta menetapkan pula mulai berlakunya Surat Keputusan ini, yaitu tanggal 1 Maret 1952. Dengan berlakunya Surat Keputusan tersebut, maka ditetapkan hari jadi Corps Kehakiman Angkatan Darat (CKH), yaitu tanggal 1 Maret, dan sebagai Direktur yang pertama adalah Mr. Basaruddin Nasution, S.H.

Pada tahun 1952 organisasi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat masih sederhana, para hakim dan jaksa militer masih dijabat rangkap oleh para hakim dan jaksa sipil. Untuk memenuhi kebutuhan adanya militer yang mempunyai keahlian di bidang hukum maka berdasarkan Skep Kasad Nomor : 0/167/KSAD/1952 tanggal 5 - 6 - 1952 didirikanlah Sekolah Hukum Militer (SHM), perkembangan selanjutnya dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : PH/H/750/1953 tanggal 2 - 10 - 1953 Sekolah Hukum Militer dirubah menjadi Akademi Hukum Militer dan pimpinan perguruan masih dijabat rangkap oleh Direktur Kehakiman Angkatan Darat saat itu.

Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi Angkatan Darat waktu itu, organisasi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat dirubah menjadi Inspektorat Kehakiman Angkatan Darat dengan penetapan Ksad Nomor : 10-70 tanggal 24 - 10 - 1957.

Dengan Keputusan Men/Pangad Nomor : KPTS/1709/ 12/1962 tanggal 8 - 12 - 1962 maka dibentuk Keodituran Jenderal Angkatan Darat, dimana Oditur Jenderal Angkatan Darat secara fungsional dijabat oleh Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, dan berdasarkan Radiogram Men/Pangad Nomor : T-1659/1966 tanggal 8 - 8 - 1966 Inspektorat Kehakiman Angkatan Darat ditetapkan menjadi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat.

Tahun 1969 pimpinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan berdasarkan Surat Keputusan Pangad Nomor  : Kep/127/2/1969 tanggal 24 - 2 - 1969 mengesahkan Pusara “Satya Wira Wibawa” sebagai lambang kehormatan, keluhuran, kebanggaan dan kejayaan untuk Corps Kehakiman Angkatan Darat.

Dengan adanya integrasi ABRI, Angkatan Darat bukan merupakan suatu Departemen yang berdiri sendiri, tetapi berada di bawah Departemen Hankam, dan nama Direktorat di Angkatan Darat diganti menjadi jawatan dan dinas. Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/240/VI/1972 tanggal 8 - 6 - 1972 Direktorat Kehakiman Angkatan Darat dihapus dan disahkan organisasi dan tugas dinas Hukum Angkatan Darat. Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/36/XI/1978 tanggal 15 - 11 - 1978, Organisasi Dinas Hukum TNI AD disempurnakan kembali, yaitu dengan tugas menyelenggarakan fungsi hukum dalam dan untuk TNI AD.

Sejalan dengan perkembangan Organisasi TNI AD, berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor : Kep/22/V/1985 tanggal 21 Mei 1985, Dinas Hukum Angkatan Darat ditetapkan menjadi Direktorat Hukum Angkatan Darat dengan tugas pokok membantu dalam membina, melaksanakan fungsi hukum/ perundang-undangan yang meliputi pembelaan, penyuluhan dan nasehat/ bantuan hukum serta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundangan bagi/dalam TNI AD serta menyelenggarakan fungsi-fungsi pembinaan kecabangan, perundang-undangan militer, pengolahan perkara dan Banhatluhkum .

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor : Kep/4/V/1987 tanggal 18 Mei 1987, sebutan “Corps Kehakiman” (Ckh) dirubah menjadi “Corps Hukum” (Chk). Dalam rangka penataan organisasi dijajaran TNI AD dipandang perlu segera menyempurnakan organisasi dan tugas Direktorat Hukum TNI AD, Pusdikkumad dan AHM-PTHM sebagai pedoman dalam pembinaan hukum militer, meningkatkan pembinaan pendidikan hukum, pembinaan dan pembangunan kekuatan serta operasional TNI AD. Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/12/VII/1997 dan Keputusan Kasad Nomor : 13/VII/1997 tanggal 25 Juli 1997 serta Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/1649/ IX/1997 tanggal 16 September 1997 organisasi Ditkumad dan Pusdikkumad diresmikan oleh Kepala Staf TNI AD.

