www.wikidata.id-id.nina.az

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Badan Kebijakan Perdagangan dahulu 1 merupakan unsur pendukung pada Kement

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

Badan Kebijakan Perdagangan (dahulu Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan) [1] merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Badan Kebijakan Perdagangan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukumPeraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan
Susunan organisasi
Kepala BadanDr. Ir. Kasan Muhri, M.M.
Situs web
www.kemendag.go.id

Tugas dan fungsi sunting

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Badan Kebijakan Perdagangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[2][3]

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kebijakan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:[4]

  1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan.
  2. Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan.
  3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan.
  4. Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Perdagangan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Struktur Organisasi [5] sunting

  1. Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan [6]
  2. Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional [7]
  3. Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik [8]
  4. Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan [9]

Referensi sunting

  1. https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-patok-kuota-ekspor-941791-ton-karet-hingga-juli-2019.html
  2. https://www.kemendag.go.id/id/about-us/main-office
  3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015[pranala nonaktif permanen]
  4. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-03-23. Diakses tanggal 2020-03-23. 
  5. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-03-23. Diakses tanggal 2020-03-26. 

Pranala luar sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Badan Kebijakan Perdagangan dahulu Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan 1 merupakan unsur pendukung pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia 3 Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik IndonesiaGambaran umumDasar hukumPeraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian PerdaganganSusunan organisasiKepala BadanDr Ir Kasan Muhri M M 1 2 Situs webwww wbr kemendag wbr go wbr id Daftar isi 1 Tugas dan fungsi 2 Struktur Organisasi 5 5 3 Referensi 4 Pranala luarTugas dan fungsi suntingBerdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Badan Kebijakan Perdagangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 2 3 Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kebijakan Perdagangan menyelenggarakan fungsi 4 4 Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan Pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Perdagangan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh MenteriStruktur Organisasi 5 5 suntingSekretariat Badan Kebijakan Perdagangan 6 Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional 7 Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik 8 Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan 9 Referensi sunting https www merdeka com uang pemerintah patok kuota ekspor 941791 ton karet hingga juli 2019 html https www kemendag go id id about us main office Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 pranala nonaktif permanen Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020 03 23 Diakses tanggal 2020 03 23 Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020 03 23 Diakses tanggal 2020 03 26 Pranala luar sunting Indonesia Situs web resmi Kementerian Perdangangan Republik Indonesia Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan amp oldid 23946043