www.wikidata.id-id.nina.az

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dala

Dana kampanye

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu. Seperti diketahui bahwa kampanye akan mempunyai pengeluaran yang besar, mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di TV, radio, dan media-media lain, oleh karena itu, kandidat sering mencurahkan banyak waktu dan upaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya.

Meskipun dalam literatur ilmu politik dijelaskan bahwa kebanyakan kontributor memberikan dukungan dana kepada para kandidat yang telah melakukan persetujuan, tetap saja terdapat persepsi publik yang beranggapan bahwa pendanaan tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian imbalan yang tidak sah (seperti pembuatan peraturan perundang-undangan khusus yang menguntungkan pihak tertentu), sehingga publik menyamakan sumber pendanaan kampanye partai politik tersebut sama dengan korupsi politik dan penyuapan.

Penerimaan Sunting

Dana dari Pemerintah setiap Tahun Sunting

Tabel: Jumlah Bantuan Partai Politik Yang Lolos Parliamentary Threshold

No Partai Nama Partai Kursi Perolehan Suara Jumlah Bantuan
1 Partai Hati Nurani Rakyat 18 3.922.870 400.132.740
5 Partai Gerakan Indonesia Raya 26 4.646.406 473.933.412
8 Partai Keadilan Sejahtera 57 8.206.955 837.109.410
9 Partai Amanat Nasional 43 6.254.580 637.967.160
13 Partai Kebangkitan Bangsa 27 5.146.122 524.904.444
23 Partai Golongan Karya 107 15.037.757 1.533.851.214
24 Partai Persatuan Pembangunan 37 5.533.214 564.387.828
28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 95 14.600.091 1.489.209.282
31 Partai Demokrat 150 21.703.137 2.213.719.974
J u m l a h: 560 85.051.132 Rp. 8.675.215.464,-

Jadi, BANTUAN yang diberikan oleh NEGARA kepada Partai Politik SETIAP TAHUNnya adalah Rp.8.675.215.464,-

Dana publik Sunting

Pengalaman di seluruh dunia menunjukkan adanya kesulitan yang besar dalam membuat sistem yang efektif untuk melakukan pendanaan terhadap partai-partai sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan dana. Banyak negara telah mengalami malapraktik dalam pengadaan dana kampanye yang disediakan pihak tertentu akibat terdapatnya perjanjian imbalan bagi pemberian dana kampanye, serta sejumlah besar saluran lainnya yang melibatkan BUMN. Privatisasi umumnya disediakan berdasarkan janji dan hak-hak kontrol di semua tingkat pemerintahan. Namun, pengalaman dunia internasional menunujukkan bahwa penyumbangan dana kampanye partai politik dapat berjalan dengan efektif apabila dirancang dengan baik, didukung oleh sanksi yang efektif, dan disertai oleh difusi paralel yang sesuai etika dan norma. Regulasi-regulasi dana kampanye partai politik antara lain:

  • Semua sumbangan dan sumber pendapatan diperoleh dari pihak publik. Donor dan jumlah sumbangan kepada partai politik diidentifikasikan ke dalam catatan publik serta mengungkapkan hubungan pelobi dengan kandidat termasuk sumber, jenis, dan jumlah dukungan, baik sebelum dan sesudah pemilihan umum. Pengeluaran dan tujuan mereka harus sama-sama dipublikasikan dan tersedia untuk di-audit.
  • Melarang penggunaan sumber daya negara untuk tujuan politik publik, serta melakukan pengawasan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggunaan dana negara, layanan pos, mobil, komputer, atau aset lainnya untuk tujuan politik atau kampanye pemilihan.
  • Membuat batasan pengeluaran pada partai politik, sehingga partai tidak akan mengalami pengeluaran yang melebihi pasokan dananya, bila tidak, partai akan mengarah kepada pencarian pendanaan yang mungkin melanggar batas yang sah. Mekanisme ini telah digunakan dalam sejumlah besar negara-negara Eropa Barat, yaitu dengan menerapkan:
    • Adanya pengaturan alokasi waktu tayang/tampil di TV dan radio untuk kualifikasi partai politik, serta tidak memperbolehkan adanya wantu tambahan, dan
    • Pemberian batasan hukum yang mengatur perencanaan pengeluaran dengan pengeluaran aktual sebagai subjek audit serta terdapatnya sanksi efektif dalam kasus pelanggaran batasan pengeluaran.