Untuk meningkatkan mutu perwira Angkatan Bersenjata dibidang hukum, dipandang perlu penyesuaian pada lembaga pendidikan Akademi Hukum Militer Perguruan Tinggi Hukum Militer menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer. maka berdasarkan Keputusan Kasad Nomor : Kep/15/IX/1997 tanggal 16 September 1997 dan Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/1892/X/1997 tanggal 23 Oktober 1997 Organisasi dan Tugas Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) diresmikan oleh Kasad sebagai penyempurnaan orgas AHM-PTHM.

Pusat Pendidikan Hukum (Pusdikkum) Ditkumad yang merupakan salah satu unsur pelaksana dari Direktorat Hukum TNI AD bertugas dan bertanggung jawab dalam pembentukan, pembinaan dan peningkatan mutu personel yang diarahkan guna mengisi tugas dan jabatan di lingkungan TNI AD yang memerlukan keahlian di bidang hukum. Dalam rangka mengemban tugas tersebut, Pusdikkum Ditkumad menyelenggarakan beberapa pendidikan, baik yang bersifat pendidikan pembentukan maupun kejuruan yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan organisasi TNI AD.

Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) sebagai unsur pelaksana bidang pendidikan dari Direktorat Hukum TNI AD, merupakan lembaga pendidikan pencetak prajurit ahli hukum baik hukum umum maupun Hukum Militer.

Dengan dikeluarkannya Buku Petunjuk Induk tentang Hukum TNI AD pada tahun 1998 yang berdasarkan pada Surat Keputusan Kasad Nomor : Skep/343/VII/1998 tanggal 28 Juli 1998, Hukum TNI AD berkedudukan sebagai badan pelaksana fungsi teknis militer umum dan sebagai pembantu komando TNI AD serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan penyelenggaraan hukum baik dalam kapasitas sebagai badan pelaksana fungsi staf khusus dan staf koordinasi.

Sedangkan tugas pokoknya adalah memberikan dukungan di bidang hukum dan perundang-undangan serta kemampuan teknis hukum dan doktrin yang dimilikinya, menyelenggarakan pemberian bantuan terhadap TNI AD beserta jajarannya setiap saat diminta atau tidak diminta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI AD beserta jajarannya pada bidang pembinaan dan penggunaan kekuatan, serta menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang pengetahuan hukum.

Pada tahun 1999 Pusdikkumad yang merupakan salah satu unsur pelaksana dari Direktorat Hukum TNI AD, berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor : Sprin/53/ I /1999 tanggal 13 Januari 1999 Komando pengendaliannya beralih dari Ditkumad ke Kodiklat TNI AD.

Satuan sunting

  1. Kumdam I/Bukit Barisan
  2. Kumdam II/Sriwijaya
  3. Kumdam III/Siliwangi
  4. Kumdam IV/Diponegoro
  5. Kumdam V/Brawijaya
  6. Kumdam VI/Mulawarman
  7. Kumdam IX/Udayana
  8. Kumdam XII/Tanjungpura
  9. Kumdam XIII/Merdeka
  10. Kumdam XIV/Hasanuddin
  11. Kumdam XVI/Pattimura
  12. Kumdam XVII/Cenderawasih
  13. Kumdam XVIII/Kasuari
  14. Kumdam Jayakarta
  15. Kumdam Iskandar Muda
  16. Hukum Kostrad

