www.wikidata.id-id.nina.az

Bank Perekonomian Rakyat disingkat BPR sebelumnya bernama Bank Perkreditan Rakyat 1 adalah lembaga keuangan bank yang me

Bank Perekonomian Rakyat

Bank Perekonomian Rakyat (disingkat BPR, sebelumnya bernama Bank Perkreditan Rakyat) adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persy-ratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bentuk usaha BPR Sunting

Usaha yang Dilakukan BPR Sunting

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga. Adapun usaha-usaha BPR adalah:

  • Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
  • Memberikan kredit.
  • Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip suku bunga/bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
  • Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas.

Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR Sunting

Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah:

  • Menerima simpanan berupa giro.
  • Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
  • Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
  • Melakukan usaha perasuransian.
  • Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Alokasi Kredit BPR Sunting

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:

  • Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
  • Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
  • Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Referensi Sunting

  1. BPR Ganti Jadi Bank Perekonomian Rakyat, Ini Artinya!
  2. ^ Republik Indonesia, Pemerintah (25 Maret 1992). "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998" (PDF). Otoritas Jasa Keuangan. Diakses tanggal 13-07-2019.  line feed character di |title= pada posisi 33 (bantuan);

Lihat juga Sunting

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Bank Perekonomian Rakyat disingkat BPR sebelumnya bernama Bank Perkreditan Rakyat 1 adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 2 BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan Status BPR diberikan kepada Bank Desa Lumbung Desa Bank Pasar Bank Pegawai Lumbung Pitih Nagari LPN Lembaga Perkreditan Desa LPD Badan Kredit Desa BKD Badan Kredit Kecamatan BKK Kredit Usaha Rakyat Kecil KURK Lembaga Perkreditan Kecamatan LPK Bank Karya Produksi Desa BKPD dan atau lembaga lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia serta masih diperlukan oleh masyarakat maka keberadaan lembaga dimaksud diakui Karena itu UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga lembaga dimaksud Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan maka persy ratan dan tatacara pemberian status lembaga lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daftar isi 1 Bentuk usaha BPR 1 1 Usaha yang Dilakukan BPR 1 2 Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR 2 Alokasi Kredit BPR 3 Referensi 4 Lihat juga 5 Pranala luarBentuk usaha BPR SuntingUsaha yang Dilakukan BPR Sunting Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan Keuntungan BPR diperoleh dari spread effect dan pendapatan bunga Adapun usaha usaha BPR adalah Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu Memberikan kredit Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip suku bunga bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia SBI deposito berjangka sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas 2 Usaha yang Tidak Boleh Dilakukan BPR Sunting Ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan BPR Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah Menerima simpanan berupa giro Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah Melakukan usaha perasuransian Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR Alokasi Kredit BPR SuntingDalam mengalokasikan kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR yaitu Dalam memberikan kredit BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian Dalam memberikan kredit BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit pemberian jaminan atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30 dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia Dalam memberikan kredit BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit pemberian jaminan atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10 atau lebih dari modal disetor anggota dewan komisaris dan keluarga anggota direksi dan keluarga pejabat BPR lainnya serta perusahaan perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham dan keluarga yang memiliki 10 atau lebih dari modal disetor anggota dewan komisaris dan keluarga anggota direksi dan keluarga pejabat BPR lainnya Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10 dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia 2 Referensi Sunting BPR Ganti Jadi Bank Perekonomian Rakyat Ini Artinya a b c Republik Indonesia Pemerintah 25 Maret 1992 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 PDF Otoritas Jasa Keuangan Diakses tanggal 13 07 2019 line feed character di title pada posisi 33 bantuan Periksa nilai tanggal di access date bantuan Lihat juga SuntingDaftar Bank Perkreditan Rakyat di IndonesiaPranala luar SuntingOtoritas Jasa Keuangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Bank Perekonomian Rakyat amp oldid 23577390