Dengan mempertimbangkan bahwa pendanaan diperoleh publik, maka pada beberapa negara telah menetapkan politik sebagai bagian dari dana publik. Oleh karena itu partai-partai politik harus memainkan perannya dengan mengacu kepada kepentingan publik dengan mengurangi ruang lingkup kepentingan pribadi seperti pembelian pengaruh yang berlebihan.

Pelayanan publik dalam politik harus netral dan tidak diperbolehkan (atau tidak perlu) untuk memberikan kontribusi kepada partai politik agar mendapatkan imbalan jabatan. Hal ini dapat memberikan kontribusi bagi berlakunya meritokratis administrasi dalam pelayanan publik dan akan melawan pihak bias atau kemauan politisi yang memasukan kepentingannya pada pengambilan keputusan dalam kepentingan umum.

Regulasi Sunting

di Prancis Sunting

Pemberlakuan pembatasan jenis pemberian dana yang dilakukan di Prancis sejak 1995 dengan melarang sumbangan dari sektor publik dan perusahaan swasta atau sumbangan asing dan tahun 2007. Komisi Nasional untuk Kampanye Politik (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) antara lain mengatur;

  • Pengeluaran maksimum ditetapkan sebesar 16,166 juta euro untuk putaran pertama dan 21,594 juta euro untuk putaran kedua.
  • Pengeluaran bagi iklan kampanye politik di televisi dilarang.
  • Negara memberikan hibah yang beragam terhadap calon yang menang lebih dari 5% suara di putaran pertama dengan jumlah maksimum 808.300 euro.

di Hongkong Sunting

Dalam pemilu tahun 2008 kandidat untuk Dewan Legislatif Hong Kong berhak mendapatkan hibah hingga HK$11 per suara.

di Jerman dan Amerika Serikat Sunting

Pendanaan kampanye Jerman dan Amerika Serikat dapat didanai gabungan antara dana swasta dan publik.

Konvensi Sunting

Konsep pendanaan politik dapat memengaruhi berbagai bagian dari sebuah lembaga masyarakat yang dapat mendukung keberhasilan pemerintah dan masyarakat. Dengan penanganan pendanaan politik yang benar akan berdampak pada kemampuan suatu negara untuk secara efektif mempertahankan adanya pemilihan yang bebas dan adil, pemerintahan yang bersih dan efektif, pemerintahan yang demokratis, dan adanya regulasi pemerintah mengenai pemberantasan korupsi.

Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations convention against Corruption) mengakui pula hal ini dengan mendorong agar para anggotanya meningkatkan transparansi dalam hal pembiayaan dan dana publik. Berkat pendanaan partai politik di seluruh negara-negara dunia, dapatlah diidentifikasikan masalah-masalah penyalahgunaan pendanaan politik. Berdasarkan studi penyesuaian dan pemahaman tentang masyarakat sipil internasional, ditetapkanlah peraturan integral bagi pendanaan politik dengan beberapa pemahaman umum sebagai berikut:

  1. Pendanaan yang diperlukan untuk politik yang demokratis dan partai politik harus memiliki akses ke dana agar setiap partai politik dapat memainkan peran dalam proses politik dengan adanya peraturan tidak boleh menjadikan pengekangan adanya persaingan yang sehat.
  2. Pendanaan tidak boleh menjadi permasalahan dalam bagian dari sistem politik dengan adanya peraturan yang dapat mengaturnya.
  3. Konteks dan budaya politik harus diperhitungkan ketika merencanakan strategi dalam melakukan pengendalian pendanaan dalam politik.
  4. Peraturan dan pengungkapan yang efektif akan dapat membantu untuk mengontrol efek samping dari peran pendanaan dalam politik bila dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
  5. Pengawasan yang efektif tergantung pada kegiatan-kegiatan dalam interaksi oleh pemangku kepentingan (seperti regulator, masyarakat sipil, dan media) dan didasarkan pada transparansi.