Direktur sunting

  1. Mr. Basaruddin Nasution, S.H. (1952-1956)
  2. Brigadir Jenderal TNI Mr. Muhono, S.H. (1956-1960)
  3. Brigadir Jenderal TNI Soetojo Siswomihardjo (1960-1965)
  4. Brigadir Jenderal TNI Kabul Arifin (1965-1968)
  5. Brigadir Jenderal TNI Muamil Efendi, S.H. (1968-1971)
  6. Brigadir Jenderal TNI Achmad Muhamad, S.H. (1971-1976)
  7. Brigadir Jenderal TNI Marsan Siregar, S.H. (1976-1979)
  8. Brigadir Jenderal TNI Amiruddin Syarif, S.H. (1979-1982)
  9. Kolonel CHk. S. Hadidy, S.H. (1982-1983)
  10. Brigadir Jenderal TNI Oeng Rumadji, S.H. (1983-1986)
  11. Brigadir Jenderal TNI Suhadi, S.H. (1986-1988)
  12. Brigadir Jenderal TNI German Hoediarto, S.H. (1988-1990)
  13. Brigadir Jenderal TNI Augustin Setiawan, S.H. (1990-1992)
  14. Mayor Jenderal TNI MY. Amin Suyitno, S.H. (1992-1995)
  15. Brigadir Jenderal TNI Djoko Rahardjo, S.H. (1995-1996)
  16. Brigadir Jenderal TNI Timor P. Manurung, S.H. (1996-1998)
  17. Brigadir Jenderal TNI P.L.T. Sihombing, S.H., LLM. (1998-2001)
  18. Brigadir Jenderal TNI Moch. Arief Siregar, S.H., M.Sc., M.M., M.H. (2001-2005)
  19. Brigadir Jenderal TNI Haryanto, S.H., M.H. (2005-2007)
  20. Brigadir Jenderal TNI S. Supriyatna, S.H., M.H. (2007-2010)
  21. Brigadir Jenderal TNI Tisyanto, S.H., M.H. (2010-2013)
  22. Brigadir Jenderal TNI Mulyono, S.H., S.IP., M.M. (2013-2014)
  23. Brigadir Jenderal TNI Dra. Purwanti, S.H., M.H. (2014)
  24. Brigadir Jenderal TNI Markoni, S.H., M.H. (2014-2015)
  25. Brigadir Jenderal TNI Joko Purnomo, S.H., M.H. (2015-2016)
  26. Brigadir Jenderal TNI S. Syamsul, S.H., M.H. (2016-2017)
  27. Brigadir Jenderal TNI W. Indrajit, S.H., M.H. (2017-2020)
  28. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tetty Melina, S.H., M.H. (2020-2023)
  29. Brigadir Jenderal TNI Dr. Ateng Karsoma, S.H., M.Kn. (2023-Sekarang)