Lihat pula Sunting

Referensi Sunting

Catatan Sunting

  1. (Inggris)Gill, David & Lipsmeyer, Christine (2005). Soft Money and Hard Choices: Why Political Parties Might Legislate Against Soft Money Donations. Public Choice.  Hapus pranala luar di parameter |title= (bantuan)
  2. (Inggris)National Bureau of Economic Research (2008). Press Coverage and Political Accountability. Graduate Center of the City University of New York.  Hapus pranala luar di parameter |title= (bantuan)
  3. http://seknasfitra.org/tahukah-anda-berapa-rupiah-dana-negara-yang-mengalir-ke-partai-politik/)
  4. (Inggris)World Bank (2000). Anticorruption in transition: a contribution to the policy debate. World Bank Publications. hlm. 42. ISBN 0821348027, 9780821348024 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan). 
  5. (Prancis)mémento à l'usage du candidat à l'élection présidentielle et de son mandataire
  6. (Inggris)Denise Yam (July 18, 2008). "Hong Kong Fiscal Measures Address Inflation". Global Economic Forum. Morgan Stanley. Diakses tanggal December 9, 2009. 
  7. (Inggris)Federal Election Commission (JPublished in February 2004 (updated January 2009)). "The FEC and the Federal Campaign Finance Law". Federal Election Commission. Diakses tanggal December 9, 2009. 
  8. (Inggris)Council of Europe. Octopus Programme (2008). Corruption and democracy: political finances, conflicts of interest, lobbying, justice. Vol. 28: Council of Europe. ISBN 9287163553, 9789287163554 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan). 
  9. (Inggris)United Nations (2005). Yearbook of the United Nations 2005. Vol. 59: United Nations Publications. hlm. 1686. ISBN 9211009677, 9789211009675 Periksa nilai: invalid character |isbn= (bantuan). 