Referensi sunting

  1. "Sejarah". ditkumad.mil.id. Diakses tanggal 2022-12-02. 
  2. "Panglima TNI Mutasi 49 Pati, Termasuk Jabatan Pangdam I/BB, Kini Dijabat Mayjen TNI Irwansyah". Jurnal Asia. 2020-06-20. Diakses tanggal 2022-12-02. 
  3. Home; Terkini; News, Top; Terpopuler; Nusantara; Nasional; Daerah; Hidup, Gaya; Olahraga. "Direktur Hukum AD, perwira wanita naik pangkat menjadi brigjen". Antara News Papua. Diakses tanggal 2022-12-02. 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Direktorat Hukum Angkatan Darat atau Ditkumad adalah salah satu dinas yang berkedudukan sebagai badan pelaksana fungsi teknis militer umum dan sebagai pembantu komando TNI AD serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan penyelenggaraan hukum baik dalam kapasitas sebagai badan pelaksana fungsi staf khusus dan staf koordinasi Ditkumad sendiri memiliki tugas pokok untuk memberikan dukungan di bidang hukum dan perundang undangan serta kemampuan teknis hukum dan doktrin yang dimilikinya menyelenggarakan pemberian bantuan terhadap TNI AD beserta jajarannya setiap saat diminta atau tidak diminta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI AD beserta jajarannya serta menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang pengetahuan hukum Saat ini Ditkumad dipimpin oleh Brigjen TNI Dr Ateng Karsoma S H M Kn sejak 2023 1 2 3 Direktorat Hukum Angkatan DaratDibentuk1 Maret 1952Negara IndonesiaCabangTNI Angkatan DaratBagian dariTentara Nasional IndonesiaMotoSatya Wira WibawaSitus webditkumad mil idTokohDirekturBrigadir Jenderal TNI Dr Ateng Karsoma S H M Kn Daftar isi 1 Sejarah 2 Satuan 3 Direktur 4 ReferensiSejarah suntingSejalan dengan perkembangan usia Organisasi Hukum TNI AD telah berulang kali mengalami perubahan baik kedudukan peran fungsi tugas dan kegiatannya Pada masa penjajahan Belanda embrio organisasi hukum di lingkungan Angkatan Darat sudah ada dengan sebutan Afdeling Yuridische Zaken KNIL dan fungsi lembaga tersebut tetap dipertahankan di lingkungan TNI AD Berdasarkan penetapan sementara Kepala Staf A Angkatan Darat Nomor 440 PNTP SA 1950 tanggal 31 5 1950 maka dibentuk organisasi Dinas Hukum Staf A Angkatan Darat yang bertugas mengambil alih tugas dan fungsi Afdeling Yuridische Zaken tersebut Pembentukan diawali dengan adanya fungsi hukum dikelola oleh Staf A Angkatan Darat sebagai Staf Utama Angkatan Darat yang secara fungsional mengambil alih tugas wewenang dan tanggung jawab Dienst der Ajudant General KNIL sebagai konsekuensi pengakuan kedaulatan kita Untuk mengambil alih tugas wewenang dan tanggung jawab Afdeling Yuridische Zaken KNIL yang merupakan bagian dari Dienst der Ajudant General tersebut maka dengan penetapan sementara Kepala Staf A Angkatan Darat dibentuk dinas tata hukum Angkatan Darat yang berkedudukan di Bandung Tahun 1950 berdasarkan Keputusan Ksad Nomor 258 KSAD PNTP 1950 tanggal 30 8 1950 tentang perubahan susunan dan cara bekerja Staf Administrasi Angkatan Darat maka Dinas Tata Hukum berubah nama dan prosedur kerjanya menjadi Bagian Tata Hukum Staf A Angkatan Darat dan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor 231 KSAD KPTS 1951 tanggal 26 11 1951 bagian Tata Hukum Staf A Angkatan Darat diintegrasikan ke dalam Staf Yuridische Kabinet Ksad Tahun 1952 Kasad mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0185 KSAD KPTS 1952 tanggal 5 3 1952 yang menetapkan bahwa Staf Yuridische Kabinet Ksad dihapuskan dan sebagai pengganti diresmikan Corps Yustisi Militer yang berkedudukan di Jakarta dan selanjutnya disebut dengan Direktorat Kehakiman Angkatan Darat serta menetapkan pula mulai berlakunya Surat Keputusan ini yaitu tanggal 1 Maret 1952 Dengan berlakunya Surat Keputusan tersebut maka ditetapkan hari jadi Corps Kehakiman Angkatan Darat CKH yaitu tanggal 1 Maret dan sebagai Direktur yang pertama adalah Mr Basaruddin Nasution S H Pada tahun 1952 organisasi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat masih sederhana para hakim dan jaksa militer masih dijabat rangkap oleh para hakim dan jaksa sipil Untuk memenuhi kebutuhan adanya militer yang mempunyai keahlian di bidang hukum maka berdasarkan Skep Kasad Nomor 0 167 KSAD 1952 tanggal 5 6 1952 didirikanlah Sekolah Hukum Militer SHM perkembangan selanjutnya dengan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor PH H 750 1953 tanggal 2 10 1953 Sekolah Hukum Militer dirubah menjadi Akademi Hukum Militer dan pimpinan perguruan masih dijabat rangkap oleh Direktur Kehakiman Angkatan Darat saat itu Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi Angkatan Darat waktu itu organisasi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat dirubah menjadi Inspektorat Kehakiman Angkatan Darat dengan penetapan Ksad Nomor 10 70 tanggal 24 10 1957 Dengan Keputusan Men Pangad Nomor KPTS 1709 12 1962 tanggal 8 12 1962 maka dibentuk Keodituran Jenderal Angkatan Darat dimana Oditur Jenderal Angkatan Darat secara fungsional dijabat oleh Inspektur Kehakiman Angkatan Darat dan berdasarkan Radiogram Men Pangad Nomor T 1659 1966 tanggal 8 8 1966 Inspektorat Kehakiman Angkatan Darat ditetapkan menjadi Direktorat Kehakiman Angkatan Darat Tahun 1969 pimpinan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan berdasarkan Surat Keputusan Pangad Nomor Kep 127 2 1969 tanggal 24 2 1969 mengesahkan Pusara Satya Wira Wibawa sebagai lambang kehormatan keluhuran kebanggaan dan kejayaan untuk Corps Kehakiman Angkatan Darat Dengan adanya integrasi ABRI Angkatan Darat bukan merupakan suatu Departemen yang berdiri sendiri tetapi berada di bawah Departemen Hankam dan nama Direktorat di Angkatan Darat diganti menjadi jawatan dan dinas Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep 240 VI 1972 tanggal 8 6 1972 Direktorat Kehakiman Angkatan Darat dihapus dan disahkan organisasi dan tugas dinas Hukum Angkatan Darat Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep 36 XI 1978 tanggal 15 11 1978 Organisasi Dinas Hukum TNI AD disempurnakan kembali yaitu dengan tugas menyelenggarakan fungsi hukum dalam dan untuk TNI AD Sejalan dengan perkembangan Organisasi TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep 22 V 1985 tanggal 21 Mei 1985 Dinas Hukum Angkatan Darat ditetapkan menjadi Direktorat Hukum Angkatan Darat dengan tugas pokok membantu dalam membina melaksanakan fungsi hukum perundang undangan yang meliputi pembelaan penyuluhan dan nasehat bantuan hukum serta mengenai hal hal yang berhubungan dengan peraturan perundangan bagi dalam TNI AD serta menyelenggarakan fungsi fungsi pembinaan kecabangan perundang undangan militer pengolahan perkara dan Banhatluhkum Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor Kep 4 V 1987 tanggal 18 Mei 1987 sebutan Corps Kehakiman Ckh dirubah menjadi Corps Hukum Chk Dalam rangka penataan organisasi dijajaran TNI AD dipandang perlu segera menyempurnakan organisasi dan tugas Direktorat Hukum TNI AD Pusdikkumad dan AHM PTHM sebagai pedoman dalam pembinaan hukum militer meningkatkan pembinaan pendidikan hukum pembinaan dan pembangunan kekuatan serta operasional TNI AD Berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep 12 VII 1997 dan Keputusan Kasad Nomor 13 VII 1997 tanggal 25 Juli 1997 serta Surat Perintah Kasad Nomor Sprin 1649 IX 1997 tanggal 16 September 1997 organisasi Ditkumad dan Pusdikkumad diresmikan oleh Kepala Staf TNI AD Untuk meningkatkan mutu perwira Angkatan Bersenjata dibidang hukum dipandang perlu penyesuaian pada lembaga pendidikan Akademi Hukum Militer Perguruan Tinggi Hukum Militer menjadi Sekolah Tinggi Hukum Militer maka berdasarkan Keputusan Kasad Nomor Kep 15 IX 1997 tanggal 16 September 1997 dan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin 1892 X 1997 tanggal 23 Oktober 1997 Organisasi dan Tugas Sekolah Tinggi Hukum Militer STHM diresmikan oleh Kasad sebagai penyempurnaan orgas AHM PTHM Pusat Pendidikan Hukum Pusdikkum Ditkumad yang merupakan salah satu unsur pelaksana dari Direktorat Hukum TNI AD bertugas dan bertanggung jawab dalam pembentukan pembinaan dan peningkatan mutu personel yang diarahkan guna mengisi tugas dan jabatan di lingkungan TNI AD yang memerlukan keahlian di bidang hukum Dalam rangka mengemban tugas tersebut Pusdikkum Ditkumad menyelenggarakan beberapa