Pranala luar Sunting

Pustaka Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu Seperti diketahui bahwa kampanye akan mempunyai pengeluaran yang besar mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di TV radio dan media media lain oleh karena itu kandidat sering mencurahkan banyak waktu dan upaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya Meskipun dalam literatur ilmu politik dijelaskan bahwa kebanyakan kontributor memberikan dukungan dana kepada para kandidat yang telah melakukan persetujuan tetap saja terdapat persepsi publik yang beranggapan bahwa pendanaan tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian imbalan yang tidak sah seperti pembuatan peraturan perundang undangan khusus yang menguntungkan pihak tertentu 1 sehingga publik menyamakan sumber pendanaan kampanye partai politik tersebut sama dengan korupsi politik dan penyuapan 2 Daftar isi 1 Penerimaan 1 1 Dana dari Pemerintah setiap Tahun 3 1 1 1 Dana publik 2 Regulasi 2 1 di Prancis 2 2 di Hongkong 2 3 di Jerman dan Amerika Serikat 3 Konvensi 4 Lihat pula 5 Referensi 5 1 Catatan 6 Pranala luar 6 1 PustakaPenerimaan SuntingDana dari Pemerintah setiap Tahun 3 Sunting Tabel Jumlah Bantuan Partai Politik Yang Lolos Parliamentary Threshold No Partai Nama Partai Kursi Perolehan Suara Jumlah Bantuan1 Partai Hati Nurani Rakyat 18 3 922 870 400 132 7405 Partai Gerakan Indonesia Raya 26 4 646 406 473 933 4128 Partai Keadilan Sejahtera 57 8 206 955 837 109 4109 Partai Amanat Nasional 43 6 254 580 637 967 16013 Partai Kebangkitan Bangsa 27 5 146 122 524 904 44423 Partai Golongan Karya 107 15 037 757 1 533 851 21424 Partai Persatuan Pembangunan 37 5 533 214 564 387 82828 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 95 14 600 091 1 489 209 28231 Partai Demokrat 150 21 703 137 2 213 719 974J u m l a h 560 85 051 132 Rp 8 675 215 464 Jadi BANTUAN yang diberikan oleh NEGARA kepada Partai Politik SETIAP TAHUNnya adalah Rp 8 675 215 464 Dana publik Sunting Pengalaman di seluruh dunia menunjukkan adanya kesulitan yang besar dalam membuat sistem yang efektif untuk melakukan pendanaan terhadap partai partai sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan dana Banyak negara telah mengalami malapraktik dalam pengadaan dana kampanye yang disediakan pihak tertentu akibat terdapatnya perjanjian imbalan bagi pemberian dana kampanye serta sejumlah besar saluran lainnya yang melibatkan BUMN Privatisasi umumnya disediakan berdasarkan janji dan hak hak kontrol di semua tingkat pemerintahan Namun pengalaman dunia internasional menunujukkan bahwa penyumbangan dana kampanye partai politik dapat berjalan dengan efektif apabila dirancang dengan baik didukung oleh sanksi yang efektif dan disertai oleh difusi paralel yang sesuai etika dan norma 4 Regulasi regulasi dana kampanye partai politik antara lain Semua sumbangan dan sumber pendapatan diperoleh dari pihak publik Donor dan jumlah sumbangan kepada partai politik diidentifikasikan ke dalam catatan publik serta mengungkapkan hubungan pelobi dengan kandidat termasuk sumber jenis dan jumlah dukungan baik sebelum dan sesudah pemilihan umum Pengeluaran dan tujuan mereka harus sama sama dipublikasikan dan tersedia untuk di audit Melarang penggunaan sumber daya negara untuk tujuan politik publik serta melakukan pengawasan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggunaan dana negara layanan pos mobil komputer atau aset lainnya untuk tujuan politik atau kampanye pemilihan Membuat batasan pengeluaran pada partai politik sehingga partai tidak akan mengalami pengeluaran yang melebihi pasokan dananya bila tidak partai akan mengarah kepada pencarian pendanaan yang mungkin melanggar batas yang sah Mekanisme ini telah digunakan dalam sejumlah besar negara negara Eropa Barat yaitu dengan menerapkan Adanya pengaturan alokasi waktu tayang tampil di TV dan radio untuk kualifikasi partai politik serta tidak memperbolehkan adanya wantu tambahan dan Pemberian batasan hukum yang mengatur perencanaan pengeluaran dengan pengeluaran aktual sebagai subjek audit serta terdapatnya sanksi efektif dalam kasus pelanggaran batasan pengeluaran Dengan mempertimbangkan bahwa pendanaan diperoleh publik maka pada beberapa negara telah menetapkan politik sebagai bagian dari dana publik Oleh karena itu partai partai politik harus memainkan perannya dengan mengacu kepada kepentingan publik dengan mengurangi ruang lingkup kepentingan pribadi seperti pembelian pengaruh yang berlebihan Pelayanan publik dalam politik harus netral dan tidak diperbolehkan atau tidak perlu untuk memberikan kontribusi kepada partai politik agar mendapatkan imbalan jabatan Hal ini dapat memberikan kontribusi bagi berlakunya meritokratis administrasi dalam pelayanan publik dan akan melawan pihak bias atau kemauan politisi yang memasukan kepentingannya pada pengambilan keputusan dalam kepentingan umum Regulasi Suntingdi Prancis Sunting Pemberlakuan pembatasan jenis pemberian dana yang dilakukan di Prancis sejak 1995 dengan melarang sumbangan dari sektor publik dan perusahaan swasta atau sumbangan asing dan tahun 2007 5 Komisi Nasional untuk Kampanye Politik Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques antara lain mengatur Pengeluaran maksimum ditetapkan sebesar 16 166 juta euro untuk putaran pertama dan 21 594 juta euro untuk putaran kedua Pengeluaran bagi iklan kampanye politik di televisi dilarang Negara memberikan hibah yang beragam terhadap calon yang menang lebih dari 5 suara di putaran pertama dengan jumlah maksimum 808 300 euro di Hongkong Sunting Dalam pemilu tahun 2008 kandidat untuk Dewan Legislatif Hong Kong berhak mendapatkan hibah hingga HK 11 per suara 6 di Jerman dan Amerika Serikat Sunting Pendanaan kampanye Jerman dan Amerika Serikat 7 dapat didanai gabungan antara dana swasta dan publik Konvensi SuntingKonsep pendanaan politik dapat memengaruhi berbagai bagian dari sebuah lembaga masyarakat yang dapat mendukung keberhasilan pemerintah dan masyarakat Dengan penanganan pendanaan politik yang benar akan berdampak pada kemampuan suatu negara untuk secara efektif mempertahankan adanya pemilihan yang bebas dan adil pemerintahan yang bersih dan efektif pemerintahan yang demokratis dan adanya regulasi pemerintah mengenai pemberantasan korupsi 8 Konvensi PBB Melawan Korupsi United Nations convention against Corruption mengakui pula hal ini dengan mendorong agar para anggotanya meningkatkan transparansi dalam hal pembiayaan dan dana publik Berkat pendanaan partai politik di seluruh negara negara dunia dapatlah diidentifikasikan masalah masalah penyalahgunaan pendanaan politik Berdasarkan studi penyesuaian dan pemahaman tentang masyarakat sipil internasional ditetapkanlah peraturan integral bagi pendanaan politik dengan beberapa pemahaman umum sebagai berikut 9 Pendanaan yang diperlukan untuk politik yang demokratis dan partai politik harus memiliki akses ke dana agar setiap partai politik dapat memainkan peran dalam proses politik dengan adanya peraturan tidak boleh menjadikan pengekangan adanya persaingan yang sehat Pendanaan tidak boleh menjadi permasalahan dalam bagian dari sistem politik dengan adanya peraturan yang dapat mengaturnya Konteks dan budaya politik harus diperhitungkan ketika merencanakan strategi dalam melakukan pengendalian pendanaan dalam politik Peraturan dan pengungkapan yang efektif akan dapat membantu untuk mengontrol efek samping dari peran pendanaan dalam politik bila dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya Pengawasan yang efektif tergantung pada kegiatan kegiatan dalam interaksi oleh pemangku kepentingan seperti regulator masyarakat sipil dan media dan didasarkan pada transparansi Lihat pula SuntingAsal usul dana kampanyeReferensi SuntingCatatan Sunting Inggris Gill David amp Lipsmeyer Christine 2005 Soft Money and Hard Choices Why Political Parties Might Legislate Against Soft Money Donations Public Choice Hapus pranala luar di parameter title bantuan Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link Inggris National Bureau of Economic Research 2008 Press Coverage and Political Accountability Graduate Center of the City University of New York Hapus pranala luar di parameter title bantuan http seknasfitra org tahukah anda berapa rupiah dana negara yang mengalir ke partai politik Inggris World Bank 2000 Anticorruption in transition a contribution to the policy debate World Bank Publications hlm 42 ISBN 0821348027 9780821348024Periksa nilai invalid character isbn bantuan Prancis memento a l usage du candidat a l election presidentielle et de son mandataire Inggris Denise Yam