pendidikan baik yang bersifat pendidikan pembentukan maupun kejuruan yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan organisasi TNI AD Sekolah Tinggi Hukum Militer STHM sebagai unsur pelaksana bidang pendidikan dari Direktorat Hukum TNI AD merupakan lembaga pendidikan pencetak prajurit ahli hukum baik hukum umum maupun Hukum Militer Dengan dikeluarkannya Buku Petunjuk Induk tentang Hukum TNI AD pada tahun 1998 yang berdasarkan pada Surat Keputusan Kasad Nomor Skep 343 VII 1998 tanggal 28 Juli 1998 Hukum TNI AD berkedudukan sebagai badan pelaksana fungsi teknis militer umum dan sebagai pembantu komando TNI AD serta jajarannya dalam pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan penyelenggaraan hukum baik dalam kapasitas sebagai badan pelaksana fungsi staf khusus dan staf koordinasi Sedangkan tugas pokoknya adalah memberikan dukungan di bidang hukum dan perundang undangan serta kemampuan teknis hukum dan doktrin yang dimilikinya menyelenggarakan pemberian bantuan terhadap TNI AD beserta jajarannya setiap saat diminta atau tidak diminta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas TNI AD beserta jajarannya pada bidang pembinaan dan penggunaan kekuatan serta menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang pengetahuan hukum Pada tahun 1999 Pusdikkumad yang merupakan salah satu unsur pelaksana dari Direktorat Hukum TNI AD berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin 53 I 1999 tanggal 13 Januari 1999 Komando pengendaliannya beralih dari Ditkumad ke Kodiklat TNI AD Satuan suntingKumdam I Bukit Barisan Kumdam II Sriwijaya Kumdam III Siliwangi Kumdam IV Diponegoro Kumdam V Brawijaya Kumdam VI Mulawarman Kumdam IX Udayana Kumdam XII Tanjungpura Kumdam XIII Merdeka Kumdam XIV Hasanuddin Kumdam XVI Pattimura Kumdam XVII Cenderawasih Kumdam XVIII Kasuari Kumdam Jayakarta Kumdam Iskandar Muda Hukum KostradDirektur suntingMr Basaruddin Nasution S H 1952 1956 Brigadir Jenderal TNI Mr Muhono S H 1956 1960 Brigadir Jenderal TNI Soetojo Siswomihardjo 1960 1965 Brigadir Jenderal TNI Kabul Arifin 1965 1968 Brigadir Jenderal TNI Muamil Efendi S H 1968 1971 Brigadir Jenderal TNI Achmad Muhamad S H 1971 1976 Brigadir Jenderal TNI Marsan Siregar S H 1976 1979 Brigadir Jenderal TNI Amiruddin Syarif S H 1979 1982 Kolonel CHk S Hadidy S H 1982 1983 Brigadir Jenderal TNI Oeng Rumadji S H 1983 1986 Brigadir Jenderal TNI Suhadi S H 1986 1988 Brigadir Jenderal TNI German Hoediarto S H 1988 1990 Brigadir Jenderal TNI Augustin Setiawan S H 1990 1992 Mayor Jenderal TNI MY Amin Suyitno S H 1992 1995 Brigadir Jenderal TNI Djoko Rahardjo S H 1995 1996 Brigadir Jenderal TNI Timor P Manurung S H 1996 1998 Brigadir Jenderal TNI P L T Sihombing S H LLM 1998 2001 Brigadir Jenderal TNI Moch Arief Siregar S H M Sc M M M H 2001 2005 Brigadir Jenderal TNI Haryanto S H M H 2005 2007 Brigadir Jenderal TNI S Supriyatna S H M H 2007 2010 Brigadir Jenderal TNI Tisyanto S H M H 2010 2013 Brigadir Jenderal TNI Mulyono S H S IP M M 2013 2014 Brigadir Jenderal TNI Dra Purwanti S H M H 2014 Brigadir Jenderal TNI Markoni S H M H 2014 2015 Brigadir Jenderal TNI Joko Purnomo S H M H 2015 2016 Brigadir Jenderal TNI S Syamsul S H M H 2016 2017 Brigadir Jenderal TNI W Indrajit S H M H 2017 2020 Brigadir Jenderal TNI Dr Tetty Melina S H M H 2020 2023 Brigadir Jenderal TNI Dr Ateng Karsoma S H M Kn 2023 Sekarang Referensi suntingArtikel ini tidak memiliki kategori atau memiliki terlalu sedikit kategori Bantulah dengan menambahi kategori yang sesuai Lihat artikel yang sejenis untuk menentukan apa kategori yang sesuai Tolong bantu Wikipedia untuk menambahkan kategori Sejarah ditkumad mil id Diakses tanggal 2022 12 02 Panglima TNI Mutasi 49 Pati Termasuk Jabatan Pangdam I BB Kini Dijabat Mayjen TNI Irwansyah Jurnal Asia 2020 06 20 Diakses tanggal 2022 12 02 Home Terkini News Top Terpopuler Nusantara Nasional Daerah Hidup Gaya Olahraga Direktur Hukum AD perwira wanita naik pangkat menjadi brigjen Antara News Papua Diakses tanggal 2022 12 02 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Direktorat Hukum Angkatan Darat amp oldid 23799816