July 18 2008 Hong Kong Fiscal Measures Address Inflation Global Economic Forum Morgan Stanley Diakses tanggal December 9 2009 Inggris Federal Election Commission JPublished in February 2004 updated January 2009 The FEC and the Federal Campaign Finance Law Federal Election Commission Diakses tanggal December 9 2009 Periksa nilai tanggal di date bantuan Inggris Council of Europe Octopus Programme 2008 Corruption and democracy political finances conflicts of interest lobbying justice Vol 28 Council of Europe ISBN 9287163553 9789287163554Periksa nilai invalid character isbn bantuan Inggris United Nations 2005 Yearbook of the United Nations 2005 Vol 59 United Nations Publications hlm 1686 ISBN 9211009677 9789211009675Periksa nilai invalid character isbn bantuan Lebih dari satu parameter pages dan page yang digunakan bantuan Parameter access date membutuhkan url bantuan Pranala luar SuntingAnsolabehere Stephen 2003 Why Is There So Little Money in U S politics PDF Journal of Economic Perspectives Massachusetts Institute of Technology 17 1 105 130 doi 10 1257 089533003321164976 Diakses tanggal 2007 03 12 Parameter coauthors yang tidak diketahui mengabaikan author yang disarankan bantuan Ohman Magnus Zainulbhai Hani 2009 Political Finance Regulation The Global Experience PDF International Foundation for Electoral Systems ISBN 1 931459 42 8 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2011 06 16 Diakses tanggal 2009 12 10 Parameter city yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Will George 2005 12 11 Don t Ask Don t Tell Hypocrisy The Washington Post Diakses tanggal 2007 03 12 Pustaka Sunting Ackerman Bruce and Ian Ayres February 10 2004 Voting with Dollars Yale University Press ISBN 0 300 10149 X Alexander Herbert E Campaign Financing in International Perspective in Michael J Malbin ed 1980 Parties Interest Groups and Campaign Finance Laws American Enterprise Institute ISBN 0 8447 2167 0 Pemeliharaan CS1 Teks tambahan authors list link Birnbaum Jeffrey June 6 2000 The Money Men The Real Story of Fund raising s Influence on Political Power in America Crown ISBN 0 8129 3119 X Clawson Dan Alan Neustadtl Mark Weller 1998 Dollars and Votes How Business Campaign Contributions Subvert Democracy Temple University Press ISBN 1 56639 626 3 Parameter month yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link Coate Steven 2004 Pareto Improving Campaign Finance Policy American Economic Review Hapus pranala luar di parameter title bantuan Gill David amp Lipsmeyer Christine 2005 Soft Money and Hard Choices Why Political Parties Might Legislate Against Soft Money Donations Public Choice Hapus pranala luar di parameter title bantuan Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link Goodliffe Jay BYU Syllabus for Money in Politics Reading List Diakses tanggal Fall 2003 Periksa nilai tanggal di accessdate bantuan pranala nonaktif permanen Daftar artikel tentang politik uang Green Mark 2004 Selling Out How Big Corporate Money Buys Elections Rams Through Legislation and Betrays Our Democracy Regan Books ISBN 0 06 073582 1 New York mayoral candidate who lost to Bloomberg Malbin Michael J 2006 The Election After Reform Money Politics and the Bipartisan Campaign Reform Act Rowman amp Littlefield Publishers Inc ISBN 0 7425 3870 2 Parameter month yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan John Samples 2006 The Fallacy of Campaign Finance Reform University of Chicago Press ISBN 978 0226734507 Sandler Joseph The Campaign Finance Minefield pranala nonaktif permanen An analysis of the impact of the Bipartisan Campaign Reform Act on state and local party committees Campaigns amp Elections Magazine May 2004 Smilov Daniel and Jurij Toplak 2007 Political Finance and Corruption in Eastern Europe Ashgate Press ISBN 978 0 7546 7046 9 Smith Bradley A March 1 2001 Unfree Speech The Folly of Campaign Finance Reform Princeton University Press ISBN 0 691 07045 8 Talbot Stephen Producer The Best Campaign Money Can Buy TV Series United States Frontline PBS Video Center for Investigative Reporting Ward Gene Transparency in Money in Politics A Comparison of the United States and Canada Hapus pranala luar di parameter title bantuan PDF Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Dana kampanye amp oldid 24496925